Beranda blog Halaman 522

Komnas HAM Selidiki Kasus Penembakan Bos Rental Mobil

redaksi2
-
0
Komnas HAM Selidiki Kasus Penembakan Bos Rental Mobil

JAKARTA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM tersebut juga mengatakan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus tersebut.

“Nanti begitu selesai, kami akan sampaikan ke publik,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa terhadap kasus tersebut, Komnas HAM menyadari penembakan oleh anggota TNI maupun Kepolisian terhadap warga sipil, baik dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing, merupakan tantangan bagi institusinya.

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Komnas HAM menyadari hal tersebut sebagai tantangan karena berdasarkan laporan tahunan institusinya disebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Kepolisian.

Pada kesempatan berbeda, saat ini kasus penembakan bos rental mobil tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan karena pihaknya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

“Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton dan cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di Rest Area Kilometer (KM) 45 Tol Tangerang-Merak,” ujar Samista dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/1/2025). (ANT/KN)

Luhut Rencanakan Penerapan “Family Office” pada Februari 2025

redaksi2
-
0
Luhut Rencanakan Penerapan “Family Office” pada Februari 2025

JAKARTA – Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

“Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut saat ditemui dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Luhut menambahkan studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

“Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

Ketua DEN itu pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut, di sela World Water Forum, di Denpasar, Sabtu (18/5/2024).

Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

Menurut dia kala itu, tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa, seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura.

Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.

Adapun penerapan family office dia harapkan dapat berlaku juga di kota-kota lain, seperti Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN). (ANT/KN)

Otorita IKN Fokus Bangun Ekosistem Pendidikan

redaksi2
-
0
Otorita IKN Fokus Bangun Ekosistem Pendidikan

SAMARINDA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah fokus membangun ekosistem pendidikan yang berorientasi pada kehidupan di ibu kota baru.

“Pembangunan IKN tahap pertama melibatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mengingat wilayah tersebut masih berada di bawah administrasi mereka,” kata Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin di Samarinda, Kaltim, Rabu (15/1/2025).

Alimuddin menjelaskan bahwa untuk jenjang pendidikan menengah dan dasar, seperti SD dan SMP, masih di bawah kewenangan daerah dalam bentuk berkolaborasi.

Otorita IKN merumuskan peta jalan pendidikan yang berbasis pada kehidupan, dengan tujuan mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan.

“Kita ingin lulusan sekolah, misalnya SMA, memiliki bekal untuk hidup dan berkarya di masyarakat, bukan hanya terpaku pada jalur kuliah,” jelas Alimuddin.

Lebih lanjut, Alimuddin menekankan pentingnya menyesuaikan sistem pendidikan dengan potensi IKN di masa depan. Progres IKN, menurut dia, terus berkembang hingga tahun 2045, jadi perjalanan yang harus dirintis masih cukup panjang.

Dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang baik, Otorita IKN aktif melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas guru, bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita turun ke sekolah-sekolah, memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Kita juga libatkan orang tua dalam proses ini,” kata Alimuddin.

Salah satu program unggulan yang telah dilaksanakan adalah magang guru PAUD ke Yogyakarta. Pihaknya mengirim guru-guru PAUD untuk magang, bukan sekadar pelatihan, agar mereka bisa mempraktikkan ilmu di wilayahnya masing-masing.

Program tersebut bertujuan untuk memperkenalkan konsep pendidikan yang selaras dengan visi IKN kepada para guru.

Alimuddin optimistis bahwa Otorita IKN bergerak lebih cepat dalam mengembangkan sektor pendidikan setelah pemindahan status wilayah IKN.

“Dengan kewenangan yang lebih luas, ditambah dukungan kebijakan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, kita akan mempercepat pembangunan di sektor pendidikan,” ucapnya. (ANT/KN)

KPK Periksa Satpam DPP PDI-P dan Sejumlah Pihak Terkait Kasus Hasto Kristiyanto

redaksi2
-
0
KPK Periksa Satpam DPP PDI-P dan Sejumlah Pihak Terkait Kasus Hasto Kristiyanto

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan yang melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Salah satu langkah yang diambil adalah memanggil Nur Hasan, seorang satpam yang bertugas di kantor DPP PDI-P, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya pada Selasa (14/1/2025).

