JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah masih menunggu hasil resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan yang kini dialami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Prasetyo, dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), mengatakan terdapat jeda waktu 1×24 jam bagi KPK untuk menyampaikan perkembangan status hukum yang bersangkutan.

“Kita tunggu dulu 1×24 jam, nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa,” kata Prasetyo saat ditanya seputar sikap pemerintah merespons posisi Wamenaker yang kini terjerat kasus hukum.

Jika terbukti, kata Prasetyo, maka proses hukum maupun langkah administrasi akan segera ditempuh oleh otoritas berwenang.

“Kalau memang kemudian terbukti (secara hukum, red), kita akan segera melakukan proses terhadap yang bersangkutan,” katanya.

Terkait kemungkinan pergantian posisi pejabat, Prasetyo menyatakan hal itu belum tentu terjadi secara otomatis.

Menurutnya, mekanisme pergantian pejabat negara memiliki aturan tersendiri dan tidak langsung dilakukan di hari yang sama.

“Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshufle? Belum tentu, tunggu dulu,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan mengumumkan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 13 orang lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) melalui konferensi pers pada Jumat (21/8) siang.

“Besok (Jumat 21/8) siang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (21/82025).

Budi menjelaskan agenda pada Jumat (21/8), akan menjelaskan konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan secara lengkap.

Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dia juga mengatakan KPK menyita puluhan kendaraan dalam OTT tersebut.
Sementara hingga Kamis (21/8) sore, pewarta di lapangan melaporkan terdapat 22 kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang telah disita KPK terkait kasus itu.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.

Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengatakan pihaknya baru saja menggagalkan penyelundupan sekaligus menyita sebanyak 1.800 vape yang akan disuntikkan zat adiktif.

Penggagalan itu dilakukan BNN ketika barang vape tersebut dikirim masuk ke salah satu wilayah Indonesia dari luar negeri.

“Beberapa hari lalu kita sudah melakukan pendekatan bersama-sama dengan Badan POM dan kita mendapatkan kurang lebih 1.800 vape yang siap untuk disuntik dengan zat adiktif namanya ketamin dan etomidate,” kata Marthinus saat ditemui di gedung Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

Untuk diketahui, Ketamin merupakan jenis obat bius yang sering digunakan untuk membius pasien yang akan dioperasi. Sedangkan Etomidate adalah jenis obat anestesi yang kerap dipakai sebagai obat tidur.

Marthinus menjelaskan penyitaan vape tersebut merupakan hasil dari penyidikan antara BNN dan Bea Cukai.
Penyelidikan bermula ketika jajarannya mendapat informasi tentang adanya pengiriman vape mengandung zat adiktif ke Indonesia.

Petugas pun langsung menelusuri informasi tersebut hingga akhirnya mendapati vape berzat adiktif itu.

“Mereka kirim lewat kantor pos,” kata Marthinus.

Berdasarkan informasi yang dimiliki Marthinus, vape tersebut akan dibawa ke sebuah gudang untuk disuntikkan zat adiktif.

“Kita melakukan penyelidikan kerja sama dengan Bea Cukai, sehingga kita bisa menemukan gudang untuk semacam laboratorium,” kata Marthinus.

Marthinus pun enggan menjelaskan secara rinci terkait waktu penggerebekan, lokasi gudang, asal negara pengirim vape dan tersangka yang sudah diamankan.

Dia hanya memastikan kasus ini masih ditangani penyidik untuk mencari tahu kemungkinan ada jaringan pengedaran lain.

“Besok mungkin akan kita ekspos keberhasilan kita tersebut,” kata Marthinus.(ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, membahas tata kelola dan perizinan tambang untuk komoditas-komoditas strategis.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti rapat tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/8/2025), menjelaskan rapat terbatas mengenai tata kelola tambang itu merupakan ratas kedua dari tiga rangkaian ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

“Rapat kedua, yang dihadiri para direktur utama (dirut) BUMN bidang pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya,” kata Seskab Teddy.

