BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menunjukkan komitmennya dalam mmajukan dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal. Hal itu dibuktikan dengan langkah cepat Pemkab Berau dalam memulihkan fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir yang melanda sejumlah kampung beberapa waktu lalu.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Bumi Batiwakkal. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi masa depan daerah yang tidak boleh terabaikan, terutama dalam situasi pascabencana.
“Pendidikan adalah kunci masa depan, sehingga kami tidak boleh membiarkan anak-anak belajar dalam kondisi yang tidak layak. Sekolah yang rusak akibat banjir harus segera dibangun kembali,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mempercepat proses perbaikan infrastruktur sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
“Anak-anak kita berhak mendapatkan tempat belajar yang aman dan nyaman. Pemulihan ini tidak boleh ditunda-tunda. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan generasi muda,” tuturnya.
Langkah cepat yang diambil pemerintah daerah ini pun mendapat dukungan luas dari masyarakat dan kalangan pendidik. Mereka berharap pemulihan infrastruktur sekolah dilakukan secara cepat, tepat, dan merata, agar tidak ada anak-anak Berau yang tertinggal dalam mengakses pendidikan.
“Kami terus memantau proses perbaikan dan memastikan seluruh sekolah yang terdampak dapat kembali digunakan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkasnya. (adv/srn/set)
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, terus mendorong berbagai strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu upaya yang diharapkan, adalah kontribusi aktif perusahaan yang beroperasi di Kukar. Khususnya dalam penggunaan kendaraan berplat Kukar dan pencatatan transaksi bahan bakar yang tercatat sebagai konsumsi daerah Kukar.
“Kita berharap seluruh perusahaan yang ada di Kukar menggunakan kendaraan berplat Kukar. Karena dari situ dana bagi hasilnya lumayan besar. Kedua, kita juga berharap semua penggunaan bahan bakar itu Delivery Order (DO)-nya tercatat untuk Kukar. Itu juga tinggi kontribusinya,” ujar Aulia Selasa (22/7/2025).
Selain mengoptimalkan potensi fiskal dari sektor formal, Aulia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor non-ekstraktif seperti pariwisata, pertanian, UMKM, dan koperasi. Dalam hal ini, Pemkab Kukar baru saja meluncurkan program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa.
“Di Kukar ini sudah kita diskusikan dan rancang sedikit formulasi yang akan dibangun untuk Koperasi Merah Putih, agar bisa menjadi kekuatan memperkuat fiskal desa. Kalau fiskal desa kuat, maka desa akan mandiri,” jelasnya.
Aulia menyoroti bahwa alokasi Dana Desa (ADD) yang mencapai 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan beban besar bagi pemerintah daerah. Karena itu, memperkuat kapasitas fiskal di tingkat desa menjadi langkah penting untuk meringankan beban fiskal pemerintah kabupaten.
“Kalau desa kuat, minimal secara per kapita kita juga kuat. Sehingga pemerintah bisa lebih fokus pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” imbuhnya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Aulia menyebut ada dua rumus utama. Yaitu membawa orang luar datang dan membanjiri pasar luar dengan produk Kukar.
“Kalau orang luar datang dan belanja di Kukar, maka akan ada perputaran uang yang menguatkan PDRB kita,” paparnya.
Pemkab Kukar saat ini sedang melakukan inventarisasi potensi ekspor dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Hal ini seiring dengan dibukanya jalur penerbangan langsung dari Balikpapan ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei.
“Dengan jalur penerbangan langsung ini, harapannya tingkat ekspor dari Kukar bisa semakin meningkat,” tutupnya. (Adv)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 955 miliar dari total belanja daerah yang telah disepakati sebesar Rp 12 triliun, pada tahun anggaran 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.
“Sampai terakhir saya hitung itu angka defisitnya kurang lebih Rp 955 miliar,” sebut Sunggono, Selasa (22/7/2025).
Salah satu faktor utama penyebab defisit adalah menurunnya harga batu bara yang berimbas pada berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sebagai daerah penghasil, lebih dari 90 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar bersumber dari DBH. Sehingga fluktuasi harga komoditas sangat memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar tetap berkomitmen menjaga kelangsungan program-program prioritas daerah. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, pihaknya intensif berdiskusi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan belanja daerah secara efisien tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.