Selain Nur Hasan, KPK juga memanggil empat individu lainnya yang dianggap memiliki informasi penting terkait kasus ini. Mereka adalah Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto; Saeful Bahri, kader PDI-P sekaligus mantan anak buah Hasto; Saffar M. Godam, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal; dan Jhoni Ginting, seorang karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemanggilan saksi-saksi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hasto diduga berperan dalam upaya suap untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Harun, yang hanya memperoleh 5.878 suara dalam Pemilu 2019, berusaha menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Namun, posisi tersebut secara aturan lebih berhak diisi oleh Riezky Aprillia, peraih 44.402 suara.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Penetapan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan sehari sebelumnya, yaitu pada 23 Desember 2024. Dalam kasus ini, Hasto tidak hanya diduga terlibat dalam suap, tetapi juga dalam tindakan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ).

KPK mengungkapkan bahwa Hasto diduga turut membocorkan informasi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 yang menargetkan Harun Masiku. Ia juga dituding meminta Harun melarikan diri dan menghancurkan barang bukti berupa ponsel guna menghindari pengungkapan lebih lanjut.

Melalui pemanggilan saksi-saksi dari berbagai latar belakang, termasuk staf Hasto, kader partai, dan pejabat pemerintah, KPK berharap dapat mengungkap lebih banyak fakta terkait alur dana suap serta peran masing-masing pihak dalam kasus ini. Proses penyidikan terus berlanjut untuk menuntaskan kasus yang telah menarik perhatian publik.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Ketua KPK Bantah Isu Megawati Hubungi Prabowo soal Hasto

redaksi2
-
0
Ketua KPK Bantah Isu Megawati Hubungi Prabowo soal Hasto

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan belum mendengar informasi terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut menghubungi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mencegah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Saya tidak mendengar informasi tersebut. Saya hanya menerima laporan bahwa ada pemeriksaan pada hari itu, dan sisanya saya baca dari berita saja,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).

Setyo meminta media untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut.

“Sebaiknya tanyakan kepada yang memiliki informasi itu. Dari kami, tidak ada kabar bahwa Ibu Mega menelepon Pak Prabowo,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga membantah isu tersebut. Dasco menegaskan penegakan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan KPK dan tidak ada campur tangan Prabowo atau Partai Gerindra.

“Ada beberapa yang bertanya kepada saya soal ini, tapi saya tegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK,” kata Dasco dikutip dari Tribunnews.com, Senin (13/1/2025).

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto tidak ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan eks caleg PDIP, Harun Masiku. Setelah diperiksa selama 3,5 jam, Hasto diperbolehkan pulang oleh KPK.

Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, namun KPK masih memiliki kewenangan untuk memeriksanya lebih lanjut dan melakukan penahanan jika diperlukan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Saeful Bahri Penuhi Panggilan KPK Setelah Ancaman Jemput Paksa

redaksi2
-
0
Saeful Bahri Penuhi Panggilan KPK Setelah Ancaman Jemput Paksa

JAKARTA – Mantan anak buah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/1/2025). Kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, terjadi setelah ia sempat dua kali mangkir dari jadwal pemeriksaan sebelumnya, yaitu pada Rabu (8/1/2025) dan Selasa (14/1/2025).

Saeful tiba sekitar pukul 10.16 WIB, mengenakan kemeja putih dan jaket hijau. Saat dimintai keterangan oleh wartawan terkait agenda pemeriksaannya, ia hanya menjawab singkat.

“Makasih ya, nanti ya,” ujar Saeful.

Sebelumnya, KPK sempat mengancam akan menjemput paksa Saeful jika ia kembali mangkir.

“Karena ini sudah dua kali panggilan, penyidik dapat melakukan penjemputan paksa menggunakan surat perintah membawa,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Selasa (14/1/2025).

Tessa juga menyebut Saeful berpotensi dijadikan tersangka dalam kasus perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Sebelumnya, Saeful sudah menjadi tersangka dalam kasus suap terkait upaya meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Terkait kasus Hasto, KPK menjelaskan alasan belum melakukan penahanan meskipun Sekjen PDIP itu telah diperiksa pada Senin (13/1/2025). Menurut Tessa, penyidik masih memerlukan keterangan tambahan dari beberapa saksi yang belum diperiksa, termasuk Saeful Bahri dan anggota DPR Maria Lestari.

“Penyidik menilai belum diperlukan penahanan. Namun, jika bukti-bukti sudah lengkap dan disepakati oleh penyidik serta jaksa penuntut umum, proses akan segera dilanjutkan,” jelas Tessa.

Hasto sendiri menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam pada Senin (13/1/2025). Ia memilih bungkam terkait materi pemeriksaan yang dilakukan kepadanya.

