Beranda blog Halaman 530

Wapres Gibran Akan Dampingi Presiden Prabowo di Penutupan Kongres PSI di Solo

0
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers usai meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

SOLO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (20/7) yakni hari kedua atau penutupan kongres.

Kongres PSI yang digelar di dua lokasi berbeda itu digelar selama dua hari, yakni para Sabtu (19/7) dan Minggu (20/7).

“Jumat, Sabtu kita fokuskan untuk pekerjaan dulu. Untuk urusan (kongres) itu ya kita menunggu kedatangan Pak Presiden. Saya akan mendampingi beliau mungkin di hari Minggu. Minggu malam mungkin ya,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan pers usai meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo Subianto diundang untuk menghadiri Kongres PSI dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri Kongres PSI, namun pada hari yang berbeda dengan undangan Presiden Prabowo.

Jokowi dikonfirmasi hadir untuk mengisi sesi diskusi terbuka bersama para kader PSI pada Sabtu (19/7).

“Pak Jokowi akan hadir nanti di tanggal 19 (Juli) untuk berdiskusi dengan seluruh peserta Kongres,” kata Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Benidiktus Papa.

Kongres PSI akan digelar di dua lokasi berbeda. Hari pertama berlangsung di Gedung Graha Saba Buana, Kecamatan Banjarsari, sementara hari kedua dilanjutkan di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Kongres ini akan dihadiri sekitar 20.000 kader PSI dari seluruh Indonesia dengan agenda besar pemilihan ketua umum periode 2025-2030, serta peluncuran logo baru partai. (ANT/KN)

Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Impor Gula

0
Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/7/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

JAKARTA – Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti melakukan korupsi dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

Selain pidana penjara, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

“Menyatakan Terdakwa Tom Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika saat membacakan putusan majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Akibat perbuatan Tom Lembong, Hakim Ketua menyatakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp194,72 miliar dalam kasus itu.

Dengan demikian, perbuatan Tom Lembong telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Hal memberatkan, yakni saat membuat kebijakan importasi gula, Tom Lembong terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibanding sistem demokrasi dan sistem ekonomi Pancasila.

Kemudian, Hakim Ketua berpendapat Tom Lembong tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan asas kepastian hukum serta tidak melaksanakan tugas secara akuntabel serta bertanggungjawab, bermanfaat, dan adil dalam pengendalian stabilitas harga gula yang murah dan terjangkau bagi masyarakat.

Hal memberatkan lainnya, yakni Tom Lembong dinilai telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapatkannya dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan Majelis Hakim meliputi Tom Lembong belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan, serta bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

“Selain itu telah ada pula penitipan sejumlah uang kepada Kejaksaan Agung saat penyidikan sebagai pengganti kerugian negara,” ucap Hakim Ketua.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 7 tahun. Namun pidana denda yang dijatuhkan tetap sama dengan tuntutan, yaitu Rp750 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

Dalam kasus tersebut, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar, antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada para pihak itu diduga diberikan untuk mengimpor gula kristal mentah guna diolah menjadi gula kristal putih, padahal Tom Lembong mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi.

Dia juga disebutkan tidak menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, tetapi menunjuk Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol), serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri. (ANT/KN)

Pekerjaan Rekonstruksi Tol Jakarta-Cikampek Berlangsung Sepekan, Pengendara Diminta Waspada

0
Ilustrasi - Pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas Tol Jakarta-Cikampek oleh PT Jasamarga Transjawa Tol. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

JAKARTA – Arus lalu lintas kendaraan pada ruas Tol Jakarta-Cikampek diperkirakan terganggu selama sepekan ke depan sebagai imbas adanya pekerjaan perbaikan konstruksi mulai akhir pekan ini sehingga pengendara diminta untuk mengantisipasinya.

“Selama periode pekerjaan pemeliharaan, ruas Tol Jakarta-Cikampek, baik arah Jakarta maupun arah Cikampek masih tetap beroperasi secara normal,” kata Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) Amri Sanusi di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025) malam.

Ada tiga pekerjaan rekonstruksi di ruas Tol Jakarta-Cikampek yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir pekan depan.
Yakni, di Kilometer (Km) 26+195 hingga Km 26+352 pada lajur 1 dan bahu luar arah Cikampek mulai Sabtu (19/7) sampai Rabu (23/7).

