JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat orang tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Setelah adanya kecukupan bukti pada proses penyidikan, hari ini KPK melakukan penahanan terhadap empat dari total delapan tersangka yang telah ditetapkan pada 5 Juni 2025 lalu,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Setyo mengungkapkan empat tersangka yang ditahan berinisial SH, HY, WP, dan DA.
Empat tersangka tersebut adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Suhartono (SH), mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Haryanto (HY), mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemenaker Wisnu Pramono (WP), dan mantan Direktur PPTKA Kemenaker Devi Anggraeni (DA).

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap empat tersangka untuk 20 hari pertama, yakni terhitung sejak tanggal 17 Juli hingga 5 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” katanya.

Setyo mengatakan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya menyiapkan program pengiriman 1.000 transmigran ke Jepang untuk bekerja di sektor pertanian melalui skema kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Dia mengatakan program itu merupakan hasil koordinasi aktif antara Kementerian Transmigrasi dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran secara berkelanjutan.

“Ini berita baik juga untuk masyarakat, saya juga sedang berkoordinasi cukup efektif dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding,” kata Mentrans ditemui seusai Pencanangan Survei Penilaian Integritas KPK 2025 Pembangunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Dijelaskan transmigran akan mendapat pelatihan intensif, termasuk penguasaan bahasa Jepang, sebagai bagian dari pemberdayaan sebelum diberangkatkan ke Jepang untuk masa kerja selama tiga tahun penuh.

Kementerian Transmigrasi juga telah menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Jepang untuk memastikan kesiapan penempatan transmigran sesuai kebutuhan dan regulasi ketenagakerjaan negara tujuan.

“Kami juga sudah kontak dengan kedutaan besar Jepang, kami akan mengirimkan transmigran-transmigran tersebut untuk bekerja di Jepang selama tiga tahun,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan program itu dimulai tahun ini karena alokasi anggaran sudah tersedia, dengan pelatihan dipusatkan di empat balai pelatihan milik Kementerian Transmigrasi. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan jumlah alokasi anggaran dari program itu.

“Untuk target yang visibel paling awal (untuk dikirim) sekitar 1.000 (transmigran), nanti kami akan lihat kapasitas masing-masing balai, karena kami memiliki empat balai pelatihan, kalau bisa lebih dari itu nanti akan kita sampaikan dan laporkan,” tuturnya.

Program pengiriman itu dilakukan secara serentak, dengan kategori pekerjaan yang difokuskan pada sektor pertanian yang dinilai menjanjikan dan mampu memberikan penghasilan sekitar Rp20 juta per bulan.

Mentrans menjelaskan jika investasi pelatihan yang dilakukan kepada transmigran sebesar Rp150 miliar untuk 1.000 orang, maka diproyeksikan akan menghasilkan devisa hingga Rp1,5 triliun, menciptakan rasio manfaat 10 kali lipat dari nilai awal.

“Itu kami harapkan nanti mereka bukan hanya mendapatkan penghasilan yang lebih baik, tapi juga transfer knowledge dan teknologi untuk nanti dibawa kembali ke kawasan transmigrasi,” jelasnya.

Menurutnya, swasembada bukan hanya terkait pangan, tetapi juga mencakup pembangunan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing secara global dan membawa manfaat bagi kawasan transmigrasi di Indonesia.

“Swasembada bukan hanya pangan tapi SDM unggul,” kata Mentrans. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan masyarakat yang merasa masih layak menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), namun tercoret dari daftar penerima bantuan dapat mengajukan reaktivasi.

“Kalau ada yang masyarakat yang benar-benar dalam data tercoret tidak mendapatkan PBI padahal sebetulnya dia miskin. Itu bisa direaktivasi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Dia mengatakan hal tersebut dalam acara Rembug Warga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Ponpes Gedongan, Cirebon, Jawa Barat.

