JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki evaluasi dan pertimbangan internal dalam membuat keputusan mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Ya, tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini, mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah, sehingga hal seperti ini mungkin ya kami serahkan kepada PSSI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Dia berharap keputusan yang diambil PSSI pada Senin (6/1) itu dapat membawa kemajuan bagi performa timnas Indonesia dalam dunia persepakbolaan.

“Kami ingin bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju,” ucapnya.

Dia mengatakan DPR RI kemungkinan tidak akan memanggil secara khusus PSSI terkait pemecatan Shin Tae-yong.

Dia menyebut pembahasan terkait hal tersebut kemungkinan akan disinggung di dalam rapat yang kerap digelar oleh komisi terkait bersama PSSI.

“Ya, kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada apa namanya naturalisasi. Nah, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti paling kita akan bicara-bicara dalam sesi itu,” kata dia.

Sebelumnya, Senin (6/1), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kandidat untuk mengisi posisi bangku panas di timnas. Ia pun tidak menyangkal saat ditanya apakah salah satu kandidat itu adalah mantan penyerang Timnas Belanda Patrick Kluivert.

“Kami sudah wawancara, ada tiga nama (calon pelatih baru). Dari tiga nama itu, salah satunya nama yang disebut tadi (Kluivert). Kami juga sudah wawancara asisten untuk pendamping pelatih,” kata Erick kepada para pewarta di Jakarta, Senin (6/1/2025). (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana melawat ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025 yang diharapkan kunjungan kenegaraan itu menjadi kesempatan Presiden melobi pemimpin Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia.

Marwan, yang mewakili Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR saat jumpa pers selepas bertemu Presiden Prabowo, menyebut Indonesia membutuhkan tambahan kuota untuk mengurai masalah daftar tunggu yang terlampau lama di beberapa daerah.

“Insyaallah tadi beliau (Presiden) menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan, dan kami berharap beliau sampai ke Saudi dan ketemu Raja di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” kata Marwan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR datang ke Istana untuk melaporkan langsung ke Presiden Prabowo penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi sebesar Rp89,4 juta dan penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi sebesar Rp55,4 juta per orang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan BPIH pada 2025 mencapai sekitar Rp4 juta lebih, sementara untuk Bipih sebesar Rp600.000-an.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR juga mengungkap persoalan waktu tunggu haji yang terlampau lama di beberapa daerah.

“Di Sulawesi Selatan, ada kabupaten yang sudah di atas 49 tahun masa tunggunya. Tetapi, rata-rata antara 25–30 tahun. Ada tiga kabupaten di Sulawesi Selatan sudah mencapai 48 tahun. Cukup berat mengurai ini, kalau mereka menunggu daftar tunggu itu ya keburu, ya mungkin almarhum. Usianya tidak sampai situ lagi. Cara mengurainya, satu ya tambahan kuota,” kata Marwan.

Dia menyebut daftar tunggu yang terlampau lama itu memengaruhi psikologis para calon peserta haji, mengingat jumlahnya mencapai 5 juta jamaah.

“Sudah ada yang merasa was-was tidak akan sampai berangkat haji dalam keadaan lansia (lanjut usia, red.), dan kurang sehat. Bahkan, (ada yang) merasa tidak akan sampai lagi umur menuju pemberangkatan, karena itu kami tadi minta kesediaan dan memohon kepada Bapak Presiden untuk meyakinkan pihak Arab Saudi kita tetap mendapatkan kuota, mendapatkan kuota ini tentu membahagiakan para jamaah,” kata Marwan Dasopang.

Dia menilai tambahan kuota haji sebanyak 5.000–10.000 orang, jika berhasil diterima Indonesia, itu akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para calon peserta haji.

“Beliau menyambut baik dan dia akan mengagendakan perjalanan. Tentu, para jamaah dan kami di Komisi VIII berharap Bapak Presiden pada pertemuan itu menyampaikan ke pihak Saudi,” sambung Marwan.

Di luar tambahan kuota, Marwan mengungkap DPR juga menjajaki strategi lainnya untuk mengurai persoalan daftar tunggu pemberangkatan haji yang lama, di antaranya Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara sahabat khususnya mereka yang masih punya sisa kuota haji.

“Nanti kami mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji sehingga kita bisa mengirimkan jamaah, mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” kata Ketua Komisi VIII DPR.

Dia mengatakan Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci pada 2025 sebanyak 221.000 orang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, pada 30 Desember 2024, juga menyebut jumlah yang sama. Dari jumlah itu, Nasaruddin menyebut 2.210 di antaranya merupakan petugas haji Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabinet Merah Putih telah mencapai 72 persen.

“Dari data per hari ini, update pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, tercatat sejumlah 90 dari total 124 wajib lapor telah menyampaikan LHKPN-nya, atau telah mencapai sekitar 72 persen,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Budi menerangkan rincian pelaporanya yakni dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, 44 orang telah menyampaikan LHKPN.

Kemudian dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, 38 telah menyampaikan laporan harta kekayaannya. Kemudian dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, 8 orang telah melaporkan LHKPN.

“KPK mengimbau kepada para wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Di mana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni tiga bulan pascapelantikan, atau 21 Januari 2025,” kata Budi.

