JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending –proses pencampuran– bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

“Boleh (blending) sebenarnya, selama kualitasnya, speknya (spesifikasinya) sama,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

Perbuatan keliru oleh Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga adalah melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

Riva kini telah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sangat besar, yakni Rp193,7 triliun.
Terkait dengan pembelian RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM.

Kementerian ESDM kini telah membenahinya dengan memberi izin untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

“Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi,” ucap dia.

Selain itu, kata Bahlil produksi minyak yang tadinya diekspor tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor agar diolah di dalam negeri.

“Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” ucap Bahlil.

Terpisah, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyebut penambahan zat aditif pada bahan bakar minyak (BBM) Pertamax atau RON 92 bersifat untuk meningkatkan performa.

Penambahan zat aditif pada BBM umum dilakukan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan, baik itu bensin maupun solar.

Ega mengatakan, RON 92 yang dijual oleh Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi. Penambahan zat ini, bertujuan sebagai anti-karat, detergensi agar mesin menjadi lebih bersih dan membuat ringan kendaraan.

“Jadi tidak betul bahwa Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa sumber dana dari badan yang dipimpinnya berasal dari dividen yang diperoleh setiap tahun, bukan dari dana perbankan BUMN.

Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025), menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk investasi oleh BPI Danantara adalah dividen tahunan yang dihasilkan oleh seluruh BUMN, dan bukan dari operasional atau dana yang ada di bank BUMN.

“Dana yang kita dapatkan, ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Nah ini biar pemahamannya sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara ini, bukan kita ambilin dari misalnya operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang benar-benar salah,” katanya.

Ia menekankan bahwa anggapan terkait dana yang digunakan berasal perbankan seperti Bank Mandiri atau Bank BNI untuk investasi adalah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPI Danantara.

“Biar ini sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang oh dana bank-bank diambilin untuk investasi, dari dana masyarakat, itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan,” tegasnya.

Menurut Rosan, dana yang diperoleh bukanlah dana masyarakat yang ada di bank BUMN, tetapi dividen yang sebelumnya disetorkan ke Menteri Keuangan dan sekarang dikelola secara mandiri oleh Danantara.

“Nanti duit dari Bank Mandiri, Bank BNI, kita ambilin buat investasi, itu adalah pengertian yang salah, salah total. Justru kita bisa berinvestasi dari dividen dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan. Sekarang dapat kami kelola sendiri, untuk apa? Untuk investasi,” jelasnya.

Rosan juga menjelaskan bahwa dengan pengelolaan dana dividen yang lebih terstruktur, BPI Danantara dapat lebih optimal dalam melakukan investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan ketahanan pangan.

“Kita bisa investasikan ke bidang-bidang tentunya hilirisasi, energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ketahanan energi, yang intinya mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia,” ucapnya.

Rosan menambahkan bahwa pengelolaan dana investasi dilakukan dengan hati-hati dan transparan, bukan hanya keputusan sepihak, melainkan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur organisasi Danantara.

Dalam proses pengelolaan investasi, BPI Danantara memiliki komite investasi yang terdiri atas berbagai level, termasuk CEO, Chief Investment Officer, hingga pengawas internal yang bertugas memastikan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan yang berlapis ini dimaksudkan untuk menjaga efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan investasi, sembari tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian yang sangat penting dalam sektor ini.

Rosan menegaskan bahwa dengan struktur pengawasan yang jelas, BPI Danantara dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor energi baru terbarukan.

“Jadi ini memang kita buat berlapis untuk asas kehati-hatian, kita selalu utamakan. Tapi tanpa mengurangi dari segi efisiensi dan juga produktivitas,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta TNI memberikan sanksi para prajurit TNI serta atasannya yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara.

Dia mengatakan aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI tidak bisa dibiarkan untuk itu, dia meminta harus ada sanksi yang tegas dan terukur bagi anggota yang terlibat.

“Kami mendorong Kodam Mulawarman untuk memeriksa dan memberikan sanksi dua tingkat ke atas mulai Danton dan Danki yang terlibat jika diperlukan,” kata Amelia di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Dia pun sangat menyayangkan peristiwa penyerangan tersebut harus terjadi di antara TNI-Polri. Menurut dia, peristiwa itu sudah bukan sebatas kenakalan prajurit, tetapi sudah mengarah kepada aksi yang merugikan citra TNI di mata publik.

