JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka pendaftaran beasiswa. Tahun ini, kuota yang disiapkan sebanyak 8.000 hingga 10.000 penerima beasiswa.

Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto mengatakan, sebanyak 8.000 hingga 10.000 penerima beasiswa LPDP tersebut merupakan keseluruhan penerima beasiswa LPDP, termasuk program dokter spesialis, dokter subspesialis, dan fellowship.

Selain itu, Andin juga bilang kuota ini dapat terus berkembang lebih banyak tergantung pada kualitas input pendaftar, peningkatan hasil pengelolaan dana abadi pendidikan, serta peningkatan kerja sama pendanaan dengan berbagai pihak.

“Pada tahun 2024, LPDP menargetkan sekitar 8.000-10.000 awardee akan menerima beasiswa, itu awardee untuk keseluruhan program beasiswa yang dikelola LPDP,” kata Andin kepada kumparan pada Sabtu (13/1).

Andin menyebutkan, saat ini jumlah akumulasi penerima beasiswa LPDP telah mencapai 45.500 penerima dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Menurutnya, setiap tahun ada ribuan alumni LPDP yang lulus dan pulang ke Tanah Air.

“Jumlah penerima beasiswa kumulatif bertambah tiap tahunnya dan saat ini telah mencapai 45.500 orang. Tiap tahun ada ribuan awardee LPDP yang lulus,” tutup Andin. (Kum/KN)

JAKARTA – Pepatah ‘ikan busuk dari kepala’ dinilai terjadi di KPK. Setelah Firli Bahuri dinyatakan bersalah melanggar etik berat dan dijatuhi sanksi diminta untuk berhenti, kini perlahan bekas anak buahnya juga terjerat hal yang sama.

Terungkap ada 93 pegawai rumah tahanan KPK yang diduga melanggar etik. Mereka diduga terlibat dalam pungutan liar yang nilainya fantastis, mencapai miliaran rupiah.

“Kejadian ini menunjukkan bahwa benar teori ikan busuk dari kepala,” kata Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

“Setelah sebelumnya ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri juga terbukti melanggar etik berat dan menjadi tersangka kasus korupsi terkait kementerian pertanian, kini 93 pegawainya diseret ke sidang etik juga. Tentu ironis sekali apa yang terjadi di tubuh KPK ini,” sambungnya.

Menurut Yudi, jumlah orang yang diduga terlibat dalam pungli ini sangat banyak. Mereka ‘komplotan’ yang merusak integritas, sistem, dan kebersihan KPK dari korupsi.

“Perbuatan sebagian di antara mereka terlibat pungli dengan menerima uang dari tahanan tentu juga mengganggu penindakan yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus korupsi,” ungkap Yudi.

Eks Ketua Wadah KPK itu menduga ada klaster-klaster perbuatan dari 93 pegawai rutan tersebut. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dewas KPK diminta untuk jernih dalam memilahnya.

“Pecat semua yang menjadi otak dalam kasus pungli ini. Kemudian pidanakan juga yang terlibat aktif dalam pungli tersebut mulai dari aktor intelektualnya, yang membantu, turut serta serta ikut menikmati uang pungli secara sadar tanpa paksaan,” ucapnya.

Yudi menilai, pungli merupakan bentuk suap dan gratifikasi yang seharusnya diberantas oleh pegawai KPK, bukan terlibat di dalamnya. KPK dinilai harus zero tollerance terhadap perbuatan macam ini.

Adapun dalam dugaan pelanggaran etik ini, diduga lebih dari Rp 4 miliar yang dipungli dalam kurun waktu 2020-2023. Dari 93 pegawai rutan yang terlibat, lebih dari 50 orang di antaranya diduga menerima uang.

Tak berhenti sampai di situ, kini ada dua pimpinan KPK yang juga harus berhadapan dengan Dewas KPK atas laporan dugaan pelanggaran etik. Keduanya adalah Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

“Kini juga masih bergulir pemeriksaan dewas terkait dua pimpinan KPK yang dilaporkan diduga melanggar etik yaitu Alexander Marwata dan Nurul Ghufron,” kata Yudi.

