Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih masih menunggu harmonisasi peraturan turunan dari Kementerian Keuangan agar plafon pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa segera digunakan.
Setelah usai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025), Zulkifli mengaku optimistis proses ini dapat rampung dalam 1 pekan hingga 2 pekan ke depan.
“Memang, peraturan Menkeu turunannya sedang harmonisasi, sehingga plafon pinjaman ke Bank Himbara belum bisa dipakai sampai hari ini,” katanya.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam itu, Zulhas menjanjikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pembiayaan bisa diterbitkan paling lambat 2 pekan ke depan.
“Diharapkan, dalam waktu singkat, seminggu atau dua minggu lagi bisa selesai,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangannya menyebut proses harmonisasi pembiayaan telah selesai dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi satgas nasional maupun tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam mendukung Kopdes Merah Putih.
Juklak dan juknis memuat kriteria serta prosedur dasar bagi Kopdes penerima pinjaman, berdasarkan masukan DPR dan perbankan. Aturan ini diharapkan mempercepat operasional ribuan Kopdes di seluruh Tanah Air.
Sekitar 7.000 dari 16.000 Kopdes Merah Putih yang terdaftar melalui microsite diproyeksikan bisa mengakses pembiayaan tahap awal ke Bank Himbara.
Tahap ini menyasar Kopdes yang sudah memiliki sarana fisik memadai dan ekosistem bisnis berjalan, dengan verifikasi sedang dilakukan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut 15.000 Kopdes Merah Putih siap beroperasi pada Agustus 2025. Hal ini merupakan hasil konsolidasi Satgas Nasional Kopdes Merah Putih untuk mempercepat implementasi program prioritas pemerintah. (ANT/KN)
Petugas menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan
JAKARTA – Petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi yang terus memberikan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu dan benda yang berada di bawah jalan layang Senayan Park, Jakarta, Senin (25/8/2025) sore.
Seperti dikutip dari ANTARA, melaporkan di lokasi pada Senin sekitar jam 16.00 WIB petugas menembakkan gas air mata kepada kerumunan massa yang terus memberikan perlawanan.
Massa dari berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar, terus mencoba merangsek ke Jalan Gatot Subroto untuk menuju ke depan Gedung DPR/MPR/DPD RI.
Karena mereka berupaya menerobos barisan petugas keamanan, petugas langsung menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi.
Situasi memanas itu diperparah dengan adanya massa pelajar karena mereka terus memprovokasi petugas dengan melempari menggunakan batu.
Selain itu, sejumlah pelajar yang masih menggunakan seragam tersebut beberapa kali mencoba menerobos dengan melalui jalan tol dalam kota.
Merek bergerombol membawa bendera parpol dan melintas di jalan tol dalam kota, sehingga petugas kembali menembakkan gas air mata ke arah mereka. (ANT/KN)
BARU Senin (25/8/2025) hari ini saya benar-benar menyadari, ternyata sudah empat tahun saya belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bukan karena tidak taat pajak, melainkan karena sistem pembayaran yang terasa berbelit dan tidak praktis.
Surat tagihan sering terselip, lalu saya tunda, hingga akhirnya terlewat begitu saja. Hari ini, dengan niat menuntaskan, saya mendatangi loket Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Alasan saya datang bukan semata karena kesadaran pribadi, tetapi juga karena dorongan kebijakan Pemkot Bontang yang kembali menghapus denda administrasi PBB-P2 hingga September 2025. Kebijakan ini mencakup tunggakan sejak tahun pajak 2018 hingga 2024, sehingga warga hanya diwajibkan melunasi pokok pajaknya tanpa tambahan denda.
Warga mengurus pembayaran PBB-P2 di loket BPKAD Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk meringankan beban warga. “Untuk di wilayah Bontang, alhamdulillah menggratiskan tunggakan PBB. Di masanya daerah lain malah naik, kita malah sebaliknya, gratis lagi,” ucap kepada wartawan Media Kaltim.
Namun, ketika saya mencoba menjalani prosesnya, ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Berdasarkan berkas status piutang, pokok pajak saya selama empat tahun mencapai Rp619.200 dengan tambahan denda Rp125.388.
