Beranda blog Halaman 473

Badan Bank Tanah dan Baznas Kolaborasi Bangun Masjid dan Fasilitas Umum di IKN

JAKARTA – Badan Bank Tanah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Selasa (11/3/2025) di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta. Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat, khususnya kaum dhuafa.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, berharap kerjasama ini dapat memberi dampak sosial yang besar bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam penyediaan lahan untuk pembangunan rumah ibadah, fasilitas umum (fasum), dan mendukung pemerataan ekonomi.

Parman menjelaskan bahwa lahan yang dialokasikan untuk kepentingan sosial ini akan sangat bermanfaat untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, dan fasilitas umum yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

“Lahan yang dialokasikan untuk kepentingan sosial ini dapat digunakan untuk pembangunan rumah ibadah, fasilitas umum, serta mendukung pemerataan ekonomi,” jelas Parman.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja bersama Ketua Baznas RI, KH. Noor Achmad saat penandatanganan MoU di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta.

Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, Baznas akan membangun masjid sebagai proyek percontohan di HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Badan Bank Tanah yang lokasinya terletak dekat dengan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Bandara Internasional Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Penandatanganan ini menjadi sinergi yang baik di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana amanat yang diberikan pemerintah kepada kami, yakni menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, salah satunya berupa fasilitas sosial,” tambah Parman.

Sementara itu, Ketua Baznas RI, KH. Noor Achmad, menyambut baik kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan umat.

“Saya baru memahami bahwa Badan Bank Tanah memiliki misi sosial besar dalam distribusi tanah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah nyata dalam membantu mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Noor Achmad juga menambahkan, kerja sama ini dapat membuka peluang besar dalam mendayagunakan dana ZIS dan DSKL untuk menciptakan keadilan sosial dan memutus rantai kemiskinan.

“Baznas memiliki peran utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari muzaki kepada mustahik. Salah satu fokus utama Baznas adalah memutus rantai kemiskinan dengan mendayagunakan dana ZIS dan DSKL secara optimal,” pungkasnya.

Editor : Nicha R

Mendiktisaintek Pastikan Pencairan Tunjangan Kinerja Dosen 2025

0

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memastikan pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk dosen pada tahun 2025. Kemdiktisaintek telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk mendukung pencairan tersebut.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menjelaskan keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi lintas kementerian.

“Kami memahami betapa pentingnya Tukin bagi dosen sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan,” kata Menteri Brian dalam pertemuan dengan Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek (Adaksi), Selasa (11/3/2025).

Menteri Brian juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Adaksi atas masukan berharga terkait pengelolaan perguruan tinggi, khususnya dalam hal kepangkatan, penelitian, dan Tukin.

“Masukan dari teman-teman Adaksi sangat kami hargai dan akan kami pertimbangkan untuk perbaikan kedepannya,” tambahnya.

Kepastian pencairan Tukin ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi dosen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Menteri Brian juga memastikan bahwa begitu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) disetujui, proses pencairan Tukin 2025 akan segera dilaksanakan, meskipun masih perlu sinkronisasi birokrasi dengan kementerian terkait.

Mendiktisaintek juga menekankan pentingnya pertemuan rutin untuk mendengarkan masukan dari dosen dan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ke depan, kami berharap dapat bertemu secara rutin. Masukan dari dosen dan ASN sangat berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan,” harap Menteri Brian.

Pewarta : Nicha R

KPK Sita Sejumlah Dokumen dan Barang dari Rumah Ridwan Kamil

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Bandung pada Senin (10/3/2025). Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi bahwa ada beberapa barang yang diamankan dalam proses tersebut. Ia menjelaskan saat ini tim penyidik masih meneliti apakah barang-barang tersebut memiliki relevansi dengan kasus yang tengah ditangani.

“Kalau soal disita atau tidak, pasti ada beberapa dokumen dan beberapa barang yang kami amankan. Saat ini, barang-barang tersebut sedang dikaji dan diteliti oleh penyidik,” ujar Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Setyo menambahkan, jumlah barang yang disita tidak terlalu banyak, namun tetap dianggap penting bagi kelanjutan penyelidikan.

Jika nantinya ditemukan barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan perkara, maka KPK akan mengembalikannya.

“Memang tidak banyak, tapi setidaknya ada beberapa hal yang relevan dengan penanganan perkara ini. Semua barang yang kami sita akan diteliti lebih lanjut. Jika tidak memiliki keterkaitan, pasti akan dikembalikan. Namun, jika ada relevansinya, tentu akan digunakan dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa dugaan korupsi di Bank BJB berkaitan dengan proyek pengadaan iklan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.

