Beranda blog Halaman 534

SMPN 3 Tenggarong Penuhi Fasilitas Belajar Digital, Satu Siswa Satu Chromebook

0
Foto : Ilustrasi pembelajaran dengan Chrome Book. (Istimewa)

TENGGARONG – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendorong kemajuan pendidikan digital di tingkat SMP mulai terlihat nyata. Salah satunya di SMP Negeri 3 Tenggarong, yang kini menyediakan fasilitas belajar lengkap berbasis teknologi bagi seluruh siswa barunya.

Setiap siswa baru di sekolah ini langsung mendapatkan satu unit Chromebook yang dapat digunakan sepanjang masa belajar mereka. Tak hanya itu, akses internet gratis dengan sistem wifi berkapasitas tinggi juga telah tersedia di seluruh kelas.

“Kami ingin memastikan setiap anak bisa belajar dengan fasilitas yang setara, tanpa terkendala perangkat atau jaringan internet,” ujar Sariyani, kepala SMPN 3 Tenggarong, Selasa (15/7/2025).

Program ini merupakan bagian dari kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar yang mendorong transformasi sistem pembelajaran ke arah digital. Dengan fasilitas yang memadai, sekolah tak hanya memberi alat, tapi juga memastikan konektivitas berjalan optimal.

Setiap kelas dilengkapi lima unit router wifi, yang masing-masing bisa melayani hingga 15 siswa. Dengan begitu, proses pembelajaran daring maupun pemanfaatan platform digital pendidikan bisa berjalan lancar tanpa hambatan teknis.

“Wifi kami siapkan gratis. Tiap kelas sudah didesain agar jaringan stabil dan kuat. Jadi tidak ada alasan siswa tertinggal karena sinyal,” tambah Sariyani.

Perangkat Chromebook yang diterima siswa bukan hibah permanen, melainkan hak pakai selama masa pendidikan di SMPN 3 Tenggarong. Setelah lulus, siswa wajib mengembalikannya agar bisa digunakan oleh adik kelas mereka di tahun berikutnya.

Tak hanya itu, setiap siswa juga diwajibkan menandatangani surat perjanjian penggunaan perangkat, yang mengatur tanggung jawab, pemeliharaan, dan batasan penggunaan.

“Akun yang bisa dipakai hanya akun belajar dari Kementerian. Jadi perangkat ini khusus untuk pembelajaran. Semua aktivitas digital siswa juga bisa dipantau,” jelasnya.

Program fasilitas digital ini merupakan hasil dukungan Pemerintah Daerah melalui Bupati Kukar dan Dinas Pendidikan. Bantuan yang diterima sekolah berupa paket lengkap: Chromebook, papan tulis digital, jaringan wifi, dan kebutuhan listrik pendukung.

Dengan dukungan fasilitas yang menyeluruh, SMPN 3 Tenggarong berharap setiap siswa memiliki kesempatan belajar yang setara dan siap menghadapi era pendidikan digital.

“Kami ingin anak-anak Kukar siap menghadapi tantangan zaman. Fasilitas kami siapkan, tugas mereka adalah belajar dan memanfaatkannya sebaik mungkin,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Lindungi Generasi Muda, Wabup Berau Minta Edukasi Narkoba Diperkuat di Sekolah

0
Foto: Wakil Bupati Berau, Gamalis.

BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyoroti ancaman serius peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Berau. Menurutnya, meski Berau bukan daerah tujuan utama peredaran narkoba, tetapi menjadi jalur lintasan yang rawan disusupi oleh jaringan antarwilayah.

“Berau ini bukan tujuan, tapi lintasan. Itu justru lebih berbahaya. Kalau tujuan hanya satu titik, tapi kalau lintasan, semua jalurnya melewati wilayah kita,” ujarnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba yang harus diterapkan secara masif, terutama di lingkungan sekolah.

“Anak-anak kita harus benar-benar diberikan edukasi. Ini penting untuk menekan kenakalan remaja yang saat ini cukup kompleks di Berau,” katanya.

Ia pun mengimbau agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, segera menyusun langkah konkret untuk melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi di seluruh satuan pendidikan.

Dengan pendekatan pencegahan sejak dini, ia berharap dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda yang bebas dari pengaruh negatif narkoba.