Secara aturan, denda itu memang bisa dihapus. Tetapi di loket pembayaran, saya harus mengisi formulir, menyiapkan surat kuasa karena SPPT masih tercatat atas nama pemilik lama, dan melampirkan dokumen tambahan.
Seorang staf menjelaskan bahwa sejak 2024 sistem diubah, sehingga permohonan penghapusan denda harus diajukan resmi dan baru bisa diproses dalam 2 minggu. Padahal, pada 2023 lalu, denda bisa langsung otomatis dihapus tanpa prosedur panjang.
Suasana pelayanan di loket pembayaran pajak daerah BPKAD Bontang.Bukti pembayaran PBB-P2 2025 yang dinyatakan lunas.
Sampai di tahap ini, saya menyerah dan memilih jalan paling praktis. Membayar dendanya. Meski sudah menyiapkan berkas dan surat kuasa, jumlah dendanya masih sepadan dengan waktu yang bisa dihemat ketimbang bolak-balik menunggu persetujuan formal.
Situasi ini persis seperti yang dialami banyak warga yang menginginkan ada keringanan. Hal itu juga diakui staf di loket PBB. Jika dendanya relatif kecil atau tak sampai Rp 50 ribu, warga memilih langsung membayarnya daripada harus kembali lagi.
Ironinya niat baik pemerintah memberi keringanan sering kali tidak maksimal dirasakan masyarakat karena terkendala birokrasi dan minimnya opsi layanan.
Bahkan di loket BPKAD misalnya. Pembayaran masih terbatas pada uang tunai. Tidak ada pilihan transfer bank atau kanal digital seperti QRIS yang seharusnya bisa mempercepat proses. Saya sendiri sempat batal membayar karena tidak membawa uang tunai, sebelum akhirnya dibantu istri yang menunggu di mobil.
Hal serupa juga saya saksikan langsung ketika bertemu seorang kawan di tempat yang sama. Ia menunggak sejak 2024 dengan denda hanya Rp30 ribu. Awalnya ia berniat mengajukan penghapusan, namun setelah tahu prosedurnya harus menunggu dua minggu, ia memilih langsung membayar sekitar Rp400 ribu termasuk dendanya. “Ya sebenarnya ke sini karena juga melihat adanya penghapusan, tapi karena dendanya kecil dan pengajuannya repot harus menunggu dua minggu lagi, jadi saya bayar saja. Yang penting lunas,” katanya.
Baginya, membayar denda langsung lebih praktis karena jumlahnya kecil dan waktunya terbatas akibat bekerja di Samarinda. Saya pun pamit lebih dulu setelah menyelesaikan pembayaran karena ada urusan lain. Namun tak lama kemudian, kawan tadi menghubungi saya lagi. Ia mengeluh karena pembayaran hanya dilayani cash. “Tahu gitu saya pinjam dan saya transfer langsung. Ini kan repot, saya harus cari ATM lagi,” keluhnya.
Dari pengalaman ini, jelas kebijakan penghapusan denda PBB-P2 patut diapresiasi dan bisa meringankan warga. Apalagi di tengah rencana kenaikan tarif PBB dan pemangkasan dana transfer pusat. Namun tanpa perbaikan layanan, manfaatnya tidak akan maksimal.
Warga butuh bukan sekadar keringanan, tetapi sistem pembayaran yang benar-benar mudah. Jika tidak, kebijakan yang baik hanya akan berhenti di niat, dan manfaatnya terasa setengah hati. (*)
Sekkab Berau, Muhammad Said, saat membuka bimtek terkait implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, di Tokyo Ballroom Hotel Bumi Segah, Senin (25/8/2025).
BERAU – Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, di Tokyo Ballroom Hotel Bumi Segah, Senin (25/8/2025).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya aturan tersebut sebagai pedoman menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari penyusunan APBD, pemungutan pendapatan, peran Bendahara Umum Daerah (BUD), hingga tata kelola sesuai standar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Aturan ini untuk menjawab dinamika perubahan regulasi, tuntutan peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Dikatakannya, pengelolaan keuangan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan. Ia berharap setiap rupiah dari APBD benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia pun berharap para peserta yang terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) dan bendahara perangkat daerah mampu memahami secara menyeluruh ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, Sekkab Said mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, mengingat pengawasan kini semakin ketat dari Inspektorat, masyarakat, BPK, hingga aparat penegak hukum.
