PASER – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, M Iskandar Zulkarnain memastikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) melalui kegiatan Serap Aspirasi (Reses) tidak berbenturan dengan permasalahan dan kerawanan korupsi.
Zulkarnain menyebut ada tiga poin permasalahan dan kerawanan korupsi pada ranah perencanaan yang bersinggungan dengan pokir. Pertama, tidak disampaikan secara transparan akibat adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
Kedua, pokir disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan. Ketiga, memaksa mengajukan pokir yang tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser.
“Kami susun pedoman pelaksanaan yang isinya menginformasikan kebijakan RPJMD atau Renstra perangkat daerah untuk pelaksanaan beberapa reses tersebut. Saya pastikan pokir DPRD Paser tidak melanggar aturan yang ada,” kata Zulkarnain, Senin (1/9/2025).
Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, lanjut Zulkarnain, juga berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kamus usulan pokir yang menghadirkan Bappedaltibang, BKAD, Inspektorat, dan beberapa OPD lainnya agar anggota DPRD Kabupaten Paser memahami tentang proses pengusulan pokir sesuai dengan aturan.
Ia mengatakan Pokir merupakan uraian permasalahan yang akan menjadi paket pekerjaan yang selaras dengan RPJMD ataupun Renstra, setelah melalui proses telaah secara teknokratik oleh Bappedaltibang.
Perencanaan pokir ini juga menjadi kontribusi Sekretariat DPRD Paser terhadap Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025. Juga pada area perencanaan melalui fasilitasi penyusunan RKPD dan memastikan penginputan pokir melalui SIPD RI.
“Kami sudah fasilitas anggota legislatif Paser untuk menginput uraian permasalahan dalam SIPD RI maksimal tujuh hari sebelum musrembang RKPD dan memastikan waktu pembahasan kesepakatan penganggaran tidak melewati dari Minggu kedua bulan Agustus 2025,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem setelah mencermati dinamika yang terjadi saat ini.
Surat keputusan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach itu diteken Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Dengan keputusan itu, Sahroni dan Nafa Urbach sudah tak lagi menjadi anggota DPR RI terhitung mulai Senin, 1 September 2025.
“Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” kata Hermawi di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dia menegaskan bahwa Partai NasDem berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.
Dia juga mengatakan bahwa pernyataan para wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.
“Perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945,” kata Hermawi.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Selain itu, rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, pun dirusak dan dijarah oleh massa. (ANT/KN)
Empat tersangka provokasi serangan Mako Brimob Cikeas dihadirkan saat konferensi pers di Mako Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan
BOGOR – Polres Bogor menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus provokasi penyerangan Markas Brimob Cikeas, setelah sebelumnya mengamankan 17 terduga pelaku dalam operasi pengamanan di Kabupaten Bogor, Sabtu (30/8) malam.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan bahwa empat orang tersebut memiliki peran penting dalam rencana penyerangan yang beredar lewat pamflet provokatif di media sosial sejak siang hingga malam.
“Tersangka M bertindak sebagai provokator sekaligus membawa senjata tajam. Bukti digital dan barang bukti sajam memperkuat perannya dalam kasus ini,” kata Wikha dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor, Cibinong, Minggu (31/8/2025) malam.
Tersangka pertama berinisial M, warga Tangerang Selatan berperan sebagai provokator dan kedapatan membawa dua senjata tajam. Dari telepon genggamnya, polisi menemukan pamflet digital ajakan menyerang Markas Brimob Cikeas.
Tersangka kedua, AS asal Bogor menyiapkan poster-poster hasutan yang akan ditempelkan di sekitar lokasi Brimob untuk memancing massa. Poster itu diamankan sebagai barang bukti dugaan penghasutan.
Kemudian, RP asal Bogor, ditangkap setelah membawa sebotol bahan bakar Pertamax yang dipersiapkan untuk aksi pembakaran. Polisi menjeratnya dengan pasal percobaan tindak pidana pembakaran.
Adapun BS, tersangka keempat, terbukti menyebarkan pesan provokatif di grup WhatsApp berisi ajakan menyerang dan membunuh aparat. Ia juga menyebarkan pamflet digital ke sejumlah pihak.
Keempat tersangka dijerat beragam pasal, mulai dari Undang-Undang ITE, pasal penghasutan dalam KUHP, hingga Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, dengan ancaman hukuman bervariasi enam hingga 12 tahun penjara.
Sementara 13 orang lain yang turut diamankan masih menjalani pemeriksaan mendalam. Polisi menyebut mereka ditangkap dalam kelompok kecil, ada yang berdua, bertiga, maupun berempat.
“Proses pemeriksaan masih berjalan. Kami ingin memetakan jaringan provokasi ini lebih jelas, karena mereka tidak berasal dari satu kelompok tunggal,” ujar Kapolres.
