JAKARTA – Dalam momentum peringatan 200 tahun Perang Jawa (1825–1830), Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) merencanakan produksi film tentang Pangeran Diponegoro, sementara Perpustakaan Nasional (Perpusnas) akan merilis komik bertema kepahlawanan tokoh tersebut pada akhir tahun ini.

“Kita berharap bahwa cerita-cerita sejarah dan juga tokoh-tokoh pahlawan diangkat di dalam film karena film adalah platform ekspresi budaya yang paling lengkap mulai dari seni akting, tari, musik, sastra, bahkan sampai fesyen dan kuliner ada di dalamnya, dan kita akan mencoba membuat satu film tentang Pameran Diponegoro yang lebih epik,” kata Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon pada acara peringatan 200 tahun Perang Jawa di Perpusnas, Jakarta, Minggu (20/7) malam.

Menbud Fadli Zon menyebut film sebagai medium paling lengkap untuk mengekspresikan budaya sekaligus memperkuat literasi sejarah. Dia menegaskan bahwa kisah Pangeran Diponegoro layak diangkat kembali dalam format sinema yang lebih aktual dengan teknologi perfilman yang lebih modern, setelah sebelumnya pernah rilis dalam bentuk film drama epos “November 1828” garapan sutradara Teguh Karya.

Menurut dia, “November 1828” keluaran 1979 merupakan referensi penting, untuk memulai menghidupkan kembali kisah Diponegoro melalui teknologi perfilman modern.

“Tentu saja ini harus bekerja sama dengan para produser, sutradara, pembuat skenario sehingga bisa menayangkan film tentang Pangeran Dipenogoro lebih lengkap dan aktual,” kata Menbud Fadli Zon menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan bahwa mereka akan merilis komik tentang Pangeran Diponegoro dalam 25 jilid yang direncanakan terbit pada September 2025. Komik itu dikembangkan dari naskah-naskah kuno dan ditujukan untuk membumikan sejarah kepada generasi muda.

Upaya itu diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat kepahlawanan dan memperkuat identitas sejarah nasional melalui media yang relevan dengan zaman. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan tengah melakukan penataan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM), termasuk membuka kesempatan SDM lintas agama.

“Kami sedang mematangkan proses pergeseran SDM perhajian dari Kementerian Agama, baik di pusat, wilayah, hingga daerah. Bersamaan itu, kami juga menyiapkan skema rekrutmen SDM fungsional dan struktural BP Haji yang lebih terbuka, termasuk melibatkan SDM lintas agama,” ujar Dahnil di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Rekrutmen lintas agama itu, menurut Dahnil, merupakan bentuk komitmen BP Haji dalam membangun kelembagaan yang inklusif, mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi dan nasionalisme.

“Sebagai otoritas tunggal penyelenggaraan haji, BP Haji dibentuk Presiden tidak hanya untuk menghadirkan tata kelola yang profesional dan berintegritas, tapi juga menjadi simbol semangat kebangsaan sebagaimana spirit para haji pendiri bangsa yang membawa pulang semangat kebangsaan, persatuan dan kebhinekaan dari Tanah Suci,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan BP Haji juga menjunjung tinggi prinsip keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen, serta berangkat dari semangat inklusif dan proporsional.

Dia mengatakan saat ini struktur BP Haji sudah diisi oleh SDM profesional dari berbagai latar belakang kementerian dan lembaga seperti. Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, TNI, Polri, dan ke depan juga dari Kementerian Kesehatan.

Hal itu menjadi bukti bahwa BP Haji merupakan rumah bersama, yang dibangun atas dasar semangat integritas, profesionalitas dan dedikasi untuk kebangsaan.

BP Haji memastikan bahwa seluruh proses penataan ini dilakukan secara bertahap dan terukur demi mewujudkan pelayanan haji yang lebih baik, profesional, efisien, aman dan nyaman. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo memuji kepiawaian dan pendekatan personal yang dimiliki Presiden RI Prabowo Subianto dalam mencapai kesepakatan negosiasi tarif impor dengan Presiden AS Donald Trump.

