Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Pendopo Gubernur NTB, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025). (ANTARA/Sugiharto Purnama)
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
“Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Lebih lanjut Bima mengungkapkan bahwa ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100 persen.
“Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.
Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.
Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.
“Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.
Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang. (ANT/KN)
SAYA sudah menetap di Bontang sejak 2010. Masih segar dalam ingatan, ketika pertama kali ditugasi membidani terbitnya koran lokal di kota ini, saya memilih Car Free Day (CFD) di Simpang Ramayana sebagai ruang publikasi. Setiap Minggu pagi kami hadir konsisten.
Ruas jalan yang ditutup tidak panjang. Tak sampai 1 kilometer. Hanya dari Simpang Ramayana hingga Simpang Jalan Awang Long. Kegiatannya: senam bersama warga, sesekali doorprize, bahkan kadang diselingi acara berskala besar.
Tim saya bekerja keras tiap Minggu. Bangun pagi menyiapkan sound system, tim publikasi, dan berbagai teknis agar masyarakat terbiasa berolahraga sekaligus ikut meramaikan. Misinya bukan hanya kesehatan, tapi juga memperkenalkan media yang saya dirikan.
Peluncuran perdana bahkan dihadiri langsung Wali Kota kala itu, Sofyan Hasdam, bersama istrinya, Neni Moerniaeni, yang kemudian juga dipercaya memimpin Kota Bontang setelahnya. Kini, Sofyan Hasdam berkiprah sebagai Anggota DPD RI asal Kaltim
Kegiatan CFD ini bahkan lebih dulu hadir sebelum Sunday Market yang digagas PT Pupuk Kaltim (PKT). Saya sempat mencoba mengembangkannya agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa ikut terlibat, tapi sulit terealisasi karena berbagai kendala dan minim dukungan. Akhirnya berhenti sebelum pandemi Covid 19, dan belakangan dilanjutkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang.
Suasana senam massal Car Free Day (CFD) di Jalan MH Thamrin, depan Ramayana. CFD yang sudah berlangsung sejak 2010.
Dari pengalaman itu, ketika Pemkot mewacanakan Car Free Night (CFN), saya bisa memahami semangat yang ingin dibangun. Menghadirkan ruang publik di malam hari sekaligus ruang tumbuh bagi UMKM. Antusiasme pelaku usaha memang luar biasa. Hingga 13 Agustus 2025, tercatat 366 UMKM mendaftar secara online, meski stan yang disiapkan hanya 246.
Seleksi dilakukan ketat, dari izin usaha, higienitas, kemasan, hingga keunikan produk. Peserta terpilih dijadwalkan ikut technical meeting sebelum acara. Rencana awalnya, CFN digelar tiap Sabtu malam pukul 19.00–23.00 Wita dan akan dimulai 23 Agustus mendatang, membentang dari Monamas hingga dealer Honda Ahmad Yani, lengkap dengan hiburan malam.
Namun rencana yang tampak matang itu akhirnya batal. Plt Kepala DKUMPP, Asdar Ibrahim, menegaskan penyebabnya belum ada rekomendasi rekayasa lalu lintas dari Polres. “Kami belum ada menerima rekomendasi rekayasa lalu lintasnya dari pihak Polres Bontang, maka untuk CFN yang berada di Ahmad Yani kami tidak bisa melaksanakannya,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemkot masih menampung masukan warga untuk menentukan lokasi baru dengan kajian lebih matang.
Dari sisi politik, dukungan muncul. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyarankan agar CFN dipindahkan ke Jalan Awang Long. “Kalau menurut saya, CFN ini dipindahkan saja ke sepanjang Jalan Awang Long. Karena untuk kondisi jalannya juga terbilang luas,” katanya. Menurutnya, jalur itu lebih aman dan memberi peluang lebih banyak UMKM ikut serta.
Pada akhirnya, harus diakui bahwa kebijakan publik tidak bisa hanya berhenti pada gagasan dan promosi. Diperlukan kajian teknis yang matang, komunikasi yang terarah, serta keputusan berani untuk memilih lokasi yang benar-benar realistis.
Menutup jalan protokol di malam hari jelas bukan pilihan tepat, sementara Bontang masih memiliki banyak alternatif. Mulai UMKM Center Parikesit, Stadion Bessai Berinta, hingga halaman GOR PKT yang sudah terbukti mampu menarik minat warga melalui konsistensi Sunday Market.