“Kami nyatakan, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi di masa yang akan datang, baik di Tarakan maupun di seluruh Indonesia,” kata dia.

Untuk itu, dia mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan pembinaan mental, ideologi, dan disiplin bagi para anggotanya.

Menurut dia, Presiden Prabowo dalam Rapim TNI 2025 sudah memberikan arahan, yang menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara.

Dia mengatakan TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, serta wujud dari eksistensi negara.

“Sinergitas TNI-Polri sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program Astacita pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” kata legislator yang membidangi sektor pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.

Sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha menyatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah prajurit yang diduga terlibat insiden penyerangan Markas Kepolisian Resor Tarakan, Kalimantan Utara.

“Memang benar semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri, namun itu masih dugaan dan kita masih diperiksa,” ujar Pangdam seperti disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel (Kav) Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (25/2).

Ia menyatakan Pangdam telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kaltara Inspektur Jenderal Polisi Hary Sudwijanto serta Komandan Korem 091/Maharajalila Brigadir Jenderal TNI Adek Chandra Kurniawan yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025), pentingnya sinergi dan kolaborasi di bawah satu komando Presiden Prabowo Subianto.

Gibran menilai berbagai program prioritas pemerintah dapat sukses manakala ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tetapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” kata Wapres saat memberi pembekalan kepada para kepala daerah.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kepala daerah untuk “keroyokan” bersama-sama mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk mengawasi pelaksanaannya.

“Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” sambung Gibran.

Dia kemudian mencontohkan keberhasilan makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan program prioritas pemerintah, ditentukan salah satunya dengan dukungan ketersediaan stok pangan dari daerah. Gibran pun meminta bupati, wali kota, gubernur, untuk memperhatikan ketersediaan bahan pangan di daerahnya masing-masing, dan memastikan infrastruktur yang mendukung rantai produksi dan distribusi makanan untuk program MBG.

“Ketersediaan bahan pangan ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak, Ibu kepala daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” katanya kepada kepala daerah peserta retret.

Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Rabu, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting. Beberapa isu lain juga diangkatnya dalam sesi pembekalan, di antaranya peran aktif kepala daerah menjaga dan merawat toleransi di daerah masing-masing, dan tata kelola daerah yang efektif dengan memanfaatkan teknologi seperti e-katalog untuk pengadaan.

Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad (Persero), Prima Kharisma, mengatakan kendaraan taktis (Rantis) Maung MV3 untuk para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih akan selesai akhir 2025.

“Harapannya sebenarnya sudah bisa keluar ya, pada akhir tahun ini ya, jadi kita bisa mulai bisa deliver ya,” kata Prima saat ditemui di kantor PT. Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025).

Prima mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan serangkaian tahapan sebelum masuk ke proses produksi mobil Maung untuk para menteri.

Maung untuk jajaran pejabat kementerian akan serupa dengan yang dipakai Presiden Prabowo Subianto. Maung jenis MV3 ini tidak akan dilengkapi dengan armor dan akan jauh lebih ringan dibandingkan Maung asli yang di desain untuk pertempuran.

“Di awal bulan depan kita sudah mulai produksi,” kata Prima.

Saat ditanya berapa jumlah Maung yang akan dibuat untuk jajaran pejabat di kementerian, Prima belum bisa menjelaskan dengan rinci.

“Jumlahnya mungkin data tersebut belakangan ya, jadi untuk saat ini kami simpan dulu, untuk terkait dengan publikasi dan sebagainya,” jelas Prima.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin.

“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.

Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

“Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, telah menyelesaikan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih pada Rabu (26/2/2025). la diperiksa terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

“Saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saksi saudara Donny Istiqomah ada sekitar 52 pertanyaan,” kata Hasto.

Menurutnya, seluruh pertanyaan penyidik berkaitan dengan keterangan yang telah ia sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, KPK hanya melakukan koreksi terhadap pernyataannya.

“Artinya bahwa seluruh proses terkait perkara yang sudah inkrah sepertinya diulang kembali, sehingga sebagai warga negara yang patuh hukum, dan warga negara yang sah, walaupun diulang kembali, ya saya ikuti semuanya dengan baik dengan penuh kedisiplinan,” ujar Hasto.

Ini merupakan pemeriksaan pertama yang dijalaninya sejak ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025). Ia mengaku dalam kondisi baik meskipun telah hampir satu pekan berada dalam tahanan.

“Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu,” kata Hasto.

“Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga merah putih,” tambahnya.

Hasto dan Donny sama-sama berstatus tersangka dalam kasus suap PAW anggota DPR. Dalam kasus ini, mereka bersama Harun Masiku diduga memberikan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar Harun bisa masuk ke DPR melalui mekanisme PAW.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berteriak “Merdeka” sesaat sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/2/2025). Momen ini terjadi ketika Hasto memberikan keterangan pers kepada wartawan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK.

“Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali,” kata Hasto.

Hasto menjelaskan pemeriksaan ini merupakan yang pertama setelah ia ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025). Ia tiba di lokasi dengan menumpangi minibus hitam dari Rutan KPK dan sempat melambaikan tangan kepada awak media yang sudah menunggunya.

Hasto mengaku hidupnya kini lebih tertib setelah ditahan di Rutan KPK. Ia mengatakan dirinya rutin berolahraga pagi bersama warga rutan lainnya.

“Ketika saya pertama melihat teman-teman olahraga rasanya kurang semangat, maka kemudian saya ajarkan untuk berolahraga bersama sambil menyanyikan lagu-lagu wajib,” ujar Hasto.

Selain itu, Hasto juga mengimbau seluruh kader hingga simpatisan PDIP untuk tetap tenang dan menjaga muruah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota pesan saya, tetap tenang, jaga seluruh semangat juang, jaga Ibu Megawati Soekarnoputri marwahnya dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PDI Perjuangan,” kata dia.

Setelah memberikan pernyataan kepada awak media, Hasto mengepalkan tangan yang diborgol dan meneriakkan kata “Merdeka!”.

“Merdeka! Terima kasih,” kata Hasto.

Hasto ditahan sejak 20 Februari 2025 dalam kasus suap terkait proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR serta perintangan penyidikan. Ia akan ditahan hingga 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rutan Kelas I Jakarta Timur.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Japto diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pukul 09.27 WIB, Rabu (26/2/2025). Ia hadir bersama empat orang lainnya yang diduga sebagai kuasa hukumnya. Saat tiba, Japto tidak banyak memberikan pernyataan kepada awak media.

“Nanti biar ini,” ujarnya singkat.

Ketika ditanya apakah ia mengenal Rita Widyasari, Japto tampak terkejut dan hanya menjawab, “Waduh,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Selain itu, Japto juga mengonfirmasi bahwa 11 mobil yang sebelumnya berada di kediamannya telah diserahkan kepada KPK setelah disita dalam penyelidikan kasus ini.

“Udah,” katanya singkat.

Japto diperiksa dalam konteks penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait izin eksplorasi batu bara di Kutai Kartanegara. Selain dirinya, KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai NasDem, Ahmad Ali, pada Kamis (27/2/2025) dalam kasus yang sama.

Kasus ini mencuat setelah Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Rita diduga terlibat dalam praktik korupsi dengan meminta uang dalam bentuk dolar AS dari setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi.

“Tapi ini beda. Jadi setiap izinnya keluar, dia mintanya kompensasi dalam sejumlah USD 3,6-5 per metrik ton batu bara yang berhasil dieksplorasi. Jadi, sampai eksplorasinya selesai, tutup, pabriknya, baru selesai,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (19/2/2025) lalu.

Dari skema tersebut, Rita berhasil mengumpulkan dana hingga jutaan dolar AS, yang kemudian menjadi bagian dari penyelidikan KPK dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berasal dari hasil korupsi ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dana yang diperoleh Rita Widyasari dari praktik korupsi ini diduga mengalir ke pengusaha yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur, Said Amin. Untuk mengungkap lebih lanjut aliran uang tersebut, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Said Amin.

Dari hasil pemeriksaan terhadapnya, ditemukan bahwa sebagian dana juga diduga mengalir ke Japto Soerjosoemarno.

Dalam kasus ini, KPK menerapkan metode “follow the money” atau penelusuran aliran dana untuk mengusut keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini.

Rumah Japto sendiri telah digeledah KPK, dan dalam proses tersebut, penyidik menyita 11 unit mobil serta uang senilai Rp 56 miliar. Kasus ini masih dalam pengembangan, dan KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam skandal korupsi izin batu bara yang melibatkan mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R