“Ratusan miliar,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Namun, identitas para tersangka belum diungkap ke publik.

Ridwan Kamil menjadi salah satu pihak yang turut terseret dalam penyidikan kasus ini. Meskipun demikian, status hukumnya masih belum dijelaskan secara rinci oleh KPK. Menanggapi penggeledahan di rumahnya, RK menyatakan bahwa dirinya bersikap kooperatif dan mendukung upaya KPK dalam menegakkan hukum.

“Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif serta sepenuhnya mendukung dan membantu tim KPK secara profesional,” ujar RK, Senin (10/3/2025).

Hingga saat ini, penyidikan masih terus berlangsung. KPK berjanji akan segera memberikan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Ternyata Ini Alasan KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Korupsi Bank BJB

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Bandung pada Senin (10/3/2025). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan tindakan ini didasarkan pada keterangan saksi yang memberikan informasi penting dalam penyidikan kasus tersebut.

Menurutnya, penggeledahan diperlukan untuk memastikan adanya keterkaitan antara kasus dugaan korupsi dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Didasari keterangan saksi, maka perlu dilakukan penggeledahan untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan dengan perkara serta untuk membuat kasus ini lebih terang,” ujar Setyo dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan dugaan korupsi di Bank BJB berkaitan dengan proyek pengadaan iklan yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

“Ratusan miliar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi terkait besaran kerugian negara akibat kasus ini.

Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara dan mekanisme korupsi yang terjadi dalam proyek pengadaan iklan tersebut. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Para tersangka berasal dari dua unsur, yaitu penyelenggara negara dan pihak swasta. Namun, identitas mereka masih dirahasiakan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Salah satu nama yang terseret dalam kasus ini adalah Ridwan Kamil. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumahnya sebagai bagian dari upaya mengumpulkan bukti tambahan. Menanggapi hal ini, Ridwan Kamil menyatakan dirinya bersikap kooperatif dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

“Saya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan akan bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan,” ujar Ridwan Kamil.

Di sisi lain, pihak Bank BJB hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait penyelidikan yang tengah berlangsung.

KPK memastikan penyelidikan akan terus berlanjut dan berjanji akan mengungkap duduk perkara kasus dugaan korupsi ini dalam waktu dekat.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Ikut Berpartisipasi dalam Gelaran GPM, Disperindag Kukar Sediakan 560 Tabung Gas LPG Murah

TENGGARONG – Untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) turut terlibat dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan di halaman Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Tenggarong pada 11-12 Maret 2025.

Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menekan inflasi dan memberikan akses pangan murah bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya permintaan bahan pokok saat Ramadan.

“Gerakan ini merupakan langkah strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mengendalikan lonjakan harga di pasar,” ujarnya.

Dalam GPM ini, Disperindag Kukar bekerja sama dengan Bulog dan sejumlah distributor untuk menyediakan 4-5 ton bahan pokok, termasuk beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Selain itu, tersedia juga 560 tabung LPG 3 kg yang dijual dengan harga subsidi guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dengan harga terjangkau.

“Jika Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menghendaki, kegiatan serupa dapat diperluas ke kecamatan lain, seperti Kota Bangun atau wilayah pesisir. Kami akan terus menyesuaikan jadwal dan lokasi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” tambahnya.

Selain menggelar GPM, Disperindag Kukar juga memperketat pengawasan terhadap bahan pangan yang beredar di pasar menjelang Ramadan. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan Disperindag Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kesehatan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap bahan pangan yang berpotensi mengandung zat berbahaya.

“Setiap tahun, tim dari provinsi melakukan sidak untuk mengecek kualitas bahan makanan. Kami dari kabupaten akan terus mendampingi untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk pangan yang aman,” jelasnya.

Pada sidak tahun sebelumnya, tim bahkan membawa mobil laboratorium untuk melakukan uji langsung terhadap bahan makanan yang dijual di pasar-pasar tradisional. Jika ditemukan pedagang yang menjual bahan pangan mengandung zat berbahaya, mereka akan diberikan peringatan, dan jika masih melanggar, tindakan lebih lanjut akan melibatkan kepolisian.