“Kami pastikan, pertama, tidak ada target capaian kinerja pemerintah daerah yang terganggu secara signifikan dengan adanya efisiensi ini. Kedua, sampai akhir tahun nanti, mudah-mudahan semua kegiatan yang sudah direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan bisa terbayarkan,” tegasnya. (Adv)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, untuk menopang keberlangsungan fiskal daerah. Bahkan, besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar hanya ada diangka 6,2 persen, sangat jauh dari kata kemandirian fiskal. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar yang digelar, pada Senin (21/7/2025).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, secara terbuka mengakui tingginya ketergantungan Kukar terhadap DBH. Terutama yang bersumber dari migas dan batu bara. Ia menyebut, saat ini PAD Kukar belum bisa berkontribusi banyak pada kemampuan fiskal daerah.
“Memang struktur pendapatan kita ini ada tiga, yaitu PAD, DBH, dan sumber lainnya yang dianggap sah. Tapi memang ketergantungan kita terhadap DBH sangat tinggi,” ujar Aulia.
Sebagai daerah yang masih sangat bergantung pada DBH, Aulia memaparkan tantangan besar Pemkab Kukar ditengah lesunya industri batu bara. Bahkan, beberapa perusahaan yang sudah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mulai menghentikan produksinya.
“Sebagaimana kita pahami, hari ini harga batu bara sedang turun. Ketika produksi turun, otomatis royalti yang diberikan ke daerah melalui DBH juga ikut turun,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Aulia, berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan daerah. Ia menyebut bahwa rendahnya kontribusi PAD menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi melalui upaya peningkatan kemandirian fiskal.
Bupati Aulia menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus mendorong berbagai langkah strategis untuk memperkuat PAD, agar struktur pendapatan daerah tidak lagi terlalu rapuh terhadap fluktuasi harga komoditas di tingkat global. (Adv)
Belajar dari Kisruh Ajudan Gubernur Kaltim: Wartawan Perlu Difasilitasi, Bukan Dibatasi
Senin (21/7) kemarin, publik dikejutkan viralnya video dan pemberitaan soal sikap asisten pribadi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang menghalangi wartawan saat melakukan wawancara doorstop di Kantor Gubernur. Ucapan “tandai, tandai” yang dilontarkan di hadapan banyak jurnalis langsung memicu reaksi keras dari komunitas pers.
Termasuk dari kami. Sebab kejadian serupa juga dialami wartawan Media Kaltim saat meliput agenda Gubernur di Berau beberapa waktu lalu. Namun insiden kemarin tampaknya menjadi puncak kekesalan para jurnalis. Bukan hanya soal nada tinggi, tapi karena profesi wartawan diperlakukan seolah gangguan.
Saya sudah lebih dari dua dekade menjadi wartawan. Menggali informasi dari narasumber adalah bagian utama dari pekerjaan kami. Itu bisa dilakukan lewat telepon, menyambangi ruang kerja, atau menunggu berjam-jam demi satu-dua menit bertanya langsung lewat doorstop. Apalagi untuk pejabat setingkat gubernur, yang aksesnya sangat terbatas. Karena itu, momen singkat seperti doorstop menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menggali keterangan soal agenda, tapi juga isu-isu yang relevan secara publik.
Sangat disesalkan ketika justru orang terdekat dari gubernur yang bertindak semaunya. Padahal gubernurnya sendiri tidak keberatan dan tetap menjawab pertanyaan wartawan. Justru ajudannya yang membuat suasana menjadi panas. Bukannya membantu menjaga wibawa, yang terjadi justru mempermalukan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat memberikan keterangan kepada awak media usai agenda penandatanganan kerja sama di Kantor Gubernur, Senin (21/7/2025).
Yang juga memprihatinkan, beberapa jurnalis di lokasi ikut merasa ditekan. Irwan dari Arusbawah.co menyebut tindakan tersebut telah merendahkan profesi jurnalis. Menurutnya, kalaupun ada pertanyaan yang dianggap tidak pantas, cukup dijawab atau dialihkan dengan baik. Tak perlu dibatasi secara sepihak. Ali dari Katakaltim.com bahkan mengaku sempat ingin bertanya, tapi akhirnya mengurungkan niat karena suasana jadi tidak kondusif. Mayang Sari dari Diswaykaltim juga menilai tindakan sang ajudan sebagai bentuk nyata penghalangan kerja jurnalistik.
Saya pribadi pernah merasakan kerasnya persaingan liputan di Jakarta. Selama enam bulan saya ditugaskan meliput proses hukum almarhum mantan Bupati Kukar, Syaukani HR. Di sana, suasana pers jauh lebih padat dan kompetitif. Tapi anehnya, hubungan kerja dengan para pejabat dan ajudannya terasa lebih sehat. Ajudan menteri atau dirjen tidak pernah bersikap seperti satpam informasi. Kalau waktunya terbatas, mereka cukup sampaikan dengan nada sopan, tidak pakai gertakan.
