JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

“Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7/2025) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

“Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.

Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.

Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara berharap pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 tidak hanya “rombongan jarang beli” alias rojali maupun “rombongan hanya bertanya” alias rohana.

“Harapannya jangan ‘rojali’ lah,” katanya di ajang GIIAS di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Selasa (29/7/2025).

Kukuh menilai pengunjung GIIAS 2025 lebih ramai dibandingkan pada tahun sebelumnya, tetapi belum bisa menyampaikan datanya.

“Sampai tiga hari yang lalu, itu sudah melebihi dari pengunjung pada waktu yang sama di tahun lalu. Jadi lebih ramai. Belum dapat saya (angka pastinya),” kata dia.

Menurut dia, peningkatan pengunjung pameran berkaitan dengan munculnya jenama dan teknologi baru serta hadirnya kendaraan-kendaraan dengan harga lebih terjangkau.

“Yang menarik mungkin begini. Satu kan memang jualan lagi turun dan masyarakat lagi berat daya belinya. Mimpinya lagi bagus ni. Kemudian offering-nya juga banyak, karena banyak mobil baru, banyak teknologi baru, dengan harapan harganya juga lebih terjangkau,” jelasnya.

“Kita sudah berkali-kali menyampaikan kan, masyarakat kita beli mobil yang harganya di bawah Rp300 juta dan ternyata ada (di GIIAS) dan mobilnya baru pula kan,” tambahnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan bahwa penyelenggaraan pameran-pameran otomotif bisa membantu mendongkrak angka penjualan kendaraan baru di dalam negeri.

“Pameran ini mudah-mudahan bisa menjadi titik untuk mengembalikan keinginan belanja dari masyarakat Indonesia dalam membeli kendaraan,” katanya saat membuka GIIAS 2025 pada Kamis (24/7/2025).

Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 dilaksanakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten, dari 24 Juli sampai 3 Agustus. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya telah menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 200 ribu lebih penerima manfaat karena diduga menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online (judol).

Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemadanan data antara 30 juta NIK serta rekening penerima bansos dengan data 9 juta NIK pemain judol yang ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan izin Presiden Prabowo Subianto.

“Ketemulah lebih dari 600 ribu yang ditengarai penerima bansos ini juga ikut bermain judol. Dari 600 ribu itu, sudah 200 ribu lebih (penerima) yang kita tidak beri bansos lagi,” kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Pria yang kerap disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pencocokan data NIK penerima bansos dan NIK pemain judol, ditemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang diduga kuat juga bermain judol. Sedangkan, 300 ribu lebih penerima lainnya masih dilakukan pendalaman.

“Kalau nanti terbukti, maka yang 300 ribu lebih (penerima) juga tidak akan kita kirim bansos lagi di triwulan ketiga,” katanya.

Mensos menegaskan bahwa bansos tersebut tidak akan dihilangkan sehingga berkurang kuotanya, namun dialihkan kepada penerima yang lebih berhak dan berada pada desil 1, 2, 3, dan 4.

“Jadi tidak dihilangkan, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran PPATK, nilai transaksi bansos yang digunakan untuk judi online (judol) mencapai Rp957 miliar.

Kementerian Sosial (Kemensos) dan PPATK terus menganalisis dan memadankan data seluruh rekening bansos yang disalurkan melalui Kemensos.

Pada pertengahan tahun 2025 ini, dilakukan analisis pada 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024, dan ditemukan ada sebanyak 571.410 NIK yang sama.

“Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar,” ujar Mensos. (ANT/KN)

JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menyatakan narasi dominasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada industri manufaktur merupakan sisa/residu dampak dari kebijakan relaksasi impor.

Febri di Jakarta, Selasa (29/7/2025), menyampaikan bahwa narasi mengenai dominasi PHK pada sektor industri manufaktur perlu dilihat secara lebih proporsional, didukung data yang akurat dan analisis serta penjelasan lebih komprehensif.

“Penting untuk digarisbawahi bahwa PHK tersebut tidak mencerminkan kondisi umum sektor industri. Banyak sektor lain seperti jasa dan perhotelan yang juga mengalami PHK dalam skala besar, namun tidak mendapat sorotan yang seimbang,” kata dia.

Hal tersebut disampaikan Febri sebagai respons atas pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan data dari kementerian/lembaga lain yang menyebut PHK meningkat 32 persen dibanding tahun sebelumnya.

Penegasan ini juga diperkuat oleh data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, yang menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan mengalami penurunan karena aktivitas industri melemah dampak banjirnya produk impor murah di pasar domestik.

Pada Februari 2025, jumlah tenaga kerja sektor industri tercatat 19,60 juta orang, turun dibandingkan pada Agustus 2024 sebanyak 23,98 juta orang. Ini terjadi sejak pemberlakuan kebijakan relaksasi impor sampai sekarang.

“Artinya, sektor industri mengalami tekanan yang berat akibat dampak regulasi terkait relaksasi impor, sehingga terpaksa untuk melakukan PHK, terutama pada sektor padat karya seperti industri tekstil dan alas kaki. Inilah bukti dampak pemberlakuan kebijakan relaksasi impor produk murah tersebut,” kata dia.