“Kemungkinan besar sidak serupa akan kembali dilakukan tahun ini, dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Jadi Lokasi Rikes, RSUD AM Parikesit Turut Sukseskan PSU Kukar

TENGGARONG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit memainkan peran krusial dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara (Kukar). Khususnya dalam proses Pemeriksaan Kesehatan (Rikses) bagi Bakal Calon Bupati pengganti, Aulia Rahman Basri.

Rikes yang berlangsung di Gedung Garuda, Selasa (11/3/2025) ini, dilakukan dengan melibatkan tim medis dari RSUD AM Parikesit, serta didampingi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.

Direktur RSUD AM Parikesit, Martina Yulianti, menjelaskan bahwa pemeriksaan berlangsung intensif selama 10 jam, dari pukul 07.00 hingga 16.00 WITA, mencakup pemeriksaan jasmani, rohani, serta tes bebas penyalahgunaan narkotika.

“Alhamdulillah, seluruh tahapan pemeriksaan berjalan lancar. Tim medis kami telah menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu ibadah puasa dari yang bersangkutan. Pemeriksaan meliputi berbagai aspek, termasuk MRI, tes darah, dan pemeriksaan menyeluruh,” ungkapnya.

Sebagai rumah sakit rujukan utama di Kukar, RSUD AM Parikesit memiliki fasilitas lengkap dan tim medis yang kompeten dalam menangani rikses untuk tahapan Pilkada. Dalam kesempatan ini, Yuli juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh KPU Kukar kepada pihaknya dalam menjalankan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon kepala daerah.

“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam setiap proses pemeriksaan. Hasil rikses akan diproses hingga 14 Maret 2025, dan kami berharap semua tahapan berjalan lancar,” tambahnya.

Keikutsertaan RSUD AM Parikesit dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini menegaskan peran strategis rumah sakit dalam memastikan bahwa calon pemimpin daerah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Dengan fasilitas medis yang lengkap dan tim dokter spesialis yang berpengalaman, RSUD AM Parikesit memastikan setiap tahapan pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur.

“Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bagian dari kelancaran proses PSU, sehingga Kukar segera memiliki kepala daerah yang definitif dan pemerintahan yang berjalan stabil,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Harga Cabai di Kukar Turun Drastis, Petani Lokal Jadi Kunci Stabilitas Pasar

TENGGARONG – Petani lokal jadi kunci menurunnya harga cabai di Kutai Kartanegara (Kukar) yang sempat melambung hingga Rp 150 ribu per kilogram. Kini mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 75 ribu hingga Rp 90 ribu per kilogram. Penurunan ini dipicu oleh masa panen petani lokal, yang mulai berlangsung di berbagai kecamatan.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Sutikno, peningkatan pasokan cabai dari petani setempat menjadi faktor utama dalam menekan harga cabai di pasaran. Sehingga lonjakan harganya cenderung dapat dikendalikan menjelang lebaran.

“Alhamdulillah, panen petani lokal sudah mulai terlihat dampaknya. Pasokan meningkat, sehingga harga cabai yang sebelumnya sangat tinggi kini mulai turun. Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih juga lebih stabil,” ujar Sutikno, Rabu (11/3/2025).

Penurunan harga cabai ini memberikan angin segar bagi masyarakat, terutama menjelang Idulfitri 2025, di mana kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Masyarakat kini bisa membeli cabai dengan harga yang lebih wajar dibandingkan pekan lalu.

Untuk menjaga keseimbangan harga pangan, Pemkab Kukar telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,6 miliar sejak 2024 guna mendukung Kelompok Wanita Tani (KWT) di 12 kecamatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian lokal agar stok tetap terjaga dan harga tidak melonjak tinggi di kemudian hari.

Selain itu, Pemkab Kukar juga secara konsisten menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai Kecamatan untuk menjaga daya beli Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

“Masyarakat bisa mendapatkan berbagai bahan pokok dengan harga yang lebih murah, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil,” tambah Sutikno. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Sekkab Kukar Cek Langsung Takaran Minyak Goreng, Pastikan Ukurannya Sesuai

TENGGARONG – Pasca temuan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait takaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan ukuran seharusnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) langsung bergerak cepat untuk memastikan kesesuaian takaran minyak makan yang beredar di Kukar.

Bahkan, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, terjun langsung ke lapangan untuk memastikan hal tersebut. Ia meninjau lapak pedagang di Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan di halaman parkir Masjid Agung Sultan AM Sulaiman, Tenggarong, pada Selasa (11/3/2025).

