Beranda blog Halaman 484

Mentan: Indonesia Tak Impor Beras 2025, Stok Tertinggi dalam 57 Tahun

0
Dokumentasi - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. ANTARA/HO-Humas Kementan

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan rasa syukur karena Indonesia berhasil tidak melakukan impor beras tahun ini, di saat banyak negara maju justru menghadapi lonjakan harga beras akibat krisis pangan global.

Mentan mengatakan ketika negara maju seperti Jepang mengalami lonjakan harga beras 90,7 persen pada Juli 2025 hingga warganya antre membeli beras murah, Indonesia justru berhasil menjaga ketahanan pangan melalui kekuatan produksi beras dalam negeri.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur stok beras dalam negeri sangat cukup, sehingga tahun ini kita tidak impor beras. Hingga Agustus ini stok beras aman dan produksi on the track terus meningkat,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Dia menyebutkan berdasarkan data The Food and Agriculture Organization (FAO); Departemen Pertanian Amerika Serikat yakni United States Department of Agriculture (USDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia produksi beras nasional diproyeksikan melonjak dari 30,62 juta ton pada 2024 dan diperkirakan mencapai 33,8–35,6 juta ton pada 2025.

Kemudian stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini yang dikelola Perum Bulog juga mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun, yakni 4,2 juta ton, jauh melampaui stok tahun lalu yang hanya sekitar 1 juta ton.

“Dulu kita defisit stok dan terpaksa impor 7 juta ton pada 2023 dan 3–4 juta ton pada 2024. Kini, stok kita tertinggi dalam sejarah, dan dunia mengakui ketahanan pangan Indonesia. FAO dan Departemen Pertanian Amerika memuji capaian ini,” ungkap Mentan.

Amran menambahkan, panen kedua pada September 2025 akan semakin memperkuat pasokan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan beras.

Lebih lanjut Mentan mengatakan pemerintah berhasil menekan harga beras yang sempat melonjak. Menurut data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras medium dan premium berangsur turun di 15 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

“Dua hari lalu (Jumat, 22/8, red.) harga beras turun di 13 provinsi, dan kini meluas ke 15 provinsi. Saya optimistis harga akan semakin stabil dalam beberapa minggu ke depan, seiring penguatan distribusi beras SPHP,” tutur Mentan.

Penurunan harga berkat adanya intervensi melalui operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digencarkan Perum Bulog bersama TNI/Polri dan instansi terkait.

Saat ini, Bulog menyalurkan 6.000 ton beras SPHP per hari, dengan rencana peningkatan menjadi 7.000–10.000 ton per hari hingga akhir 2025. Total target penyaluran dari awal Juli hingga Desember 2025 mencapai 1,3 juta ton. (ANT/KN)

Bahlil Lahadalia Enggan Tanggapi OTT Wamenaker

0
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025). ANTARA/Fauzi Lamboka

PALU – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025), Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar. Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan. (ANT/KN)

Ribuan Warga Kukar Tumpah Ruah di Pawai Pembangunan, Jalan Utama Berubah Lautan Merah Putih

0
Foto : Suasana pelaksanaan Pawai Pembangunan di Pemkab Kukar. (Ady/ MKG)

TENGGARONG – Lautan manusia memadati Jalan KH Ahmad Muksin hingga Robert Wolter Monginsidi, Minggu (24/8/2025). Ribuan warga Kutai Kartanegara (Kukar) berbondong-bondong sejak pagi, menyemarakkan pawai pembangunan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Gemuruh sorak sorai terdengar ketika 114 rombongan peserta mulai beriringan dari Jembatan Repo-Repo menuju Taman Kota Raja. Jalan sepanjang tiga kilometer itu berubah menjadi panggung terbuka penuh warna, menampilkan kreativitas sekolah, paguyuban, komunitas, hingga perangkat daerah.

Bendera Merah Putih berkibar di sepanjang jalur pawai. Para pelajar menari dengan busana tradisional, komunitas seni menghadirkan atraksi khas, sementara Organisais Perangkat Daerah (OPD) menampilkan simbol pembangunan Kukar. Semua berpadu, menghadirkan nuansa kebanggaan sekaligus euforia kemerdekaan.

