JAKARTA – Dua pimpinan konfederasi serikat buruh di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada “penumpang gelap” yang menyusupi aksi unjuk rasa di Jakarta minggu lalu hingga berujung rusuh.

“Ada terasa benar (penumpang gelap, red.), dan teman-teman buruh sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Saya minta, saya perintahkan, ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga,” kata Presiden KSPI Said Iqbal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Said menyebut dirinya menerima informasi kelompok perusuh yang membakar sejumlah fasilitas umum itu terdiri atas 100 orang. “Kira-kira itu yang harus kita deteksi,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, terkait aksi penjarahan ke rumah pribadi anggota DPR, Said menilai aksi tersebut sebagai ekses dari kemarahan warga terhadap pernyataan dan sikap anggota DPR tersebut.

“Kalau rumah pribadi, itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Di kala upah buruh murah, di kala banyak PHK, di kala ojek bolak-balik DPR tentang penurunan diskon 10 persen, nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan Rp50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menilai ada yang menunggangi aksi massa sehingga berujung rusuh.

“Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis. Tadi malam, hampir saja masuk kawasan industri di Bekasi, dan sekarang jutaan buruh bersiap siaga. Kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam, kalau wilayah industri dan buruh diganggu oleh para perusuh,” kata Andi Gani.

Walaupun demikian, di tengah pengamanan ketat yang diberlakukan oleh aparat keamanan, Andi Gani mengingatkan demonstrasi yang damai tidak boleh dilarang.

“Demonstrasi adalah hak asasi ya, tetap taat hukum. Hanya memang teman-teman buruh saat ini bersiaga di Karawang, Bekasi, Purwarkarta, dan semua kawasan industri dalam posisi siaga satu,” sambung Andi Gani. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana merealokasi anggaran beberapa pos, salah satunya perjalanan dinas anggota DPRD Jabar, guna pemulihan pasca demonstrasi berakhir ricuh di Bandung.

Realokasi anggaran termasuk pengurangan perjalanan dinas luar provinsi dan luar negeri dari anggota DPRD Jabar ini, kata Dedi, untuk membantu perbaikan beberapa fasilitas yang dirusak massa, hingga pemulihan ekonomi pasca aksi tersebut.

“Kita bantu. (Pakai dana Pemprov) Iya, kita bantu. Karena DPRD-nya nih lagi ngasih ke kita peluang untuk perbaikan-perbaikan. Banyak katanya mau digeserin,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Senin (1/9/2025).

Pengalokasian ulang, kata Dedi, dilakukan karena menurutnya dampak ekonomi akibat aksi tersebut bakal lebih lama berlangsung ketimbang dampak ekskalasi aksi demonstrasi dalam konteks politis yang diduganya bakal surut pada pekan ini.

“Jadi yang di pikiran saya itu kalau politiknya mungkin dalam pekan ini sudah selesai. Tetapi ekonomi yang ditimbulkan itu akan panjang. Nah, kita ini bagaimana agar tidak panjang,” katanya.

Pengurangan anggaran perjalanan dinas, dibenarkan Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa, khususnya perampingan anggaran dinas ke luar negeri. Adapun untuk dinas ke luar provinsi, dikatakannya masih dalam proses pembahasan.

“Ya kalo keluar negeri iya, dan kalau kemudian dinas di luar provinsi, kan baru sekarang dibicarakan untuk tidak mengadakan perjalanan ke luar provinsi, lalu kita anggarkan dimasukkan ke kebutuhan-kebutuhan yang juga dikerjasamakan dengan Pemprov,” ucap Buky.

Demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh.

Di Bandung akibat demo tanggal 29-30 Agustus 2025, sedikitnya bangunan yang terdiri atas aset MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda, Gedung DPRD Jabar, 10 motor, warung makan lainnya, dan infrastruktur di bawah jembatan Pasupati mengalami kerusakan. (ANT/KN)

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur menaksir kerugian akibat aksi anarkis di Surabaya mencapai sekitar Rp124 miliar lebih, termasuk kerusakan bangunan cagar budaya.

“Kalau total kerugian sementara ditaksir kurang lebih Rp124 miliar. Itu mencakup pembakaran, penjarahan, hingga kerusakan pada sejumlah fasilitas publik,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Senin (1/9/2025) malam.

Ia menegaskan penghitungan kerugian masih sementara karena petugas masih mendata aset-aset terdampak, termasuk Polsek Tegalsari yang merupakan bangunan cagar budaya, pos lalu lintas, pos laka, hingga fasilitas kepolisian lain.