“Kita harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Pendidikan harus menjadi bekal positif untuk mendukung pembangunan Kabupaten Berau ke depan,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Pemerintah Desa Loa Raya Fasilitasi Mediasi Konflik Tambang, Dorong Kesadaran Hukum Masyarakat

0
Foto : Plt Kepala Desa Loa Raya, Martin. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Konflik lahan yang dipicu oleh aktivitas pertambangan ilegal di Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencuat. Pemerintah Desa Loa Raya mengambil langkah aktif dengan memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebagai upaya menjaga kondusivitas wilayah dan mencegah eskalasi konflik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Loa Raya, Martin, menjelaskan bahwa proses mediasi pertama telah digelar pada Senin (14/7/2025), namun belum membuahkan hasil final. Untuk itu, pihaknya akan menggelar mediasi lanjutan langsung di lokasi sengketa pada Rabu (16/7/2025).

“Kami ingin semua pihak duduk bersama dan melihat langsung objek sengketa di lapangan. Harapannya, komunikasi terbuka di lokasi bisa mencairkan kebuntuan yang selama ini terjadi,” kata Martin, Selasa (15/7/2025).

Martin menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen menjaga posisi netral. Bukan sebagai penentu, melainkan jembatan dialog antara pihak-pihak yang berselisih. Pendekatan partisipatif ini diambil agar penyelesaian yang dihasilkan bersifat adil dan diterima semua pihak.

“Kami bukan hakim. Kami hanya ingin membantu mencari jalan tengah. Konflik ini harus diselesaikan secara damai, jangan sampai melebar ke ranah hukum yang justru bisa memperkeruh keadaan,” imbuhnya.

Martin mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya koordinasi antara warga dan pemerintah desa terkait kerja sama dengan pihak penambang. Ia berharap, ke depan, masyarakat lebih terbuka dan melibatkan desa sejak awal sebelum menyetujui aktivitas pertambangan apa pun.

“Banyak warga yang baru melapor setelah ada masalah. Kalau dari awal ada komunikasi, kita bisa cegah kegiatan tambang ilegal yang justru merugikan warga sendiri,” tegasnya.

Pemerintah desa juga mendorong warga memahami risiko hukum dan lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal. Sosialisasi tentang pentingnya perizinan, dampak kerusakan alam, hingga tata cara pelaporan aktivitas ilegal menjadi agenda prioritas ke depan.

Dengan mediasi lapangan yang direncanakan, Pemerintah Desa Loa Raya berharap semua pihak dapat menunjukkan iktikad baik. Bagi pemerintah desa, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan adalah nilai penting dalam tata kelola lokal.

“Kami percaya, persoalan ini bisa diselesaikan tanpa konflik berkepanjangan. Tapi semua harus duduk bersama dengan kepala dingin,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kukar Mantapkan Fondasi Pemerintahan Digital, SPBE Jadi Prioritas

0
Foto : Suasana pelaksanaan sosialisasi akhir arsitektur dan SPBE. (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat transformasi digital dalam sistem birokrasi. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Kukar menggelar Sosialisasi Akhir Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa (15/7/2025), di Aula Bappeda Kukar.

Sosialisasi ini tak hanya menyampaikan hasil akhir penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, tetapi juga memperkenalkan pedoman manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjadi tulang punggung pelaksanaan SPBE.

Pelaksan Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, menegaskan bahwa SPBE bukan sekadar program, tetapi sebuah komitmen jangka panjang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan terintegrasi secara digital.

“Ini adalah wujud nyata Kukar menyambut era digital governance, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 132 Tahun 2022. Kita ingin memastikan seluruh layanan pemerintahan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan saling terhubung,” ujarnya.

Keikutsertaan Kukar dalam program SPBE mendapatkan perhatian nasional. Pada 2025, Kukar ditetapkan sebagai salah satu lokus pemantauan SPBE oleh Kementerian PANRB. Status ini sekaligus menjadi tahap awal dalam transisi pengukuran kinerja birokrasi menuju Indeks Pemerintahan Digital, yang akan menggantikan Indeks SPBE.

Solihin menyampaikan, semua dokumen dan pedoman teknis yang disosialisasikan akan menjadi bagian penting dalam evaluasi nasional nanti. “Inilah saatnya kita menunjukkan keseriusan. Dokumen ini tidak hanya disusun untuk kepentingan administrasi, tapi akan diuji langsung dalam proses pemantauan Kementerian,” tegasnya.

Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar hadir dalam kegiatan ini, termasuk tim teknis dari Diskominfo. Konsultan penyusun SPBE, PT Digitama Sinergi Indonesia, juga hadir memberikan penjelasan teknis dan pendampingan.

Solihin juga mengapresiasi kontribusi OPD yang aktif memberikan data dan informasi selama proses penyusunan berlangsung, termasuk dalam kegiatan pengumpulan data daring maupun wawancara langsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua perangkat daerah atas kolaborasi dan keseriusannya. Keberhasilan SPBE Kukar adalah hasil kerja bersama,” ucapnya.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman tentang arah kebijakan SPBE ke depan. Harapannya, transformasi digital di lingkungan Pemkab Kukar bisa lebih konsisten dan menyentuh aspek pelayanan publik secara langsung.

“SPBE bukan sekadar sistem, tapi budaya kerja baru yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Ini cara baru kita melayani masyarakat,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Terima Kasih: Dukungan Itu Hadir dalam Ucapan, Doa, dan Karangan Bunga

0
Ketua KPU Bontang Muzarroby Renfly bersama anggota KPU menyerahkan kue ulang tahun sebagai bentuk apresiasi atas sinergi, Senin (14/7/2025).

USIA Media Kaltim genap lima tahun pada Senin, 14 Juli 2025, kemarin. Tak ada euforia. Hanya doa bersama, sedikit makanan dan kue, serta obrolan hangat di ruang redaksi. Bagi kami, itu sudah cukup. Tak perlu lebih.

Perayaan sebenarnya sudah kami gelar sejak jauh hari. Pada 4 Mei lalu, kami menggelar Media Kaltim Nusantara Fun Run di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ribuan peserta dari berbagai kota ikut berlari bersama. Kami lanjutkan dengan Virtual Nusantara Fun Run yang berlangsung 1–14 Juli.

Sore ini, pengundian doorprize akan menutup rangkaian itu. Semua kami kemas sederhana, tapi bermakna. Karena inti perayaan bukan soal panggung, tapi soal kedekatan.

Sejak pagi kemarin, notifikasi ponsel saya terus berdenting. Kiriman video, tag story, dan ucapan datang dari banyak orang. Dari pejabat, mitra, kolega lama, jurnalis muda yang pernah belajar bersama saya, atau dulu bekerja di media cetak yang saya pimpin. Tapi justru yang paling berkesan mereka yang datang tanpa diminta. Tanpa undangan, tanpa seremoni.

Irene Yuriantin dari Diskominfo Kaltim bersama Ketua SMSI Kaltim Wiwied Marhaendra Wijaya menyerahkan kue ulang tahun kepada Redaksi Media Kaltim Samarinda, Senin (14/7/2025).
Tim Corporate Communication PT Badak LNG menyerahkan kue ulang tahun dalam rangka HUT ke-5, Senin (14/7/2025).

Di Bontang, tempat media ini lahir, tidak ada acara yang kami gelar. Tapi sejak pagi, karangan bunga berdatangan. Dari Pemkot Bontang, Auto 2000, rumah makan Empek Empek Anda, Toko Florist Sragen, hingga KPU Bontang.

PT Badak LNG juga hadir. Mereka konsisten. Setiap tahun saat kami rayakan HUT, tak pernah absen. Kali ini, Pak Syuril dari Tim Corporate Communication (Corcom) datang mewakili. Didampingi empat staf. Kepada saya, ia menyampaikan bahwa Putra Peni Luhur Wibowo (Manager CSR & Relations) dan Busori Sunaryo (Senior Manager Corporate Communication & Services) tidak bisa hadir karena ada agenda penting. Mereka datang bukan sekadar membawa kue, tapi wujud dari hubungan yang dilandasi saling percaya sejak awal.

Dari KPU Bontang, datang langsung Ketua Muzarroby Renfly, bersama tiga komisioner: Acis Maidy Muspa, Hamzah, dan Rina Megawati Harsono. Hubungan kami bukan sekadar profesional. Acis adalah kolega lama. Kami pernah sama-sama menjadi Anggota Panwaslu 2015, saat lembaga ini masih bersifat ad hoc. Ketika saya terpilih kembali sebagai komisioner Bawaslu periode 2018–2023, Acis menjadi Panwascam Bontang Utara.

Sementara Muzarroby sendiri pernah menjadi staf terbaik saya di Bawaslu Bontang. Maka kehadiran mereka membawa kue ulang tahun, bagi saya, itu bukan sekadar ucapan selamat. Tapi bentuk saling dukung antara media dan penyelenggara pemilu.