“Pawai ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Mulai dari pelajar, organisasi perangkat daerah, hingga masyarakat umum. Total ada lebih dari 140 peserta yang turut memeriahkan kegiatan ini,” ucap Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, penuh semangat.

Ia menegaskan, pawai pembangunan bukan sekadar hiburan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kukar.

Antusiasme warga, lanjut Aulia, menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan masih berkobar di hati masyarakat Kukar. “Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kukar masih memiliki semangat besar dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Bupati juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pawai ini adalah refleksi nyata pembangunan Kukar. “Bagi pemerintah daerah, antusiasme tersebut menjadi dorongan dan semangat untuk terus menggerakkan pembangunan. Partisipasi masyarakat ini sekaligus menjadi cerminan wajah pembangunan yang harus terus dilanjutkan,” tegasnya.

Gelaran meriah ini akan ditutup malam nanti dengan acara Kukar Bersalawat bersama Gus Iqdam di Stadion Aji Imbut. Rangkaian penutup yang diyakini akan kembali menyedot ribuan warga, menyatukan nuansa religius dengan semangat kebangsaan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Edotor : Muhammad Rafi’i

Diskominfo Kukar Gaungkan Keterbukaan Informasi dan Digitalisasi di Pawai Pembangunan HUT ke-80 RI

0
Foto : Rombongan Diskominfo Kukar di Pawai Pembangunan HUT ke-80 RI. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Di tengah kemeriahan ribuan warga yang memadati Jalan KH Ahmad Muksin hingga Robert Wolter Monginsidi, ada satu rombongan pawai yang tampil berbeda. Bukan dengan tarian tradisional atau ornamen budaya, melainkan membawa simbol masa depan digitalisasi pemerintahan dan keterbukaan informasi publik.

Rombongan itu datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar). Dengan mobil Raja Wali yang melaju gagah di depan barisan dan mobil videotron raksasa yang memancarkan informasi publik. Diskominfo seakan ingin menegaskan bahwa pembangunan Kukar bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur digital.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, mengatakan tema yang diusung tahun ini adalah “Keterbukaan Informasi, Digitalisasi Pemerintah, dan Menjamin Konektivitas Digital untuk Seluruh Desa.” Tema itu, menurutnya, bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari visi besar menjadikan Kukar semakin terbuka, transparan, dan terhubung.

“Memang di Diskominfo sendiri ada dua program utama. Yang pertama konektivitas internet kepada seluruh masyarakat yang diwakili dengan mobil Raja Wali yang ada di depan itu,” ungkap Solihin di sela-sela pawai, pada Minggu (24/8/2025).

Mobil Raja Wali, jelasnya, difungsikan untuk menghadirkan akses internet di wilayah-wilayah yang sulit jaringan. Kehadirannya di pawai menjadi simbol nyata bahwa Kukar tidak ingin ada desa yang tertinggal dari arus digital.

Selain itu, Diskominfo Kukar juga menghadirkan mobil videotron. Bukan sekadar hiasan, videotron itu menyajikan informasi publik yang bisa diakses masyarakat luas. “Kemudian ada data publikasi publik yang kita wakili dengan mobil videotron yang bisa menyajikan berbagai informasi untuk masyarakat,” tambahnya.

Tak hanya menampilkan teknologi, seluruh pegawai Diskominfo ikut terlibat. Dari PNS hingga tenaga ahli, semua turun ke jalan untuk menunjukkan wajah baru pelayanan publik Kukar yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kita menurunkan seluruh kekuatan, dari PNS maupun tenaga-tenaga ahli risiko, untuk berpartisipasi dalam pawai pembangunan kali ini,” tegas Solihin.