Febri menyampaikan, indikator kinerja industri justru menunjukkan tren positif, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan melaporkan sedang membangun fasilitas produksi baru dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.

Tenaga kerja yang terserap pada industri baru tersebut diperkirakan mencapai 3,05 juta orang. Angka ini jauh lebih besar dari jumlah PHK yang disampaikan oleh Kementerian lain ataupun asosiasi pengusaha yang mencatat adanya PHK hingga 150 ribu orang.

Begitu juga dengan produksi manufaktur pada bulan Juni 2025 menunjukkan kinerja ekspansif di angka 52,50 poin. Kinerja industri berorientasi ekspor dan pasar domestik juga ekspansif yang ditunjukkan masing-masing oleh Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Ekspor sebesar 52,19, dan sektor domestik 51,32.

Ekspansifnya tiga indikator kinerja manufaktur memiliki arti bahwa permintaan, produksi dan penyerapan tenaga kerja industri manufaktur berada di tingkat lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya.

Febri optimistis, serapan tenaga kerja di sektor industri, terutama industri padat karya akan terus meningkat ke depan karena didukung oleh empat hal, yakni penerbitan revisi kebijakan relaksasi impor atau Permendag 8 Tahun 2024, dan rampungnya proses harmonisasi antarkementerian terkait Rancangan Permenperin Kredit Industri Padat Karya.

Dia menjelaskan aturan tersebut akan diterbitkan bersamaan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang juga masih dalam proses. Dengan Permenperin ini, maka 2.722 perusahaan industri padat karya berpeluang akan dapat menikmati insentif dan membantu mereka menahan untuk tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya, meningkatkan utilisasi produksi, dan daya saing produknya.

Selanjutnya, dampak dua kesepakatan dagang bersejarah yang dicatat oleh Presiden Prabowo, yakni kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat dan kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa yang memacu industri berorientasi ekspor, serta pihaknya saat ini melakukan reformasi tata kelola TKDN menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Selain itu, sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan industri, Febri juga menyampaikan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara langsung telah meminta para pimpinan industri otomotif di Jepang untuk tidak melakukan PHK saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu. (ANT/KN)

YOGYAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kasus pengoplosan beras oleh 10 perusahaan dengan 26 merek telah diproses hukum dan saat ini naik ke tahap penyidikan.

“Yang kemarin ada 10 perusahaan, ada 26 merek sudah ditindaklanjuti dan sudah naik penyidikan,” ujar Andi Amran di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (29/7/2025).

Amran menyebut total temuan sementara mencakup 212 merek yang diduga terlibat dengan 26 merek dari 10 perusahaan, di antaranya telah diproses hukum di Kepolisian dan Kejaksaan.

Sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, Mentan menegaskan pemerintah berkomitmen menindak tegas para pelaku pengoplosan beras demi menjaga integritas pasokan pangan dan perlindungan konsumen.

“Saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden. Ditindak tegas,” ucap dia.

Pada Senin (21/7), Presiden Prabowo dalam kegiatan peluncuran 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.

“Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000, di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, potensi kerugian akibat pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun dan dinikmati segelintir kelompok usaha.

Kerugian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan.

Presiden meyakini Jaksa Agung dan Kapolri memiliki loyalitas terhadap bangsa dan rakyat Indonesia serta terhadap kedaulatan negara.

Menurut Presiden, selama masih memiliki kesempatan, pejabat negara harus berada di barisan yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.

“Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut, tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita,” tegas Presiden. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang sosok Kwik Kian Gie, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menko Perekonomian, sebagai sosok yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar-benar berdaulat, terutama dalam bidang ekonomi.

Dikutip dari Instagram @smindrawati, di Jakarta, Selasa (29/7/2025), Sri Mulyani menuturkan kenangannya bersama Kwik Kian Gie.

Pada saat krisis ekonomi dan perbankan 1997/1998 serta masa awal era reformasi, misalnya, Sri Mulyani banyak bertemu dengan Kwik Kian Gie di ruang debat publik. Kala itu, semua berfokus dan bertujuan mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang sangat dahsyat.

Keduanya juga banyak berinteraksi dalam peranan sebagai pejabat publik pada masa kabinet Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sri Mulyani dan Kwik Kian Gie kerap mendiskusikan upaya mengatasi krisis dan negosiasi program Dana Moneter Internasional (IMF) maupun penanganan krisis utang negara.

“Transisi ekonomi yang saat itu sangat sulit, kompleks dan sangat dinamis yang menimbulkan dampak sosial ekonomi politik. Pak Kwik selalu berpandangan reformasi ekonomi harus berpihak kepada rakyat, dan itu menjadi dasar kuat yang beliau perjuangkan selama ini,” ujar Sri Mulyani.

Dia berterima kasih atas kontribusi Kwik Kian Gie kepada Indonesia dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

“Indonesia kehilangan seorang sosok yang sangat berarti, Pak Kwik Kian Gie,” ujanya lagi.

Kwik Kian Gie merupakan ekonom senior, dan mantan menteri yang lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 11 Januari 1935.

Ia dikenal sebagai seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia. Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas (2001-2004).

Sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, Kwik juga mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. (ANT/KN)