JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa bumi magnitudo 4,7 yang dirasakan mengguncang Jakarta dan sekitarnya pada Rabu malam dipicu oleh aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat (West Java back arc thrust).

“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Menurut dia, episenter gempa terletak di darat dengan ke dalaman 10 kilometer pada koordinat 6,52 lintang selatan dan 107,25 bujur timur, atau sekitar 19 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Gempa yang terjadi pukul 19.54 WIB itu dirasakan cukup kuat di beberapa wilayah. Skala intensitas III–IV MMI tercatat di Bekasi, sementara di Purwakarta, Cikarang, dan Depok getaran tercatat III MMI.

Di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur, guncangan dirasakan II–III MMI. Adapun di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Pelabuhan Ratu, dan Lebak getarannya tercatat II MMI.

Meski cukup luas dirasakan masyarakat, BMKG maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum menerima laporan dampak kerusakan bangunan akibat gempa tektonik tersebut.

Hasil pemantauan BMKG hingga pukul 20.35 WIB menunjukkan adanya satu kali gempa susulan dengan kekuatan 2,1 magnitudo. (ANT/KN)

AMBON – Sebanyak 350 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan bentrokan antarwarga yang terjadi di Negeri (Desa) Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon

“Total 350 personel gabungan TNI-Polri sudah berada di lokasi untuk meredam situasi. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Semua persoalan serahkan kepada pihak kepolisian,” kata Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, IPDA Janet, di Ambon, Selasa (19/8/2025).

Ia menjelaskan, personel gabungan yang diterjunkan mengamankan bentrokan tersebut terdiri dari Satuan Brimob Polda Maluku, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta Kodim 1504 Ambon.

Dalam kesempatan itu, aparat keamanan juga mendampingi sejumlah pejabat, antara lain Wali Kota Ambon, Dansat Brimob Polda Maluku, Dirbinmas Polda Maluku, Karo Ops Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504 Ambon, hingga Ketua DPRD Kota Ambon.

Janet menegaskan saat ini aparat keamanan terus melakukan langkah preventif dan patroli guna mencegah bentrokan susulan.

“Situasi saat ini sudah terkendali. Kami minta masyarakat agar tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi,” ujarnya.

Saat ini pihaknya bersama Pemerintah Kota Ambon pun tengah mendata sejumlah kerusakan yang diakibatkan oleh bentrokan antarwarga tersebut.

Diketahui, bentrokan antarwarga itu terjadi berawal dari persoalan individu yang kemudian meluas, oleh sebab itu, untuk menjaga situasi kondusif saat ini Pemerintah Kota Ambon bersama aparat keamanan sedang mengambil langkah cepat agar peristiwa serupa tidak terulang serta insiden tersebut tak melebar.

Ipda Janet juga mengungkapkan seorang anggota Samapta, Bripda Wisnu, mengalami luka akibat lemparan massa saat proses pengamanan berlangsung.

“Saat ini yang bersangkutan dalam perawatan medis,” tambahnya.

Hingga Selasa petang, aparat gabungan masih bersiaga di kawasan Hunuth untuk memastikan kondisi benar-benar aman dan masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal. (ANT/KN)

PANGKALPINANG – Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Pangkalpinang I Made Oka Astawa mengatakan tim gabungan mengerahkan 109 personel dan enam kapal untuk melakukan pencarian enam Anak Buah Kapal (ABK) KM Osela yang tenggelam di perairan Pulau Gelasa, Provinsi Bangka Belitung, pada Jumat (15/8/2025).

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan enam orang yang belum ditemukan ini,” kata Oka dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu (20/8/2025).

Dia menjelaskan area pencarian akan diperluas hingga 3.310 Nm, dimana tim SAR gabungan menggunakan pola pararel search pattern (pencarian dengan memanfaatkan kemampuan proses paralel), yakni terdapat lima area pencarian dan lima tim unit SAR (SRU) yang akan melaksanakan pencarian di atas permukaan laut.

“Ditambah dengan satu tim yang akan melaksanakan pencarian melalui udara,” kata Oka.

Pihaknya juga sudah melakukan e-broadcast serta pemapelan ke kapal-kapal yang melintas area tersebut agar ikut serta melakukan pencarian.

“Apabila menemukan dapat menghubungi kami,” harap Oka.