Hadir pula Suriadi Said, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bontang dan Kusnadi mewakili Times Indonesia. Suriadi adalah rekan lama di media cetak, saat saya memimpin redaksi. Ia datang bukan sekadar sebagai sesama wartawan, tapi karena pernah satu meja kerja dengan saya di masa lalu—dan tahu persis bagaimana media ini dibangun dari bawah. Saat ini, ia juga Pemimpin Redaksi Pranala.co.

Di Samarinda punya agenda berbeda. Di sana, suasananya lebih formal. Sekaligus peresmian kantor Media Kaltim News Network di Jalan Perjuangan I. Ibu Irene Yuriantin dari Diskominfo Kaltim hadir lebih dulu, disusul Wiwied Marhaendra Wijaya, Ketua SMSI Kaltim. Lalu, perwakilan dari Haris, Grand Kartika, Swiss-Belhotel, Horison, Yellow Hotel, Grand Verona, Telkomsel, Honda Etam, Fugo, hingga dari Amsindo turut hadir.

Hadir pula Arie Wibowo, anggota DPRD Kota Samarinda yang selama ini menjadi mitra diskusi kami dalam berbagai isu lokal. Di Samarinda, para tamu disambut langsung oleh tim Media Kaltim Samarinda yang dipimpin Adhi Abdian, sebagai Kepala Kantor Samarinda dan Direktur RadarMedia.id.

Kami mungkin tak sering bertemu, tapi kehadiran mereka menunjukkan respek terhadap perjalanan Media Kaltim.

Saya tidak bisa sebut satu per satu. Tapi semuanya pernah punya irisan. Ada yang pernah jadi narasumber, pernah kami bantu publikasi, pernah kami kunjungi, pernah kami kritisi, atau sekadar pernah mengirimkan saran via pesan singkat.

Dari situ kami belajar: uang memang penting agar media tetap berjalan. Tapi kepercayaan, itulah yang membuat kami tetap ada hingga hari ini.

Kami tidak sempurna. Masih banyak yang harus dibenahi. Tata kelola keuangan, penguatan data, evaluasi konten, hingga liputan investigatif. Yang jelas, prinsip tetap kami pegang. Kami tidak menulis untuk menyenangkan, tapi untuk menyampaikan yang seharusnya.

Dan di tengah semua tantangan itu, Media Kaltim terus tumbuh. Kompetisi makin padat, algoritma terus berubah, model bisnis kian tak pasti—tapi kami tetap melangkah. Kami percaya, narasi yang bersandar pada data dan realitas akan selalu mendapatkan tempat.

Selama masih ada yang disuarakan, kami akan terus menulis.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Kemendagri Minta Kepala Daerah Evaluasi Kinerja Pengendalian Inflasi

0
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. (ANTARA/HO-Kemendagri)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya pengendalian inflasi.

“Saya minta tolong kepada teman-teman kepala daerah dan dicek, apakah dinas-dinasnya melaksanakan kegiatan ini (pengendalian inflasi daerah) atau tidak,” kata Tomsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Tomsi juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan strategi yang terencana, kolaboratif, dan tidak bisa hanya mengandalkan pola kerja konvensional.

Mengacu pada data mingguan bulan Juli, Tomsi mengungkapkan bahwa terjadi tren kenaikan harga sejumlah komoditas di berbagai daerah.

“Bawang merah dari 251 kabupaten minggu lalu naik, sekarang menjadi 260. Berarti terjadi kenaikan di sejumlah kabupaten dan kota,” jelasnya.

Kenaikan serupa juga terlihat pada komoditas lain seperti cabai rawit, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Ia menyoroti harga telur di Indonesia Timur yang mencapai Rp3.000 per butir.

“Kalau satu kilo itu jumlahnya 19, berarti jatuhnya 57.000,” ujar Tomsi.

Meski demikian, ia mengapresiasi stabilitas harga bawang putih di tengah gejolak harga komoditas lain.

“Bawang putih hari ini walaupun masih terjadi kenaikan di 74 (kabupaten/kota), tapi dalam satu tahun terakhir mungkin harganya paling murah,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa harga tersebut perlu diturunkan lagi agar berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selanjutnya, Tomsi meminta Pemda untuk aktif menganalisis dan menangani sumber inflasi di wilayah masing-masing. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi secara objektif.

