JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pihaknya telah melimpahkan kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, kepada aparat penegak hukum kepolisian.

“Maka tindak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana (kepolisian). Dan kita dari sisi KKP, ada juga sudah melimpahkan ke sana,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Trenggono menyampaikan hal itu ketika Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendalami soal pagar laut Tangerang dalam sesi pendalaman pada rapat kerja tersebut.

Dalam sesi pendalaman itu, Johan menyoroti soal kesepakatan rapat yang dilakukan sebelumnya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Januari 2025, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan agar melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Itu bukan hanya soal bapak bekerja dalam batas kewenangan saja, di poin tiga itu ada lagi soal koordinasi aparat penegak hukum lain, pemerintah daerah dan institusi lain. Dan juga poin kelima yaitu merespon secara cepat cepat semua opini opini publik yang terkait dengan itu,” kata Johan dalam rapat itu.

Merespon hal itu, Menteri Trenggono mengaku bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai dengan ranah dan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai kasus tersebut.

“Bahwa kemudian sesuai dengan ranah dan kewenangan, sudah kita lakukan. Tadi sudah saya jelaskan. Bahwa kemudian kita berkolaborasi atau berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain atau aparat yang lain, sudah kita lakukan Pak,” ucap Trenggono.

Selain itu, Trenggono mengaku bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

Selama melalukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, Trenggono mengaku bahwa pihaknya turut melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari Bareskrim Polri.

“Bahkan (kepolisian) ikut di dalam proses. Nah sekarang saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan begitu juga. Nanti kami jelaskan. Jadi penyidik dari Bareskrim pun ikut juga bersama-sama di Kantor KKP untuk melakukan penyidikan,” kata Trenggono.

“Dan satu lagi, kemudian kita juga dijadikan sebagai saksi ahli di sana. Itu koordinasinya Pak,” timpal Trenggono menjawab pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI Johan.

Trenggono menegaskan bahwa kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus tersebut hanya sebatas pemberian sanksi administrasi. Sedangkan yang berkaitan dengan pidana, merupakan ranah dari pihak kepolisian.

Pada rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf merupakan pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut Tangerang, yaitu inisial A selaku kepala desa dan inisial T selaku perangkat desa.

Dia mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapan untuk membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.

Sementara itu, ketika awak media menemui Trenggono seusai rapat tersebut menanyakan apakah setelah ditetapkannya Kades Kohod dan stafnya sebagai pelaku, investigasi KKP terhadap pemagaran laut itu berlanjut. Trenggono mengaku bahwa saat ini pihaknya menjadi tim ahli dari kasus itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa hampir 20 koperasi mengajukan izin untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

“Per hari ini, kami di Kementerian Koperasi sudah (menerima) hampir dua puluhan koperasi, baik timah, baik emas, batu bara, dan banyak mineral tambang yang lainnya, yang sekarang sudah diajukan izinnya kepada kami di Kementerian Koperasi,” ujar Ferry dalam Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Permohonan tersebut datang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Perubahan keempat UU Minerba memungkinkan koperasi untuk mengelola tambang batu bara melalui skema prioritas. Selain koperasi, UU tersebut juga memungkinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola tambang batu bara.

Menanggapi tingginya minat koperasi untuk turut serta dalam mengelola pertambangan, Ferry menyampaikan pemerintah akan mengeluarkan aturan terlebih dahulu yang merinci tata cara pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh koperasi, dan lain sebagainya.

Setelah memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam mengelola tambang minerba, Ferry meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan aturan yang memperbolehkan badan usaha koperasi ikut mengelola tambang minyak dan gas bumi (migas).

Ferry menyampaikan bahwa koperasi berhasil mengelola idle well eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Idle well merujuk pada sumur minyak dan gas yang tidak aktif atau tidak beroperasi untuk sementara waktu, tetapi belum ditutup secara permanen.

“Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel minyak per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga,” ucap Ferry.

Keberhasilan tersebut menjadi landasan bagi Ferry untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM agar badan usaha koperasi diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengelola sumur-sumur idle eks-Pertamina. (ANT/KN)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemberian insentif oleh Pemerintah, di antaranya, berupa tax holiday selama 15 tahun untuk pengembangan industri energi hijau.

“Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian, ini yang perlu dicari solusinya,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Insentif dan subsidi tersebut, kata Bobby, penting terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi karena harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil. Di sisi lain, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.

Pemberian insentif dan subsidi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam mempercepat pengembangan industri energi hijau di tengah ketersediaan anggaran fiskal.

Bobby juga memaparkan beberapa tantangan lainnya dalam pengembangan energi hijau yakni kepastian hukum dan perbaikan regulasi.

Menurut dia, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan sehingga membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

Ia berharap Pemerintah saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.

“Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu, perlu kepastian hukum,” kata dia.

Selanjutnya, terdapat juga tantangan dalam program Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak pada keekonomian program.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis tentang pertumbuhan investasi energi hijau pada masa mendatang.

Hashim mengatakan bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola dana (sovereign wealth fund/SWF) Danantara, yang akan membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT).

“Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan bahwa Pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 gigawatt, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 144 gigawatt.

“Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya.

Apalagi, kata dia, Pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 gigawatt berasal dari EBT. Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada tahun 2024 menjadi 34,6 persen pada tahun 2034.