Kota lain sudah memberi contoh. Medan, Banjar, Pangkalan Bun, hingga Lombok Barat berhasil menggelar CFN karena dikemas lengkap. Ruang publik, agenda budaya, rekayasa transportasi, dan konsistensi. Bontang pun sebenarnya sudah punya contoh nyata lewat Sunday Market.
Berawal dari dorongan perusahaan, tapi karena konsistensi dan fasilitas yang disiapkan, kini masyarakat datang tanpa digiring, dan UMKM berebut ikut.
Saya yakin CFN tetap bisa berjalan di Bontang dengan format khas. Asal lokasi tepat, ada dukungan nyata pemerintah, dan konsistensi. Masyarakat akan datang, UMKM berkembang, dan CFN bisa menjadi ikon baru kota ini. (*)
SEJARAH baru telah ditulis. Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, baru kali ini Dusun Mului, Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, merasakan sakralnya upacara bendera.
Kepala adat, Jidan, tak bisa menyembunyikan harunya. “Kami sangat bangga. Terima kasih kepada Pertamina yang sudah hadir. Semoga semakin jaya, semakin sukses, untuk rakyat Indonesia, termasuk untuk orang Mului juga,” ucapnya dengan nada bergetar.
Namun di balik rasa haru itu terselip kenyataan pahit. Akses menuju Dusun Mului sebenarnya hanya sekitar 12 kilometer dari jalan utama, tetapi kondisinya rusak parah. Lumpur, kubangan, dan semak membuat perjalanan bisa memakan waktu lebih dari dua jam. “Kondisinya jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Harapan kami, setelah upacara ini pemerintah bisa melihat langsung dan memperbaiki jalan,” harap Jidan.
Pertamina menyerahkan bola dan perlengkapan kepada pemuda desa.Warga dan tamu undangan menundukkan kepala khidmat berdoa.
Kata-kata Jidan seakan bersambut dengan pesan yang dibawa Pertamina. Alexander Susilo, Executive General Manager Regional Kalimantan, menegaskan bahwa kehadiran mereka membawa makna lebih dari sekadar upacara formal. “Dusun Mului tidak sendirian. Kehadiran kami di momen HUT RI ke-80 ini adalah simbol kebersamaan. Kami berharap momentum ini membuka jalan bagi perhatian lebih besar dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.
Selepas upacara, wajah-wajah warga tampak lega. Anak-anak pulang dengan hadiah sederhana di tangan. Orang tua membawa sembako, sementara sebagian warga lainnya antre untuk pemeriksaan kesehatan.
Tenaga medis memeriksa kesehatan warga desa.Warga mengikuti pengobatan massal.Mendampingi anak-anak bermain dan belajar.
Semua itu berharga, tapi kebutuhan yang paling mendesak tetap perbaikan infrastruktur. Tanpa akses yang layak, bantuan sosial hanya akan datang sesekali. Dengan jalan yang baik, warga bisa membuka sendiri akses menuju kesehatan, pendidikan, dan pasar.
Pertamina sudah membuka pintu, menunjukkan komitmen lewat beragam aksi sosial—mulai dari santunan anak yatim, ekspedisi sosial ke pedalaman, program konservasi laut, hingga membawa Merah Putih berkibar di jantung hutan Mului. Tetapi pekerjaan sesungguhnya ada di tangan pemerintah. Tanpa perbaikan akses, kemerdekaan di Mului hanya akan berhenti pada seremoni.
Bendera yang berkibar di pedalaman ini juga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan milik warga di kota besar saja. Bukan hanya untuk daerah yang mudah dijangkau. Kemerdekaan juga milik dusun-dusun terisolasi yang setia menjaga hutan untuk kita semua. Semoga perayaan 17 Agustus 2025 di Mului menjadi awal perhatian nyata negara, bukan sekadar upacara perdana yang hilang tanpa jejak. (habis)
Suasana upacara HUT ke-80 RI di pedalaman Gunung Lumut, Paser.
SAYA tidak berada langsung di Dusun Mului, Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser pada 17 Agustus 2025. Namun dari puluhan potongan video dan foto-foto yang dikirim wartawan kami, Andrie Aprianto, saya seakan larut ikut berdiri di sana.