Abast menambahkan pihaknya saat ini masih mendalami peran para pelaku yang terlibat dalam pembakaran maupun pengrusakan fasilitas kepolisian. Polisi telah menetapkan sejumlah pasal bagi para tersangka.

“Di antaranya Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,” ujarnya.

Selain itu, pasal lain yang diterapkan yakni Pasal 212 KUHP tentang melawan petugas, Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 53 KUHP tentang percobaan kejahatan, serta Pasal 406 KUHP tentang perusakan.

Menurut dia, polisi juga menindaklanjuti berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pelaku pembakaran maupun provokator dalam aksi anarkis tersebut.

“Kami pastikan setiap informasi sekecil apapun baik dari masyarakat maupun media sosial tetap kami dalami untuk mengungkap pelaku sesungguhnya,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025), dan mendengarkan langsung kritik dan aspirasi mereka.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka, serta kritik, dan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani kepada wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga menekankan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

Walaupun demikian, Said menekankan demonstrasi harus konstitusional dan anti-kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan populer Pendeta Jacklevyn.

Pertemuan itu, yang menjadi momen berdialog dan silaturahim, kemudian ditutup dengan acara doa bersama yang dipanjatkan oleh masing-masing pemuka agama yang hadir. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis anggapan adanya kelangkaan BBM yang disebut-sebut terjadi di sejumlah SPBU swasta, karena pihak swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama pada tahun 2024 beserta tambahan 10 persen.

Bahlil, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam, meminta jika ingin ada penambahan kuota, sebaiknya mereka mengajukan kerja sama yang sifatnya business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan BBM nasional saat ini masih ada.

“Gak ada (langka, red.). Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh, 1 juta. Di 2025, kita berikan tambah 10 persen, jadi 1,1. Itu contoh. Jadi, kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan,” kata Bahlil merespons pertanyaan mengenai kelangkaan BBM di SPBU-SPBU swasta.

Walaupun demikian, Bahlil melanjutkan perusahaan-perusahaan swasta itu meminta tambahan kuota impor BBM.

“Mereka meminta tambah. Tetapi, kalau meminta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” kata Bahlil.

Jawaban yang sama telah diberikan oleh Bahlil saat ditanya mengenai kelangkaan BBM minggu (27/8). Bahlil saat itu menyatakan perusahaan-perusahaan swasta pada tahun ini telah mendapatkan kuota impor yang lebih banyak daripada tahun 2024, yaitu kuota pada tahun 2024 sebesar 100 persen dan ada tambahan 10 persen.

Sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, sejak minggu lalu tidak menjual beberapa jenis BBM premium untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell, Vivo, dan BP-AKR.

Di Istana Kepresidenan RI, Senin malam, Bahlil juga merespons pertanyaan mengenai dampak kericuhan yang disertai dengan aksi pembakaran dan penjarahan di Jakarta serta beberapa daerah luar Jawa terhadap stok minyak dan gas bumi (migas) nasional.
“Aman, migas aman, gak ada masalah,” ujar Bahlil. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan sebanyak 4.907 unit bus Transjakarta, mulai dari Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus), non-BRT, bus integrasi, mikrotrans, rusun, hingga Transjabodetabek beroperasi normal pada Selasa (2/9/2025).

“Pagi ini, 4.907 bus beroperasi dan melayani 240 rute Transjakarta dengan normal, baik BRT, Integrasi, Mikrotrans, Rusun, dan Transjabodetabek,” ujar Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Seluruh rute layanan Transjakarta dan Transjabodetabek telah beroperasi normal sejak Senin (1/9), setelah sempat terganggu pada pekan lalu karena unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta.

Layanan angkutan malam hari (Amari) bahkan sudah berjalan kondusif sejak Minggu (31/8) di seluruh rute.

Ayu menambahkan Transjakarta siap melayani perjalanan masyarakat dengan tarif Rp1 hingga 7 September 2025, seperti ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kebijakan tarif serupa juga berlaku bagi layanan MRT Jakarta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mencatat 32 halte TransJakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT serta satu pintu tol mengalami kerusakan pascademonstrasi beberapa hari lalu.

Seluruh halte yang rusak itu telah dibersihkan mulai Sabtu (30/8), sementara perbaikannya ditargetkan rampung pada 8 atau 9 September 2025.  (ANT/KN)