Pekerjaan selanjutnya di “On Ramp Cibatu” lajur 1 dan bahu luar arah Cikampek mulai Sabtu (19/7) hingga Rabu (23/7) serta pada Km 60+045 sampai Km 59+965 lajur 1 arah Jakarta mulai Senin (21/7) hingga Minggu (27/7).

Pekerjaan tersebut sebagai upaya memastikan kenyamanan perjalanan bagi seluruh pengguna jalan tol sekaligus wujud komitmen perusahaan dalam menjaga standar pelayanan terbaik.

“Kualitas jalan tol perlu terus dijaga sehingga kami melaksanakan kegiatan pemeliharaan berupa rekonstruksi jalan di beberapa titik hasil evaluasi,” katanya.
VP Corporate Secretary&Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo menjelaskan, sejumlah upaya prosedur mitigasi telah disiapkan mulai dari menyiagakan petugas, mengalihkan arus lalu lintas terdampak sebelum area kerja hingga mempersempit area kerja.

“Kami juga telah mempersiapkan skema ‘contraflow’ apabila terjadi kepadatan kondisi lalu lintas serta berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya dalam hal pengaturan lalu lintas,” katanya.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan “Dynamic Message Sign” di kedua arah Tol Jakarta-Cikampek guna memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan.

Manajemen PT JTT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut sekaligus mengimbau pengguna jalan mengantisipasi waktu perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima serta saldo uang elektronik cukup.

“Jangan lupa mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan. Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan,” kata dia.

Pengguna jalan juga dapat mengakses informasi seputar lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group melalui “One Call Center” 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.5 untuk pengguna iOS dan Android. (ANT/KN)

Plafon Big Mall Ambruk usai 2 Kali Kebakaran, Netizen Heboh!

0
Plafon Big Mall Samarinda tampak ambruk menimpa area permainan anak.

Pagi ini (19/7), di grup redaksi Media Kaltim, muncul video berdurasi 43 detik. Isinya mengejutkan: plafon di dalam Big Mall Samarinda runtuh. Videonya cepat menyebar, tak hanya di lingkaran media, tapi juga di berbagai grup WhatsApp dan platform media sosial.

Namun saya belum naikkan video dan beritanya. Saya sudah tugaskan tim redaksi verifikasi dan klarifikasi di lapangan. Kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan sekadar ikut menyebar video viral tanpa kejelasan sumber.

Sampai pagi ini, klarifikasi resmi dari pihak manajemen Big Mall belum juga keluar. Tapi sementara kami menunggu konfirmasi, publik sudah lebih dulu bereaksi.

Komentar netizen meledak! Mulai dari yang prihatin, menyarankan ditutup sementara, sampai yang mengaitkan dengan hal mistis.

Saya tonton ulang videonya. Runtuhnya plafon ini bukan perkara sepele. Material plafon menjebol sisi atap bagian dalam dan menghantam area permainan anak serta beberapa tenant. Bayangkan kalau kejadian ini terjadi saat jam operasional—bisa berujung fatal. Dalam kondisi mall sedang tutup saja sudah cukup bikin panik, apalagi kalau terjadi saat ramai pengunjung.

Potongan plafon berserakan di lantai, kondisi mall dalam keadaan tutup saat kejadian.

Kita belum lupa, Big Mall baru saja dilanda dua kebakaran beruntun. Pertama pada 3 Juni, lalu disusul 16 Juli 2025, hanya dua hari sebelum plafon ambruk ini. Titik kebakaran berasal dari lokasi yang sama: lantai 3, tenant fashion wanita. Dugaan sementara, korsleting listrik. Tapi hasil investigasi resmi dari tim Labfor belum juga diumumkan.

Runtuhnya atap ini bukan lagi isyarat. Ini peringatan keras. Manajemen dan pemerintah tak bisa pura-pura tidak tahu.

Yang ramai bukan cuma videonya, tapi juga kolom komentar netizen dari postingan yang diugguh akun-akun instagram. Ada yang sinis, ada yang mistis, ada yang serius. Sebagian menyalahkan kelalaian konstruksi. Sebagian lagi menyarankan ruqyah. Bahkan ada yang menyebut, “Sudah tiga kali kejadian, tutup saja dulu!”

Komentar itu bukan omong kosong. Itu suara resah publik. Tiga kejadian dalam 45 hari. Bukan main-main.

Saya tidak ingin ikut berspekulasi. Tapi fakta di lapangan sudah cukup bicara. Ini bukan lagi soal musibah, tapi soal tata kelola risiko. Soal pengawasan. Soal siapa yang harus bertanggung jawab.

