BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya tata kelola arsip yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Menurutnya, arsip bukan hanya sekadar dokumen, melainkan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses administrasi pemerintahan.
“Pengelolaan arsip yang andal memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan negara, menjamin hak-hak keperdataan, menjaga keselamatan aset nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penguatan sinergitas antarperangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola arsip yang profesional dan bermanfaat nyata.
“Kita harus membangun komitmen bersama agar pengelolaan arsip di setiap perangkat daerah semakin tertib, efektif, dan bernilai guna,” jelasnya.
Bupati Sri berharap, ke depan arsip bisa menjadi bagian strategis dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Berau, terutama dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
“Mari kita bersama-sama mendukung visi dan misi pemerintah daerah untuk Berau yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. (adv/srn/set)
BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengasuhan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Kabupaten Berau.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mengambil langkah strategis untuk mendukung pengasuhan yang sehat, termasuk memperkuat peran ibu sebagai pendidik pertama dalam keluarga.
“Ibu berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Makanya, saya berharap para ibu dapat memahami pentingnya manajemen emosi dan pengendalian stres,” ujarnya.
Menurutnya, pengasuhan yang sehat dan positif hanya dapat terwujud jika orang tua, khususnya ibu, mampu mengelola tekanan yang datang dari berbagai tuntutan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.
“Kami pastinya akan mendorong berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas orang tua dalam mendidik anak,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Sri juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk aktif menggelar program-program edukatif dan pendampingan bagi keluarga, khususnya para ibu.
“Ini penting agar para orang tua memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan peran pengasuhan yang efektif,” pungkasnya. (adv/srn/set)
Foto : Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri saat menghadiri PAW DPRD Kukar. (Ady/MKG)
TENGGARONG – Kursi kosong di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), akhirnya terisi. Akhmad Akbar Haka Saputra resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kukar menggantikan almarhum Junaidi. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tenggarong dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang wafat akhir 2024 lalu.
Setelah menunggu lebih dari 6 bulan, akhirnya Akbar Haka bisa menduduki kursi DPRD Kukar, setelah dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Digelar di Gedung Utama DPRD Kukar, pada Senin (28/7/2025).
Acara ini juga turut dihadiri Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri. Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Kukar itu berharap Akbar Haka bisa langsung menyesuaikan diri dalam dinamika parlemen dengan cepat. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pembangunan di Kukar berjalan lancar dan tepat sasaran.
Selain itu, Bupati juga mendorong agar Akbar Haka segera membangun sinergi. Tidak hanya dengan sesama anggota dewan, tetapi juga dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis. “Kita berharap sebagai legislator yang baru dipantik, Akbar Haka mampu memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat, baik konstituen maupun masyarakat umum,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Akbar diminta menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara maksimal. Terutama sebagai jembatan suara masyarakat kepada pemerintah. Ia juga berpesan agar sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat terus dijalani dengan baik.
“Karena pembangunan yang sehat lahir dari sinergi legislatif dan eksekutif yang kuat,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Akbar Hakam merupakan peraih suara terbanyak ke-3 dari PDI Perjuangan. Dibawah Junaidi dan Fatlon Nisa yang dilantik sebagai anggota DPRD Kukar pada 14 Agustus lalu. Sehingga, sesuai dengan ketentuan, ia dilantik untuk menggantikan almarhum Junaidi melalui skema PAW. (Adv)
Foto : Gedung Kampus di Tenggarong Seberang. (Istimewa)
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr Aulia Rahman Basri, memberikan sinyal kuat untuk melanjutkan rencana hibah gedung kampus Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Tenggarong Seberang.
Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia (SDM), yang menjadi prioritas di era kepemimpinan Aulia Rahman bersama Wakil Bupati Rendi Solihin.
“Pembangunan SDM merupakan salah satu isu utama dalam Kukar Idaman Terbaik. Salah satunya dengan memperkuat Unikarta,” kata Aulia, Senin (28/7/2025).