Untungnya, saya sendiri belum pernah mengalami perlakuan seperti yang dialami rekan-rekan wartawan kemarin. Tapi saya tahu betul rasanya dihalangi saat sedang menjalankan tugas. Dan saya tahu, ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau semua pihak memahami batas dan tanggung jawab masing-masing.
Sikap arogan ajudan gubernur bukan hanya melukai profesi jurnalis, tapi juga merusak citra pimpinannya sendiri. Publik bisa saja menilai bahwa Pemprov Kaltim sedang menutup ruang komunikasi. Padahal, pada masa pemerintahan sebelumnya, Diskominfo pernah rutin menggelar forum bulanan yang mempertemukan media dengan gubernur atau wakilnya. Praktik semacam ini perlu dihidupkan kembali.
Jika memang ada kekhawatiran bahwa gubernur belum siap menjawab isu-isu tertentu, maka bentuk saja forum resmi. Tunjuk juru bicara. Terapkan pola jumpa pers terjadwal seperti di kementerian. Tidak semua harus dijawab langsung oleh gubernur. Bisa wakil, staf ahli, atau pejabat teknis.
Yang perlu diingat, wartawan tidak datang tanpa alasan. Pertanyaan yang diajukan bukan atas nama pribadi, melainkan rencana redaksi yang didasarkan pada kebutuhan publik. Maka sangat keliru bila ajudan atau aspri merasa berhak menyaring pertanyaan. Mereka bukan pemilik panggung. Tugasnya membantu, bukan mengatur narasi.
Insiden ini harusnya jadi pelajaran bersama. Jangan sampai hanya karena ulah satu dua orang di lingkaran dalam, kepercayaan publik terhadap pemimpinnya ikut rusak.
Jika Gubernur Rudy Mas’ud ingin membangun kepemimpinan yang terbuka, maka langkah awal yang paling sederhana adalah membenahi pola komunikasi dan relasi dengan media. Libatkan wartawan sebagai mitra. Buka ruang dialog. Karena jika ruang komunikasi tertutup, yang muncul bukan hanya kecurigaan, tapi juga perlawanan.
Cukup satu insiden ini jadi peringatan. Demokrasi tak bisa hidup jika ruang tanya dibungkam. Wartawan ada justru untuk menjaga ruang itu tetap terbuka. (*)
Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat saat tiba di lokasi acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto).
KLATEN – Presiden Prabowo Subianto saat acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih tiga kali menyebut Kapolri dan Jaksa Agung dan memerintahkan mereka segera menindak pengoplos beras, yang telah menjual beras biasa dengan label beras premium.
Dalam sambutannya saat acara peluncuran di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025), Presiden Prabowo menyebut dirinya mendapatkan laporan ada pengusaha yang membeli gabah kering panen (GKP) dari petani Rp6.500 per kilogram, yang merupakan harga pembelian minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kemudian dijual dengan label premium, yang harganya di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Saudara-saudara, ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung (ST Burhanuddin) dan Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) usut dan tindak ini pidana, dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun (akibat beras premium oplos),” kata Presiden Prabowo.
Presiden kemudian mengungkap rasa geramnya yang berusaha setengah mati meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, sementara di sisi lain ada empat sampai dengan lima pengusaha yang setiap tahunnya menikmati keuntungan dari menipu rakyat hingga seratusan triliun rupiah per tahunnya.
“Saudara-saudara ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur, yang hadir ribuan kepala desa, saya anggap (pengoplos beras, red.) ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima!” kata Presiden.
Prabowo kemudian kembali memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas kasus beras premium oplosan tersebut.
“Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggilingan padi yang brengsek itu,” ujar Presiden menunjukkan rasa geramnya.
Terakhir, untuk ketiga kalinya dalam sambutan yang sama, Presiden Prabowo kembali memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak pengusaha-pengusaha pengoplos beras yang serakah, dan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.
“Jaksa Agung dan Kapolri saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa, lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita,” kata Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Jaksa Agung. (ANT/KN)
JAKARTA – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan eks anggota Marinir yang menjadi tentara relawan Rusia, Satria Arta Kumbara bukan lagi bagian dari TNI.
TNI AL pun, kata Tunggul, tidak akan mau merespon permintaan Satria yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia.
“Lebih tepat bisa ditanyakan ke Kementerian Luar Negeri RI, atau juga Kementerian Hukum RI terkait dengan status kewarganegaraan yang bersangkutan. Yang jelas saat ini sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan TNI AL,” kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Menurut Tunggul, TNI AL akan tetap memegang putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta, tanggal 6 April 2023 yang menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Desersi dalam waktu damai’ terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini.