Selanjutnya, kata dia, apabila korban ditemukan akan dievakuasi ke RSUD Depati Hamzah.

Oka mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam Operasi SAR ini, antara lain Rescue Kantor SAR Pangkalpinang, Rescuer USS Belinyu, Lanal Babel, ABK KN SAR Karna, ABK KN SAR 201, Ditpolairud Polda Babel, ABK KN Belut Laut 406, ABK Catamaran 501, ABK Kapal Patroli Satpolair dan Polres Bangka Tengah.

Selain itu kruHelikopter BO-105/P1102 Polda Babel, Bidokkes Polda Babel, Satpolairud Polres Bangka Tengah, Satpolairud Polres Bangka, KPLP Pangkalpinang, BKK Pangkalpinang, BPBD Kabupaten Bangka, Pelindo, Laskar Sekaban, nelayan setempat, serta unsur-unsur lainnya.

Sebelumnya Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang menerima informasi kecelakaan KM Osela yang pecah karena cuaca buruk dan tenggelam di perairan Karang Mardalena, Pulau Gelasa pada Jumat (15/8/2025).

Informasi tersebut diterima dari salah satu nelayan, Afen, pada Minggu (17/8) pukul 11.27 WIB, yang menginformasikan pada pukul 07.20 WIB menemukan satu orang yang tersangkut di bagan kapal miliknya, mengapung menggunakan alat apung gabus dalam keadaan selamat.

Korban pertama berinisial H adalah Kapten KM Osela dan  berdasarkan penuturannya kapal berangkat dari Pelabuhan Perikanan Tanjungpandan menuju perairan Karang Mardalena untuk mencari ikan pada 14 Agustus 2025 dengan sembilan ABK.

Selanjutnya pada 15 Agustus 2025 pukul 04.00 WIB kapal pecah saat menghadapi cuaca buruk dan langsung tenggelam di Perairan Mardalena, sebelah utara Pulau Gelasa.

Pada Selasa (19/8) malam Kantor SAR Pankalpinang kembali mendapatkan informasi dua ABK KM Osela ditemukan. Kedua korban ikut bersama kapal TB PPKR9 pada Senin (18/8) dan dievakuasi ke Dermaga Kabil Batam, Kepulauan Riau (Kepri). (ANT/KN)

BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan telah melunasi sekitar 98,09 persen utang kepada pihak ketiga dalam waktu enam bulan terakhir dan kini tersisa Rp1,7 miliar dari total keseluruhan utang mencapai Rp89 miliar.

“Sejak 100 hari kerja pertama kemarin utang di pemerintah kota sudah selesai, tinggal utang rumah sakit (RSUD Meuraxa) Rp1,7 miliar,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal di Banda Aceh, Selasa (19/8/2025).

Pernyataan itu disampaikan Illiza Sa’aduddin Djamal menjawab pertanyaan awak media dalam momen pelantikan Jalaluddin menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, di Balai Kota Banda Aceh.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki utang sebesar Rp89 miliar kepada pihak ketiga, terdiri dari Rp39 miliar utang di kesekretariatan, RSUD Meuraxa Rp48,7 miliar, dan utang Pasar Aceh Rp1,34 miliar.

Kemudian, seluruh utang tersebut telah dibayarkan secara bertahap hingga saat ini tersisa Rp1,7 miliar di RSUD Meuraxa. Ia berjanji sisa utang bakal dilunasi 100 persen dalam waktu dekat ini.

Illiza menyampaikan, meskipun utang sebelumnya telah hampir diselesaikan, tetapi Banda Aceh juga memiliki potensi berhutang kembali tahun depan karena adanya kebutuhan serta membayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Punya potensi berhutang lagi ke depan, karena dari sisi kebutuhan, kemudian kalau bicara dengan PPPK belum ada kemampuan untuk membayar, berapa kali rapat masih belum ada titik temu,” ujarnya.

Terkait persoalan ini agar pemerintah tidak kembali berhutang, lanjut IIliza, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian soal sanksi jika tidak mengangkat dulu PPPK. Atau, jika diangkat, mereka mau dibayarkan sesuai kemampuan daerah.