Pengajuan reaktivasi itu dapat dilakukan masyarakat dengan mendatangi Dinas Sosial setempat dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi.

Ia menjelaskan pengajuan reaktivasi PBI JKN tersebut sebagai upaya sinkronisasi data agar pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

Dia mengatakan hak-hak masyarakat miskin untuk menerima bantuan dari pemerintah harus dipenuhi sesuai amanat undang-undang.

Oleh karena itu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memastikan hak masyarakat miskin menerima bantuan terpenuhi.

“Jadi yang merasa miskin memang layak dapat bantuan iuran BPJS Kesehatan. Itu bisa komplain. Nanti Dinas Sosial akan melakukan reaktivasi kalau memang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar proses reaktivasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan perubahan data PBI JKN yang terjadi sebagai dampak upaya pemerintah melakukan sinkronisasi data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sinkronisasi data itu menindaklanjuti amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 4/2025 tentang DTSEN.

“Maka jika sakit tidak perlu khawatir. Langsung kita aktivasi,” ujar dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyarankan peritel untuk menjual dengan harga murah beras oplosan, alih-alih menariknya dari pasaran.

“Ngapain ditarik? Dijual murah saja,” kata Arief kepada wartawan, di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Dia menjelaskan, bila beras diketahui mengandung butir patahan (broken) lebih banyak dari yang seharusnya, maka peritel bisa menjual dengan harga sesuai patahan beras.

“Brokennya harusnya 15 persen, tapi misal brokennya 30 persen, jual saja senilai broken 30 persen,” katanya lagi.

Dengan cara itu, peritel bisa menghabiskan pasokan beras oplosan di pasar.

Kemudian, untuk beras di penggilingan, disarankan untuk ditinjau kembali pengaturan mesin penggiling guna memastikan sistemnya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Arief pun menyebut pemerintah tidak akan mengeluarkan instruksi penarikan beras oplosan.

“Ngapain ditarik? Mending kasih ke masyarakat. Saran saya dihabiskan saja, dijual sesuai dengan spesifikasi berasnya. Kalau brokennya 40, jual seharga broken 40,” kata dia pula.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyebutkan, pihaknya belum akan menarik beras premium yang diduga telah dioplos dengan jenis medium di toko-toko ritel modern, selama tidak ada instruksi dari pihak berwenang.

Solihin, di Jakarta, Kamis, mengatakan asosiasi ritel telah bersepakat untuk meminta pertanggungjawaban dari produsen terkait dengan beras oplosan.

Menurut dia, yang tercantum dalam kontrak kerja antara toko ritel dan produsen adalah berupa pembelian beras premium.

Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2023 telah mengatur persyaratan mutu beras.

Untuk derajat sosoh dan kadar air seluruh kategori, baik premium, medium, submedium, dan pecah, ditetapkan dengan ketentuan yang sama. Derajat sosoh yakni minimal 95 persen dan kadar air tidak melebihi 14 persen.

Sedangkan ketentuan butir menir, butir patah, butir beras lainnya, butir gabah, serta benda lainnya ditetapkan berbeda.

Untuk beras premium, kandungan butir menir maksimal 0,5 persen, dan butir patahnya tidak boleh lebih dari 15 persen. Komposisi butir lainnya dibatasi maksimal 1 persen, sementara butir gabah dan benda lain 0 persen.

Untuk beras medium, butir menir ditetapkan sebesar 2 persen dan patahan beras mencapai 25 persen. Total butir lainnya diperbolehkan hingga 4 persen, dengan kandungan butir gabah maksimal 1 persen dan benda lain 0,05 persen.

Untuk beras submedium, butir menir maksimal 4 persen, patahan beras 40 persen, butir beras lain maksimal 5 persen, butir gabah 2 persen, dan benda lain 0,05 persen.