Todotua mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT, dan insentif pajak.

Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Aryo Djojohadikusumo mengapresiasi langkah Pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.

Aryo juga menyebutkan beberapa negara sudah tertarik mengembangkan industri energi hijau di Indonesia.

Menurut dia, terdapat proposal dari tiga negara terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032. Tiga negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia.

“Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.

“Saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri, ternyata suasana yang terbangun adalah suasana cukup baik, cukup semangat, cukup harmonis, cukup mesra. Inilah kelebihan kita, inilah keunggulan kita,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di sela-sela santap malam retret kepala daerah di Rumah Makan Husein Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/2/2025) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden pun mengungkap alasannya menginisiasi retret, baik itu untuk para menteri Kabinet Merah Putih maupun retret kepala daerah.

“Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara seperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal, dan saling kerja sama,” kata Presiden.

Dia menyampaikan acara untuk saling mengenal itu penting karena para kepala daerah yang dipilih oleh rakyat itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun demikian, perbedaan itu bermuara kepada ujung yang sama, yaitu keluarga besar Nusantara.

“Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tetapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara. Keluarga besar Indonesia,” sambung Presiden.

Oleh karena itu, Prabowo menyebut meskipun retret ini baru dimulai pada masa pemerintahannya, dan belum sempurna, tetapi dia menilai retret kepala daerah yang berjalan selama beberapa hari terakhir cukup baik.

“Inilah kelebihan kita. Inilah keunggulan kita,” kata Presiden.

Presiden kemudian menekankan pentingnya selalu bermusyawarah untuk mencegah pertikaian dan mengatasi perbedaan.

“Kita selalu cari jalan yang baik. Kita selalu cari jalan musyawarah. Kita selalu cari jalan damai. Kita selalu cari jalan yang terbaik untuk negara dan rakyat kita,” kata Presiden.

Kegiatan santap malam bersama kepala daerah dan taruna-taruna berlangsung setelah Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, yang merupakan rangkaian kegiatan retret. Dalam acara itu, ada juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden dijadwalkan memberi pembekalan kepada para kepala daerah pada hari terakhir retret, sekaligus menutup kegiatan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial ekonomi untuk masyarakat agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Oleh karena itu, proses penyusunan DTSEN harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dia mengatakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional saat ini telah masuk pada tahap penyempurnaan yang bertujuan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa valid dan akurat.

“Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal. Lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” katanya.

Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian/lembaga pelaksana DTSEN menyepakati seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform.

Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 mengenai DTSEN bertujuan mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antarkementerian dan lembaga.

Seluruh kementerian dan lembaga yang tercantum dalam Inpres akan bertanggung jawab penuh terhadap perannya masing-masing dalam mendukung keberhasilan DTSEN. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terbawa fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau kecemasan dalam menghadapi kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, kami ingin memastikan di bulan Ramadan dan Lebaran nanti, tidak ada lagi FOMO kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akibat permintaan terhadap komoditas naik. Jadi, stok tercukupi, harga bagus, masyarakat dapat tenang,” kata Wamentan di Bogor, Kamis (27/2/2025).

Menurut Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, kepanikan dalam berbelanja justru dapat memperburuk situasi dan menyebabkan lonjakan harga yang lebih tinggi.

Wamentan bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan pejabat lainnya di bidang pangan memantau operasi pasar pangan murah di Kantor Pos Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sudaryono menuturkan, dalam konteks ekonomi dan belanja, FOMO sering kali mendorong masyarakat untuk membeli barang dalam jumlah besar karena khawatir harga akan semakin naik atau stok akan habis.

Karena itu, operasi pasar tersebut merupakan upaya pemerintah, bekerja sama dengan BUMN pangan dan PT Pos Indonesia untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Setiap tahun kita menghadapi pola yang sama menjelang Ramadhan dan Lebaran, di mana harga pangan mengalami kenaikan sementara. Namun, stok pangan nasional dalam kondisi cukup, dan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga. Jadi, masyarakat tidak perlu panik atau membeli berlebihan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa operasi pasar itu merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, khususnya saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Selain itu, dia menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa tanpa khawatir dengan ketersediaan dan harga bahan pokok.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Operasi pasar ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pangan yang merata dan terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cibinong Mariana Wijayanti, menyampaikan bahwa respons masyarakat terhadap operasi pasar pangan murah cukup tinggi.

Ia menambahkan, sejak diluncurkan pada Senin (24/2), jumlah konsumen yang datang meningkat setiap harinya, dengan rata-rata 120 orang per hari.

“Pada hari pertama sekitar 100 orang berdasarkan catatan pembelian. Hari kedua meningkat di 120. Jumlahnya terus meningkat apalagi semua stok sudah ada. Harapan kami dengan keberadaan kami bisa membantu masyarakat,” ungkapnya.

Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Cibinong menyediakan berbagai bahan pangan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging ayam, daging kerbau, bawang putih, dan lainnya.

Berbagai bahan pokok tersebut dibanderol dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar dan harga eceran tertinggi (HET).

Salah seorang warga Cibinong, Riana, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini.

“Harga di sini lebih murah daripada di pasaran. Ini sangat membantu, terutama bagi ibu-ibu dan masyarakat dengan ekonomi lemah,” kata Riana.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. (ANT/KN)