Tidak hanya itu, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, Satria Arta Kumbara juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dipecat dari TNI.
“Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (AMKHT) ditetapkan pada 17 April 2023, menandakan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Tunggul.
Berdasarkan putusan tersebut, Tunggul memastikan TNI AL akan tetap berpegang teguh tidak bisa menerima kembali Satria sebagai anggota TNI.
Sebelumnya, beredar video Satria Arta Kumbara yang ingin kembali menjadi warga WNI. Dalam video yang viral itu, dia mengaku tidak tahu bahwa perbuatannya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut.
Dalam video itu juga dia meminta kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menerimanya sebagai WNI. (ANT/KN)
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Kadek Arel Priyatna (kedua kiri) berebut bola dengan pesepak bola Timnas U-23 Malaysia Muhammad Haqimi Azim Bin Rosli (kedua kanan) dalam pertandingan penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/bar (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
JAKARTA – Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke semifinal setelah menjadi juara Grup A ASEAN U-23 Championship 2025, meski bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia.
Pertandingan terakhir fase grup ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (21/7/2025) malam WIB.
Di awal babak pertama, Indonesia mendominasi penguasaan bola. Tim Garuda Muda terlihat tenang dalam membangun serangan dengan bermain umpan-umpan pendek.
Malaysia beberapa kali mampu membangun serangan saat laga berjalan 10 menit. Namun, lini pertahanan Indonesia dengan tenang meredam serangan Malaysia.
Peluang berbahaya pertama Indonesia terjadi pada menit ke-16. Sayang, tendangan Rayhan Hannan dari luar kotak penalti terlalu lemah setelah situasi lemparan ke dalam yang dilakukan Robi Darwis.
Dominasi permainan terus dipegang Indonesia hingga laga memasuki menit ke-30. Namun, tim asuhan Gerald Vanenburg kesulitan memaksimalkan di sepertiga akhir pertahanan Malaysia.
Hingga menit ke-45 hampir tidak ada peluang emas yang diciptakan Timnas Indonesia U-23. Beberapa kali Indonesia mampu membawa bola hingga masuk kotak penalti Malaysia, tapi selalu gagal dalam penyelesaian akhir.
Peluang terakhir Indonesia tercipta saat injury time babak pertama berjalan dua menit. Tendangan kaki kanan Dony Tri Pamungkas di dalam kotak penalti Malaysia, yang berawal dari lemparan Robi Darwis masih melebar.
Skor imbang tanpa gol bertahan hingga akhir babak pertama.
Semenit setelah babak kedua dimulai, Indonesia mendapat peluang emas untuk memecah kebuntuan lewat serangan balik. Sayang bola dari kaki Jens Raven di kotak penalti bisa ditekel bek lawan.
Garuda Muda kembali mendapat peluang emas pada ke-58. Permainan satu-dua di kotak penalti berhasil disepak Jen Raven, tetapi bola masih bisa diblok kiper Zulhilmi Bin Sharani.
Pada menit ke-74, Hokky Caraka masuk untuk menggantikan Jens Raven yang sudah tampak kelelahan.
Indonesia terus menekan pertahanan Malaysia secara bertubi-tubi. Namun, serangan tim arahan pelatih Gerald Vanenburg masih kesulitan menembus pertahanan rapat Malaysia.
Usaha Indonesia untuk mencuri gol di menit-menit akhir tak kunjung membuahkan hasil. Skuad Garuda Muda harus puas dengan hasil imbang tanpa gol lawan Malaysia hingga akhir laga.
Hasil imbang cukup untuk memastikan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025 sebagai juara Grup A. Sementara Fiipina finis sebagai runner up.
Susunan pemain
Indonesia U-23: Cahya Supriadi; Alfharezzi Buffon, Kadek Arel, Kakang Rudianto, Dony Tri; Robi Darwis, Toni Firmansyah, Rayhan Hannan; Victor Dethan, Jens Raven, Rahmat Arjuna.
Malaysia U-23: Zulhilmi Sharani; Shafizan Arshad, Haqimi Azim, Muhammad Khalil, Ziad El Basheer, Haykal Danish, Aliff Izwan, Ahmad Aysar, Fergus Tierney, Aiman Yusuf. (ANT/KN)
Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat menjalani sesi latihan jelang BWF World Tour Super 1000 China Open 2025 di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Senin (21/7/2025). Alwi akan berhadapan dengan unggulan pertama asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn pada babak pertama, esok. (ANTARA/HO-PBSI)
CHANGZHOU – Sebanyak enam dari 12 wakil Indonesia akan langsung menghadapi lawan-lawan tangguh pada babak pertama BWF World Tour Super 1000 China Open 2025 di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Selasa (22/7).
