BANDUNG – Pemerintah berencana mempercepat reforma agraria dengan mengeluarkan peraturan baru. Hal ini disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Badan Bank Tanah, Oce Madril dalam acara Media Gathering Badan Bank Tanah di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Pria yang juga seorang Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menerangkan, perancangan kebijakan khusus ini untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih cepat. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 tentang Percepatan Reforma Agraria.

“Kami menyadari bahwa reforma agraria melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, hingga Kementerian Dalam Negeri. Sinergi ini harus terus diperkuat agar realisasi reforma agraria dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar Oce.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Bank Tanang, Parman Nataatmaja menambahkan percepatan reforma agraria di kawasan strategis seperti IKN tentunya tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda.

“Kami terus belajar dan menyusun langkah terbaik agar teknis pelaksanaan tidak menjadi hambatan. Reforma agraria ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama di wilayah seperti Pasar Utara,” ungkapnya.

Dengan adanya percepatan dan penyelarasan kebijakan, lanjut Parman, pelaksanaan reforma agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Termasuk bukan hanya mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN, tetapi juga memastikan keadilan agraria bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Realisasi yang cepat sangat penting, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. Kami optimis program ini akan terus berkembang dan memberikan dampak yang positif,” pungkasnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua desk baru yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

“Ke depan juga ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk diantaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan yang kemungkinan juga KPK akan bergabung di dalamnya sebagaimana hasil pertemuan tadi,” kata Budi usai melakukan pertemuan tertutup dengan ketua KPK Setyo Budianto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Pelibatan KPK dalam dua desk baru tersebut dilakukan guna membantu Kemenko Polkam menelusuri dugaan penyelewengan anggaran ataupun korupsi dalam kasus perdagangan orang ataupun kebakaran hutan.

Walau demikian, pria yang akrab disapa BG itu tidak menjelaskan secara rinci tugas utama KPK dalam dua desk baru tersebut.
Saat ini, KPK bersama instansi penegak hukum lainnya telah tergabung dalam desk pemberantasan korupsi bentukan BG.

Selama desk itu bertugas, banyak kasus-kasus korupsi diungkap ataupun dilanjutkan setelah sebelumnya sempat mandek.
Salah satu yang menyorot perhatian publik yakni tindak lanjut KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku.

Buntut dari dihidupkannya lagi kasus Harun Masiku yakni ditetapkannya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka.

Atas kinerja KPK dalam mengungkap seluruh kasus-kasus besar itu, Budi Gunawan pun menyampaikan apresiasinya kepada KPK.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras KPK berserta jajarannya dalam Langkah Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas nasional sebagai mana yang di amanahkan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata BG.

BG memastikan akan terus mendukung seluruh upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Di saat yang sama, Setyo Budianto mengaku banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan sinergi antara KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Harapan KPK pastinya bahwa kegiatan berikutnya lebih ditingkatkan untuk koordinasi dan ciptakan sinergi yang baik antara pemerintah dengan KPK. Dengan kerja sama yang baik maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain dengan pencegahan dan penindakan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tutup dia. (ANT/KN)

MAROS – Panglima Komando Operasi Udara II Marsekal Muda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak menyebutkan, Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, berperan aktif menjaga stabilitas wilayah udara, termasuk sebagai penyangga keamanan udara Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Armada baru di Lanud Sultan Hasanuddin sekarang kita sudah cukup banyak ya, ada Shukoi ada Boeing nah untuk menjaga ini semua sangat sudah dapat dilaksanakan dengan baik, bisa menangani juga jaga IKN,” kata Deni di sela Sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (16/1/2025).

Pada acara Setijab Danlanud Sultan Hasanuddin dari Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama kepada Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto di Baops Lanud Sultan Hasanuddin, Deni mengatakan, upaya menjaga stabilitas udara dilakukan mulai dari patroli rutin, pengawasan radar, dan respon cepat terhadap ancaman.

Termasuk memastikan wilayah udara di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) aman dari potensi gangguan atau pelanggaran.

Sementara mengenai dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), dia mengatakan Lanud Sultan Hasanuddin berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua aspek, baik kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan lainnya.

Khusus untuk makan siang bergizi, Lanud Sultan Hasanuddin telah beberapa kali melaksanakan kegiatan makan siang bergizi di beberapa sekolah.

“Makan siang bergizi merupakan program pemerintah yang harus didukung karena memiliki tujuan yang mulia yaitu salah satunya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Lanud Sultan Hasanuddin telah mendukung tujuh sekolah untuk program MBG sebanyak tiga kali dalam sebulan terakhir dengan jumlah kapasitas 4.000 siswa per hari atau per kegiatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta masyarakat Indonesia menantikan hasil kerja dari Kabinet Merah Putih (KMP) dalam kurun waktu 5-6 bulan kedepan yang akan berdampak pada peningkatan di berbagai aspek untuk mendukung kemakmuran bangsa Indonesia.