“Kami mendorong seluruh pengelola keuangan daerah untuk bekerja dengan cermat dan teliti, serta mengimplementasikan ilmu yang didapat melalui bimtek ini demi optimalnya agenda pembangunan daerah,” pungkasnya. (adv/srn/set)
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro. (Istimewa)
TENGGARONG – Aksi ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Adat di depan Mapolres Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (25/8/2025), mendapat perhatian serius. Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim), Irjen Pol Endar Priantoro, turun langsung menemui massa.
Sejak pagi, Jalan Wolter Monginsidi sudah dipenuhi warga adat dengan bendera, spanduk, dan pakaian tradisional. Mereka menyoroti konflik agraria di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong. Sekaligus menuntut penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
Suasana aksi di Mako Polres Kukar. (Ady/MKG)
Unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Massa berorasi bergantian, menyampaikan aspirasi mengenai hak atas tanah yang mereka anggap terabaikan.
Di hadapan massa, Kapolda menyatakan kehadirannya adalah untuk mendengar langsung, tanpa perantara. Ia menegaskan ingin mengetahui duduk persoalan dari masyarakat sendiri.
Kapolda mengaku sejak pagi sudah bertemu tokoh adat bersama Bupati dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar. Sejumlah masukan diterima sebagai bahan penyelesaian konflik agraria.
“Tujuan kami jelas, membantu masyarakat mencari jalan keluar terbaik. Khususnya kasus di Kelurahan Jahab yang tak kunjung selesai,” tegas Irjen Endar.
Ia juga mengapresiasi sikap massa yang memilih menyampaikan aspirasi dengan damai. Menurutnya, cara itu membuka ruang dialog lebih terbuka.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda menjelaskan alasan pergantian Kapolres Kukar beberapa waktu lalu. Mutasi disebut sebagai evaluasi demi kinerja yang lebih baik.
Kapolda berharap pejabat baru, AKBP Khairul Basyar, bisa lebih komunikatif, bijak, dan dekat dengan masyarakat. Langkah itu diyakini penting agar kepercayaan publik kembali terjaga.
“Harapan kami, Polres Kukar di bawah kepemimpinan baru bisa membawa kebaikan bagi semua pihak,” ujarnya.
Foto: Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Paser, Kasri
PASER – Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser. Salah satunya, Raperda tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Paser (Gepeng-Anjal).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Paser, Kasri, menyatakan saat ini Raperda tersebut masih berproses dan nyaris rampung. Pihaknya kini tengah melakukan finasisasi terkait aturan yang diprakarsai oleh DPRD Kabupaten Paser itu.
“Sedang digodok, draf aturan ini hampir rampung dan masih menunggu proses finalisasi,” Kata Kasri, Senin (25/8/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser itu meyakini, dengan adanya aturan ini, sebagai langkah konkret untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan sosial yang sering terjadi di ruang publik.
Secara garis besar, dijelaskannya, Raperda ini mengatur tentang penanganan berbagai isu sosial, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pengemis dan anak-anak yang sering meminta-minta di jalanan yang berpotensi mengganggu aktivitas lalu lintas.
Penanganan masalah ini nantinya akan melibatkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
“Tidak hanya penertiban namun harus ditindaklanjuti dengan pembinaan,” ungkapnya.
DPRD Kabupaten Paser berharap, Raperda ini tidak hanya berhenti di meja pembahasan, tetapi dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. “Kami berharap ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tapi benar-benar bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan,” pungkasnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (tengah), yang juga Juru Bicara Presiden RI melakukan "flag off" saat membuka acara balap lari Merdeka Run 8.0 K di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (24/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, berharap pelaksanaan ibadah haji semakin baik ke depannya setelah nantinya DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji yang merupakan revisi terhadap UU Nomor 8/2019.
Komisi VIII DPR RI selama beberapa hari terakhir, termasuk pada akhir pekan ini, mengebut pembahasan RUU Haji sehingga diharapkan RUU itu dapat disetujui dan disahkan dalam Sidang Paripurna di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Selasa (26/8) minggu depan.