Big Mall adalah sumber nafkah bagi ratusan orang—tenant, pegawai, petugas kebersihan, pengunjung. Sekali lalai, nyawa bisa melayang.

Pemkot dan DPRD Samarinda harus turun sekarang. Audit total: kelistrikan, proteksi kebakaran, semua. Jangan tunggu ada korban.

Manajemen juga jangan mengulur waktu. Kalau memang harus tutup sementara untuk renovasi besar-besaran, tutup saja. Jangan kejar untung kalau nyawa taruhannya.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Tiga Jam Bersama Jauhar Efendi: Cerita Media, Tarik Ratusan Mobil Dinas, hingga Integritas

0
Jauhar Efendi saat mengunjungi Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin di Selambai, Loktuan.

Setelah lebih dari satu dekade, akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan Jauhar Efendi. Bukan lagi lewat tulisan yang biasa ia kirim untuk saya tayangkan di Media Kaltim. Bukan sekadar obrolan via telepon. Tapi benar-benar bertatap muka, satu mobil saya antar sendiri, duduk satu meja, dan berbagi cerita secara langsung.

Saya kenal beliau sejak 2004, saat menjabat sebagai Karo Humas Setprov Kaltim. Saat itu saya ditugaskan liputan di Kantor Gubernur Kaltim. Komunikasi kami terus terjaga. Bahkan setelah beliau menjadi Asisten I Sekprov Kaltim, lalu kini sebagai widyaiswara senior di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, hubungan itu tak pernah putus. Karena satu hal: beliau tetap menulis. Hampir semua kegiatannya ia dokumentasikan sendiri dalam bentuk artikel dan dikirim langsung ke saya.

Kesempatan ini datang saat beliau mendampingi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XII yang sedang studi lapangan ke Pemkot Bontang. Saya jemput Jumat (18/7) pukul 19.00 Wita di Hotel Bintang Sintuk. Lokasinya tidak jauh dari rumah saya, sekaligus kantor Media Kaltim.

Saya ajak mampir ke kantor. Di ruang redaksi, kami duduk santai. Ngobrol soal dunia media yang makin dinamis, tantangan menjaga idealisme, hingga peran media lokal di tengah derasnya arus digital. “Luar biasa. Baru lima tahun, tapi sudah punya kantor sebagus ini,” komentarnya. Malam itu juga saya sempat berikan cenderamata berupa kaus Media Kaltim Nusantara Virtual Run dan medali finisher-nya. Sebuah bentuk kecil penghargaan atas dukungan dan relasi panjang kami.

Saya menyerahkan kaus dan medali Media Kaltim Nusantara Virtual Run kepada Jauhar Efendi.
Jauhar Efendi saat berkunjung ke kantor Media Kaltim, Jumat malam (18/7/2025).
Suasana akrab di ruang redaksi Media Kaltim bersama Jauhar Efendi.

Dari kantor, kami lanjut ke Batavia Café, yang berada di poros Jalan Kapten Pierre Tendean—tepat di dekat gapura pintu masuk kawasan Bontang Kuala. Lokasinya strategis, mudah dijangkau, dan sering jadi pilihan saya untuk menjamu tamu. Tempatnya nyaman, tersedia area indoor ber-AC maupun outdoor yang menghadap ke arah kawasan mangrove. Suasana malam itu tenang dan tidak banyak pengunjung. Kami duduk lesehan di area dalam.

Saya merekomendasikan menu khas Bontang: gami bawis—ikan laut segar dimasak dalam sambal pedas manis yang disajikan panas-panas di atas cobek tanah liat. Kami juga memesan gami telur dan ikan bakar baronang, yang dagingnya lembut dan gurih. Sangat cocok disantap malam hari dengan nasi hangat. Obrolan pun mengalir santai, hingga masuk ke hal-hal yang lebih serius.

Jauhar mulai bercerita soal masa singkatnya sebagai Pjs (Penjabat Sementara) Bupati Kutai Timur (Kutim) di akhir 2020. Tak sampai tiga bulan, tapi di masa itu ia mengambil keputusan besar: menarik kembali ratusan kendaraan dinas yang masih dikuasai mantan pejabat, bahkan beberapa sudah berganti plat hitam. “Banyak yang marah. Termasuk teman sendiri. Tapi camat-camat itu butuh kendaraan. Nggak mungkin kerja maksimal kalau mobil dinas masih dikuasai yang sudah pensiun atau pindah,” ujarnya tegas.

Ngobrol santai sambil menikmati menu khas Bontang di Batavia Café.