Berdasarkan laman resmi BWF, Senin, tunggal putra muda Alwi Farhan akan mengawali langkahnya dengan laga berat menghadapi unggulan pertama dunia asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn. Ini menjadi pertemuan pertama bagi mereka.
Selain Alwi, sektor tunggal putri juga menyita perhatian. Putri Kusuma Wardani akan tampil pada partai pembuka di lapangan 2, menghadapi wakil Korea Selatan Sim Yu-jin.
Meski secara rekor pertemuan tertinggal 1-2, Putri menang dalam pertemuan terakhir di Super 300 Korea Masters 2024 dengan skor ketat 21-16, 12-21, 24-22.
Unggulan kedelapan Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemain Jepang Kaoru Sugiyama. Ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain.
Pada sektor ganda putra, laga menarik akan mempertemukan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dengan pasangan Malaysia Choong Hon Jian/Muhammad Haikal yang merupakan anak asuh eks pelatih pelatnas Herry Iman Pierngadi.
Adapun pasangan non-pelatnas Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang kini dilatih langsung Hendra Setiawan, akan bertemu pasangan Amerika Serikat Chen Zhi Yi/Persley Smith.
Dari sektor ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja akan membuka perjalanan mereka menghadapi pasangan India Ashiths Surya/Amrutha Pramuthesh.
Sementara enam wakil Indonesia lainnya akan memulai perjuangan mereka sehari setelahnya. Mereka adalah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.
Berikut jadwal lengkap wakil Indonesia di babak pertama China Open 2025, Selasa (22/7):
Lapangan 1
* 09.40 WIB – Tunggal putra: Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand/1)
Lapangan 2
* 08.00 WIB – Tunggal putri: Putri Kusuma Wardani vs Sim Yu-jin (Korea Selatan)
* 08.50 WIB – Ganda campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja vs Ashiths Surya/Amrutha Pramuthesh (India)
* 13.50 WIB – Tungga putri: Gregoria Mariska Tunjung 8) vs Kaoru Sugiyama (Jepang)
* 15.30 WIB – Ganda putra: Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (7) vs Chen Zhi Yi/Persley Smith (Amerika Serikat)
* 16.20 WIB – Ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Choong Hon Jian/Muhammad Haikal (Malaysia)
*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan pertandingan sebelumnya. (ANT/KN)
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza pada saat peluncuran Jaecoo J8 di Jakarta, Senin (21/7/2025). ANTARA/Chairul Rohman
JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menyatakan bahwa insentif untuk kendaraan roda dua di segmen elektrik, bakal diumumkan pada Agustus sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.
“Tetap Agustus, ya. Mudah-mudahan semua on the track,” kata Faisol Riza saat dijumpai di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Untuk menyesuaikan agenda atau target pengesahan tersebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tidak hanya itu saja, kebijakan ini juga nantinya bakal dibahas dalam Rapat Kordinasi Terbatas (Rakotas).
Menurut dia, insentif untuk kendaraan roda dua di segmen elektrik memang sangat dibutuhkan oleh industri otomotif, dengan adanya insentif tersebut dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Tidak hanya masyarakat yang membutuhkan insentif tersebut, Faisol Riza juga menyatakan bahwa insentif juga sangat dibutuhkan oleh pelaku industri, termasuk asosiasi yang menggawangi sepeda motor listrik di Tanah Air.
“Jadi, belum ada perubahan yang pasti bahawa insentif itu memang dibutuhkan sebagaimana diinginkan oleh asosiasi. Kami juga merespons, memang skemanya belum bisa kami putuskan (untuk saat ini),” jelas dia.
Sebelumnya, Faisol Riza juga telah memberikan sinyal terkait pemberian insentif sepeda motor listrik tetap akan dilanjutkan tahun ini.
Faisol saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Selasa (1/7), mengungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah menyetujui anggaran subsidi sepeda motor listrik tahun 2025 sebesar Rp250 miliar.
“Rapat terakhir secara langsung disetujui sebenarnya oleh Bu Menkeu (Sri Mulyani). Waktu itu cari angka (besaran subsidi) berapa, terus ada atau tidak (anggarannya),” ungkap Wamenperin.
Namun, ia mengatakan masih memerlukan diskusi lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal skema insentif ini.
Wamenperin mengatakan, ada sejumlah usulan skema pemberian insentif sepeda motor listrik, yaitu mengikuti skema lama dengan pemberian potongan subsidi Rp7 juta per unit yang dibeli, atau disamakan dengan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). (ANT/KN)