Dusun kecil yang berada di Kaki Gunung Lumut ini dihuni 23 kepala keluarga dengan belasan rumah sederhana. Mereka hidup di rumah-rumah kayu, dikelilingi hutan adat yang menjadi napas kehidupan turun-temurun. Dari tengah keterbatasan itulah, mereka menyongsong momen bersejarah dengan kepala tegak.
Momen itu terjadi di halaman SDN 012 Kunjung, sekolah yang sudah lama terbengkalai. Gedungnya sederhana, papan namanya kusam dimakan usia, namun pagi itu kembali hidup. Dulu pernah ada guru yang dikirim ke sini, bahkan rumah dinas sudah disiapkan.
Tetapi sulitnya akses membuat sang guru hanya sanggup bertahan tiga minggu, lalu meninggalkan sekolah. Sejak itu SDN 012 Kunjung kosong tak berpenghuni. Baru kali ini, halaman sekolah itu dipenuhi warga, saksi sakral berkibarnya Sang Merah Putih untuk pertama kalinya di Dusun Mului.
Tokoh adat ikut hormat saat Sang Merah Putih dikibarkan.Peserta upacara memakai pakaian adat dan seragam putih dengan penuh kebanggaan.
Puluhan warga berbondong-bondong datang. Ada anak-anak berseragam SD, remaja dengan kaos putih, ibu-ibu berhijab, hingga orang tua yang berjalan pelan dengan tongkat. Di sisi depan, tampak pula para pemuda adat dengan ikat kepala merah dan pakaian tradisional Dayak. Barisan itu tegak menghadap ke tiang kayu bulat sederhana yang menopang Sang Merah Putih.
Tidak ada tribun megah. Tidak ada tenda resmi. Hanya atap sekolah tua, langit biru, dan rindang pepohonan hutan adat yang menaungi. Namun sakralitas begitu terasa. Saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semua berdiri tegap memberi hormat. Anak-anak kecil pun ikut menempelkan tangan di dahi mereka, menatap lurus ke bendera.
Barisan warga Mului, tua-muda, menyatu dalam upacara kemerdekaan.Warga Dusun Mului khidmat hormat bendera di halaman SDN 012 Kunjung.
Seorang lelaki tua tampak menyeka air mata. Air mata itu bukan kesedihan, melainkan kebanggaan karena akhirnya, setelah puluhan tahun, mereka merasakan upacara kemerdekaan di tanah leluhur sendiri.
Wajah haru warga Mului seakan membayar lunas perjalanan panjang yang ditempuh rombongan. Dari Balikpapan, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan harus menempuh sekitar 214 kilometer, hampir 11 jam lamanya. Jalan berliku, berbatu, berlumpur, penuh kubangan, hingga kendaraan sering terhenti.
Namun semangat untuk hadir di pelosok mengalahkan rasa lelah. Executive General Manager Regional Kalimantan, Alexander Susilo, memimpin langsung rombongan bersama jajaran senior manager, officer, 50 perwira Pertamina, dan sejumlah wartawan.
Sejak awal 2025, Pertamina Patra Niaga memang aktif dengan berbagai program sosial. Pada Februari, mereka menyalurkan santunan Rp100 juta bagi 126 anak yatim, piatu, dan dhuafa di Balikpapan dan Kutai Kartanegara.
Tim Pertamina berfoto di depan backdrop HUT RI.Berpose bersama warga dengan busana tradisional.
Pada Mei–Juni, giliran masyarakat Mului yang mendapat perhatian lewat ekspedisi sosial berupa bantuan pangan, pakaian anak, alat tulis, hingga gotong royong membersihkan musala. Rangkaian itu seperti membuka jalan menuju perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus 2025.
Puncaknya ada di Mului. Upacara bendera di sana bukan hanya seremoni, tapi bukti nyata negara hadir. Pertamina melengkapinya dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian perlengkapan sekolah, mainan edukatif untuk anak-anak, hingga lomba khas 17 Agustusan.
Sebelumnya juga ada penyaluran sembako dan perlengkapan ibadah. “Upacara kemerdekaan di Dusun Mului ini mengingatkan kita bahwa semangat persatuan Indonesia tidak mengenal batas jarak maupun medan. Masyarakat adat seperti Mului adalah bagian dari kekuatan bangsa dalam menjaga kelestarian alam,” ujar Alexander Susilo.
Kalimat itu bukan sekadar formalitas, tapi tekad agar semangat merdeka sampai ke pelosok. Bagi masyarakat adat Mului yang hidup sederhana menjaga hutan leluhur, momen ini begitu berharga.