Langkah Diskominfo ini mendapat perhatian penonton. Seorang mahasiswa asal Tenggarong, Dinda, mengaku terkesan dengan tampilnya tema digital di tengah parade budaya. “Biasanya pawai hanya menampilkan tradisi dan kesenian. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda. Saya rasa ini bagus, karena menunjukkan Kukar juga bergerak ke arah modern,” ucapnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kecamatan Anggana Tampilkan Teatrikal Sumpah Palapa di Pawai Pembangunan Kukar

0
Foto : Suasana drama teatrikal yang disuguhkan Kecamatan Anggana. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Ribuan pasang mata dibuat terpukau saat rombongan Kecamatan Anggana, saat melintas dalam Pawai Pembangunan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), pada Minggu (24/8/2025). Dari awal barisan, nuansa berbeda langsung terasa ketika sepasang janur kuning raksasa dan gapura khas zaman Kerajaan Majapahit menghiasi jalan utama Tenggarong.

Selain itu, rombongan dari wilayah pesisir Kukar tersebut juga membawa replika perahu dan udang raksasa. Atribut itu menggambarkan kearifan lokal wilayah mereka yang identik dengan sektor perikanan.

Sorakan kagum penonton tak henti terdengar, terutama saat rombongan Anggana tiba di garis finis, tepat di depan panggung kehormatan yang ditempati Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Tak berhenti pada parade simbol hasil bumi, Kecamatan Anggana juga menyuguhkan drama teatrikal Sumpah Palapa yang legendaris. Dengan lantang, seorang tokoh memerankan Patih Gajah Mada dari Majapahit, menegaskan tekad mempersatukan Nusantara di hadapan ribuan warga.

Penampilan teatrikal itu membuat suasana pawai berubah menjadi momen penuh wibawa, menghadirkan nuansa sejarah di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan.

Camat Anggana, Rendra Abadi, menyebut penampilan kali ini mengangkat tema perpaduan budaya dan kekayaan lokal. “Kami mengangkat sejarah Majapahit, khususnya Sumpah Palapa, karena di Kecamatan Anggana banyak masyarakat suku Jawa,” sebutnya.

“Selain itu, kami juga menampilkan hasil bumi, mulai dari perkebunan, pertanian, hingga perikanan. Simbolnya ada replika udang besar, dan kami juga membawa udang asli yang nantinya akan kami serahkan kepada Bapak Bupati,” ujar Rendra.

Drama Sumpah Palapa itu tak hanya menghidupkan kembali sejarah Nusantara, tetapi juga menjadi simbol pesan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kukar. Penonton pun memberi apresiasi dengan tepuk tangan meriah yang bergema sepanjang jalur pawai.

Kehadiran Kecamatan Anggana di Pawai Pembangunan tahun ini seakan menjadi penegasan bahwa Kukar bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya budaya dan sejarah yang mampu memperkuat identitas bersama.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Kompas Inovasi, Dedikasi Kembang Janggut Tampilkan Wajah Baru Pelayanan Publik di Pawai Budaya Kukar

0
Foto : Kecamatan Kembang Janggut yang memeriahkan Pawai Pembangunan. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Di tengah kemeriahan pawai pembangunan dan budaya HUT ke-80 Republik Indonesia di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) pada Minggu (24/8/2025), Kecamatan Kembang Janggut tampil dengan narasi berbeda. Bukan sekadar menonjolkan seni dan hasil bumi, mereka menghadirkan konsep “Kompas Inovasi” sebagai simbol kecamatan yang bertransformasi menjadi pusat data dan pelayanan publik cerdas.

Rute sepanjang tiga kilometer dari Jembatan Repo-Repo hingga Taman Kota Raja menjadi panggung bagi rombongan Kembang Janggut untuk menampilkan ide besar ini. Dalam barisan mereka, tema “Kecamatan Tertib Data, Desa Maju Bersama” dikemas melalui konsep Rumah Satu Data, sejalan dengan misi ketiga Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kembang Janggut, Suhartono, menegaskan bahwa Kompas Inovasi adalah wajah baru pelayanan publik. “Misi ketiga pada program Dedikasi Pelayanan Publik Cerdas adalah menjadikan kecamatan sebagai pusat data dan informasi,” ujarnya.