Berdasarkan hasil sidaknya, Sunggono memastikan bahwa sejumlah produk minyak makan kemasan yang beredar di Kukar memiliki takaran yang sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan isu ketidaksesuaian takaran minyak goreng kemasan.

“Tadi, berdasarkan hasil uji dari tim tera kabupaten di bawah naungan UPTD Disperindag, dipastikan bahwa ukuran jumlah minyak goreng khususnya beberapa produk yang dikemas oleh perusahaan yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan. Produk dari Wilmar dan Sinarmas, misalnya, ukurannya sesuai dengan yang ditetapkan,” sebutnya.

Hasil temuan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat yang ragu untuk membeli sejumlah produk minyak makan kemasan. Dalam kesempatan ini, Sunggono juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan melakukan panic buying.

“Di Kukar, insyaallah, beberapa produk yang tadi saya sebutkan ukuran dan kualitasnya sudah jelas terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Jadi, masyarakat tidak perlu resah, apalagi sampai panic buying, khususnya untuk komoditas minyak goreng,” tutup Sunggono. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran, Pemkab Kukar Gelar GPM di Tenggarong

TENGGARONG – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjangkau. Salah satu langkah konkretnya adalah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Parkiran Masjid Agung Sultan AM Sulaiman, Tenggarong, pada Selasa (11/3/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya stabilitas harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga menjelang hari besar keagamaan.

“Ketahanan pangan adalah prioritas pemerintah. Kita harus memastikan pasokan pangan cukup, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap stabil agar masyarakat bisa menjalani Ramadan dengan tenang,” ujar Sunggono.

Menurut Sunggono, inflasi sektor pangan masih menjadi tantangan besar, terutama karena rantai pasok yang tidak efisien yang disebabkan oleh keterbatasan stok di beberapa wilayah dan kuga persoalan infrastruktur transportasi. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menyebabkan lonjakan harga yang berdampak langsung pada masyarakat.

GPM hadir sebagai solusi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam GPM ini, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar. Sejumlah komoditas yang tersedia antara lain beras, gula pasir, tepung terigu, telur ayam, daging ayam, ikan segar, minyak goreng, cabai, bawang merah, dan bawang putih, sayuran segar, buah-buahan, serta produk olahan makanan dan minuman.

GPM ini merupakan hasil sinergi antara berbagai instansi dan mitra strategis. Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM turut berperan dalam memastikan kelancaran acara.

Selain itu, Perum Bulog, PT Rajawali Nusindo, kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, hingga pelaku UMKM pangan juga ambil bagian dalam program ini. Tak hanya itu, dukungan penuh juga datang dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kukar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, dan Polri, yang turut menjaga ketertiban serta kelancaran distribusi pangan selama acara berlangsung.

Melalui program ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mengawal harga dan pasokan pangan, terutama di momen-momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. “Kami ingin masyarakat bisa menjalani ibadah dengan lebih tenang, tanpa khawatir dengan lonjakan harga kebutuhan pokok,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Presiden Prabowo Minta Prajurit TNI Harus Pensiun Dini untuk Menempati Jabatan Sipil

0

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur agar prajurit TNI yang ditugaskan di kementerian dan lembaga lain harus pensiun dini.

Menurut dia, prajurit TNI yang sudah pensiun dini pun kualitas dan kemampuannya harus terukur untuk menempati kementerian atau lembaga yang dituju. Namun, TNI yang aktif juga diusulkan agar bisa menempati 15 kementerian/lembaga melalui RUU TNI.

“Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Dia pun berterima kasih kepada DPR RI yang mementingkan kepentingan nasional terhadap TNI sebagai institusi pertahanan negara untuk bisa lebih profesional, moderen, dan meningkatkan kemampuan.

Dalam RUU tersebut, menurut dia, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap tiga poin, di antaranya soal kedudukan TNI dalam ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, hingga pengaturan penempatan TNI pada jabatan sipil.

Di samping itu, dia pun tidak merespons secara eksplisit terkait posisi Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Pada intinya, dia mengatakan bahwa prajurit TNI harus pensiun jika mengisi jabatan-jabatan tertentu di kementerian atau lembaga.

“Masuk nggak dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena. Pensiun dulu, baru melanjutkan pekerjaannya,” kata Sjafrie.

Berikut 15 kementerian/lembaga yang diusulkan bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, dalam RUU TNI:
1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung
(ANT/MK)

Oleh : Bagus Ahmad Rizaldi
Editor : Azhari