“Harapannya jelas hanya satu, pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi,” kata Prasetyo saat ditemui pada sela-sela kegiatannya mengikuti Merdeka Run 8.0 K di Jakarta, Minggu, merespons pertanyaan wartawan soal RUU Haji yang akan disahkan pada Selasa (26/8/2025).
Pras, begitu sapaan populernya, tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai detail RUU Haji. Dia hanya merespons singkat: “Sedang dimatangkan di DPR”.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat bersama DPD RI di Jakarta, Sabtu (23/8) untuk mendengarkan pertimbangan terkait RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Rapat itu, yang terbuka untuk umum, berlangsung selama kurang lebih 20 menit.
Selepas itu, Komisi VIII DPR RI kembali menggelar rapat tertutup bersama panitia kerja (panja) dari pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah. Pembahasan DIM antara DPR dan pemerintah berlangsung sampai hari ini (24/8).
Dalam rapat-rapat yang telah digelar oleh DPR RI bersama DPD dan pemerintah, beberapa poin penting RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di antaranya mencakup perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian, dan perubahan penyebutan Kepala BP Haji menjadi menteri.
Poin lainnya, rapat-rapat itu juga membahas aturan yang memperbolehkan petugas haji tidak harus beragama Islam. Ketentuan itu ditujukan kepada petugas embarkasi di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas warganya bukan muslim. Ketentuan itu tidak berlaku untuk panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi.
Kemudian, poin penting lainnya, kuota haji setingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh menteri. Aturan sebelumnya menyebut kuota di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur. (ANT/KN)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayat
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan salah satu anggota DPR terkait adanya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan.
Sebagai pembantu Presiden, Gibran ingin memastikan program-program prioritas, visi-misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik.
“Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada Cek Kesehatan Gratis, ada pemberantasan stunting, di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru,” kata Wapres Gibran usai meninjau revitalisasi stasiun di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025).
Gibran menjelaskan bahwa usulan penambahan gerbong khusus perokok tidak selaras dengan program prioritas Presiden, Cek Kesehatan Gratis, pemberantasan kasus stunting pada balita, hingga revitalisasi dan pembangunan rumah sakit di daerah.
Selain itu, berbagai payung hukum dan regulasi, baik undang-undang, peraturan pemerintah hingga surat edaran telah mengatur bahwa transportasi umum merupakan kawasan bebas rokok.
Peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Larangan Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum.
Begitu juga dengan sejumlah kota yang telah membuat kebijakan pembatasan iklan atau segala bentuk promosi rokok.
“Sekali lagi, untuk bapak, ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden,” kata Gibran.
Namun demikian, Wapres menekankan seluruh aspirasi untuk peningkatan pelayanan KAI akan ditampung.
Dalam kesempatan sebelumnya, Anggota DPR RI Nasim Khan mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk perokok di kereta api jarak jauh. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin pada Rabu (20/8).
Menanggapi hal itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan. (ANT/KN)
JAKARTA – Petenis putri Indonesia Janice Tjen berhasil melaju ke babak kedua US Open 2025 untuk berhadapan dengan juara US Open 2021 Emma Raducanu.
Dikutip dari laman US Open di Jakarta, Senin, bertanding pada babak pertama di lapangan keras USTA Billie Jean King Tennis Center, Minggu (24/8) waktu setempat atau Senin WIB, Janice sukses menundukkan unggulan ke-24 Veronika Kudermetova.
Setelah tampil gemilang dengan straight set pada babak kualifikasi, Janice harus melalui rubber set saat menginjakkan kaki pada babak utama. Petenis berusia 23 tahun itu mengalahkan Kudermetova dengan 6-4, 4-6, 6-4.
Janice mengungguli petenis berusia 28 tahun itu lewat servis besarnya, mencatatkan 26 winner dan 91 total poin, lebih banyak dari lawannya 20 winner dan 84 total poin, untuk meraih kemenangan dalam waktu dua jam 12 menit.
Kemenangan Janice atas Kudermetova sekaligus menyamai prestasi terbaik legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki pada tunggal US Open yang mencapai babak kedua turnamen Grand Slam akhir tahun tersebut pada 1991 dan 1997.