Menurutnya, konsep Kompas Inovasi bukan sekadar jargon, tetapi sistem yang membangun database sejak awal. Data itu mencakup berbagai aspek, mulai dari UMKM, forum anak, hingga kesenian tradisional seperti Hudoq, yang juga ditampilkan dalam parade kali ini.

“Kompas Inovasi adalah kompilasi data statistik yang kami kembangkan sebagai pusat rujukan. Dengan itu, setiap program dan kebijakan bisa lebih tepat sasaran karena berbasis data yang valid,” tambah Suhartono.

Tak berhenti di situ, Kembang Janggut juga menegaskan keterlibatan generasi muda. Salah satunya melalui pembentukan forum anak, yang saat ini masih dalam tahap diskusi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar.

“Kami ingin mendengarkan sekaligus mengembangkan apa yang menjadi keinginan anak-anak di Kembang Janggut. Anak-anak harus ikut menjadi bagian dari pembangunan,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Meriahkan Pawai Pembangunan, Loa Janan Angkat Tema Daur Ulang dan Ketahanan Pangan

0
Foto : Kontingen Loa Janan yang memeriahkan Pawai Pembangunan Kukar. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Kecamatan Loa Janan ikut memberikan warna berbeda dalam Pawai Pembangunan, yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) pada Minggu (24/8/2025). Rombongan mereka tampil dengan semangat kreatifitas warga desa, sekaligus membawa prestasi membanggakan ke hadapan ribuan penonton.

Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menjelaskan bahwa keikutsertaan kali ini menghadirkan pemenang lomba hias gapura tingkat desa yang digelar menjelang 17 Agustus. Dari banyak peserta, Desa Loa Duri Ilir keluar sebagai juara dan berkesempatan menampilkan karyanya di pawai pembangunan.

“Yang jelas menjelang 17 Agustus kami mengadakan lomba gapura tingkat desa, dan mereka inilah pemenangnya. Tema yang diangkat adalah barang-barang daur ulang dari Desa Loa Duri Ilir,” ungkap Hery Rusnadi di sela-sela pawai.

Tak hanya menampilkan hasil kreasi dari bahan bekas, rombongan Loa Duri Ilir juga membawa produk unggulan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni telur omega. Produk itu kini menjadi salah satu ikon ketahanan pangan di desa mereka.

“Teman-teman BUMDes Loa Duri Ilir memproduksi telur omega. Itulah yang kami bawa dan tampilkan di pawai pembangunan kali ini,” tambahnya.

Lebih membanggakan lagi, Hery menuturkan bahwa Desa Loa Duri Ilir baru saja meraih prestasi tingkat nasional. “Kemarin Desa Loa Duri Ilir berhasil meraih juara tiga lomba desa tematik tingkat nasional, terkait dengan ketahanan pangan,” ucapnya penuh syukur.

Penampilan Loa Janan di pawai pembangunan pun menuai sorakan kagum dari penonton. Perpaduan kreasi barang daur ulang, produk pangan lokal, serta prestasi desa mereka, menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tak hanya soal infrastruktur, tetapi juga inovasi masyarakat di tingkat akar rumput.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Meriahnya Karnaval di Gunung Elai: Dari Drum Band TNI, Kostum Sayap Emas, hingga UMKM

0
Anggota DPRD Bontang Sumardi (kiri) berpose dengan peserta dengan kostum sayap emas raksasa.

SELAMA 14 tahun tinggal di Bukit Sekatup Damai (BSD), saya melihat bagaimana warga selalu menjaga tradisi lewat beragam kegiatan. Dari lomba HUT 17 Agustus, malam takbiran Idul Adha, hingga pawai obor 1 Muharram. Semua berlangsung meriah, meski biasanya hanya lingkup RT yang dikoordinir Badan Koordinasi Lingkungan (BKL).

Namun Minggu, (24/8/2025) pagi hingga siang ini, suasananya berbeda. Acara naik level. BSD ditetapkan sebagai pusat Karnaval Budaya Nusantara tingkat Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang.