Merah putih berkibar, anak-anak tertawa, orang tua meneteskan air mata. Sebuah perayaan yang sederhana, namun terasa lebih merdeka daripada upacara di kota-kota besar. (bersambung)
TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jumlah tenaga yang ada dinilai belum sebanding dengan luas lahan pertanian dan banyaknya petani yang harus didampingi.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menegaskan kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari solusi alternatif agar layanan penyuluhan tetap berjalan.
“Dilihat dari jumlah petani dan luas lahan memang belum mencukupi. Maka dalam upaya pemenuhan kebutuhan PPL ini, kita lakukan dengan menghadirkan PPL swadaya atau mandiri,” ungkap Sunggono, Selasa (19/8/2025).
PPL swadaya, menurut Sunggono, adalah petani yang memiliki kemampuan khusus, kemudian dibekali dengan pendidikan dan pelatihan agar bisa berperan sebagai penyuluh bagi sesama petani.
“Mereka juga diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya,” jelasnya.
Hingga kini, Pemkab Kukar telah memiliki sekitar 250 PPL swadaya yang aktif turun ke lapangan mendampingi kelompok tani.
Kehadiran tenaga penyuluh swadaya ini terbukti membantu pemerintah menjangkau wilayah pertanian yang belum tertangani secara maksimal oleh PPL resmi.
Dengan adanya sinergi antara PPL resmi dan PPL swadaya, pemerintah berharap produktivitas pertanian semakin meningkat.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani yang bergantung pada hasil pertanian.
“Sebagaimana yang disampaikan dalam Permentan, tugas pokok dan fungsi PPL sudah jelas. Insya Allah, mestinya masalah pertanian dalam arti luas bisa kita atasi,” tutupnya.
Suasana pelaksanaan Rapat Teknis Penyuluh Pertanian di Kukar (Ady/MKG)
TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, membuka secara resmi Rapat Teknis Penyuluh Pertanian se-Kukar yang digagas Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar. Kegiatan ini diikuti 127 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berasal dari 19 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kukar.
Dilaksanakan di Hotel Grand Elty Singgasana pada Selasa (19/8/2025). Rapat teknis ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan, sekaligus menyatukan persepsi para PPL agar semakin optimal dalam mendampingi petani.
Sekkab Sunggono menegaskan bahwa peran PPL sangat vital dalam menjaga capaian Kukar sebagai penyangga pangan terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini, Kukar memasok lebih dari 47 persen kebutuhan pangan provinsi.
“Ini bagian penting dari upaya kita bersama untuk menjaga sekaligus meningkatkan target kinerja di bidang pertanian, khususnya memastikan Kukar tetap menjadi lumbung pangan Kaltim,” ujar Sunggono.
Ia menambahkan, peningkatan luas tanam menjadi salah satu fokus yang perlu dioptimalkan. Menurutnya, dengan kolaborasi antara petani dan peran aktif penyuluh, target tersebut bisa terealisasi dengan lebih cepat.
“Beberapa hal terkait peningkatan luas tanam masih perlu kita dorong. Tapi saya optimis enam bulan ke depan, target luas tanam bisa tercapai melalui pendampingan intensif PPL dan PPS,” jelasnya.
Selain menekankan capaian teknis, Sunggono juga mendorong penyuluh agar terus memperkuat komunikasi dengan petani di lapangan. Ia menyebutkan, penyuluh adalah jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi nyata di tingkat petani.
Menurutnya, jika komunikasi dan pendampingan berjalan baik, petani tidak hanya lebih mudah meningkatkan hasil panen, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai kendala, termasuk persoalan iklim maupun ketersediaan sarana produksi.
Rapat teknis ini sekaligus menjadi momentum menyatukan langkah antar-BPP di Kukar. Dengan 19 BPP yang tersebar di kecamatan, diharapkan koordinasi antarpenyuluh semakin solid sehingga mampu mempercepat pencapaian program strategis pertanian daerah.
Pemkab Kukar juga menaruh perhatian besar pada modernisasi pertanian. Penyuluh didorong untuk mengarahkan petani pada pemanfaatan teknologi, baik dalam budidaya maupun pasca panen.
Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis produksi pertanian Kukar tidak hanya cukup memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga memperkuat kontribusi daerah sebagai pemasok utama pangan di Kaltim.