Saat Prabowo bersilaturahmi ke kediamannya, Jokowi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga menceritakan soal Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) yang mencapai kesepakatan setelah 10 tahun perundingan.

“Yang namanya perundingan Indonesia di I-EU CEPA itu sudah berjalan sepuluh tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan-pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di kediaman yang berlokasi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7) malam.

Menurut Jokowi yang merupakan Mantan Presiden periode 2014-2024 itu kemitraan I-EU CEPA sangat alot, sehingga perundingannya memakan waktu hingga satu dekade.

Namun, kepiawaian Presiden Prabowo dan pendekatan personal yang dimiliki, kesepakatan itu mencapai titik temu dan segera ditandatangani.

“Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0 persen. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada pedagang-pedagang Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa, yang bagus,” kata Jokowi.

Selain I-EU CEPA, pendekatan personal Prabowo juga membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tarif impor yang rendah yang diberlakukan Presiden Trump.

Tarif resiprokal yang awalnya diberlakukan 32 persen kemudian turun signifikan menjadi 19 persen, setelah Presiden Prabowo berbicara langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Trump.

“Dengan Presiden Donald Trump, beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 persen ke 19 persen. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. (Tarif) 19 (persen) itu masuk terendah di ASEAN,” kata Jokowi.

Dengan tarif impor yang lebih rendah, serta perdagangan bebas dengan Uni Eropa, produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara lainnya akan lebih kompetitif atau berdaya saing.

Dalam pertemuan selama kurang lebih 40 menit itu, terdengar suara tertawa dari Presiden Prabowo maupun Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa keduanya tengah membicarakan soal Presiden Trump.

“Cerita ketemu tadi, dengan Presiden Trump kan ada hal-hal yang disampaikan juga,” kata Jokowi. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menindak tegas praktik pengoplosan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.

Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada penutupan kongres Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

“Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikkan seenaknya. Ini pelanggaran,” kata Prabowo.
Presiden menyatakan telah meminta Kejaksaan Agung dan kepolisian untuk mengusut dan menindak pelaku tanpa pandang bulu.

“Saya telah minta jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Kejahatan tersebut dinilainya sebagai pelanggaran serius yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Presiden menyebut praktik itu sebagai bentuk subversi ekonomi yang merugikan rakyat.

“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun … Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” ucap Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Kepala Negara menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini mencapai lebih dari 4,2 juta ton, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, produksi jagung dilaporkan meningkat 30 persen dan beras naik 48 persen.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah menyatakan menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait laporan dugaan adanya 212 produsen beras nakal. Tindak lanjut itu dilakukan dengan memeriksa empat produsen beras pada Kamis (10/7) sebagai langkah penyelidikan.

Adapun Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label, yang dikirim langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung.

Amran menekankan momen penindakan itu tepat karena stok beras nasional sedang dalam kondisi melimpah sehingga intervensi tidak menimbulkan risiko kekurangan pasokan di pasaran. Stok saat ini mencapai 4,2 juta ton. (ANT/KN)

PEKANBARU – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru mendeteksi 586 titik panas di Provinsi Riau dari total 1.208 di Sumatera berdasarkan data yang diperbarui pada Sabtu (19/7) pukul 23.00 WIB.

“Titik panas di Provinsi Riau tersebar di sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi ada 19, sedang 34, dan rendah 533,” kata Prakirawan BMKG, Anggun R di Pekanbaru, Minggu (20/7/2025).

Kabupaten Rokan Hilir menjadi penyumbang titik panas terbanyak yakni 354 titik. Lainnya ada di Rokan Hulu (142), Pelalawan (20), Siak (17), Kampar (16), Bengkalis (15), Kota Dumai (15), Kuantan Singingi (4), Kepulauan Meranti (2) dan Inderagiri Hulu (1).

Hal tersebut menyebabkan jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menjadi kabur sejauh 4 kilometer saja. Bahkan di Bandara Japura Kabupaten Inhu jarak pandang hanya 3 km.