Kegiatan dipusatkan di bundaran BSD, tepat di depan Masjid Fathul Khoir. Lapak UMKM mengelilingi bundaran, sementara panggung besar berdiri di tengah lapangan. Aroma gorengan, jajanan pasar, hingga kopi seduh menambah semarak suasana.

Gerimis sempat turun subuh, namun reda di pagi hari dan tidak mengurangi semangat. Sekitar 1.900 peserta tercatat ikut ambil bagian. Jumlah besar untuk kegiatan tingkat kelurahan.

Karnaval dibuka penampilan drum band Batalyon Arhanud 7/ABC. Suaranya menggelegar, dentuman bass drum menggema di depan panggung kehormatan yang dihadiri pejabat Pemkot Bontang, kecamatan, dan kelurahan. Setelah itu, barisan demi barisan RT mulai memasuki rute karnaval.

Rutenya berawal dari Jalan Gunung Putri, belok ke Jalan Gunung Tambora, lanjut ke Jalan Gunung Merbabu, masuk Jalan Gunung Semeru, lalu ke Jalan Gunung Cermai, dan finis di bundaran BSD, tepat di depan panggung utama.

Penampilan drum band Batalyon Arhanud 7/ABC membuka Karnaval Budaya Nusantara di BSD, Gunung Elai.
Mobil hias berbentuk kapal laut meriahkan karnaval.
Peserta menghias gerobak dengan ornamen emas bertuliskan “Dirgahayu Indonesiaku”.

Hampir seluruh RT se-BSD ikut serta, ditambah komunitas seperti Bontang Onthel Community dan komunitas lainnya. Anggota DPRD Bontang, Sumardi, juga tampak dalam rombongan RT 23 HOP 6 dengan membawa puluhan peserta. “Kegiatan seperti ini penting untuk mempererat persatuan. Selain hiburan, juga jadi ajang silaturahmi dan kebanggaan warga,” ujarnya.

Lurah Gunung Elai, Sulistyo, turut memberi apresiasi. “Kami berterima kasih kepada semua warga, RT, komunitas, dan pelaku UMKM yang ikut menyukseskan karnaval ini. Antusias masyarakat luar biasa, meski sempat was-was karena subuh gerimis. Semoga kegiatan ini terus menjadi wadah kebersamaan warga Gunung Elai,” katanya.

Antusiasme besar ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Dengan hanya satu pintu masuk-keluar, polisi harus bekerja ekstra. Saat barisan depan tiba di bundaran, peserta di belakang masih menunggu giliran. Rutenya memang pendek, tapi semangatnya panjang.

Anak-anak sekolah dasar ikut serta dengan seragam merah putih dan hiasan bendera di wajah.
Rombongan RT 09 tampil membawa spanduk Karnaval Budaya Nusantara

Kreativitas warga menjadi daya tarik tersendiri. RT 27 menghadirkan gunungan sembako dari mie instan dan biskuit. RT 41 tampil kompak dengan spanduk “Anak Hebat Indonesia, Menuju Indonesia Emas”, warganya mengenakan busana adat merah-emas lengkap dengan hiasan kepala khas Melayu dan Minangkabau. Ada juga miniatur ikan raksasa merah muda, dihiasi jaring dan batik, dikawal kibaran Merah Putih.

Atraksi lain tak kalah meriah. Seorang peserta tampil dengan kostum sayap raksasa bermotif Dayak. Ada pula keluarga yang menghias gerobak bertuliskan “Dirgahayu Indonesiaku”. Sang ayah bersarung batik menggendong balita, ditemani anak-anak berbaju adat Jawa. Dari balita hingga lansia, semua ikut ambil bagian. Anak-anak SD pun berbaris dengan seragam merah putih, wajah ditempeli stiker bendera.

Panitia memberi aturan, setiap peserta wajib menampilkan minimal sepuluh busana adat Nusantara. Di panggung kehormatan, tiap kelompok diberi waktu tiga menit untuk atraksi. Hadiah puluhan juta rupiah disiapkan untuk kategori “terheboh” dan “terfavorit”. Namun lebih dari sekadar hadiah, yang nyata adalah energi kebersamaan warga.