“Minimal memastikan bahwa apa yang kita capai selama ini dalam artian menjadi limbung pangan atau pemasok lebih dari 47 persen kebutuhan pangan di Kaltim bisa kita pertahankan dan tingkatkan,” tutupnya. (Adv)
Foto : Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik. (Ady/MKG)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah strategis untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen. Melalui program asuransi pertanian, ribuan hektare lahan kini mendapatkan jaminan kompensasi bila terjadi serangan hama maupun bencana alam seperti banjir.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa program ini telah berjalan sejak lama. Namun, mulai tahun 2024, pembiayaan premi asuransi dilakukan melalui skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Asuransi ini memberi kompensasi jika terjadi gagal panen. Ada kriterianya, misalnya tanaman baru seminggu tidak bisa diklaim. Tapi kalau sudah tumbuh dan rusak karena hama atau banjir, baru bisa mendapatkan penggantian,” terang Taufik, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, setiap hektare lahan petani dikenakan premi sebesar Rp180 ribu. Melalui skema baru, beban petani semakin ringan karena seluruh biaya premi kini ditanggung pemerintah.
“Dulu, premi dibayar swadaya Rp 40 ribu oleh petani, sisanya dari APBN. Sekarang sejak 2024, premi Rp 140 ribu ditanggung APBD dan sisanya oleh Pemkab Kukar. Jadi petani tidak lagi terbebani,” jelasnya.
Apabila gagal panen, petani berhak menerima klaim sekitar Rp 4,6 juta per hektare. Nilai tersebut dinilai cukup untuk menutupi biaya produksi dan biaya tanam yang sudah dikeluarkan petani.
Meski begitu, Taufik mengakui bahwa program asuransi pertanian belum bisa menjangkau seluruh lahan sawah yang ada di Kukar. Dari sekitar 16 ribu hektare lahan baku sawah, hanya sebagian yang ter-cover karena keterbatasan anggaran.
“Luas fungsional kita sekitar 13 ribu hektare, tapi memang belum semua masuk cakupan. Masih bertahap sesuai kemampuan daerah,” tambahnya.
Proses pendaftaran asuransi dilakukan dengan pendampingan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Mekanisme klaim pun kini lebih mudah karena sudah terintegrasi dengan aplikasi khusus hasil kerja sama dengan PT Jasindo (Jasa Indonesia).
“Beberapa petani yang kemarin mengalami gagal panen sudah berhasil mengajukan klaim dan menerima penggantian. Ini bukti nyata bahwa program ini berjalan,” tegas Taufik. (Adv)
Foto : Sekkab Kukar, Sunggono, saat memantau tenant GPM di halaman Kantor Bupati Kukar. (Rafi'i/Media Kaltim)
TENGGARONG – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kutai Kartanegara (Kukar) masih berlanjut. Setelah upacara Detik-detik Proklamasi pada Minggu (17/8/2025), rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kukar.
GPM edisi spesial kemerdekaan ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 19 hingga 22 Agustus 2025. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Sekretariat Kabupaten (Setkab), pelaku UMKM, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kelompok Wanita Tani (KWT), Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang), DP3A.
Sejumlah bahan pokok penting (bapokting) disediakan dengan harga lebih terjangkau. Masyarakat bisa membeli beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Bulog, beras premium berbagai merek, gula, minyak goreng, tepung, hingga sayuran segar yang langsung dipasok oleh KTNA dan KWT.
“Selain peringatan HUT RI, juga mendukung program pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi dalam bentuk kegiatan GPM,” ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, Selasa (19/8/2025).
GPM sendiri telah menjadi agenda rutin Pemkab Kukar. Kehadirannya terbukti efektif sebagai strategi menekan inflasi, sekaligus memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran.
Sunggono menambahkan, selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Kukar memastikan program ini mampu menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. GPM juga berperan memastikan rantai pasokan pangan dari distributor hingga konsumen tidak terputus.