Bupati Aulia juga menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki dan mengaktifkan kembali gedung kampus yang sudah lama terbengkalai tersebut. “Tidak menutup kemungkinan kita memperbaiki gedung yang ada di sana,” ujarnya singkat.
Dukungan untuk menyelesaikan rencana hibah ini juga datang dari Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, yang menegaskan bahwa niat awal pembangunan gedung itu harus dikembalikan ke tujuan semula.
Menurutnya, gedung tersebut tidak boleh dibiarkan terbengkalai, apalagi sudah menelan anggaran besar dari APBD Kukar.
“Kita harap itu dilanjutkan. Jangan berubah niat di tengah jalan. Dunia pendidikan Kukar membutuhkan itu,” jelasnya.
Ahmad Yani menambahkan, aset pemerintah daerah seperti gedung pendidikan bisa saja dikelola dengan skema hibah, pinjam pakai, atau pihak ketiga, tergantung kesepakatan ke depan.
“Intinya harus dimanfaatkan. Tidak boleh ada aset daerah dibiarkan rusak atau tidak dihuni,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, gedung yang telah direncanakan proses pembangunannya sejak tahun 2005 tersebut terbengkalai lantaran terbentur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang melarang pemerintah membangun fasilitas swasta.
Sehingga hingga kini bangunan yang rencananya akan dijadikan Kampus Unikarta tersebut tidak dapat difungsikan atau dilanjutkan lantaran status Unikarta sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Padahal, gedung kampus Unikarta di Tenggarong Seberang tersebut dibangun dengan anggaran besar, namun hingga kini belum difungsikan hingga akhirnya terbengkalai dan dipenuhi semak belukar. (Adv)
Panitia PORSENI VIII HMB berfoto bersama alumni usai pertandingan malam hari. Kolaborasi lintas generasi demi suksesnya acara.
SETIAP tahun, Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB) Cabang Samarinda menggelar Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI). Tahun ini memasuki gelaran kedelapan. Kegiatannya seluruhnya terpusat di Kota Bontang.
Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak seperti kegiatan tahunan biasa. Tapi bagi para mahasiswa yang terlibat sejak awal, ini adalah buah dari kerja keras, semangat kolektif, dan wujud cinta nyata kepada kota asal mereka.
Saya tahu persis bagaimana proses persiapan mereka berlangsung. Beberapa kali, rapat panitia bahkan digelar di Kantor Media Kaltim.
Dua bulan sebelum acara dimulai, mahasiswa sudah bergerak. Mereka menyusun proposal, mendatangi kantor-kantor, mengetuk pintu sponsor satu per satu, bahkan merogoh kantong pribadi demi memastikan roda acara tetap berjalan.
Pertemuan dua tim dalam pertandingan basket yang berlangsung sengit dan sportif.
Namun tak semua pintu terbuka. Banyak proposal yang tidak dijawab. Banyak pula yang ditolak. Padahal yang mereka perjuangkan bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka ingin Bontang punya ruang bagi kreativitas anak muda—tempat menyalurkan bakat, baik di bidang olahraga maupun seni.
Beruntung, Pemkot Bontang selalu hadir memberi dukungan, meskipun tentu tidak bisa bergantung hanya pada dukungan pemerintah. Tahun ini, dukungan datang dari berbagai pihak. Dan ini patut diapresiasi. Perusahaan besar seperti Pupuk Kaltim (PKT) kembali menunjukkan kepedulian terhadap aktivitas kepemudaan. Pelaku usaha lokal seperti Brodara, Movely, Kopi Sore Hari, dan Sablon Kebutuhan juga tak tinggal diam. Bahkan lembaga seperti Bawaslu Kota Bontang turut mendukung, menunjukkan bahwa kegiatan semacam ini sejalan dengan misi pendidikan demokrasi dan kebangsaan.
