TENGGARONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam merealisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas.

Meski memiliki manfaat besar bagi masyarakat, program yang digagas oleh pemerintah pusat ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup dan cenderung enggan melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Kami ingin masyarakat berlomba-lomba memanfaatkan pemeriksaan gratis ini tanpa merasa ada paksaan. Kadang mereka ragu, takut ada biaya tersembunyi, padahal ini benar-benar gratis,” ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Untuk itu, Kusnandar menegaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis telah berjalan di 32 Puskesmas se-Kukar sejak 10 Februari lalu. Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan ini hanya perlu memenuhi beberapa syarat, salah satunya memiliki akun di aplikasi SATUSEHAT Mobile.

“Kalau belum punya akun, bisa daftar lewat WhatsApp atau langsung datang ke Puskesmas. Kami ingin layanan ini mudah diakses oleh siapa saja,” tegasnya.

Sebagai langkah sosialisasi, Dinkes Kukar telah menginstruksikan seluruh Puskesmas untuk menyebarluaskan informasi tentang layanan ini. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti selebaran dan poster-poster yang ditempel di Puskesmas.

“Ini kan konsepnya sebagai kado dari pemerintah untuk masyarakat. Hanya saja, ada yang langsung mau mengambil kado ini, ada juga yang tidak. Tapi kami berkomitmen untuk terus mensosialisasikan program ini agar semakin banyak yang memanfaatkannya,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), semakin gencar memperjuangkan pemekaran wilayah. Ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan administrasi bagi warganya.

Dengan luas wilayah yang besar, warga di beberapa desa kerap menghadapi kesulitan. Terutama saat mengurus dokumen ke kantor kecamatan, karena jarak yang jauh dan biaya transportasi yang tidak sedikit.

Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, menyebutkan bahwa usulan pemekaran sudah lama disuarakan oleh masyarakat. Khususnya desa-desa di bagian bawah seperti Loa Lepu, Teluk Dalam, Perjiwa, Loa Raya, Loa Pari, dan Loa Ulung.

“Walaupun semua urusan administrasi sudah digratiskan, biaya transportasi tetap menjadi beban bagi masyarakat. Ada yang harus mengeluarkan lebih dari Rp 100 ribu hanya untuk naik ojek ke kantor camat di L2. Karena itu, warga berharap agar kecamatan bisa dimekarkan menjadi dua bagian,” ujar Tego, Rabu (26/2/25).

Progres pemekaran wilayah yang telah diperjuangkan sejak tahun lalu ini, menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Desa Bangunrejo telah resmi dimekarkan menjadi Desa Sumber Rejo, dengan Pj Kepala Desa yang sudah ditunjuk untuk menyiapkan berbagai aspek administrasi hingga pemilihan kepala desa definitif.

“Pemekaran desa ini diperlukan untuk memenuhi syarat administrasi jika batas minimalnya adalah 10 kecamatan. Saat ini kita sudah memiliki 18 kecamatan, dengan pemekaran Desa Sumber Rejo menjadi 19, dan tinggal menunggu pemekaran Desa Bukit Pariaman,” sambungnya.

Desa Bukit Pariaman juga sedang dalam tahap pemekaran menjadi Desa Pariaman Makmur. Proses ini telah melalui pembahasan di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan kini tinggal menunggu keputusan di tingkat provinsi.

“Jika semua berjalan lancar, Desa Pariaman Makmur akan segera menjadi desa persiapan. Ini akan membuka jalan bagi pemekaran kecamatan yang lebih luas, sehingga pelayanan masyarakat bisa lebih dekat dan efisien,” tambahnya.

Meski pemekaran wilayah ini sangat dinantikan, Tego menegaskan bahwa pihaknya tetap mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan syarat administrasi, saat ini pemerintah kecamatan juga tengah gencar melakukan perubahan data kependudukan, seperti alamat KTP warga, yang masih dalam proses penyelesaian.

“Target kami adalah mengikuti proses ini secara alami. Jika izin dari pemerintah cepat keluar, pemekaran bisa segera terlaksana. Namun, karena ini di luar wewenang kami, maka kami hanya bisa menunggu dan menyesuaikan,” tutupnya.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pembangunan Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat hampir rampung. Diperkirakan kantor kecamatan sudah bisa mulai difungsikan pada pertengahan tahun 2025. Saat ini proses pembangunannya telah memasuki tahap akhir, dan progres pengerjaannya diperkirakan sudah 95 persen.

Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, mengatakan kini proyek tersebut tinggal menyisakan akses jalan masuk. Serta instalasi sarana dan prasarana pendukung lainnya. “Saat ini tinggal tahap finishing. Instalasi listrik sudah terpasang, dan kami targetkan proses penyelesaian akhir rampung di akhir Februari ini,” ujar Julkifli pada Selasa (25/2/25).

Namun, meskipun bangunan fisik hampir selesai, kendala masih ditemukan dalam penyediaan sarana dan prasarana, terutama pasokan listrik. Awalnya, PLN direncanakan untuk menangani penyediaan listrik, tetapi terkendala biaya. Kini, tugas tersebut dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar).

“Saat ini perencanaan listrik sedang dilakukan oleh PU Kukar. Pelaksanaan fisik ditargetkan dimulai Mei 2025, sehingga pada bulan Juni listrik sudah siap digunakan. Dengan demikian, kantor camat dapat beroperasi pada pertengahan tahun,” jelasnya.

Julkifli menegaskan bahwa pembangunan kantor ini merupakan prioritas utama Kecamatan Kota Bangun Darat sejak 2024 dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Dengan hadirnya kantor camat yang baru, ia berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan efisien. “Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi, sehingga pelayanan semakin cepat dan nyaman,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pasca pembacaan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia membacakan putusan terkait sengketa nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang mendiskualifikasi Edi Damansyah dari kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Serta memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) paling lambat maksimal 60 hari sejak putusan dibacakan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menuturkan bahwa pihaknya siap menyukseskan PSU sesuai putusan MK. Namun ia mengatakan sampai hari ini, Pemkab Kukar masih menunggu petunjuk teknis terkait pelaksanaan PSU.

“Saya malam tadi koordinasi juga dengan Kesbangpol dan KPU, masalah petunjuk secara khusus terhadap penyelenggaraan PSU ini belum ada,” sebutnya, Selasa (25/2/2025).

Sehingga sampai saat ini Sunggono mengaku masih belum mengetahui secara persis tahapan apa saja yang akan dihadapi selama pelaksanaan PSU. Baik itu terkait dengan waktu pelaksanaan, maupun juga yang berkenaan dengan pembiayaannya.

“Kita masih menunggu koordinasi lebih lanjut terkait pelaksana PSU. Tapi dalam pandangan saya (masalah pembiayaan) bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga atau BTT nanti,” tambahnya.

Pernyataan ini ia lontarkan mengingat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Pemkab Kukar tidak mencantumkan anggaran terkait dengan pelaksanaan Pilkada.

Sementara itu saat disinggung soal putusan pelaksanan PSU ditengah efisiensi anggaran, Sunggono menegaskan bahwa kebijakan efisiensi dan juga pelaksanaan PSU merupakan kepentingan megara yang harus dijalankan.

“Tidak ada masalah, sepanjang memang pelaksanaanya jelas seperti yang saya sampaikan tadi efisiensi juga bisa saja diarahkan kesan bila dianggap perlu nanti. Tapi yang paling memungkinkan sih BTT saya kira,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i