Semua kendaraan dikumpulkan dan dipajang di halaman Kantor Bupati. Setelah itu langsung didistribusikan kembali ke camat yang bertahun-tahun bekerja tanpa kendaraan operasional. Ia sadar langkah itu tidak populer. Tapi baginya, ini soal keberanian mengambil keputusan, meskipun tak menyenangkan banyak pihak. Soal keadilan dan tanggung jawab.

Sebelum kembali ke hotel, saya ajak mampir ke Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin—masjid terapung di Kampung Selambai, Loktuan. Kami tiba malam hari, saat lampu-lampu masjid memantul di permukaan laut. Kubah emas dan bentuk bangunannya menyerupai kapal besar yang tengah berlabuh. “Baru kali ini saya ke sini. Sayang, potensinya besar tapi belum tertata maksimal,” katanya.

Masjid ini memang indah. Dibangun menyerupai bahtera, dengan balkon yang menjorok ke laut dan lantai kaca di beberapa titik. Kapasitasnya sekitar 300 jemaah. Tapi area parkir masih semrawut, menyisakan bekas bongkaran bangunan. Akses masuk pun belum sepenuhnya ramah bagi pengunjung. “Harusnya dirapikan, karena kawasan ini bisa jadi tempat wisata religi,” tambahnya.

Apalagi masjid ini sudah diresmikan sejak Maret 2022, dibangun dengan anggaran puluhan miliar, dan seharusnya bisa menjadi ikon wisata religi seperti masjid terapung di Makassar.

Kami menutup malam menjelang pukul 22.30 Wita. Lebih 3 jam saya membersamai. Saya antar beliau kembali ke hotel. “Terima kasih atas waktunya. Barakallah,” ucapnya sambil menjabat tangan. Malam itu bukan sekadar silaturahmi, tapi pengingat untuk tetap bergerak. Kami sepakat, kerja baik tak harus terlihat—yang penting dijalankan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab.

Kini, di usia 64 tahun, Jauhar Efendi tengah bersiap memasuki masa pensiun tahun depan. Tapi semangatnya belum surut. Selama menjabat sebagai widyaiswara, ia telah terlibat sebagai anggota tim seleksi Sekda di sejumlah daerah, seperti Balikpapan, Berau, dan PPU (Penajam Paser Utara). Ia juga masih rutin membimbing pelatihan ASN. Dan satu hal yang tetap ia jaga: menulis. Karena bagi Jauhar, menjadi widyaiswara bukan sekadar mengajar, tapi menjaga marwah birokrasi.

Malam itu bagi saya bukan sekadar pertemuan. Tapi sebagai pengingat. Bahwa jabatan bisa selesai, tapi integritas harus tetap tinggal. Dan saya bersyukur, bisa melihat semua itu langsung dari orang yang sejak lama saya hormati.

Dan kalau nanti ada yang bertanya, siapa birokrat yang berani, bersih, dan konsisten menjaga nilai—saya tak ragu menjawab: Jauhar Efendi. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Bupati Berau Soroti Pelayanan BPJS: Jangan Ada Warga Sakit Tak Terlayani

0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, khususnya masyarakat tidak mampu. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

Bupati Sri menyampaikan bahwa setiap tahun Pemkab Berau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp31 miliar untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Anggaran ini bertujuan agar tidak ada masyarakat yang terhalang biaya saat membutuhkan perawatan medis.

“Iuran BPJS bagi warga tidak mampu kita gratiskan. Ini bentuk nyata perhatian dan tanggung jawab kami agar semua bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku prihatin karena masih menerima laporan adanya warga yang diminta membayar saat berobat, meski telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Ia menegaskan bahwa kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Saya masih mendengar ada warga yang merasa ditolak atau tetap dikenai biaya, padahal mereka punya BPJS. Ini jelas jadi perhatian kita bersama. Baik Dinas Kesehatan, rumah sakit, maupun BPJS,” tegasnya.

Bupati Sri menilai bahwa permasalahan ini bukan semata soal prosedur administrasi, melainkan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman di tingkat masyarakat. Banyak warga, katanya, belum sepenuhnya memahami bagaimana mekanisme layanan BPJS Kesehatan bekerja.

“Padahal ada mekanisme yang harus dipahami. Ini penting disosialisasikan. Kita tidak boleh membiarkan warga merasa dipinggirkan karena informasi yang minim,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari instansi teknis hingga fasilitas kesehatan agar bersinergi dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, keberhasilan program ini hanya bisa dicapai jika semua pihak berjalan seirama.