Dia menjelaskan pemeriksaan juga mendapat dukungan langsung dari tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turun membantu Polres Bogor dalam pendalaman kasus tersebut. (ANT/KN)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025) siang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Wapres Gibran melakukan pertemuan dengan setidaknya delapan pengemudi ojol dari berbagai perusahaan transportasi daring, yakni GoJek, Grab, Maxim dan Indrive.
Melalui sejumlah video yang diterima di Jakarta, Minggu, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat kuning berdialog dengan para pengemudi ojol dalam meja bundar.
Para pengemudi ojol yang mengenakan seragam perusahaan mereka masing-masing pun tampak menikmati kudapan dan minuman di hadapan Wapres sambil berbincang satu per satu.
Gibran pun tampak menganggukkan kepalanya seraya mencermati pembicaraan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol yang umumnya berusia setengah baya itu.
Mantan Wali Kota Solo itu juga terlihat membaca secarik kertas yang disampaikan salah satu pengemudi ojol.
Pertemuan itu berlangsung setidaknya lebih dari satu jam. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mendinginkan situasi terkini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.
Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.
Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (ANT/KN)
Ilustrasi - Aktivitas jual beli BBM di salah satu SPBU di Bali, Senin (23/6/2025) (ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 September 2025, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamina Dex dan Dexlite mengalami penurunan harga.
Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Minggu, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum.
Seperti di Jabodetabek, tercatat harga Pertamina Dex Series di wilayah tersebut mengalami perubahan. Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami penurunan menjadi Rp13.600 per liter dari Rp13.850 per liter.
Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp13.850 per liter, dari sebelumnya Rp14.150 per liter.
Sementara itu, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) terpantau stabil di angka Rp12.200 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang stabil di angka Rp13.000 per liter.
Harga Pertamax Turbo (RON 98) turun menjadi Rp13.100 per liter, dari sebelumnya Rp13.200 per liter.
Sedangkan, sejumlah BBM penugasan dan subsidi tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.
Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. (ANT/KN)
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin (tengah), memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Ia menyampaikan berbagai tekanan tentang dinamika akhir-akhir ini di Tanah Air dari Presiden Prabowo yang sebelumnya memimpin rapat kabinet. ANTARA/Fathur Rochman
JAKARTA – Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat negara.
“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang harus selalu dalam keadaan aman,” ujar dia, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Ia mengatakan arahan tersebut merupakan hasil dari Sidang Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sore. Ini adalah rapat kabinet pertama setelah berbagai demonstrasi terjadi.
Sjamsoeddin menyampaikan, Prabowo menugaskan Kepala Polri, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, dan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, agar tidak ragu mengambil langkah tegas yang berkaitan dengan keamanan fasilitas yang dimiliki pribadi, pejabat, maupun negara.
“Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada kepala Polri dan panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum,” kata dia.
Presiden, kata dia, juga menekankan pentingnya soliditas dan kerja sama antara kepolisian dan TNI untuk memastikan stabilitas nasional serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Dalam pernyataan pers tersebut, dia didampingi oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Polri, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, Kepala Badan Intelijen Nasional, Herindra, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI M Tonny Harjono.
Diketahui, sejumlah rumah anggota legislator hingga menteri menjadi sasaran penjarahan oleh massa pada Sabtu (30/8), di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Massa menjarah berbagai harta benda hingga makanan dari kediaman para tokoh publik tersebut. (ANT/KN)
Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
TIANJIN – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.
“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.
Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).
Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.
Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.
Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.
Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.
China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.
SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.
Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau (observer) yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.
Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.
Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.
Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas. (ANT/KN)
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berjalan ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Yaqut Cholil Qoumas akan dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
“Semoga yang bersangkutan hadir,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu seperti dikutip dari ANTARA dari Jakarta, Senin (1/9/2025) pagi.
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.
Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)
DALAM satu hari kemarin (30/8), termasuk Minggu (31/8) dini hari tadi, kita menyaksikan betapa cepatnya aksi protes bergeser menjadi amukan massa yang tak terkendali.
Semula, massa turun ke jalan dengan tuntutan menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR, disertai sederet persoalan lain yang membebani publik. Namun dalam perkembangannya, arah protes itu hilang, berganti menjadi kerusuhan, perusakan, bahkan penjarahan.
Di era digital, provokasi menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. TikTok, Instagram, Facebook, hingga X (platform yang dulu dikenal sebagai Twitter) dipenuhi potongan video dan narasi yang memanaskan suasana. Permohonan maaf dari publik figur yang semula dianggap sebagai pemicu pun tak lagi mampu meredam gejolak. Kolom komentar justru penuh dengan amarah personal yang kemudian menjelma menjadi tindakan nyata di jalanan.