“Komitmen itu yang kita mau bangun, agar PPPK juga bisa menerima pengangkatan, tapi yang kami bayarkan itu sesuai dengan kemampuan daerah,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi Anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.

Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.

“Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Selain tunjangan rumah dinas itu, dia menjelaskan bahwa Anggota DPR RI bisa menerima gaji hampir Rp70 juta setiap bulannya. Angka itu, terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM sekitar Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, hingga komponen-komponen tunjangan lainnya.

“Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp58 juta mungkin. Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir Rp69-70 juta,” kata dia.

Menurut dia, kenaikan terjadi hanya pada tunjangan-tunjangan saja. Dia mengatakan tunjangan itu menyesuaikan dengan harga kebutuhan pada saat ini.

Dia mengungkapkan bahwa gaji pokok bagi Anggota DPR RI itu sudah 15 tahun tak mengalami kenaikan. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa para wakil rakyat memahami saat ini sedang diberlakukan kebijakan efisiensi.

Dia mengatakan bahwa Anggota DPR RI saat ini tugasnya bukan hanya menghadiri rapat-rapat saja, melainkan juga membahas anggaran hingga legislasi yang cukup pelik.

“Kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa terpidana kasus korupsi yang juga bekas ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

“Jadi per hari ini, Setya Novanto itu adalah masih kader Partai Golkar, jadi menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Sebab, kata dia, tidak pernah ada pengunduran diri yang dilayangkan oleh Setnov secara personal maupun pemberhentian keanggotaan yang diterbitkan oleh Partai Golkar.

“Kami mau tegaskan bahwa Setya Novanto itu setahu saya tidak pernah mengundurkan diri atau keluar dari Partai Golkar, Golkar juga tidak pernah mengeluarkan surat memberhentikan Pak Setya Novanto,” ujarnya.

Dia pun menyerahkan hak sepenuhnya kepada Setnov bila menghendaki untuk aktif kembali di partai berlambang pohon beringin itu usai ditetapkan bebas bersyarat.

“Itu tergantung yang bersangkutan, tergantung pak Setya Novantonya sendiri. Satu, situasinya kan sekarang masih bebas bersyarat, dikatakan sampai 2029. Tentu ada aktivitas-aktivitas yang tidak sebebas (bebas murni),” ucapnya.

Selain itu, Doli mengembalikkan kepada Setnov bila ingin aktif kembali dalam kepengurusan partainya partainya sebab posisi Ketua Umum Partai Golkar sekalipun sebelumnya pernah ia diduduki.

“Pak Novanto itu sudah pernah sampai pucuk pimpinan di Golkar, sudah pernah jadi ketua umum. Jadi kalaupun misalnya mau aktif lagi, pertanyaannya mau aktif di mana? Silakan saja selama yang bersangkutan mau aktif di partai, mau di mana?” tuturnya.

Dia menekankan bahwa partainya bersikap terbuka dan tidak pernah menolak pihak mana pun yang ingin aktif membangun Partai Golkar.

“Tentu posisi di mana beliau kapasitasnya yang pernah menjadi ketua umum itu seperti apa. Jadi intinya adalah jangankan kader sendiri, kalau rakyat biasa saja membantu Golkar, memenangkan Golkar ya kita senang-senang saja, apalagi yang sudah pernah menjadi Ketua Partai Golkar,” kata dia.

Meski mempersilakan, Doli menekankan pula bahwa telah terjadi regenerasi kepemimpinan di partainya selama Setnov menjalani masa tahanan selama belasan tahun sehingga saat ini pun banyak muncul wajah-wajah muda Golkar.

“Sudah ada dua periode ya atau katakan mungkin sudah satu generasi setelah generasinya Pak Novanto. Sekarang kan banyak kader-kader muda dan segala macam,” kata dia.

Dia lantas berkata, “Nah, kalaupun Pak Novanto bersedia aktif lagi ya tentu kita tempatkan yang sesuai dengan posisi dirinya yang sekarang kah, dari sisi pengalaman, dari sisi senioritas, dan segala macam.”

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat Kusnali saat dikonfirmasi di Bandung, Minggu (17/8), memastikan pemberian bebas bersyarat kepada Setya Novanto alias Setnov sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidananya dari total pidana penjara 12,5 tahun.

“Dihitung dua per tiganya itu mendapat pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025,” katanya.