“Ini soal kemanusiaan. Kita ingin pastikan, setiap warga, terutama yang kurang mampu, benar-benar terlindungi. Kesehatan adalah hak, bukan pilihan. Dan itu harus kita jamin bersama,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Pemkab Berau Dorong Pelestarian dan Modernisasi Kuliner Khas Daerah

0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya melestarikan sekaligus memodernisasi kuliner tradisional sebagai bagian dari strategi promosi budaya dan penguatan sektor pariwisata daerah. Dua kuliner khas, yakni puncak rasul dan ancur paddas, menjadi fokus utama dalam upaya tersebut.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya menjaga eksistensi kuliner lokal sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Berau. Menurutnya, kuliner tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga menyimpan nilai sejarah yang tinggi.

“Puncak rasul dan ancur paddas adalah bagian dari tradisi masyarakat Berau. Dalam setiap perayaan hari jadi kabupaten, kami rutin menggelar lomba memasaknya. Ini adalah bentuk nyata pelestarian budaya,” ujarnya.

Meski demikian, pelestarian saja dinilai belum cukup. Pemerintah juga mendorong agar kuliner khas Berau bisa mengikuti tren kekinian tanpa menghilangkan keaslian cita rasa. Untuk itu, pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas utama.

Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), Pemkab Berau telah meluncurkan berbagai program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, khususnya di sektor kuliner.

“Kami ingin pelaku UMKM bisa berinovasi, menyajikan kuliner khas Berau dengan kemasan kekinian namun tetap menjaga keaslian rasa,” jelasnya.

Tak hanya UMKM, Bupati Sri juga mendorong partisipasi generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat, tetapi juga kreator kuliner lokal. Ia optimistis, jika dikelola dengan baik dan serius, kuliner khas Berau dapat menembus pasar nasional.

“Kuliner adalah kekuatan ekonomi sekaligus kebanggaan budaya. Jika dikemas dengan baik, ini bisa menjadi daya tarik utama pariwisata Berau,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Desa Sumber Sari Jadi Primadona Baru Wisata Kukar, Loa Kulu Genjot Pelestarian Budaya dan Situs Sejarah

0
Foto : Camat Loa Kulu, Ardiansyah. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Ini sebagai strategi meningkatkan ekonomi desa. Salah satu kawasan yang kini mencuri perhatian adalah Desa Sumber Sari. Dengan puncak dan embungnya yang kian ramai dikunjungi warga.

Camat Loa Kulu, Ardiansyah, menyebut kawasan tersebut kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal. Daya tariknya kian meningkat berkat hadirnya landmark tulisan “Kukar”, yang menjadi ikon baru kebanggaan warga.

“Puncak dan embung di Desa Sumber Sari kini jadi salah satu destinasi unggulan. Ikon ‘Kukar’ di sana juga menambah daya tarik wisata,” ujar Ardiansyah, Jumat (18/7/2025).

Pengembangan potensi wisata tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemkab Kukar. Pemerintah kecamatan pun aktif mendorong peningkatan kapasitas SDM desa, agar pengelolaan pariwisata bisa dilakukan secara mandiri dan profesional.

Tak hanya wisata alam, Loa Kulu juga menaruh perhatian pada pelestarian situs sejarah. Salah satu yang jadi fokus adalah Tugu Pembantaian di Desa Loh Sumber, yang kini sudah memiliki akses jalan yang lebih baik berkat program semenisasi.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan, Ardiansyah mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 akan digelar di kawasan Tugu Pembantaian.

“Nilai-nilai sejarah seperti ini harus dijaga dan diwariskan. Kami dorong desa untuk merawat dan memanfaatkan situs sejarah sebagai sarana edukasi dan penguatan identitas lokal,” tegasnya.

Untuk memperkuat program ini, Kecamatan Loa Kulu menggandeng Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kukar agar pengembangan sektor pariwisata dan budaya selaras dengan program kabupaten.

Ardiansyah juga mengimbau seluruh desa aktif mengalokasikan Dana Desa untuk program kebudayaan dan ekonomi kreatif. Salah satunya Desa Jembayan Tengah yang kini telah ditetapkan sebagai desa budaya.