Janice juga mengakhiri penantian panjang Indonesia memiliki petenis tunggal putri di Grand Slam sejak Angelique Widjaja pada US Open 2004.
Petenis kelahiran Jakarta itu melangkah ke US Open dengan berada di peringkat ke-147 WTA, tertinggi dalam kariernya. Keberhasilan itu didapatkannya setelah menjadi runner-up dalam ITF W75 Lexington dan ITF W100 Landisville di Pennsylvania dua pekan beruntun pada awal bulan ini.
Janice berhasil lolos ke babak kualifikasi US Open 2025 setelah masuk di peringkat Top 200 WTA. Kesuksesan itu dia raih berkat performa apiknya hingga dinobatkan sebagai ITF Player of the Month dua bulan berturut-turut pada Mei dan Juni, termasuk kemenangan 42 set tak terkalahkan.
Selanjutnya pada babak kedua US Open 2025, Janice akan berhadapan dengan Raducanu yang hanya membutuhkan waktu 62 menit untuk mengalahkan Ena Shibahara dengan 6-1, 6-2.
Kemenangan Raducanu atas petenis Jepang itu merupakan kemenangan pertama petenis Inggris tersebut di US Open setelah menjuarai ajang tersebut empat tahun lalu sebagai petenis kualifikasi. (ANT/KN)
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu (24/8/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta pihaknya seluruh desa dalam 4-5 tahun ke depan menerima akses listrik.
“Dengan target 4-5 tahun ke depan, seluruh desa, seluruh wilayah, seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Republik ini bisa mendapatkan akses listrik yang berkelanjutan,” katanya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Per semester I-2025, total rumah tangga yang sudah memperoleh listrik sebesar 95,53 persen dari 86,59 juta rumah tangga nasional.
Adapun rumah tangga belum berlistrik sekitar 1,28 juta Rukun Tangga (RT) dengan lebih dari 10 ribu lokasi belum berlistrik.
Secara keseluruhan, 99 persen akses listrik PLN (RE) diterima 17 provinsi, lalu 90-99 persen 15 provinsi, dan di bawah 90 persen ada enam provinsi. Jika dihitung dengan variabel lain, maka terdapat 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 lokasi berlistrik parsial.
Mayoritas provinsi yang belum mendapatkan listrik berasal dari wilayah timur Indonesia.
“Memang lebih banyak terfokus di wilayah Indonesia Timur. Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas. Jadi dalam lima tahun ke depan, kami di Kementerian ESDM diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum berlistrik tersebut,” ungkap Dadan.
Dia mengungkapkan beberapa strategi penyediaan akses listrik, terutama di daerah timur Indonesia. Pertama ialah perluasan jaringan (grid extension) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting.
Perluasan jaringan disebut menjadi pilihan utama untuk mengalirkan listrik ke dusun, penggantian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) maupun memberikan listrik ke desa berlistrik non PLN.
“Mungkin ini salah satu dari Ekspedisi Patriot juga yang bisa didorong, potensi energi apa, skala kecil, barangkali kalau transmigrasi kan didesain dari awal, sehingga rumahnya juga bisa kita pastikan ada di mana, sehingga kita bisa kembangkan sistem penyediaan listrik yang terpusat, skala kecil di situ, menggunakan energi setempat,” ucapnya.
Kementerian ESDM disebut telah banyak membangun pembangkit listrik mikro hidro 100-200 kilowatt (KW) di beberapa wilayah dengan teknologi berasal dari dalam negeri semua, dapat menghasilkan listrik 24 jam, pembiayaan menarik, dan biaya operasi tak terlalu tinggi.
Strategi terakhir adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual plus baterai melalui PLN untuk mengalirkan listrik ke lokasi yang belum berlistrik dengan masyarakat bermukim tersebar (scattered). Penggunaan strategi ini diterapkan untuk wilayah dengan rumah-rumah yang terpencar-pencar.
“Pengalaman kami, kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, tidak ada yang ngurus, ini biasanya cepat hilang, cepat rusak, cepat pindah ke pasar,” ujar Dadan. (ANT/KN)