Walaupun demikian, Teddy tidak dapat menjelaskan lebih lanjut isi rapat, termasuk arahan-arahan Presiden Prabowo yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan BUMN bidang pertambangan serta jajaran menteri terkait yang mengikuti rapat.

Dalam rapat mengenai tata kelola dan izin pertambangan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Presiden Prabowo sehari sebelumnya (19/8) juga memimpin rapat terbatas di Hambalang membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam, diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Tata kelola tambang komoditas-komoditas strategis menjadi salah satu perhatian Presiden mengingat Indonesia memiliki hampir semua mineral langka (unsur tanah jarang/rare earth) yang bernilai tinggi, dan saat ini beberapa dari mineral langka itu menjadi bahan baku dari produksi teknologi-teknologi tinggi.

Dalam pidatonya di hadapan para wakil rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebutkan Indonesia memiliki semua rare earth yang saat ini dibutuhkan banyak negara di dunia.

“Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” kata Presiden Prabowo.

“Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya,” sambung Presiden. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bawah usulan pemekaran desa sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, harus tetap mengikuti aturan perundang-undangan.

“Apa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, kita berembuk bersama-sama, karena ini secara hierarki itu dari kabupaten kemudian harus naik ke provinsi, ada syarat-syarat yang harus diikuti,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Hal ini disampaikan Ribka saat menerima audiensi Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ribka menjelaskan Kemendagri berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang berasal dari daerah. Kemendagri akan memproses setiap usulan pemekaran desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Menurut Ribka, verifikasi penting dilakukan karena pemberian kode desa berhubungan dengan berbagai aspek, mulai dari administrasi kependudukan hingga penataan wilayah.

Dia mengatakan Kemendagri akan berhati-hati dalam bekerja, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi.

Kemendagri, kata dia, juga akan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan historis terkait 203 desa yang diusulkan untuk dimekarkan.

Menurut dia, proses verifikasi ini penting karena menyangkut tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan publik kepada masyarakat.

“Tim kami, Kementerian Dalam Negeri ini sudah punya tupoksinya. Jadi mudah-mudahan, kami harapkan nanti para direktur yang mewakili para Dirjen yang akan menyampaikan duduk persoalan ini. Apakah sudah pernah terdaftar atau belum, atau ada yang baru atau ada yang lama, kemudian nanti diverifikasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) telah melakukan klarifikasi lapangan di sejumlah lokasi. Hasil pengecekan menunjukkan sebagian persyaratan telah terpenuhi, meski masih ada beberapa catatan administratif yang perlu dilengkapi.

Dengan adanya audiensi ini, Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan sesuai regulasi yang berlaku. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya soal sejumlah tunjangan bagi anggota DPR RI.

Dia mengaku salah menyampaikan data terkait tunjangan bagi anggota DPR RI, bahwa sebenarnya tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010 yakni sebesar Rp200 ribu dan tunjangan bensin sebesar Rp3 juta per bulan.

“Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata, tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan yang diberlakukan yakni tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI.

Itu pun, kata dia, sudah dianggarkan sejak tahun sebelumnya.

“Itu karena rumah dinas dialih fungsikan oleh Sekretariat Negara, jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas, dan diberikan tunjangan perumahan,” kata dia.

Dia pun berharap klarifikasi tersebut mengoreksi pernyataannya yang lalu agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Sebelumnya pada Selasa (19/8), Adies mengungkapkan bahwa gaji anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada penambahan tunjangan berupa tunjangan perumahan.

Untuk rinciannya, Adies menjelaskan tunjangan-tunjangan yang diterima anggota DPR, terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM sekitar Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, hingga komponen-komponen tunjangan lainnya. Namun kini rincian tunjangan itu dikoreksi oleh Adies karena terdapat kesalahan angka.