“Kami terus fasilitasi desa-desa agar kearifan lokal tetap hidup dan berdaya. Ini adalah bagian dari strategi besar membangun desa lewat pariwisata dan pelestarian budaya,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Tingkatkan Rasa Aman Warga, Kecamatan Tenggarong Genjot Pemasangan 500 Titik Lampu Jalan

0
Foto : LPJU di Kecamatan Tenggarong. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus berkomitmen meningkatkan kenyamanan dan rasa aman masyarakat. Salah satunya melalui program pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Tahun 2025 ini, sebanyak 500 titik LPJU direncanakan terpasang secara bertahap di berbagai kelurahan dan desa.

Camat Tenggarong, Sukono, menjelaskan bahwa pemasangan dilakukan secara bertahap. Karena menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan tenaga teknis di lapangan.

“Namanya pemasangan itu kan butuh proses. Dalam sehari paling bisa lima sampai sepuluh titik. Tapi Insya Allah progresnya jalan terus,” ujar Sukono, Jumat (18/7/2025).

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Rapak Lambur, yang hingga kini masih minim penerangan. Sehingga rawan menimbulkan rasa was-was saat malam hari.

“Contohnya Rapak Lambur, tadi saya lihat memang gelap. Mudah-mudahan bisa segera kami tindak lanjuti,” katanya.

Program LPJU ini sejalan dengan upaya Pemkab Kukar dalam memperluas akses penerangan, hingga ke kampung-kampung. Selain LPJU konvensional, Pemkab Kukar juga mendorong penggunaan Lampu Bertenaga Surya (LBC) di kawasan yang belum teraliri listrik PLN.

Meski tingkat kriminalitas di Kecamatan Tenggarong relatif rendah, Sukono menekankan pentingnya penerangan di titik-titik yang masih gelap dan sepi. Sebagai bentuk antisipasi dan peningkatan rasa aman warga.

“Daerah rawan bukan berarti rawan kejahatan, tapi lebih ke lokasi yang sepi dan gelap. Penerangan jalan bisa mengurangi rasa takut dan memberi rasa aman,” jelasnya.

Dengan terus bertambahnya jumlah lampu jalan, Kecamatan Tenggarong berharap program ini bisa menyentuh seluruh wilayah, termasuk pemukiman padat maupun jalan alternatif yang selama ini luput dari perhatian.

“Kami ingin semua wilayah merasakan manfaatnya secara merata, tidak hanya di pusat kota,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Tak Ada Pemaksaan Relokasi, Pemerintah Fasilitasi Warga Rempang yang Bersedia

0
Foto: Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman (tengah), menghadiri rapat koordinasi bersama Komnas HAM dan sejumlah perwakilan kementerian serat BP Batam untuk membahas isu relokasi warga Rempang. (Foto : Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA – Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, menegaskan bahwa kementeriannya tidak terlibat dalam tindakan penggusuran terhadap warga Rempang, Batam, dalam proses relokasi yang sedang berlangsung. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Komnas HAM dan sejumlah kementerian serta BP Batam, Kamis (17/7/2025).

“Saya menggaransi tidak ada satu pun pegawai Kementerian Transmigrasi yang melakukan penggusuran atau semacamnya. Kalau ada, saya akan mengambil tindakan tegas. Tapi saya pastikan, tidak ada pelaku penggusuran dari kementerian kami,” ujar Sulaiman.

Ia menegaskan program relokasi yang tengah disiapkan sepenuhnya bersifat sukarela, hanya diperuntukkan bagi warga yang memang bersedia pindah ke kawasan transmigrasi. Hingga kini, menurutnya, terdapat 436 kepala keluarga yang telah menyatakan kesediaan untuk direlokasi.

“Kami berkoordinasi erat dengan BP Batam. Yang kami siapkan adalah rumah dan fasilitas dasar untuk warga yang bersedia masuk kawasan transmigrasi. Ini bukan proyek pemaksaan atau pembangunan kawasan mahal yang lalu memaksa orang untuk tinggal di sana,” lanjutnya.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai nasib warga yang tidak bersedia pindah, Sulaiman menyampaikan bahwa hal itu berada di luar kewenangan Kementerian Transmigrasi dan menjadi domain Pemerintah Kota Batam. Meski begitu, ia mengaku telah mengusulkan solusi berupa penilaian masyarakat hukum adat.

“Kalau memang mereka merupakan bagian dari masyarakat adat, kami mengusulkan agar dilakukan penilaian masyarakat hukum adat. Ada mekanismenya, seperti pengakuan tanah ulayat atau hak komunal, yang bisa disampaikan kepada pemerintah kota,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam penanganan kasus Rempang, termasuk menghormati identitas budaya dan mata pencaharian warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R