Lapak UMKM di sekitar bundaran BSD dipadati pengunjung.
Komunitas Onthel Bontang ikut meramaikan karnaval dengan sepeda klasik
Warga RT 41 tampil dengan busana adat merah-emas membawa spanduk “Anak Hebat Indonesia Menuju Indonesia Emas”.

UMKM pun ikut merasakan berkah. Lebih dari 40 tenant kuliner dan produk lokal dipadati pengunjung. Dari es cincau hijau, kerupuk, hingga jajanan khas Bontang, semua laris. Ekonomi bergerak, budaya hidup, warga terhibur. Deretan doorprize—dari sepeda listrik hingga paket sembako—menambah semarak acara.

Hari ini, saya melihat miniatur Indonesia kecil di Bontang. Beragam, meriah, dan penuh kebersamaan. Tema “Merdeka dalam Budaya, Bersatu dalam Nusantara” bukan hanya slogan, tapi nyata di jalanan BSD.

Setelah lebih satu dekade menetap di sini, inilah momen yang terasa paling semarak. Sebuah pesta rakyat yang layak diulang tiap tahun, karena kebersamaan selalu melahirkan persatuan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

PBB Naik, Transfer Pusat Turun, Rakyat Jadi Tumbal Fiskal?

0
SAYA teringat gejolak di Pati, Jawa Tengah. Kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen langsung memicu demonstrasi besar-besaran. Suara rakyat meledak, bahkan desakan pemakzulan pun muncul. Namun Pati hanyalah pemantik. Fakta di lapangan menunjukkan, lonjakan PBB juga terjadi di berbagai daerah lain. Di Balikpapan, keresahan itu muncul. Seorang warga, Arif Wardhana, kaget saat tagihan PBB tanahnya naik dari Rp306 ribu menjadi Rp9,5 juta. Keluhan ini viral di media sosial. DPRD Kaltim ikut menyoroti. Nurhadi, anggota Komisi II, bahkan menyebut ada kasus lain di Balikpapan Timur: dari Rp500 ribu melonjak menjadi Rp12,9 juta. “Itu sekitar 2.500 persen, tidak masuk akal!” tegasnya. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud buru-buru memberi klarifikasi. Menurutnya, kasus Arif hanyalah kesalahan titik koordinat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Tarif pun sudah dikoreksi. Meski begitu, keresahan masyarakat tidak sepenuhnya hilang. Apalagi, rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan strategis memang sudah disiapkan, meskipun akhirnya ditunda setelah keluarnya edaran Mendagri. Masalah PBB ini kemudian ditarik lebih luas oleh Sofyan Hasdam, anggota DPD RI asal Kaltim. Dalam pernyataan di akun TikTok-nya, ia menyebut hampir semua daerah sebenarnya sudah menyiapkan skenario kenaikan pajak, hanya banyak yang menunda setelah kasus Pati meledak. Penyebabnya jelas: daerah kesulitan anggaran. Kondisi ini makin berat setelah pemerintah pusat berencana menurunkan dana transfer tahun 2026, dari Rp864 triliun menjadi Rp650 triliun, atau turun hampir 30 persen. “Bayangkan bagaimana daerah bisa bergerak kalau transfer dipangkas. Tambang sudah ditarik ke pusat, urusan kelautan juga bukan lagi kewenangan kabupaten. Kalau transfer ikut dipotong, daerah bisa lumpuh,” tegas Sofyan. Pernyataannya menggambarkan keresahan kepala daerah yang kian bergantung pada pusat, sementara kewenangan finansial makin menyempit. Rencana pemangkasan transfer sendiri berangkat dari kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, sebagian alokasi transfer akan dialihkan untuk memperbesar belanja kementerian/lembaga sesuai prioritas nasional Presiden Prabowo. Langkah ini disebut untuk efisiensi, menghindari pelebaran defisit, sekaligus menekan utang. Namun bagi daerah, keputusan ini berarti ruang fiskal menyempit drastis. Dengan 60–80 persen APBD masih bergantung pada transfer pusat, pemangkasan otomatis menekan kemampuan daerah membiayai infrastruktur dan layanan publik. Komentar netizen di akun TikTok Sofyan memperlihatkan keresahan warga. Ada yang menulis: “Pajak naik, tapi jalan tetap rusak. Uangnya ke mana?” Ada pula yang sinis: “Kalau memang daerah kekurangan uang, kenapa bukan gaji pejabat yang dipotong dulu?” Bahkan ada komentar lebih keras: “Lebih baik rakyat kompak tidak usah bayar pajak.” Suara-suara itu memang emosional, tapi menunjukkan ketidakpercayaan warga makin besar. Di sisi lain, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan melalui akun TikTok-nya mengingatkan bahwa rumah dan lahan hunian adalah hak asasi manusia. Di Jakarta, sejak 2022 sudah ada Pergub yang membebaskan sebagian luasan dasar (60 m² tanah dan 36 m² bangunan) dari PBB. Prinsipnya jelas: hak dasar rakyat jangan dipajaki. Dari sini terlihat benang merah: kenaikan PBB bukan sekadar angka fiskal, tapi persoalan legitimasi. Rakyat bisa menerima pajak jika transparan dan adil. Tapi bila dirasakan sewenang-wenang, penolakan akan muncul. Intinya, daerah harus mencari sumber PAD lain, bukan hanya mengandalkan PBB. Komunikasi mesti jujur sejak awal, bukan setelah gaduh di media. Pusat dan daerah juga harus menata ulang skema fiskal. Jika transfer dipangkas dan beban dialihkan ke rakyat, gejolak sosial tak terhindarkan. (*) Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