Dia pun menyarankan agar pertanyaan seputar besaran gaji dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI yang lebih rinci dan teknis untuk ditanyakan ke pihak Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Silakan tanya Pak Sekjen. Intinya gaji tidak ada kenaikan, tunjangan juga yang lain tidak. Hanya tadi itu, tunjangan perumahan,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang pemanggilan selebgram Lisa Mariana sangat dibutuhkan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

“Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat (22/8) sangat dibutuhkan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Lebih lanjut Budi mengatakan informasi yang akan diberikan Lisa Mariana sebagai saksi kasus tersebut dinilai dapat membantu penyidik.

“Informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini,” katanya.

Sebelumnya, Lisa Mariana dalam cerita yang diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya, @lisamarianaaa, mengungkapkan pemanggilan tersebut.

“Tanggal 22 (Agustus 2025, red.) saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Saya juga bingung KPK bersurat,” katanya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kemudian mengonfirmasi pernyataan Lisa tersebut.

“Benar, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Bank Jabar (BJB),” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Dalam perkara itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. (ANT/KN)

JAKARTA – Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri menyatakan bahwa secara genetik, putri dari Lisa Mariana yang berinisial CA bukanlah anak biologis mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/8/2025), Kepala Biro Labdokkes Pusdokkes Polri Brigadir Jenderal Polisi Sumy Hastry Purwanti menerangkan bahwa pihaknya melaksanakan tes deoxyribonucleic acid (DNA) terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan CA pada 7 Agustus 2025.

Tes DNA itu dilakukan sebagai proses penyidikan laporan tindak pidana manipulasi dokumen atau informasi elektronik yang diajukan Ridwan Kamil.

“Mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2025, bertempat di Laboratorium DNA Pusdokkes Polri, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA,” katanya.

Pemeriksaan di laboratorium DNA itu meliputi eksaminasi barang bukti sampel DNA, ekstraksi DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi DNA, DNA typing dengan kapiler elektroforesis, analisis profil DNA, dan pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA.

Sumy mengungkapkan dari pemeriksaan DNA diketahui bahwa separuh profil DNA dari CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana. Namun, separuh DNA dari CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil.

“Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil,” kata Sumy.

Sumy menegaskan hasil tes DNA ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan dilaksanakan sesuai dengan keilmuan yang sebaik-baiknya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas tuduhan pencemaran nama baik pada 11 April 2025 lalu. Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Polri dan tercatat dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 48 ayat (1), (2) jo Pasal 32 ayat (1), (2), dan/atau Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

Adapun perseteruan ini bermula ketika Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di Instagram pada 26 Maret 2025.

Dalam unggahan tersebut, Lisa berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah akan menempatkan dua hingga tiga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di setiap Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung operasional koperasi.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono menjelaskan bahwa dukungan ini bertujuan untuk meringankan beban operasional koperasi, terutama terkait biaya sumber daya manusia (SDM).

“KemenPAN-RB sudah menyampaikan komitmennya untuk mendukung penyaluran dua sampai tiga PPPK, sehingga koperasi tidak perlu bayar SDM-nya karena sudah disiapkan oleh negara, koperasi tidak perlu bayar,” kata Tatang pada Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Sebelumnya, pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga terkait konsolidasi teknis Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan.

Pemerintah menargetkan 15 ribu koperasi dapat beroperasi bulan ini. Zulkifli memastikan kesiapan lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengejar target tersebut.

“Saat ini yang menjadi fokus Pak Presiden adalah operasionalisasi Kopdes ini dipercepat karena menurut beliau salah satu jalan agar negara kuat dan negara mampu memperkuat ketahanan pangan adalah melalui Koperasi Desa ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi, Kemenkop telah melakukan berbagai program terkait peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi koperasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta pihak swasta hingga asosiasi.

“Ke depan akan dilaksanakan program lanjutan berupa sertifikasi pengurus koperasi. Dengan langkah ini, kita ingin memastikan seluruh pengurus Koperasi Desa memiliki kompetensi yang memadai sehingga koperasi dapat dikelola secara profesional dan berdaya saing,” kata Budi Arie. (ANT/KN)