Kasus dua pimpinan KPK ini diduga terkait penggunaan pengaruh dalam kasus di Kementan. Kasus ini menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka, juga beberapa pejabat Kementan.

Alex sudah buka suara. Dia menyatakan tak ambil pusing atas laporan tersebut. “Komentar saya: Saya enggak peduli. Kan saya yang lebih tahu. Jadi ngapain pusing-pusing mikirin laporan yang enggak jelas,” kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).

Begitu juga Nurul Ghufron yang tak banyak berkomentar dan memilih menghormati proses di Dewas KPK.

“Kami hormati laporannya dan kami akan taat sesuai ketentuan dalam proses di Dewas. Saya belum tahu laporannya tentang apa, jadi nanti saja kalau saya sudah diperiksa,” kata Ghufron dalam keterangan terpisah.

Di sisi lain, menurut Yudi, saat ini juga masih ada kasus-kasus etik lain yang tengah diusut oleh Dewas KPK. Misalnya seperti dugaan korupsi terkait perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh pegawai KPK, yang kini masih bergulir.

Menurut Yudi ini merupakan momentum KPK untuk bersih bersih dari segala tindakan pegawai maupun pimpinannya yang bukan saja melanggar etik tetapi juga melakukan perbuatan pidana.

“Sehingga bisa bersih-bersih dan memperbaiki sistem antikorupsi di tubuhnya (KPK) sendiri,” pungkasnya. (Kum/KN)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara soal status Presiden Joko Widodo di partai berlambang banteng itu.

Puan hanya mengatakan, Jokowi merupakan presiden yang diusung dan didukung PDI Perjuangan selama dua periode.

“Presiden Jokowi itu presiden dua kali yang didukung dan diusung oleh PDI Perjuangan,” ujar Puan Maharani di sela kunjungan kerja di Mijen Kota Semarang, Sabtu (13/1/2024).

Sebelumnya, hubungan antara Jokowi dan PDIP dikabarkan retak karena Pilpres 2024. Presiden Jokowi bahkan absen dalam acara HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Bahkan, eks Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengirim karangan bunga atau membuat ucapan selamat pada partainya baik melalui video maupun virtual.

Absennya Jokowi dalam acara HUT PDIP itu, diketahui karena bertabrakan dengan jadwal kunjungan kerja ke Filipina dan Vietnam.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal status keanggotaan Presiden Jokowi di partai usai tak hadir di perayaan HUT ke-51 partai di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Hasto tak menjawab lugas. Namun ia menyatakan PDIP bersama dengan rakyat.

“Bagi kami itu rakyat sumber kekuatan PDI Perjuangan Kekuasaan itu bukan di elite, kemenangan itu bukan di elite, tetapi ditentukan oleh dukungan rakyat Indonesia,” kata Hasto di lokasi.

Dia menuturkan sebagai partai wong cilik, PDIP mengadakan perayaan HUT dengan rakyat.

“PDI Perjuangan partai wong cilik sehingga kami bergerak. Setelah ini jam 4 kami seluruh kader partai akan mengadakan syukuran bersama dengan seluruh masyarakat di tingkat RT/RW, karena itu kekuasaan yang sejati, berada di tengah-tengah rakyat,” ucapnya.

Hasto menegaskan PDIP tak masalah Jokowi tak hadir di perayaan HUT partai. Apalagi, Jokowi sedang kunjungan kerja ke luar negeri.

“Ya Pak Presiden Jokowi sejak awal kan menyatakan ada tugas ke luar negeri, ya itu yang dihormati PDI Perjuangan,” tutur Hasto.

“Apakah itu kebetulan atau tidak? Ya Istana yang menjawab,” tandasnya.

Ketidakhadiran Jokowi dalam kegiatan PDIP baru terjadi saat HUT ke-51 partai hari ini. Jokowi tengah berada di Filipina.

Namun, hubungan Jokowi dan Ketum Megawati Soekarnoputri disebut memang sudah tidak harmonis di pemilu 2024. Sebab, Jokowi memberi sinyal kuat mendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Kum/KN)