“Alhamdulillah berjalan bagus di 20 kecamatan, dan tahun ini direncanakan ada 200 titik pasar murah yang akan dilakukan pemkab,” tutupnya. (Adv)
Foto : Produk kreatif warga binaan Lapas Kelas IIA Tenggarong. (Istimewa)
TENGGARONG – Suasana Lapas Kelas IIA Tenggarong pada momentum HUT ke-80 Republik Indonesia terasa istimewa. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr Aulia Rahman Basri, hadir langsung untuk meninjau sekaligus memberikan apresiasi atas hasil karya warga binaan yang dipamerkan dalam bentuk produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Deretan kerajinan tangan hasil karya warga binaan berhasil mencuri perhatian pengunjung. Mulai dari gelang, kalung, tas, hingga bantal bermotif khas Kutai dan Dayak. Tak hanya itu, produk berukuran besar seperti tas belanja, kaligrafi, meja, dan kursi multifungsi juga menjadi sorotan utama dalam pameran tersebut.
“Melihat langsung hasil karya mereka, dari kerajinan tangan hingga produk makanan menunjukkan bahwa ketika bebas nanti, mereka siap kembali produktif di masyarakat,” ungkap Aulia.
Selain kerajinan, pembinaan warga binaan kini diperluas ke sektor ketahanan pangan. Dengan kerja sama pihak ketiga, mereka diberi kesempatan bercocok tanam di lahan khusus. Hasil panen tersebut bahkan dibeli kembali untuk menambah kesejahteraan warga binaan.
Tak hanya fokus pada keterampilan kerja, Aulia juga menegaskan pentingnya pembinaan spiritual. Ia mengungkapkan rencana melanjutkan program Khataman Al-Qur’an yang sudah dijalankan pada 2024 dan kembali akan dilaksanakan di tahun 2025.
“Harapannya, upaya pemberdayaan ini dapat memicu semangat positif bagi warga binaan. Semoga mereka yang bebas nanti bisa lebih produktif, dan dipercaya,” tutup Aulia.
Melalui program pembinaan ini, Pemkab Kukar bersama pihak lapas berharap warga binaan memiliki bekal keterampilan, mental, dan spiritual yang cukup. Dengan begitu, setelah bebas mereka mampu kembali ke masyarakat dengan percaya diri, mandiri, dan bermanfaat. (Adv)
Foto : Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaedi. (Istimewa)
TENGGARONG – Pemerataan fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terus dikejar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Tahun 2025 ini, Dishub menargetkan pemasangan 5.500 titik lampu di 20 kecamatan, meski jumlah tersebut lebih rendah dari target awal sebanyak 6.000 unit.
Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaedi, menyebutkan penyesuaian target ini akibat adanya rasionalisasi anggaran, terutama untuk kegiatan yang belum sempat dilakukan kontrak. Target awal kami sekitar 6 ribu lampu, namun setelah rasionalisasi kami fokus pada sekitar 5.500 lampu.
“Meski demikian, Alhamdulillah pembangunan LPJU untuk pemerataan di kecamatan-kecamatan Kutai Kartanegara tetap berjalan dengan baik,” ungkap Ahmad Junaedi.
Pembangunan LPJU tahun ini diprioritaskan di wilayah hulu, khususnya Kecamatan Kota Bangun dan Tabang. Hal ini sejalan dengan proyek pembangunan jalan poros yang sedang digencarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Beberapa daerah lain seperti Sebelimbingan, Teluk Muda, dan Kembang Janggut juga mulai merasakan manfaat pemasangan lampu penerangan jalan.
Meski masih ada sejumlah titik di Tabang yang belum terpasang, Dishub memastikan penyelesaian pembangunan akan dilanjutkan hingga 100 persen di ruas jalan poros Kota Bangun–Tabang.
Untuk wilayah tengah Kukar, terutama di kota Tenggarong dan sekitarnya seperti Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Sebulu, pemasangan LPJU juga menjadi perhatian utama. Jalur dengan aktivitas lalu lintas padat seperti Tenggarong–Jongkang telah dipasangi lampu, tinggal menunggu surat layak operasi dari PLN agar bisa segera difungsikan.
“Kami berharap dalam waktu dekat lampu-lampu tersebut dapat beroperasi penuh demi memberikan kenyamanan dan mendukung kelancaran transportasi, terutama jalur antara Tenggarong dan Samarinda,” tambahnya.
Secara keseluruhan, kebutuhan LPJU di Kukar masih cukup besar. Dari target sekitar 42 ribu titik, hingga kini sudah terpasang lebih dari 22 ribu lampu. Dengan tambahan sekitar 6 ribu unit di tahun ini, jumlahnya akan mencapai 28 ribu titik. Masih tersisa kurang lebih 14 ribu titik lagi yang akan dikejar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Adv)