Sedangkan untuk beras pecah, toleransi butir menir maksimal 5 persen, butir patah di atas 40 persen, butir beras lain 5 persen, butir gabah 3 persen, dan benda lain 0,05 persen. (ANT/KN)

MATARAM – Seorang pendaki wanita berkebangsaan Belanda, Sarah Tamar van Hulten yang dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat berhasil di evakuasi dengan selamat menggunakan helikopter pada Kamis (17/7/2025).

Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan pendaki asal Belanda yang terjatuh di Rinjani sudah berhasil di evakuasi menggunakan helikopter yang didatangkan dari Bali.

“Helikopter milik SGi Air Bali lepas landas dari Bali pada pukul 15:45 Wita. Tak lama berselang, pada pukul 16:41 Wita helikopter berhasil mendarat di lokasi kejadian dan segera dilakukan proses evakuasi korban,” ujarnya melalui keterangan tertulis di Mataram, Kamis (17/7/2025).

“Pada pukul 16:52 Wita, helikopter kembali lepas landas dari Gunung Rinjani membawa korban beserta seorang pendamping menuju Rumah Sakit BIMC Kuta, Denpasar-Bali,” sambungnya.

Ia menjelaskan Kantor SAR Mataram menerima laporan ini dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) pada pukul 14:00 Wita.

“Tanpa menunda, kami langsung memberangkatkan Tim Rescue Pos SAR Kayangan berjumlah lima orang menggunakan truk personel lengkap dengan peralatan mountaineering, komunikasi, medis, dan pendukung lainnya,” terang Hariyadi.

Menyadari urgensi situasi, pihaknya segera berkoordinasi dengan pihak SGi Air Bali dan Kepala Kantor SAR Denpasar untuk pengerahan helikopter.

Sementara, Kepala Kantor SAR Denpasar I Nyoman Sidakarya mengatakan pada pukul 17:29 Wita, helikopter mendarat di helipad SGi Air Bali dengan membawa total lima orang, terdiri atas dua kru helikopter, satu dokter, korban, dan satu pendamping korban.

“Korban berhasil dievakuasi dengan selamat, selanjutnya langsung dibawa menuju Rumah Sakit BIMC menggunakan ambulans milik klinik Nusa Medica untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” tandas I Nyoman Sidakarya.

Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, yaitu Kantor SAR Mataram, Kantor SAR Denpasar, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), SGi Air Bali, Rumah Sakit BIMC, Klinik Nusa Medica, TNI, Polri, BPBD, Bali Air, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Rinjani Squad, Damkar, Relawan Rinjani, porter, guide, dan unsur terkait lainnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan pemanggilan bos minyak Muhammad Riza Chalid untuk pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada pekan depan.

“Yang bersangkutan (Muhammad Riza Chalid) akan segera dipanggil nanti oleh penyidik sebagai tersangka. Itu dijadwalkan sekitar pekan depan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dia mengatakan bahwa pemanggilan ini merupakan panggilan pertama terhadap Riza sebagai tersangka, kendati saat ini keberadaan Riza Chalid masih diburu lantaran diduga sedang berada di Singapura.

“Terhadap MRC (Muhammad Riza Chalid) ini kan belum diperiksa, yang terdahulu pun belum kami periksa sebagai saksi. Kami butuh keterangan yang bersangkutan terlebih dahulu sebagai tersangka,” katanya.

Anang mengatakan bahwa saat ini penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih memastikan keberadaan bos minyak itu.

“Mungkin informasi terakhir seperti berada di negara lain. Nanti kami akan pastikan lagi dengan negara-negara tetangga, barangkali ada yang bersangkutan. Nanti kami akan segera menindaklanjuti ini dengan mengomunikasikan bersama pihak yang memiliki otoritas,” ucapnya.

Diketahui, Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar mengatakan bahwa Riza melakukan perbuatan melawan, antara lain menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak.

Saat itu, imbuh Qohar, PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. “Kemudian, menghilangkan skema kepemilikan aset Terminal BBM Merak dalam kontrak kerja sama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi,” katanya. (ANT/KN)