Ia juga memaparkan wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah. Kota-kota seperti Sukabumi, Yogyakarta, dan Tegal mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional, sedangkan Pangkal Pinang, Jambi, Pontianak, dan Gorontalo dinilai berhasil menjaga kestabilan harga.

Dari keseluruhan daerah yang dipantau, 99 daerah menunjukkan inflasi di atas rata-rata nasional. Tomsi meminta kepala daerah meninjau kembali penyebab lonjakan harga dan kualitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.

“Kalau tetangganya kiri, kanan, depan, belakang itu bagus, dia naik sendiri, ini berarti orangnya yang tidak mampu. Sumber daya manusianya,” ucapnya.

Ia pun mendorong optimalisasi langkah konkret seperti operasi pasar murah, koordinasi antar wilayah penghasil dan pengguna, serta penggunaan APBD untuk bantuan transportasi distribusi bahan pokok.

“Kalau daerahnya langganan cabai, kemudian bawang, yang masih bisa dilakukan, lakukan. Baru itu seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya,” kata Tomsi.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.

Kemudian Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono. (ANT/KN)

Pakaian Serba Hitam Warnai BEC 2025, Simbol Duka Tenggelamnya KMP Tunu Pratama

0
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa duduk berdampingan dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam gelaran Banyuwangi Ethno Carnival 2025. Sabtu (12/7/2025) ANTARA/HO-Pemkab Banyuwangi

BANYUWANGI – Panitia dan tamu undangan hingga penonton agenda parade kostum budaya Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2025 mayoritas memakai pakaian hitam sebagai bentuk duka cita atas tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali.

Ajang BEC yang masuk dam kalender pariwisata nasional Kharisma Event Nusantara (KEN) yang digelar di Taman Blambangan Banyuwangi pada Sabtu (13/7/2025) sore, dibuka dengan doa bersama untuk korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di lintasan Ketapang-Gilimanuk pada Rabu 2 Juli 2025.

“Sebelum memulai sambutan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mengirimkan doa dan rasa bela sungkawa kepada para masyarakat yang terkena musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sebelum membuka agenda BEC 2025.

Usai doa, Bupati Ipuk menyampaikan harapan semoga doa yang dipanjatkan menjadi doa baik bagi para korban yang wafat serta menjadi doa baik pula bagi keluarga yang ditinggalkan.

Ipuk juga mengajak seluruh hadirin untuk berdoa agar ada titik terang dan segera ditemukan untuk para korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Doa juga dipanjatkan untuk para tim SAR gabungan yang sudah bekerja selama 11 hari melakukan pencarian para korban KMP Tunu.

“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para petugas SAR, para relawan, TNI, Polri, dan teman-teman lain yang terlibat dalam pencarian korban dari kapal KMP Tunu,” tutur Bupati Ipuk.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam agenda BEC itu juga mengajak untuk berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada para korban meninggal KMP Tunu Pratama Jaya.

“Tadi saya bertemu dengan para ahli waris korban di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan saya menyampaikan duka cita kami kepada mereka, semoga amal para korban diterima, khilafnya diampuni, dan keluarganya diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa,” tutur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

BEC tahun ini (2025) digelar dengan mengangkat tema “Ngelukat: Usingnese Traditional Ritual” yang bercerita tentang fase-fase kehidupan masyarakat Suku Osing, suku asli Banyuwangi, mulai dari sebelum lahir hingga meninggal dunia. (ANT/KN)

Semua Korban Longsor Tambang di Lubuk Besar Ditemukan Meninggal Dunia

0
Tim gabungan saat mengevakuasi korban longsor tambang bijih timah di Kecamatan Lubuk Besar, Senin (14/07/2025). ANTARA/Ahmadi

BANGKA BELITUNG – Seluruh korban longsor tambang bijih timah di kawasan Kuruk, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ditemukan setelah proses pencarian intensif selama lebih dari 12 jam.

Dua korban terakhir atas nama Ali dan Nopriyansyah, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (14/7/2025) sekitar pukul 01.35 WIB. Sebelumnya, satu korban lainnya, Irwandi, ditemukan lebih dahulu pada Sabtu (13/7) pukul 21.24 WIB.

“Seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini,” ujar Kapolres Bangka Tengah AKBP I Gede Nyoman Bratasena di Koba, Senin (14/7/2025).

Ia mengapresiasi kerja keras tim gabungan yang terlibat dalam proses pencarian, mulai dari jajaran Polsek Lubuk Besar, Satreskrim Polres Bangka Tengah, hingga tim SAR gabungan.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim atas semangat kemanusiaan dan dedikasi yang luar biasa dalam proses pencarian yang cukup berat ini,” katanya.

Ketiga jenazah langsung dibawa ke RSUD Bangka Tengah oleh tim Inafis Polres Bangka Tengah untuk keperluan identifikasi dan penanganan lanjutan. Usai proses tersebut, seluruh jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Bratasena mengimbau masyarakat, khususnya para penambang, agar selalu mengutamakan keselamatan kerja dan memperhatikan kondisi serta keamanan lokasi tambang.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil risiko besar dalam kegiatan penambangan. Keselamatan jiwa adalah yang utama,” tegasnya.

Saat ini, lokasi tambang masih berada dalam pengawasan kepolisian dan telah dipasangi garis pengaman untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. (ANT/KN)

Dedi dan Erick Siapkan Liga 4 dan SSB Mulai Agustus 2025

0
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam pertemuan di Bandung, Jawa Barat, Senin (14/7/2025). (ANTARA/HO-Kementerian BUMN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan dirinya dan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir, melakukan pertemuan hari ini di Gedung Pakuan Bandung, membahas sepak bola, khususnya Liga 4 dan Sekolah Sepak Bola (SSB).

Dedi mengatakan dirinya dan Erick mematangkan rencana membangun SSB di Jawa Barat, dan juga memastikan terselenggaranya Liga 4 di Jawa Barat mulai Agustus 2025  dengan mempertandingkan klub lokal di Jawa Barat.

“Kami (sepakat) akan mendirikan SSB. Kemudian pada Agustus akan dimulai Kompetisi Divisi 4 Piala Bupati dan Walikota Se-Jabar antar klub daerah. Harapannya geliat sepak bola dari akar rumput, terutama di Jawa Barat, kembali hidup,” kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Senin (14/7/2025).

Dedi tidak menjelaskan lebih lanjut di mana SSB akan didirikan, termasuk siapa yang akan membangunnya apakah pemerintah, pribadi atau pihak ketiga.

Liga 4 adalah turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Asosiasi Provinsi PSSI untuk putaran provinsi dan PSSI pusat untuk putaran nasional.

Untuk putaran provinsi, diselenggarakan oleh setiap provinsi dengan diikuti oleh tim amatir tanpa batas, dengan format kompetisi  berbeda-beda. Tim yang lolos dari liga provinsi akan langsung berlaga di putaran nasional dengan kuota  ditentukan.
Tim yang lolos ke babak delapan besar dalam putaran nasional, berhak promosi ke liga di atasnya.

Dedi dan Erick juga membahas kehutanan dan perkebunan, untuk mengoptimalisasi kawasan yang dioperasikan oleh BUMN Perhutani dan PTPN.

Optimalisasi tersebut antara lain untuk mengembalikan kawasan dari berbagai bangunan untuk menjadi perkebunan, penyesuaian jenis pohon dengan wilayah setempat dan karbon yang dihasilkan, hingga pemanfaatan lahan dua BUMN itu untuk relokasi warga terdampak bencana. (ANT/KN)

Cak Imin: Ketua Umum Parpol Belum Bahas Putusan MK Soal Pemilu Terpisah

0
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (tengah) saat memberikan keterangan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7/2025). ANTARA/Rio Feisal

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan para ketua umum partai politik di tanah air belum berkomunikasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah.

“Belum. Belum, belum,” katanya menekankan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7) malam.

Ia mengatakan bahwa PKB menyerahkan kepada DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dan daerah.

“Nanti kami serahkan kepada DPR RI untuk menyikapi keputusan MK itu dalam bentuk Undang-Undang Pemilu yang baru,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan dan perkembangan zaman.

“Salah satu yang akan menjadi sorotan PKB adalah agar ada pasal-pasal yang mengurangi suburnya transaksi jual beli suara. Sanksinya diperberat, pengawasannya diperketat, mekanisme penyelenggaranya harus diperkuat,” ujarnya.

Cak Imin melanjutkan, “Kalau perlu, partai-partai politik menjadi pengawas KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan pengawas langsung.”

Sebelumnya, MK memutuskan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Pemilu nasional adalah pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

Pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah. (ANT/KN)