Dukungan juga datang dari para alumni HMB yang turut membantu dana, turut hadir, membantu teknis pelaksanaan, hingga ikut mencarikan sponsor. Ini jadi bukti bahwa semangat kolaboratif tak putus oleh jarak atau waktu.
Dukungan dari media lokal pun terasa kuat. Media Kaltim, RadarBontang.com, dan Bontangku.id tak hanya menjadi mitra pemberitaan, tapi juga memberikan ruang promosi tanpa pungutan biaya. Di sisi lain, dua agensi kreatif—Network Creative dan Dunman Creative Agency—ikut menyumbangkan peran dalam penguatan visual dan komunikasi acara.
Salah satu momen menegangkan saat pemain melakukan lay up dalam pertandingan PORSENI VIII HMB di Lapangan Besai Berinta.
Yang juga dukungan luar biasa dari Kodim 0908/Bontang. Tak hanya simbolik, tapi nyata. Final pertandingan basket dan seremoni penutupan digelar di halaman Makodim Jalan Awang Long. Ini bukti bahwa institusi negara juga memberi ruang dan perhatian terhadap pembangunan karakter generasi muda.
Semua bentuk dukungan ini tak sekadar soal dana atau fasilitas. Ini bukti bahwa semangat kolaborasi lintas sektor masih menyala. Ketika mahasiswa bergerak dengan niat tulus dan kerja keras, banyak pihak yang bersedia melangkah bersama mereka.
Agenda tahun ini berlangsung meriah. Laga basket putra jadi daya tarik utama. Digelar selama empat hari penuh di Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang) sejak Sabtu, 26 Juli 2025, dengan partisipasi sembilan tim dari enam sekolah: SMAN 1 A, SMAN 1 B, SMAN 2 A, SMAN 2 B, DHBS, SMKN 1, YPK A, YPK B, dan VIDATRA. Finalnya digelar 2 Agustus 2025 di Makodim 0908/Bontang, lengkap dengan seremoni penutupan, hiburan, serta penghargaan untuk pemain terbaik, fotografer terbaik, dan suporter terbaik.
Lomba fotografi juga digelar dengan tema “Merekam dan Memaknai Perjuangan Anak Bangsa”, mengangkat sisi humanis masyarakat Bontang dalam keseharian mencari nafkah. Tema yang menyentuh, mengajak peserta lebih peka terhadap realitas sosial di sekitar mereka.
PORSENI ini bukan sekadar ajang lomba. Ini ajang silaturahmi pelajar dan mahasiswa. Wadah pembentukan karakter, serta sarana menanamkan nilai-nilai perjuangan, kerja sama, dan kepedulian.
Lewat ajang ini, mahasiswa Bontang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berbicara, tapi juga bekerja dan berkarya.
Saya berharap lebih banyak pihak peduli. Kalau mahasiswa bisa bertahan dengan segala keterbatasan, seharusnya kita yang lebih mampu bisa lebih dulu memberi ruang, dukungan, dan kesempatan.
PORSENI bukan hanya milik HMB. Ini tanggung jawab bersama. Mari kita dukung dan teruskan bersama. (*)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikonfirmasi wartawan usai berolahraga di car free day (CFD) Jalan Udayana dan menikmati kuliner Soto di Rumah Makan Yugisah, Kota Mataram, NTB, Minggu (27/7/2025) pagi. ANTARA/Nur Imansyah.
MATARAM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat hingga ke Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur yang direncanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Kita melihat infrastruktur di NTB semakin baik infrastruktur dasar jalan jembatan juga yang terkait dengan konektivitas,” kata AHY usai berolahraga di car free day (CFD) Jalan Udayana dan menikmati kuliner Soto bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Minggu (27/7/2025) pagi.
Ia mengatakan, pengembangan infrastruktur di NTB perlu mendapatkan dukungan dan atensi dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur seperti ruas jalan konektivitas mulai dari Lombok sampai dengan ke ujung timur NTB, Kabupaten Bima.
Menurut AHY, perkembangan moda transportasi di tiap-tiap daerah menjadi tulang punggung dari pembangunan. Sesuai visi-misi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memiliki keinginan kuat dalam melakukan perbaikan konektifitas di NTB.
“Dia (gubernur NTB) punya visi jauh ke depan ingin NTB semakin makmur bahkan semakin mendatangkan devisa, semua membutuhkan pembangunan infrastruktur. Ikhtiarnya di situ,” ucapnya.
Untuk itu, ia memastikan rencana pembangunan jalan tol yang akan menelan anggaran Rp22 triliun itu tentu mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Ya pusat juga harus berkolaborasi tetap dengan gubernur termasuk kabupaten kota di NTB. Peluangnya sangat prospektif,” katanya.
AHY melanjutkan, potensi NTB masih banyak peluang untuk bisa tumbuh secara ekonomi lokal termasuk perkembangan UMKM lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Banyak sekali potensinya harus kita cari solusi bersama-sama. Dan saya fokus pada aspek itu,” katanya.
Sebelumnya Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin mengatakan keberadaan jalan tol Lembar-Kayangan vital karena merupakan jalur logistik nasional. Saat ini, jalur logistik nasional Lembar-Kayangan cukup macet dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam. Selain memperlancar jalur logistik, kehadiran jalan tol akan membuka pusat pertumbuhan baru, sehingga terjadi pemerataan pembangunan.
“Artinya dengan adanya jalan tol, nantinya jarak tempuh bisa diperpendek menjadi 1,5 jam, sehingga dengan keberadaan jalan tol ini, akan mengurai kemacetan,” katanya. (ANT/KN)
Pusat pemerintahan Pemprov Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung. ANTARA/Ricky Prayoga
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membantah isu yang menyebutkan data pribadi dari jutaan warga Jawa Barat yang dikelola oleh Pemprov Jabar bocor.
“Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,” kata Kepala Diskominfo Jawa Barat Mas Adi Komar di Bandung, Minggu (27/7/2025).
Adi menambahkan unggahan akun bernama DigitalGhostt pada media sosial X yang mengklaim telah membocorkan data warga Jabar dan menawarkan di forum darkweb tidak sesuai fakta.
Adi menambahkan, Pemprov Jabar tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan teknologi keamanan informasi, Koordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait, serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan data strategis pemerintah.
“Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini,” ujarnya.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
“Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi di media sosial secara bijak, dan jika terdapat hal yang meragukan, segera konfirmasi kepada instansi yang berwenang,” ucapnya.
Dikonfirmasi lebih jauh oleh ANTARA, Adi mengatakan upaya pembobolan atau peretasan memang ada, namun dia mengatakan sampai saat ini pihaknya mampu melindungi berbagai data yang dikelola.
“Kita pantau terus upaya-upaya peretasan, sampai saat ini Alhamdulillah masih terkendali dan terlindungi,” tutur Adi tanpa memberi penjelasan detail berapa kali percobaan pembobolan yang dilakukan oleh peretas.
Sebelumnya, Akun dengan nama “DigitalGhostt” di platform media sosial X mengklaim telah membobol dan menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat.
Dalam unggahannya pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB akun tersebut menuliskan quote dalam bahasa Inggris yang mempertanyakan keamanan siber Indonesia dalam melindungi data warganya.
“Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money? (Artinya: Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?),” tulis akun tersebut seperti yang dilihat ANTARA, Minggu (27/7/2025)
Cuitan itu disertai tangkapan layar dari sebuah forum dark web yang memuat penawaran data dengan label “4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]”.
Di tangkapan layar itu, terlihat logo resmi Pemprov Jabar dan tulisan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat di dalamnya, serta deskripsi data yang mencakup informasi sensitif antara lain alamat, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email dan pekerjaan.
Keotentikan data tersebut perlu diverifikasi secara detail, tetapi unggahan tersebut berpotensi menjadi informasi sebagai salah satu kebocoran data terbesar di Indonesia atau setidaknya di Jawa Barat.