SAYA teringat gejolak di Pati, Jawa Tengah. Kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen langsung memicu demonstrasi besar-besaran. Suara rakyat meledak, bahkan desakan pemakzulan pun muncul. Namun Pati hanyalah pemantik. Fakta di lapangan menunjukkan, lonjakan PBB juga terjadi di berbagai daerah lain.

Di Balikpapan, keresahan itu muncul. Seorang warga, Arif Wardhana, kaget saat tagihan PBB tanahnya naik dari Rp306 ribu menjadi Rp9,5 juta. Keluhan ini viral di media sosial. DPRD Kaltim ikut menyoroti. Nurhadi, anggota Komisi II, bahkan menyebut ada kasus lain di Balikpapan Timur: dari Rp500 ribu melonjak menjadi Rp12,9 juta. “Itu sekitar 2.500 persen, tidak masuk akal!” tegasnya.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud buru-buru memberi klarifikasi. Menurutnya, kasus Arif hanyalah kesalahan titik koordinat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Tarif pun sudah dikoreksi. Meski begitu, keresahan masyarakat tidak sepenuhnya hilang. Apalagi, rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan strategis memang sudah disiapkan, meskipun akhirnya ditunda setelah keluarnya edaran Mendagri.

Masalah PBB ini kemudian ditarik lebih luas oleh Sofyan Hasdam, anggota DPD RI asal Kaltim. Dalam pernyataan di akun TikTok-nya, ia menyebut hampir semua daerah sebenarnya sudah menyiapkan skenario kenaikan pajak, hanya banyak yang menunda setelah kasus Pati meledak. Penyebabnya jelas: daerah kesulitan anggaran. Kondisi ini makin berat setelah pemerintah pusat berencana menurunkan dana transfer tahun 2026, dari Rp864 triliun menjadi Rp650 triliun, atau turun hampir 30 persen.

“Bayangkan bagaimana daerah bisa bergerak kalau transfer dipangkas. Tambang sudah ditarik ke pusat, urusan kelautan juga bukan lagi kewenangan kabupaten. Kalau transfer ikut dipotong, daerah bisa lumpuh,” tegas Sofyan. Pernyataannya menggambarkan keresahan kepala daerah yang kian bergantung pada pusat, sementara kewenangan finansial makin menyempit.