Massa menjarah rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025). Sejumlah orang tampak membawa tas bermerek hingga televisi saat situasi ricuh berlangsung. Foto: tangkapan layar
Sabtu sore, 30 Agustus 2025, kediaman Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi sasaran pertama. Amarah massa dipicu oleh pernyataannya yang viral di media sosial: “Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia.” Ucapan ini dianggap arogan dan merendahkan, sehingga memantik kemarahan publik.
Unjuk rasa spontan warga pun berubah menjadi anarkis setelah kelompok remaja dari Bahari, Cilincing, dan Kemayoran bergabung. Sekitar pukul 16.00–17.00 WIB, pagar dan jendela dijebol. Massa masuk, menjarah perabot rumah, dokumen pribadi, bahkan patung Iron Man berukuran asli. Mobil mewah Lexus dan Porsche ikut dirusak. Brankas dibobol, uang tunai dalam rupiah dan dolar direbut ramai-ramai. Menjelang malam, massa akhirnya bubar setelah warga turun tangan, tetapi kerusakan yang ditinggalkan sudah terlanjur besar.
Rumah milik anggota DPR RI Eko Patrio di kawasan Jakarta turut jadi sasaran massa. Sejumlah orang terekam memasuki pekarangan rumah dan membawa barang keluar saat situasi ricuh.
Malam harinya, rumah Anggota DPR RI Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan, mengalami hal serupa. Eko menjadi target karena video jogetnya di Sidang Tahunan MPR dianggap tidak pantas dan viral di media sosial, dipelintir seolah merayakan kenaikan tunjangan DPR. Massa yang terprovokasi menerobos masuk, mengangkut kulkas, dispenser, televisi, sepatu, kasur, hingga kucing peliharaan. Pecahan kaca berserakan, kursi dan koper ikut diangkut.
Beberapa warga bahkan bersorak sinis, menyebut penjarahan ini sebagai kesempatan memiliki barang milik orang kaya. Padahal Eko sudah meminta maaf, namun amarah yang terlanjur membuncah tak bisa dibendung.
Kediaman Uya Kuya di Jakarta juga didatangi massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. Kerumunan warga memenuhi depan rumah hingga suasana sekitar tampak ricuh.
Di Pondok Bambu, Duren Sawit, rumah Anggota DPR RI Uya Kuya juga digeruduk. Uya yang sebelumnya tampil di DPR dan ikut berjoget dalam sebuah acara, kemudian diviralkan dengan narasi yang menyesatkan. Video itu dipelintir sebagai selebrasi kenaikan tunjangan DPR, sehingga amarah publik tertuju padanya. Massa menjebol pagar, menjarah kursi, dispenser, sepeda, hingga kucing peliharaan. Ada indikasi pembakaran di beberapa ruangan. Uya hanya bisa pasrah, menyatakan ikhlas meski keluarganya dalam kondisi aman.
Dini hari, Minggu 31 Agustus 2025, giliran rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan. Sri Mulyani diposisikan sebagai simbol kebijakan fiskal yang dianggap mencekik rakyat. Isu pajak, tunjangan, dan fasilitas DPR menjadi bahan bakar sentimen negatif yang menyulut penjarahan. Ratusan orang menyerbu sekitar pukul 01.40 WIB. Televisi, perhiasan, peralatan memasak, hingga ring basket diangkut keluar rumah.
Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta ikut jadi sasaran massa. Rekaman memperlihatkan rumah dilempari, isi bangunan berantakan, hingga sejumlah barang pribadi ikut dijarah.
Rangkaian ini menunjukkan wajah baru dari protes yang kehilangan arah. Barang-barang yang dijarah bukan lagi simbol perlawanan, melainkan kebutuhan rumah tangga: kulkas, kasur, hingga kucing peliharaan. Di beberapa daerah, amarah bahkan berubah menjadi kobaran api dengan pembakaran gedung DPRD dan perusakan fasilitas umum. Pada akhirnya, kerugian ditanggung rakyat, karena perbaikan gedung dan infrastruktur tetap menggunakan uang negara.
Situasi ini telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengevaluasi keamanan nasional. Presiden menegaskan bahwa aksi pembakaran fasilitas umum dan penyerangan markas militer maupun polisi telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan masuk ranah pidana.
Kapolri menyatakan TNI-Polri akan bertindak tegas namun tetap terukur sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan hukum yang berlaku. Panglima TNI menambahkan ajakan agar masyarakat tak mudah terprovokasi, serta mengutamakan penyelesaian masalah lewat musyawarah dan jalur hukum.
Dukungan juga datang dari masyarakat sipil. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendukung penuh langkah Kapolri untuk menindak pelaku anarkis demi stabilitas keamanan dan ekonomi publik. Tokoh agama seperti KH Muhammad Soni Suharsono menyerukan agar masyarakat bersabar, tidak terprovokasi, dan mempercayakan penegakan hukum kepada aparat.