Dari berbagai informasi, akun DigitalGhostt merupakan pengguna aktif forum dark web. Dia memiliki sejumlah unggahan dan reputasi tinggi dalam komunitas yang biasa digunakan untuk jual beli data hasil peretasan.
Sementara dalam unggahan akun @H4ckmanac mengungkap bahwa DigitalGhostt disebut-sebut merupakan hacker yang sama yang pernah membobol 700 ribu data individu di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). (ANT/KN)
Ilustrasi - Pedagang menunggu pembeli di kios penjual beras di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (2/3/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym Suwarso
JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan praktik pengoplosan beras dapat merusak efektivitas kebijakan pangan, menciptakan distorsi pasar, hingga membahayakan stabilitas sosial apabila dibiarkan meluas.
“Ketika masyarakat menemukan bahwa beras yang mereka beli, bahkan dari program subsidi yang pernah dilakukan uji tidak sesuai mutu atau bobot, maka kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyedia pangan akan runtuh,” ujar Kepala Pusat Makroekonomi Indef Rizal Taufiqurrahman saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Dalam jangka panjang, Ia mengatakan praktik ini dapat menciptakan ketidakstabilan harga dan memperbesar jurang antara regulasi dan kenyataan pasar.
“Negara harus hadir secara tegas, tidak hanya dengan retorika, tetapi dengan sistem yang mampu menutup seluruh celah penyimpangan,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, modus beras oplosan terus hidup karena lemahnya pengawasan pada titik distribusi akhir, tidak adanya sistem pelacakan yang kredibel, serta longgarnya mekanisme kontrol atas mitra distribusi Perum Bulog.
Menurutnya, rantai distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang panjang dan tidak transparan menciptakan ruang bagi aktor-aktor di hilir untuk menyisipkan praktik pengoplosan secara sistematis.
“Ini diperburuk oleh absennya early warning system berbasis data, serta tidak adanya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola logistik dan sertifikasi penyalur. Selama logika ekonomi masih menguntungkan pelaku, dan sanksi tidak memberikan efek jera, sistem ini akan terus berputar,” ujar Rizal.
Oleh sebab itu, Ia merekomendasikan pemerintah perlu mengubah pendekatan dari yang bersifat reaktif berbasis razia dan inspeksi dadakan, menjadi berbasis sistem pengawasan cerdas yang terintegrasi dan forensik.
Menurutnya, diperlukan digitalisasi rantai distribusi CBP dengan sistem pelacakan QR atau barcode yang dapat dimonitor secara publik, serta pembaruan sistem mitra Bulog, audit berkala, dan pembentukan daftar hitam pelaku oplosan harus menjadi standar kebijakan.
“Tanpa mekanisme sanksi administratif yang keras seperti pencabutan izin permanen dan pemiskinan korporasi pelaku praktik ini akan terus berulang dengan wajah yang berbeda,” ujar Rizal.
Lebih lanjut, pengentasan kejahatan pangan tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi, namun perlu kerja sama antarkementerian yang bersifat sistemik, bukan sekadar koordinatif, yang mana Kementerian Pertanian dan Bulog harus bersinergi membentuk sistem pemantauan mutu dan distribusi yang real-time.
Selain itu, Aparat Penegak Hukum (APH) perlu membentuk unit khusus yang menangani pelanggaran dalam sektor pangan strategis.
“Semua aktor, termasuk pemerintah daerah, harus bekerja dalam satu kerangka pengawasan yang terukur, terpantau, dan dapat diintervensi dengan cepat ketika ada penyimpangan,” ujar Rizal. (ANT/KN)
Suasana bongkar muat di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. ANTARA/HO-ASDP Indonesia Ferry
JEMBRANA – PT ASDP Indonesia Ferry mengerahkan kapal bantuan berukuran besar, untuk mengurai antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur yang hendak menuju Bali.
“Hari ini dijadwalkan uji sandar kapal perbantuan KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara, anak usaha ASDP,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, dalam keterangannya yang diterima di Jembrana, Bali, Minggu (27/7/2025).
Dia mengatakan kapal yang biasanya menyambungkan rute laut antara Pelabuhan Padangbai, Bali dan Pelabuhan Lembar, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mampu mengangkut 30 hingga 40 unit kendaraan campuran atau sekitar 30 unit truk tronton jika dimaksimalkan.
KMP Gading Nusantara, kata dia, diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak Sabtu (26/7), dan telah mendapat izin dari KSOP dan BPTD untuk segera diperbantukan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Menurut dia, kondisi antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang saat ini juga sudah lebih terkendali dengan jarak sekitar 1,3 kilometer hingga 2 kilometer dari pelabuhan.
“Antrean sempat menembus jarak 30 kilometer. Pagi ini truk-truk logistik padat mengalir ke kantong parkir Bulusan dan antrean turun signifikan,” katanya.
Bantuan KMP Gading Nusantara ini, kata dia, akan melengkapi layanan kapal perbantuan ukuran besar yang telah lebih dulu dioperasikan yaitu KMP Portlink VII.
Khusus kapal-kapal eks LCT yang beroperasi, kata dia, tetap diberlakukan aturan sesuai ketentuan keselamatan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Kapal jenis ini hanya diperbolehkan mengangkut maksimal enam unit truk tronton, tanpa penumpang umum, serta wajib dilengkapi dua awak kendaraan dengan life jacket selama pelayaran,” katanya.
Dia mengatakan, hingga Minggu (27/7) pagi, sebanyak 26 kapal aktif melayani lintas Ketapang-Gilimanuk dengan 19 kapal beroperasi di Dermaga MB (Moveable Bridge) dan 7 kapal di Dermaga LCM, dengan pola 8 trip per hari.
Pihaknya juga memberlakukan percepatan proses bongkar muat, dan pengaturan kapal berdasarkan jenis kendaraan.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Yannes Kurniawan mengatakan, enam kapal di dermaga LCM saat ini difokuskan untuk melayani truk-truk bertonase lebih dari 35 ton.
“Langkah ini bertujuan agar distribusi muatan logistik dapat lebih merata dan tidak terpusat pada satu jalur operasional saja,” katanya. (ANT/KN)
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
JAKARTA – Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) bukan menyamarkan kepemilikan kendaraan berupa sepeda motor.
“Jadi kami sedang susuri ini sebetulnya. Jadi bukan Pak RK menyamarkan kepemilikan motornya, bukan. Sedang kami susuri,” kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (27/7/2025)
Asep menerangkan sepeda motor yang disita penyidik Komisi Antirasuah dari Ridwan Kamil diketahui bukan atas nama RK. Nama yang tertera dalam dokumen kepemilikan kendaraan tersebut adalah ajudan Ridwan Kamil.
“Saya jelaskan bahwa barang-barang yang disita khususnya motor itu, itu dari kepemilikannya, bukti kepemilikan dalam hal ini dari STNK-nya, surat-suratnya BPKB Itu bukan atas nama beliau. Itu atas nama orang lain, dalam hal ini ajudannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa RK akan diperiksa KPK terkait penyitaan sepeda motor tersebut lantaran kendaraan itu disita dari rumahnya.
“Kalau penyidik menyita itu dari mana barang itu berada, dari siapa barang itu berada, seperti itu. Jadi penjelasannya sampai saat ini kami sedang mendalaminya,” kata Asep.
Sebelumnya, KPK pada 10 Maret 2025 menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023, dan menyita sejumlah kendaraan dari penggeledahan tersebut.
Sejak saat itu hingga Minggu (27/7), tercatat sudah 139 hari Ridwan Kamil belum dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut.
Sementara itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka kasus tersebut yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).
Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).
Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. (ANT/KN)