“Terima kasih. Tanya penyidik,” kata Hasto sebelum meninggalkan gedung KPK.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

DPMD Kukar Siap Dorong BUMDes Sebagai Bagian Program MBG

redaksi2
-
0
DPMD Kukar Siap Dorong BUMDes Sebagai Bagian Program MBG

TENGGARONG – Dalam momentum Hari Desa Nasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah pusat. Salah satunya dengan menjadikan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra strategis, dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala DPMD Kukar, Arianto, megatakan langkah strategis yang akan dijalankan dengan mendorong BUMDes untuk menjadi supplier bahan baku. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengamanatkan alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan.

“Di tahun 2025, arahan pusat menekankan bahwa ketahanan pangan dapat didukung oleh BUMDes yang akan menjadi supplier bahan baku untuk program MBG. Saat ini, kami tengah mengoordinasikan lebih lanjut mekanisme implementasinya,” ujar Arianto, Rabu (15/1/2025).

Ia menambahkan bahwa BUMDes di Kukar memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Melalui sinergi dengan program MBG, desa-desa diharapkan mampu memaksimalkan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan berkualitas bagi masyarakat.

“Gerakan ketahanan pangan ini akan menyesuaikan dengan potensi masing-masing desa, seperti pengelolaan jagung, singkong, sayur-mayur, atau hasil perikanan dan peternakan. Dengan melibatkan BUMDes, kita optimalkan potensi lokal sekaligus memperkuat ekonomi desa,” tambahnya.

Namun, Arianto mengakui bahwa implementasi program MBG di tahun 2025 memerlukan penyesuaian. Terutama karena penyusunan perencanaan desa sudah berakhir pada Desember 2024. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mencari solusi melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun mengikuti mekanisme pusat.

“Kami akan mengarahkan desa untuk melaksanakan arahan ini, baik melalui APBDes perubahan maupun skema pendanaan lain yang sesuai instruksi pusat,” serunya.

“Kami berharap desa-desa di Kukar dapat menyambut baik program ini, memanfaatkan potensi yang ada, dan berkontribusi langsung dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dengan langkah ini, desa menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Tidak Lolos Seleksi, Peserta Binlat Akan Lanjut Pelatihan Garda Pratama Oleh Dispora Kukar

redaksi2
-
0
Tidak Lolos Seleksi, Peserta Binlat Akan Lanjut Pelatihan Garda Pratama Oleh Dispora Kukar

TENGGARONG – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar), kembali menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung generasi muda di wilayahnya. Terbaru, Dispora Kukar menggelar Pembinaan dan Pelatihan (Binlat) khusus untuk putra-putri terbaik daerah yang berminat mengikuti seleksi TNI, Polri, dan sekolah kedinasan.

Namun, program ini tak berhenti hanya pada pendampingan, hingga para peserta berhasil lolos seleksi. Dispora Kukar juga memberikan solusi strategis bagi peserta yang kurang beruntung atau gagal, dalam proses tersebut dengan menawarkan pelatihan alternatif untuk meningkatkan keterampilan kerja.

“Kalau belum berhasil tahun ini, mereka masih punya kesempatan tahun depan,” ujar Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, bagi peserta yang tidak lolos akan diberikan pelatihan lainnya. Yakni melalui program Garda Pratama untuk mempersiapkan mereka bekerja sebagai tenaga keamanan. Program Garda Pratama sendiri merupakan pelatihan khusus dibidang keamanan, yang dirancang untuk membantu generasi muda memiliki keterampilan siap kerja.

Menurut Aji Ali, kebutuhan tenaga keamanan semakin tinggi, baik di sektor perbankan, perusahaan, maupun instansi pemerintah. “Dengan Garda Pratama, kami ingin membuka peluang baru bagi mereka. Tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga menciptakan opsi karir yang jelas. Bahkan instansi pemerintah kita sendiri banyak memerlukan tenaga keamanan berkualitas,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan Binlat Dispora Kukar tahun ini menarik perhatian besar dari masyarakat. Dengan materi pelatihan yang meliputi aspek fisik, psikologi, kesehatan, dan wawasan seleksi. Peserta akan dibekali pengetahuan mendalam tentang proses seleksi yang akan dihadapi.

Selain itu, Binlat juga dirancang untuk memberikan dorongan semangat kepada para peserta yang mungkin ragu untuk mencoba. Pendaftar program yang dirancang selama 10 hari ini mencapai 750 peserta dengn peserta final yang mencapai 237 orang.