Peristiwa ini menunjukkan betapa tipis batas antara protes dan anarki. Ketika tuntutan berubah jadi penjarahan, perjuangan kehilangan arah. Saat ini yang terpenting adalah bertindak cepat, mengembalikan rasa aman, dan menolak terjebak provokasi. Jika tidak segera dikendalikan, yang hancur bukan hanya rumah Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, atau Sri Mulyani, melainkan rumah besar kita bersama: Indonesia. (*)
Akhmad Munir (dua kiri) bersama pengurus PWI Kaltim di sela Kongres PWI 2025 di Cikarang.
KONGRES PWI 2025 di Cikarang menjadi titik balik penting. Setelah berbulan-bulan organisasi ini diguncang dualisme kepemimpinan, Sabtu (30/8) malam ini, tarik-ulur itu akhirnya berakhir di ruang sidang pleno.
Dengan 52 suara, Akhmad Munir ditetapkan sebagai ketua umum PWI Pusat, mengalahkan Hendry Chairudin Bangun yang meraih 35 suara. Pada saat yang sama, kursi ketua dewan kehormatan dimenangkan Atal S. Depari dengan 44 suara, hanya unggul tipis dari Sihono HT yang memperoleh 42 suara, sementara satu suara dinyatakan rusak.
Kongres kali ini bukan sekadar memilih ketua baru, melainkan juga menutup babak dualisme yang sejak 2024 memecah PWI ke dalam dua kubu. Hendry Chairudin Bangun lewat Kongres Bandung dan Zulmansyah Sekedang melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta. Perpecahan itu bahkan sempat membuat Hari Pers Nasional (HPN) 2025 digelar di dua tempat berbeda.
Karena itu, pencalonan kembali Hendry Chairudin Bangun menjadi pusat perhatian. Kehadirannya dipandang bukan hanya untuk mempertahankan kursi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menutup konflik dengan cara demokratis. Namun hasil voting memperlihatkan arah berbeda. Mayoritas memilih Akhmad Munir sebagai wajah baru untuk membawa PWI ke jalan rekonsiliasi dan konsolidasi.
Namun demikian, jalan menuju keputusan itu tidak mudah. Pleno Tata Tertib sempat panas akibat klaim mandat di PWI Kepulauan Riau dan tarik-menarik suara di PWI Kalimantan Utara. Lebih dari dua jam forum terhenti, sebelum pimpinan sidang menegaskan suara sah hanya ada di tangan ketua definitif, bukan mandat tertulis.
Hasil penghitungan suara Kongres PWI 2025: Munir unggul 52–35, Atal menang tipis 44–42.Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.
Saya memang tidak berada langsung di arena kongres. Namun lewat percakapan di grup WhatsApp Pengurus PWI Kaltim, saya mengikuti jalannya pemilihan. PWI Kaltim hadir lengkap, dipimpin Abdurrahman Amin sebagai ketua, didampingi Achmad Shahab sebagai sekretaris, serta pengurus Munanto dan Wiwid Marhaendra Wijaya. Dalam forum ini, PWI Kaltim membawa hak suara resmi yang dijalankan oleh ketua Abdurrahman Amin.
Dari laporan itu tergambar suasana panas berubah lega ketika hasil diumumkan: Munir menang meyakinkan, Atal unggul tipis.
Terpilihnya Munir dan Atal menandai berakhirnya dualisme yang memalukan. Sejarah pernah mencatat perpecahan serupa di awal 1970-an yang baru selesai tiga tahun kemudian lewat “Kongres Integrasi”. Kini, cukup satu kongres persatuan untuk mengubur konflik. Bedanya, publik mengawasi, Dewan Pers memberi tekanan, dan organisasi tak bisa lagi larut dalam krisis.
Tantangan berikutnya sudah menanti. Dalam 30 hari, Munir harus menyusun kepengurusan lengkap dan membuktikan bahwa PWI adalah rumah besar wartawan, bukan sekadar arena tarik-menarik kepentingan. Dualisme sudah merusak wibawa organisasi. Kini saatnya kerja nyata. Memperkuat profesionalisme, melindungi jurnalis, dan menjaga kemerdekaan pers di tengah gempuran disrupsi digital.
Kongres ini menyiratkan pesan penting: wartawan melalui PWI hanya akan dihormati bila mampu menjaga independensi, integritas, dan soliditas. Tanpa itu, organisasi akan mudah terpecah, rawan intervensi, dan kehilangan relevansinya.
Periode 2025–2030 akan menjadi ujian sebenarnya. Apakah PWI bangkit sebagai organisasi yang bersatu dan berwibawa, atau hanya menutup satu konflik untuk membuka konflik baru? Jawabannya kini ada di pundak Akhmad Munir dan kepengurusannya. (*)