Sementara itu, untuk Pulau Sumatera sebanyak 1208 titik panas selain Riau terpantau di Sumatra Utara (300), Sumatera Barat (193), Sumatera Selatan (67), Bangka Belitung (55), Jambi (53), Aceh (37), Bengkulu (11), Kepulauan Riau (4), dan Lampung (2).

Diketahui memang terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang luasnya mencapai 100 hektare di Kelurahan Sei Gajah Induk, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Kebakaran tersebut sudah terjadi selama lima hari terakhir.

Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan saat ini aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran Riau masih mengerahkan personel untuk memadamkan api di lokasi.

Jika api belum padam dalam waktu dekat, pihaknya akan mempertimbangkan meminta bantuan helikopter “water bombing” dari TNI AU maupun perusahaan. (ANT/KN)

KARAWANG – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali menyegel dan menghentikan kegiatan galian tanah di wilayah Cikampek karena tidak memiliki izin atau ilegal.

“Penutupan aktivitas galian tanah dilakukan dengan penyegelan dan menutup akses jalan menuju lokasi galian tanah,” kata Kepala Satpol PP Karawang Basuki Rachmat, di Karawang, Jumat (18/7/2025).

Ia menyampaikan, penyegelan dan penghentian kegiatan galian tanah di Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Karawang dilakukan petugas pada Kamis (17/7).

Disebutkan, Dasar hukum penyegelan kegiatan galian tanah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Selain itu juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
Ketentuan lainnya ialah Peraturan Daerah Karawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasatpol PP menyampaikan, penyegelan dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai kegiatan galian tanah di Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek.

Setelah dilakukan peninjauan lokasi dan diteliti lebih lanjut, ternyata kegiatan galian tanah itu tidak memiliki izin. Sehingga Satpol PP Karawang langsung melakukan penertiban, dengan melakukan penyegelan, penghentian aktivitas serta menutup akses jalan.

Sebelumnya, pada Selasa (15/7), Satpol PP Karawang bersama jajaran TNI dan Polri juga menghentikan sementara kegiatan galian tanah ilegal di Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat serta Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan.

“Penyegelan galian tanah ilegal ini juga menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan lingkungan di Karawang,” katanya.  (ANT/KN)

PAMEKASAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pamekasan, Jawa Timur, membantah adanya “bilik asmara” yang disediakan bagi narapidana sebagaimana informasi di sejumlah platform media sosial.

“Itu tidak benar. Kami tidak menyediakan bilik asmara sebagaimana kabar yang beredar luas di masyarakat selama ini,” kata Kepala Lapas Klas IIA Pamekasan Syukron Hamdani di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (18/7/2025).

Kabar tentang keberadaan bilik asmara di Lapas Klas IIA Pamekasan sebelumnya disampaikan oleh seorang istri narapidana yang suaminya menjalani hukuman di tempat tersebut.

Perempuan itu mengungkapkan bahwa di dalam Lapas Klas IIA Pamekasan itu memang disediakan ruangan khusus yang disebut “bilik asmara”.

Bilik itu merupakan ruangan seorang pejabat di Lapas Klas IIA Pamekasan dan biasa disewakan kepada narapidana atau keluarga narapidana dengan harga sewa antara Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per jam.

Menurut Sukron, semua keluarga narapidana yang hendak membesuk ke Lapas Klas IIA Pamekasan harus melalui proses ketat dan pertemuan antara pembesuk dengan narapidana secara terbuka.

“Jadi, tidak mungkin ada pertemuan tertutup antara pembesuk dengan narapidana karena ruang pertemuan secara terbuka,” katanya.

Selain itu, pembesuk yang datang ke Lapas Klas IIA Pamekasan biasanya bersama keluarga lain.

“Kami di lapas juga membagi ruang pertemuan dengan beberapa zona yang bisa dipantau oleh semua petugas di lapas ini,” katanya. (ANT/KN)