“Melalui Binlat, kami tidak hanya memberikan gambaran proses seleksi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan generasi muda,” tambah Aji Ali.

Dispora Kukar berharap langkah ini dapat meningkatkan angka kelulusan seleksi TNI, Polri, dan sekolah kedinasan, sekaligus menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia profesional.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak muda Kukar, baik yang lolos seleksi maupun tidak, memiliki peluang untuk sukses. Dengan Binlat dan Garda Pratama, mereka tidak hanya bermimpi, tetapi juga memiliki jalan nyata untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Wadah Makan Ompreng Jadi Biang Kerok Program MBG Mandek di Kukar

redaksi2
-
0
Wadah Makan Ompreng Jadi Biang Kerok Program MBG Mandek di Kukar

TENGGARONG – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terus tertunda di Kutai Kartanegara (Kukar), lantaran beberapa kendala teknis. Penyebab utamanya, kotak makan yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Keterangan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Joko Sampurno. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan BGN, program tersebut harus tertunda lantaran standar pemberian MBG harus menggunakan kotak makan harus berbahan stainless steel.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat. Namun, pelaksanaan program MBG sementara harus dihold karena fasilitas tempat makan belum memenuhi standar BGN,” jelasnya, Rabu (15/1/2025).

Ia menuturkan bahwa BGN mewajibkan pemberian MBG dilakukan dengan menggunakan wadah makan berbahan stainless steel, atau biasa disebut dengan ompreng. Ketentuan ini ditetapkan, agar tidak menimbulkan masalah sampah ketika menggunakan bahan sekali pakai. Seperti yang ditimbulkan di beberapa tempat.

“Keterangannya begitu, wajib menggunakan ompreng. Program MBG baru bisa dijalankan kalau wadah makannya sudah tersedia,” sebutnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Joko Sampurno, kendala yang sama juga dialami oleh daerah lain yang mengalami penundaan. “Kayanya sih tidak di kukar aja yang tertunda dan kemungkinan kendalanya sama,” tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, program MBG mulanya dijadwalkan dimulai pada 6 Januari 2025. Dengan menetapkan dua SMP Negeri dan tiga SD Negeri di Tenggarong sebagai percontohan. Namun sempat diundur hingga 13 Januari, namun kembali ditunda karena belum terpenuhinya persyaratan teknis.

Jika program ini berjalan, sebanyak 3.927 siswa dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 serta SD Negeri 001, SD Negeri 003, SD Negeri 011, dan SD Negeri 018 Tenggarong akan menjadi penerima manfaatnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Menteri PPPA Ajak Masyarakat Rasional Hadapi Fenomena Koin Jagat

redaksi2
-
0
Menteri PPPA Ajak Masyarakat Rasional Hadapi Fenomena Koin Jagat

JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak masyarakat, terutama anak-anak, untuk lebih cerdas dan rasional dalam menyikapi fenomena maraknya pencarian Koin Jagat di sejumlah daerah.

Fenomena yang belakangan viral ini melibatkan masyarakat yang menggali tanah dengan keyakinan bahwa terdapat koin tersembunyi di bawahnya, meski beberapa kejadian berujung pada kerusakan fasilitas umum.

“Ini sebetulnya permainan dari pihak-pihak yang kita nggak tahu siapa,” kata Menteri PPPA Arifah menanggapi fenomena Koin Jagat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Arifah menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk permainan dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya, yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

“Mungkin masyarakat kita gampang percaya, ini sebetulnya harus ada penyadaran, pemahaman, tidak mudah tergoda dengan informasi-informasi yang kita belum tahu kebenarannya,” kata Arifah.

Fenomena ini, lanjut dia, banyak melibatkan anak-anak dan menimbulkan kepanikan dan kerusakan akibat aktivitas menggali tanah secara sembarangan.

Arifah menegaskan perlunya penelusuran informasi dari kehadiran aplikasi Koin Jagat yang tidak jelas asal usulnya dan pentingnya edukasi terhadap masyarakat.

“Ini baru terjadi dan kita akan mencari penyebabnya apa sih, sumbernya dari mana kok bisa jadi masif begitu,” kata Arifah.

Arifah juga menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak agar tidak terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

“Ini perlu ada penyadaran dan menyadarkan masyarakat kalau melakukan sesuatu ya rasional gitu. Jadi, jangan terbawa oleh isu-isu yang kita tidak tahu kebenarannya,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi. (ANT/KN)

1...521522523...1,114Halaman 522 dari 1,114