“Ini baru tiga bulan, tolong tunggu, sabar sedikit. Mungkin bulan ke-5, ke-6 saudara bisa merasakan (hasil kerja KMP). Bahwa kita mau, bukan jalan as usual, kita there is no business as usual. Kita sekarang mau lari, kita akan cepat, kita akan bergerak secepat-cepatnya,” kata Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Menurut Prabowo dalam waktu tiga bulan memimpin Indonesia yang didukung juga oleh Kabinet Merah Putih, Pemerintahannya terus berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat.

Kepala Negara menyatakan pentingnya pengelolaan yang tepat pada aset-aset yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu strategi untuk membuat perekonomian negara tumbuh semakin optimal.

Maka dari itu, saat ini Pemerintah tengah aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) khususnya generasi muda yang memiliki kemampuan, kemauan, dan nasionalisme untuk mendukung pengelolaan yang efisien sejalan dengan visi Astacita-nya.

“Kebijakan yang kita keluarkan adalah kebijakan yang semata-semata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak akan ragu-ragu, kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita,” kata Presiden.

Prabowo menyebutkan memang tak sedikit banyak pihak menyangsikan program yang tengah dijalankan KMP, meski begitu dirinya tetap optimistis berbekal ilmu pengetahuan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercapai bahkan melebihi target 8 persen.

Dengan pengelolaan yang dirancang dan dijalankan bersama KMP untuk menciptakan tata kelola aset negara yang tepat, Presiden yakin dan percaya diri bahwa upayanya tidak akan gagal.

“Dibantu oleh menteri-menteri saya, saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang,” kata Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tumbuh melambat, yang tercatat pada posisi sebesar 424,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Posisi pada November itu tumbuh sebesar 5,4 persen year on year(yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 7,7 persen (yoy).

“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ramdan mengatakan, ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada November 2024 tercatat sebesar 203,0 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

ULN pemerintah tetap dikelola secara kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,4 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,5 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

Sementara itu, ULN swasta menurun. Pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi 1,4 persen (yoy) pada Oktober 2024.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta,” ujar Ramdan.

BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,5 persen pada November 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (ANT/KN)

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (16/1/2025). Namun, hingga kini belum ada informasi jelas mengenai kasus yang melibatkan dirinya.

Berdasarkan pantauan, Ridwan meninggalkan Gedung KPK sekitar pukul 13.11 WIB. Ia tampak mengenakan jaket hitam dan kemeja putih. Saat dimintai keterangan oleh awak media, Ridwan hanya memberikan jawaban singkat.

“Saya hanya memberikan keterangan, sudah selesai,” ujarnya.

Ridwan mengonfirmasi dirinya diperiksa sebagai saksi, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus yang sedang diselidiki.

“Sebagai saksi, itu saja,” tambahnya singkat.

Ridwan terlihat turun dari tangga lantai atas Gedung KPK, area yang biasanya digunakan untuk proses penindakan. Ia juga mengenakan kalung identitas khas yang digunakan oleh saksi yang tengah diperiksa.

Sementara itu, nama Ridwan Mansyur tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan KPK hari ini. Hal ini wajar karena pemeriksaan dalam tahap penyelidikan sering kali tidak dimasukkan ke dalam daftar pemeriksaan harian yang diumumkan secara resmi.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) bahwa opsen tidak menambah beban wajib pajak.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memandang penting memberikan keringanan atau pengurangan atas pelaksanaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), opsen PKB, dan opsen BBNKB.

“Kebijakan pengenaan opsen dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung wajib pajak pada saat berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dalam rangka memitigasi dampak penerapan kebijakan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB, kata dia, pemda harus segera mengambil langkah strategis.

Apalagi, kebijakan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2025.

Adapun langkah strategis tersebut, yaitu memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya.

Selain itu, menetapkan keputusan gubernur mengenai pemberian keringanan dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB paling lambat pada tanggal 2 Januari 2025.

Dalam percepatan penyusunan keputusan gubernur, menurut dia, harus disesuaikan dengan format yang telah ditentukan untuk dijadikan pedoman.

Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1.3.1/6764/SJ tentang petunjuk pelaksanaan pemberian keringanan atau pengurangan terkait penerapan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB.

Maurits mengimbau pemda untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta masyarakat patuh membayar pajak.

Selanjutnya, pemda juga perlu melaporkan hasil pelaksanaan upaya tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan.

Di lain sisi, dia juga menjelaskan pentingnya pengaturan opsen pajak daerah untuk mempercepat penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota, serta memperkuat sumber penerimaan daerah dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota. (ANT/KN)