Budi mengatakan KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisian LHKPN apabila terdapat kendala.

LHKPN sebagai instrumen pencegahan, merupakan bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya. Sehingga masyarakat bisa secara terbuka ikut memantau dan melakukan pengawasan.

“Hal ini menjadi perwujudan dari pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya. (ANT/KN)

BOGOR – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Armor Toreador Gustifante, terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Cut Intan Nabila, seorang selebgram.

Majelis hakim yang diketuai Emi Tri Rahayu menyatakan Armor terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya, dalam sidang pembacaan putusan di PN Cibinong, Selasa (7/1/2025).

“Kami memutuskan terdakwa Armor Toreador Gustifante bersalah dan dihukum kurungan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan,” kata Emi saat persidangan.

Cut Intan Nabila, sebagai korban KDRT yang dilakukan Armor, disebut majelis hakim mengalami luka lebam dan trauma kejiwaan. Selain itu, anak pertama dan anak kedua pasangan tersebut juga mengalami trauma kejiwaan akibat pertengkaran orang tuanya.

“Keadaan yang memberatkan terdakwa sebagai publik figur yang seharusnya memberi suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Perbuatan terdakwa tersebut bukan pertama kalinya. Perbuatan terdakwa menyebabkan stres bagi saksi korban dan juga trauma bagi anak pertama dan kedua terdakwa dan saksi korban,” ujar hakim.

Hakim juga membacakan hal-hal yang meringankan Armor berdasarkan keterangan yang terungkap selama proses persidangan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengakui perbuatannya, serta Cut Intan Nabila telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Sementara kuasa hukum Armor Toreador, Irawansyah, menyebutkan bahwa kliennya telah menerima semua yang telah disampaikan majelis hakim dalam sidang putusan.

Meski begitu, hingga kini Armor masih mempertimbangkan untuk melakukan upaya banding atas putusan majelis hakim tersebut.

“Armor kan bukan orang hukum, enggak ngerti hukum, kita sedang pertimbangkan apakah akan banding atau tidak, tentunya kita akan koordinasi dulu dengan keluarga akan seperti apa,” kata Irawansyah. (ANT/KN)

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1/2025). Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto sebagai tersangka.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. “Betul, ada kegiatan geledah oleh satgas penyidikan. Detailnya silakan tanya kepada Jubir,” ujar Setyo seperti dikutip dari Antara.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menerangkan bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto.

“Betul, saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK,” kata Tessa.

Dikatakan bahwa rumah Hasto yang digeledah tersebut berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Namun, dia belum bisa menyampaikan lebih lanjut soal detail penggeledahan maupun apa saja temuan penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut karena penggeledahan masih berlangsung.

“Untuk perkembangan lebih lanjut, akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai,” ujarnya.

Penyidik KPK pada hari Selasa (24/12/2024) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019—23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.
2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.
3 .Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyebut menu-menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil dirotasi setiap harinya menyesuaikan ketersediaan bahan baku di daerah masing-masing.

Hasan menjelaskan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyusun jadwal menu yang berbeda setiap harinya.

“Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Dia melanjutkan menu-menu yang standar untuk program makan bergizi gratis memang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga makanan yang dinikmati anak-anak, balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui tidak selalu ayam, atau ikan, tetapi bisa juga daging sapi atau telur.

“Tidak monoton terus-menerus seperti itu (menu-nya), dan di daerah yang khusus nanti bisa juga bahan pangannya bukan beras atau nasi,” sambung Hasan.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga menekankan susu bukan bagian dari menu wajib makan bergizi gratis sehingga susu tidak harus diberikan setiap waktunya kepada penerima manfaat makan bergizi gratis.

“Suplai susu belum merata di setiap daerah,” kata Hasan menjelaskan alasan susu tak masuk dalam menu wajib.
Terlepas dari tidak adanya susu, dia menjelaskan pemerintah memastikan tiap porsi yang disajikan kepada anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dan balita memiliki kandungan gizi dan besaran kalori yang cukup.

“Porsi makanan itu dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat, dan protein,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1/2025).
Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta apabila ujian nasional (UN) kembali diterapkan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat menghadirkan sistem UN berbasis komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual.

“Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual,” kata Lalu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut dia, penerapan UN berbasis digital itu akan mampu mencegah kemunculan kecurangan dalam pelaksanaan ujian.

Lebih lanjut, Lalu menyampaikan selain rentan menimbulkan kecurangan, penerapan UN menggunakan kertas juga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Kemudian, dibutuhkan biaya mahal untuk mencetak soal.

Ada pula, kata dia melanjutkan, tahapan proses distribusi soal ke seluruh penjuru Indonesia yang harus dilalui dan memakan waktu.

Dalam pelaksanaan UN dengan sistem manual itu, menurut dia, pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian, mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.

“Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan,” ujar dia.

Berikutnya, Lalu meminta Kemendikdasmen agar menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana digital secara matang, sebelum UN dilaksanakan. Kebutuhan itu mencakup komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.

“Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti,” ucap dia.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II itu pun memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu, menurutnya, disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai. Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan.

“Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan,” ucapnya. (ANT/KN)