Akan tetapi, dia mengatakan Setya Novanto baru bebas murni pada 2029, sedangkan saat ini yang bersangkutan dalam masa pembebasan bersyarat, dan wajib lapor sampai April 2029. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua ditargetkan untuk rampung dan bisa langsung beroperasi pada 2028.

Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (19/8/2025).

“Pertemuan kami hari ini tanggal 19 Agustus 2025, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PU dalam rangka menindaklanjuti hasil RDP dengan Komisi II DPR, yang mana hasil kesepakatannya bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa operasional di tahun 2028,” kata Ribka.

Ribka menegaskan, rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian/lembaga (K/L) untuk bersama-sama membangun DOB Papua.

Pertemuan diharapkan dapat memberikan gambaran spesifik terkait pembangunan DOB, termasuk perencanaan ke depan, pembebasan lahan, pembangunan kantor pemerintahan, pendanaan, hingga penetapan regulasi.

Dalam rapat tersebut, Ribka memaparkan, Kementerian PU melaporkan progres pembangunan DOB di Papua. Untuk Papua Selatan, progres pembangunan telah mencapai 67 persen, sementara Papua Barat Daya baru sekitar 20–30 persen.
Adapun di Papua Tengah, proses lelang baru akan dilakukan dengan target selesai dan penandatanganan kontrak pada Oktober 2025.

Sementara itu, pembangunan di Papua Pegunungan diharapkan dapat segera berjalan menyusul adanya pemindahan lokasi pusat pemerintahan, dengan target readiness criteria selesai akhir Agustus ini.

“Sesuai dengan amanat undang-undang dari masing-masing daerah DOB bahwa waktu pelaksanaan dan pendampingan daerah DOB itu selesai tahun 2025. Namun karena ini daerah baru, pemerintahannya baru juga, dan beberapa agenda yang harus dilaksanakan oleh daerah DOB, sehingga ini tertunda. Dan memang sudah dipastikan Rapat Dengar Pendapat DPR bahwa itu akan harus operasional aktif daerah DOB itu sudah bisa berkantor di pusat pemerintahan di 2028,” terangnya.

Ia menambahkan, kepala daerah di DOB Papua yang saat ini sudah terpilih secara definitif dapat lebih percaya diri bahwa pembangunan DOB akan terealisasi.

Kemendagri, lanjutnya, akan memberikan penjelasan teknis serta pengarahan, tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat mengenai pembangunan fisik yang akan dijalankan.

“Jadi Pak Gubernur benar-benar sudah membagi tempat pusat-pusat pemerintahan. Jadi inilah yang akan dibangun, kantor Gubernur, kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), dan kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua),” kata Ribka.

Menurut Ribka, pembangunan pusat pemerintahan menggunakan dana gabungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pengamatannya, progres pembangunan di DOB terus berjalan, meliputi kantor pemerintahan, rumah layak huni, akses jalan, hingga drainase kantor gubernur. Namun, ia mengingatkan, biaya pembangunan di wilayah Papua Pegunungan relatif lebih tinggi dibandingkan DOB Papua lainnya karena berbagai faktor, termasuk kondisi geografis.

“Bahwa skema dan sumber pembiayaan itu untuk pusat pemerintahan itu ada yang dibiayai dari APBN, tetapi ada yang harus juga dibiayai oleh APBD. Tugas-tugasnya ini sudah jelas, sudah terbagi. Untuk itu mohon dukungan dari kementerian/lembaga, baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, juga dari Bappenas untuk sama-sama kita fokus,” tuturnya.

Ia melanjutkan, koordinasi lintas K/L terus dilakukan. Kemendagri juga telah berkomunikasi dengan seluruh Pemda terkait pembangunan DOB. Salah satunya kunjungan ke Papua Pegunungan yang dihadiri secara langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dari kunjungan tersebut ditetapkan rencana pembangunan kantor-kantor kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami akan terus meningkatkan volume rapat koordinasi kami. Setiap bulan kita akan mengevaluasi perkembangan daripada pelaksanaan seluruh proses action-nya, Kementerian PU maupun juga Kementerian Keuangan, dari Bappenas, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri. Kita akan terus melakukan rapat evaluasi secara rutin tiap bulan,” kata Ribka. (ANT/KN)