Rencana pemangkasan transfer sendiri berangkat dari kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, sebagian alokasi transfer akan dialihkan untuk memperbesar belanja kementerian/lembaga sesuai prioritas nasional Presiden Prabowo. Langkah ini disebut untuk efisiensi, menghindari pelebaran defisit, sekaligus menekan utang. Namun bagi daerah, keputusan ini berarti ruang fiskal menyempit drastis. Dengan 60–80 persen APBD masih bergantung pada transfer pusat, pemangkasan otomatis menekan kemampuan daerah membiayai infrastruktur dan layanan publik.

Komentar netizen di akun TikTok Sofyan memperlihatkan keresahan warga. Ada yang menulis: “Pajak naik, tapi jalan tetap rusak. Uangnya ke mana?” Ada pula yang sinis: “Kalau memang daerah kekurangan uang, kenapa bukan gaji pejabat yang dipotong dulu?” Bahkan ada komentar lebih keras: “Lebih baik rakyat kompak tidak usah bayar pajak.” Suara-suara itu memang emosional, tapi menunjukkan ketidakpercayaan warga makin besar.

Di sisi lain, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan melalui akun TikTok-nya mengingatkan bahwa rumah dan lahan hunian adalah hak asasi manusia. Di Jakarta, sejak 2022 sudah ada Pergub yang membebaskan sebagian luasan dasar (60 m² tanah dan 36 m² bangunan) dari PBB. Prinsipnya jelas: hak dasar rakyat jangan dipajaki.

Dari sini terlihat benang merah: kenaikan PBB bukan sekadar angka fiskal, tapi persoalan legitimasi. Rakyat bisa menerima pajak jika transparan dan adil. Tapi bila dirasakan sewenang-wenang, penolakan akan muncul.

Intinya, daerah harus mencari sumber PAD lain, bukan hanya mengandalkan PBB. Komunikasi mesti jujur sejak awal, bukan setelah gaduh di media. Pusat dan daerah juga harus menata ulang skema fiskal. Jika transfer dipangkas dan beban dialihkan ke rakyat, gejolak sosial tak terhindarkan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

DP3A Kukar Prioritaskan Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Pesantren

0
Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memastikan anak-anak korban dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren Tenggarong Seberang bisa pulih dan kembali menata masa depan.

Pendampingan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyeluruh terhadap kondisi psikologis korban. Proses asesmen dan konseling dilakukan agar mereka dapat melanjutkan sekolah tanpa beban trauma yang berkepanjangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, menyebut bahwa trauma anak-anak korban harus menjadi perhatian utama. Mereka perlu mendapatkan advokasi, bimbingan, dan konseling dari tenaga profesional agar dapat kembali memiliki semangat belajar serta cita-cita.

“Korban harus dipastikan mampu bangkit, agar tidak kehilangan harapan di masa depan,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Saat ini, seluruh korban telah kembali bersekolah di berbagai daerah, mulai Samarinda hingga Bontang. DP3A Kukar memastikan setiap anak tetap dalam pendampingan, meski tersebar di lokasi berbeda.

Proses pemulihan juga melibatkan psikolog klinis. Namun, Hero mengakui jumlah tenaga yang tersedia masih terbatas, sehingga DP3A berkoordinasi dengan pihak lain untuk memperkuat dukungan.

Selain pendampingan psikologis, DP3A Kukar juga mengawal proses hukum. Laporan telah diserahkan ke pihak kepolisian, dan pelaku sudah ditahan. DP3A berharap penyidikan hingga persidangan berjalan tuntas agar memberikan rasa keadilan bagi korban.

Hero menegaskan bahwa pengalaman kasus serupa yang sempat terhenti pada 2021 tidak boleh terulang. Kali ini, ia berharap aparat penegak hukum mampu membawa perkara ini hingga ke putusan pengadilan dengan bukti kuat.

“Harapan kami, kasus benar-benar diusut menyeluruh. Tidak boleh ada korban yang terabaikan,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi