Beranda blog Halaman 523

Ridwan Kamil Diduga Samarkan Kepemilikan Kendaraan dengan Nama Pegawai

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (19/5/2025). ANTARA/Rubby Jovan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menyamarkan kepemilikan kendaraan yang disita lembaga antirasuah itu dengan nama pegawainya.

“Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya gitu ya. Pegawainya. Beberapa itu (kendaraan, red) diatasnamakan di situ,” ujar Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/7/2025).

Asep mengatakan bahwa KPK saat ini sedang mendalami hal tersebut sebelum memeriksa Ridwan Kamil.

“Kami ditanya, kenapa RK belum diperiksa? Ya, kami sedang mendalami itu (kepemilikan kendaraan Ridwan Kamil, red),” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 10 Maret 2025 menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023, dan menyita sejumlah kendaraan dari penggeledahan tersebut.

Sejak saat itu hingga Sabtu (26/7), tercatat sudah 138 hari Ridwan Kamil belum dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut.

Sementara itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka kasus tersebut yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. (ANT/KN)

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus di Seputar Mantan Menag

Penulis
redaksi2
-
0
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). ANTARA/Rio Feisal

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus masih dilakukan di seputar mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Untuk kasus ini, kami baru menyelidiki di seputaran orang-orang ini (Yaqut Cholil Qoumas, red),” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/7).

Lebih lanjut, Asep menjelaskan penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus dimulai dari penyedia jasa atau agensi umrah dan haji.

“Salah satunya kemarin diperiksa di sini, pemilik travel (agensi umrah dan haji), karena itu merupakan penerima akhir dari kuota haji sebelum masyarakat menggunakannya,” katanya.

Dia menjelaskan KPK menggali informasi secara berjenjang dalam penyelidikan kasus tersebut.

“Berjenjang dari penyelenggara atau dalam hal ini travel, kemudian penyelenggara haji di Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag), dan lain-lain,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, bila KPK mendapatkan informasi terkait Yaqut Cholil Qoumas, yang bersangkutan akan dimintai keterangan.

“Segera (dimintai keterangan, red.), setelah kami ada informasi terkait dengan yang bersangkutan, artinya informasi keterangan secara berjenjang,” katanya.

“Setelah sampai kepada pucuk pimpinan, nanti kami akan panggil tentunya,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa KPK menduga terjadinya tindak pidana korupsi terkait kuota haji khusus setelah Pemerintah Indonesia mendapatkan 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur kuota haji khusus sebesar delapan persen sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Namun, kuota haji khusus dan reguler dari 20.000 kuota tambahan tersebut dibagi menjadi 50 persen atau sama rata.

“Seharusnya tidak dibagi 50:50. Jadi, ada keuntungan yang diambil dari yang khusus ini,” kata Asep.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan
memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Setelah pernyataan pada tanggal tersebut, KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti ustad Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. (ANT/KN)

113 Gempa Susulan Guncang Poso, Warga Diminta Waspada

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip foto - Warga kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mengungsi di lapangan sepak bola usai terjadi gempa bumi magnitudo 6,0 di Kecamatan Pamona Tenggara dan Pamona Selatan. ANTARA/HO-BPBD Sulteng

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul terjadinya 113 aktivitas gempa bumi susulan usai gempa utama.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa aktivitas gempa susulan tersebut mayoritas berkekuatan ringan yang tercatat setidaknya sampai dengan Jumat (25/7) pukul 14.00 Wita.

Sebanyak 84 gempa susulan tercatat memiliki magnitudo di bawah 3,0, sementara 21 kejadian berada di rentang magnitudo 3,0 hingga 4,0. Delapan kejadian lainnya tercatat memiliki magnitudo lebih dari 4,0.

Gempa utama dan gempa susulan itu, kata dia, terjadi akibat aktivitas sesar aktif di wilayah Poso, dengan mekanisme pergerakan mendatar.

Getaran gempa bumi utama yang setelah dilakukan penyempurnaan data seismologis tercacat berkekuatan 5,7 magnitudo itu yang mengguncang wilayah Poso dan sekitarnya, Kamis (24/7) pukul 21.07 Wita.

Berdasarkan data BMKG menunjukkan bahwa wilayah tersebut memang termasuk salah satu kawasan dengan kompleksitas tektonik tinggi di Sulawesi Tengah.

Daryono menegaskan bahwa hingga kini belum ada potensi tsunami yang terdeteksi dari rangkaian gempa tersebut.

Kendati demikian masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BMKG mengkonfirmasi bahwa bersama dengan pemerintah daerah setempat mereka telah memetakan zona rawan, dan mempersiapkan langkah mitigasi awal termasuk skema evakuasi warga bila potensi kerawanan bencana meningkat.

Untuk memperkecil risiko, dia mengimbau warga yang tinggal di sekitar wilayah pusat gempa agar terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG, periksa kondisi bangunan tempat tinggal yang jika ada keretakan serius maka segera hindari penggunaan bangunan tersebut. (ANT/KN)

Pagi Bersama Monyet di BSD Bontang

Penulis
redaksi2
-
0
- Kawanan monyet duduk santai di atap rumah warga BSD Bontang pada pagi hari, mencari makanan sisa.

PAGI INI, 26 Juli 2025, belum pukul delapan. Di atas atap rumah warga di Jalan Gunung Kawi, Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Bontang, seekor monyet tampak melintas cepat. Ekornya panjang menjuntai, melompat dari ujung atap seng ke bagian beton rumah tetangga. Tak lama berselang, sekitar sepuluh ekor lainnya muncul di sisi rumah sebelah. Mereka duduk santai sambil mengudap sesuatu. Kemungkinan sisa buah dari tong sampah warga.

Seekor monyet lain terlihat melompat lincah dari kabel listrik ke tong sampah, lalu masuk ke dalamnya, mengaduk-aduk, mencari makanan. Sampah menjadi sarapan pagi. Ada juga yang duduk di atas genteng rumah, menggenggam buah yang entah diambil dari mana. Dua ekor tampak memeriksa tong sampah berwarna kuning dan biru di tepi jalan, sementara satu lainnya bergelantungan di pagar rumah warga.

Ini bukan kejadian satu-dua kali. Hampir setiap pagi. Mereka datang dari arah hutan mangrove yang berada di belakang Perumahan BSD, tepatnya berbatasan langsung dengan BSD Tahap VI.

Setiap kemunculan mereka selalu meninggalkan jejak: atap rumah kerap bocor, kabel terganggu, hingga tong sampah berhamburan. Bahkan, seorang tetangga pernah mendapati seekor monyet mati di halaman belakang rumahnya. Entah karena sakit atau akibat konflik antar sesama mereka.

– Monyet terlihat mengais isi tong sampah di depan rumah warga, mencari sisa makanan.

Saya tinggal di Jalan Gunung Kawi 3, lokasi yang juga menjadi kantor Media Kaltim. Di lingkungan ini, warga seperti Pak De Joko sudah terbiasa menyiapkan ketapel. Bukan untuk berburu, melainkan sebagai alat berjaga, mengusir kawanan monyet yang kian berani. Kadang mereka datang berombongan, belasan ekor. Ada pula yang menyelinap hingga ke dapur warga.

Persoalan ini pernah saya diskusikan bersama Ketua BKL BSD, Bapak Supriyadi dan Anggota DPRD Bontang, Bapak Saeful Rizal, yang kebetulan juga tinggal di BSD. Kami sepakat, ini bukan lagi sekadar gangguan harian, tapi sudah menjadi masalah tata ruang dan lingkungan yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Kita tidak bisa semata-mata menyalahkan satwa. Mereka kehilangan ruang hidup. Mereka datang bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan hidup. Kota tumbuh, hutan menyusut. Namun, di tengah ketimpangan itu, siapa yang sungguh-sungguh memikirkan transisi ruang bagi makhluk selain manusia?

Karena itu, sejumlah langkah perlu segera diambil. Pertama, zona penyangga antara permukiman dan hutan mangrove harus dibuat jelas. Pagar alami seperti semak berduri atau vegetasi padat bisa jadi pembatas efektif tanpa merusak ekosistem.

– Seekor monyet duduk di atap rumah sambil memakan buah, hasil rampasan dari sekitar permukiman.
– Seekor monyet melompat dari kabel listrik menuju tong sampah di halaman rumah warga.

Kedua, Dinas Lingkungan Hidup dan BKSDA perlu memetakan populasi monyet di kawasan BSD. Ini penting untuk mengetahui apakah mereka penghuni tetap atau migrasi karena habitatnya rusak.

Selanjutnya, pemerintah dapat menyediakan titik pakan di lokasi jauh dari permukiman untuk mengalihkan pergerakan mereka. Pemindahan hanya jadi opsi terakhir jika situasi tak terkendali.

Edukasi warga juga krusial. Mulai dari menjaga tong sampah tetap tertutup, tidak memberi makan sembarangan, hingga memahami langkah aman saat berinteraksi dengan satwa.

Yang tak kalah penting, perlu forum komunikasi rutin antara warga, Pemkot Bontang, dan DPRD. Forum ini bukan sekadar ruang aduan, tapi tempat menyusun solusi bersama agar warga tak lagi hanya mengandalkan ketapel atau pasrah.

Kita kembali diingatkan, kota yang baik bukan hanya ramah manusia, tapi juga memberi ruang hidup bagi makhluk lain yang lebih dulu tinggal. Jika tidak, konflik ekologis tinggal menunggu waktu. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Gotong Royong Jadi Kunci, Muara Muntai Ilir Sukses Tekan Stunting Hingga 50 Persen

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kades Muara Muntai Ilir, Arifadin Nur. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar) membuktikan bahwa penanganan stunting tidak hanya bergantung pada program formal, tapi juga kekompakan warga. Dalam setahun terakhir, desa ini berhasil menurunkan jumlah balita berisiko stunting dari 33 menjadi 15 anak.

Kepala Desa (Kades) Muara Muntai Ilir, Arifadin Nur, menyebut keberhasilan ini tak lepas dari komitmen bersama seluruh elemen desa dalam mengawal program pencegahan stunting secara konsisten.

“Alhamdulillah, dengan program yang kami intervensikan, angka tersebut berhasil ditekan. Ini menunjukkan bahwa upaya kami mulai membuahkan hasil,” ujar Arifadin, Jumat (25/7/2025).

Setiap tahun, Pemdes rutin menggelar rembuk stunting, yang menjadi ruang evaluasi dan penyesuaian program. Salah satu fokusnya adalah memastikan akurasi data dari posyandu.

“Kami terus memantau dan mereview kelengkapan alat di posyandu seperti timbangan dan alat ukur lainnya. Karena alat yang tidak akurat bisa mempengaruhi data dan hasil pengukuran,” jelasnya.

Namun, bukan hanya peralatan yang jadi sorotan. Kunci utamanya justru ada pada gerakan kolektif dari RT, kader posyandu, dan warga. Mereka aktif menjemput bola, bahkan mengunjungi rumah warga yang enggan membawa anaknya ke posyandu.

“Kader bersama ketua RT siap menjemput langsung anak-anak yang tidak dibawa ke posyandu oleh orang tuanya. Hal-hal seperti ini sudah kami masukkan dalam rembuk stunting,” katanya.

Program pemantauan tumbuh kembang anak juga dievaluasi setiap bulan. Pendekatan ini membuat posyandu selalu dalam kondisi siaga dan responsif terhadap kasus-kasus gizi buruk.

“Kami juga melakukan review bulanan terhadap kinerja posyandu, agar selalu siap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Arifadin menegaskan, keberhasilan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Desa menargetkan angka balita berisiko stunting bisa ditekan lebih rendah lagi pada tahun-tahun mendatang.

“Kami masih terus mengupayakan berbagai program lanjutan. Harapannya, tidak ada lagi anak yang tumbuh tidak optimal karena kekurangan gizi,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

DLHK Kukar Dorong Desa Kelola Sampah sebagai Sumber Ekonomi Baru

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Bank Sampah yang sudah berjalan di Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Tak sekadar jadi masalah lingkungan, sampah kini mulai dilirik sebagai peluang ekonomi baru di Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui berbagai program, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar mengajak masyarakat desa mengubah cara pandang dari membuang menjadi mengelola, dari beban menjadi manfaat.

Langkah ini ditandai dengan penguatan pengelolaan sampah langsung dari sumbernya mulai dari rumah tangga, sekolah, hingga perangkat desa. Pendekatan ini dikenal dengan penanganan sampah dari sektor hulu.

“Kami sedang menyasar bagaimana penanganan pengelolaan sampah di sektor hulu. Artinya, edukasi dan komunikasi kepada semua stakeholder agar sampah bisa dikelola dari sumbernya,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kukar, Irawan, Jumat (25/7/2025).

Salah satu program unggulan yang kini mulai memberi dampak adalah penguatan bank sampah. Tidak hanya menjadi tempat penampungan barang bekas, bank sampah kini diolah menjadi pusat edukasi dan ekonomi kreatif di tingkat lokal.

“Sampah dipilah, ditimbang, ditabung, lalu ditukar dengan uang atau barang kebutuhan harian. Ini sedang kami kembangkan lewat program seperti Diyarquad dan Bukar,” terangnya.

DLHK Kukar juga mendorong sinergi antara masyarakat, sekolah, hingga lembaga adat dalam membentuk budaya sadar sampah. Prinsip gotong royong menjadi kekuatan utama.

“Jangan sampai orang berpikir bahwa buang sampah saja sudah cukup. Kalau begitu terus, TPA kita bisa kolaps. Saat ini saja kondisinya sudah kritis,” ujarnya.

Sebagai langkah pendukung, DLHK Kukar tengah menggagas wacana penerapan iuran sampah di tingkat desa dan sekolah, guna membangun sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah bukan cuma urusan teknis. Ini soal pola pikir dan kesadaran kolektif,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pemkab Berau Komitmen Majukan Daerah Lewat Pengembangan Pariwisata

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau untuk terus mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah.

Dikatakannya, Kabupaten Berau memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, yang menjadi modal besar dalam pengembangan kampung dan kota. Sehingga, ia meminta agar pengembangan tersebut dilakukan dengan mengedepankan manfaat bagi masyarakat.

“Kami tentunya terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan daerah,” ujarnya.

Bupati Sri juga menyebut bahwa pengembangan sektor pariwisata semakin relevan dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana Kabupaten Berau dinilai sangat potensial dalam hal kepariwisataan.

“Dari 100 kampung yang ada di Berau, semuanya memiliki keunikan dan daya tarik wisata tersendiri,” jelasnya.

Beberapa destinasi unggulan yang telah dikenal luas, seperti Pulau Derawan, Maratua, Kakaban, dan Sangalaki, menjadi bukti kekayaan wisata bahari Berau.

Selain itu, sektor wisata sejarah juga menjadi nilai tambah, seperti keberadaan Kesultanan Gunung Tabur dan Keraton Sambaliung yang memiliki nilai historis tinggi.

“Berau adalah surga wisata. Kita harus sama-sama mempromosikan potensi ini agar Berau semakin dikenal dan diminati,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Anggaran Terbatas, Pemkab Berau Dorong Kolaborasi Perusahaan Lindungi Pekerja Rentan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menghadapi keterbatasan anggaran dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab menggandeng sektor swasta agar turut berkontribusi dalam pembiayaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja non-formal.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menjelaskan bahwa selama ini pendanaan untuk perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagian besar ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, sumber pembiayaan tersebut belum mampu menjangkau seluruh pekerja rentan di Berau.

“Kita sadar bahwa kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, kita butuh keterlibatan perusahaan yang beroperasi di Berau untuk bersama-sama melindungi mereka yang bekerja di sektor informal,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Pekerja rentan yang dimaksud antara lain adalah nelayan, pedagang kecil, petani, hingga dai. Kelompok ini kerap tidak memiliki akses perlindungan sosial, meskipun risiko pekerjaan yang mereka hadapi tinggi. Sementara itu, iuran yang dibutuhkan tergolong kecil, hanya Rp16.800 per bulan per orang, namun manfaat yang diberikan signifikan.

“Jika terjadi kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, santunan yang diterima bisa mencapai Rp42 juta. Ini perlindungan yang sangat penting, terutama bagi masyarakat bawah,” tegasnya.

Sebagai bentuk dorongan konkret, Pemkab Berau telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang memuat penetapan jumlah pekerja rentan yang menjadi tanggungan masing-masing perusahaan. Perusahaan besar seperti PT Berau Coal dan PT Dewi Wira, misalnya, diminta untuk menanggung iuran bagi 100 hingga 200 pekerja rentan.

“Jika dihitung, iurannya hanya sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan. Bisa dibayar per bulan, per tiga bulan, atau sesuai kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Fleksibel,” terang Said.

Ia juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu menunjukkan kepeduliannya, seperti PT Madani dan beberapa perusahaan lain yang telah membiayai kepesertaan jaminan sosial untuk pekerja rentan.

Muhammad Said menekankan, ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya menjadi kesadaran bersama, apalagi mereka juga mendapat keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Berau.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap perbankan dan sektor usaha lainnya juga ikut ambil bagian. Ini bukan hanya soal kewajiban, tapi wujud nyata dari kepedulian terhadap masyarakat,” ujarnya.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang belum berkontribusi, Said menyebut bahwa saat ini pendekatan yang digunakan masih bersifat persuasif.

“Dalam surat edaran memang ada ketentuan sanksi, tapi pendekatan kami adalah ajakan dan kerja sama. Data lengkap pekerja yang perlu ditanggung perusahaan juga akan kami sampaikan nanti,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Lengser dari Bupati Kukar, Edi Damansyah Lebih Sering Gowes dan Nongkrong di Warung

Penulis
redaksi2
-
0

Tidak banyak mantan kepala daerah yang menikmati hari-harinya setelah lengser. Sebagian memilih diam, sebagian lain menjauh dari sorotan publik. Tapi Edi Damansyah, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), mengambil jalan berbeda.

Sejak resmi lengser pada 23 Juni 2025, ia justru makin sering muncul, tapi bukan di acara resmi. Ia ada di jalan kampung, di warung kopi, di lapangan sepi. Datang sendirian, tanpa ajudan, tanpa rombongan. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai warga biasa.

Di salah satu videonya di TikTok, Edi tampak sedang gowes menyusuri daerah Mangkurawang. Jalurnya sepi, dikelilingi pepohonan. Ia mengayuh santai, menyapa orang-orang yang ia lewati. “Pagi yang menyenangkan,” tulisnya. Saya sempat berpikir, mungkin ini caranya melepaskan. Bukan dengan menghilang, tapi dengan tetap hadir.

Ada juga video saat ia duduk bersila di warung sederhana. Minum teh susu, makan gorengan, ngobrol ringan dengan warga. Tak ada gimmick. Tak ada pesan-pesan politik. Tapi justru dari kesederhanaan itu, saya merasa sedang menyaksikan sesuatu yang utuh.

Dalam unggahan lainnya, ia tampak berbincang dengan seorang pemuda asal Samarinda penjual kue. Sang pemuda rupanya sedang kuliah di Malang sambil membuka usaha untuk bertahan. Edi mendengarkan tanpa menyela, lalu memberi semangat. Tanpa naskah, tanpa pencitraan. Tapi saya yakin, pertemuan itu tak akan dilupakan si anak muda.

Yang paling mengharukan, video saat ia berada di Kutai Timur. Memberi semangat untuk kafilah MTQ Kukar. Di tengah ucapannya, ia menahan tangis. “Mun urusan Al-Qur’an dan pembinaan, air mata saya ndak tetahani,” ucapnya pelan. Tanpa musik latar, tanpa editan. Tapi terasa dalam.

Kadang saya berpikir, jangan-jangan beliau lebih sibuk sekarang dibanding saat menjabat dulu. Hampir tiap hari ada saja kegiatannya: gowes pagi, mampir warung jamu, jajan martabak rumahan, menyapa penjual gorengan di Loa Tebu, atau mempromosikan sop tulang langganan di poros Kukar–Kubar. Aktivitas biasa, tapi terasa istimewa karena dilakukan oleh mantan pemimpin daerah.

Di linimasa saya, unggahannya selalu muncul. Algoritma seolah paham betul saya tak pernah skip videonya. Tapi bukan karena visualnya menarik, melainkan karena isinya jujur. Ia tidak sedang membangun citra. Ia sedang menjaga hubungan.

Ia juga konsisten mendukung UMKM lokal. Nasi kuning IJAY di Samarinda, martabak di Loa Tebu, sop tulang di tepi jalan. Semua dipromosikan dengan cara yang sederhana—cukup mampir, beli, dan unggah.

Gaya komunikasinya khas. Di akhir unggahan, sering ada kalimat ini: “Jangan lupa bahagia.” Ringan, tapi membekas. Diucapkan oleh seseorang yang dulu memimpin daerah terkaya di Kaltim, tapi kini cukup duduk di bangku plastik sambil menyeruput teh.

Edi Damansyah bukan sosok baru di birokrasi. Ia pernah menjadi Wakil Bupati, lalu naik sebagai Plt Bupati saat Rita Widyasari tersandung kasus. Ia ditetapkan sebagai bupati definitif tahun 2019, dan menang lagi dalam Pilkada 2020 dengan dukungan PDI Perjuangan. Ia menyelesaikan masa jabatannya hingga 2025—tenang, bersih, tanpa gaduh.

Sekarang, ia hadir dalam bentuk yang berbeda. Tidak lagi lewat podium atau konferensi pers. Tapi lewat obrolan di warung, senyum pagi di atas sepeda, dan sapaan akrab kepada penjual keliling.

Ketika banyak mantan pejabat berlindung di balik status, Edi malah turun langsung. Ia memilih jalan biasa, tapi meninggalkan kesan yang nyata. Itulah pemimpin: tak perlu pangkat untuk tetap bekerja.

Oleh: Agus Susanto S.Hut., S.H., M.H.

Kemenhub Matangkan Regulasi Transportasi Online Demi Keadilan Ekosistem

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi transportasi online

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mematangkan regulasi transportasi online agar tercipta aturan yang bersifat adil serta berkelanjutan bagi seluruh ekosistem.

“Sebagai regulator di bidang transportasi, kami perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ini bukanlah forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan’ di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Lebih lanjut ia menuturkan saat ini ada lebih dari 7 juta mitra ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping pengemudi ojek online, ada pula pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada ekosistem transportasi online.

Pengaturan terkait ekosistem itu juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasi, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan sebagainya.

“Maka dari itu, kita perlu melihat seluruh sudut pandang dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan,” ujar Aan.

Dia menyebutkan kegiatan itu membahas sejumlah poin di antaranya laporan analisis survei dampak kenaikan tarif menuju ekosistem transportasi online yang berkeadilan; bisnis transportasi online, aspirasi para pengemudi ojek online serta sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

Sementara itu Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menekankan untuk membangun ekosistem transportasi online yang berkeadilan, diperlukan aturan hukum yang jelas mencakup aspek kendaraan, bisnis, dan peran seluruh pemangku kepentingan.

“Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder, bisnis transportasi online, pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” kata Azas.

Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Adapun, hal itu diperuntukkan bagi  pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.

Di tempat yang sama, Reymon Dwi Kusnadi salah satu mitra pengemudi transportasi online mengungkapkan aspirasi terkait pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator yang mengindahkan aspek-aspek hukum.

“Sehingga warga negara dapat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak,” kata Reymon. (ANT/KN)

1...522523524...1,269Halaman 523 dari 1,269