JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang baru saja naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) tidak perlu mundur dari TNI lantaran jabatan yang diembannya di pemerintahan.

“Seharusnya di situ, kalau berdasarkan (Perpres) itu tidak harus mundur,” kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurut dia, hal itu diakomodasi dalam aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) sehingga jabatan yang diemban Seskab Teddy tak melanggar aturan perundang-undangan.

“Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan itu kan ada penyampaiannya bahwa ada Perpres, Seskab di bawah Sesmilpres. Sesmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang 2, tidak ada yang pensiun dari sejak aturannya ada,” ucapnya.

Dia pun menjelaskan bahwa posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres), dan Sesmilpres sedari dulu memang dipimpin oleh seorang Mayor Jenderal (Mayjen) dengan didampingi sekretaris dari kepolisian.

Dia menyebut jabatan yang diemban Seskab Teddy juga tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) lama maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU TNI yang tengah digulirkan.

Adapun terkait kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol), dia mengemukakan bahwa penghargaan serupa juga pernah diberikan hingga pangkat Jenderal bagi prajurit TNI aktif yang berkinerja baik.

“Kalau kita kasih kan ada juga sampai tingkat jenderal penghargaan pun ada. Kalau ini Mayor, Letkol ya kita hargai ya sudah. Bekerja baik saja kalau mau. Kalau kerjanya baik nanti dapat (penghargaan),” tuturnya.

Diketahui, ada dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengakomodasi Letkol Teddy duduk sebagai Seskab Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pertama, Perpres 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, yang dalam Pasal 48 ayat (1) Perpres 148/2024 menyatakan bahwa Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak empat biro dan Sekretaris Kabinet.

Kedua, Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Di mana, Pasal 2 Perpres 139/2024 menyatakan Sekretariat Kabinet kini diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (ANT/KN)

Pewarta : Melalusa Susthira Khalida
Editor : Hisar Sitanggang

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan para rektor dari Perguruan Tinggi (PT) tingkat nasional mengalami kejadian unik saat mengabsen para pejabat publiknya dari Kabinet Merah Putih (KMP) dengan menyadari bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin absen tidak menghadiri acara ini.

Dalam acara yang berlangsung di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025), Presiden Prabowo menyebutkan kemungkinan absennya Jaksa Agung itu akibat fokus bekerja mengejar tersangka dari kasus-kasus yang ditanganinya.

“Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf angkatan. Jaksa Agung nggak ada ya? Lagi ngejar-ngejar orang ini,” kata Prabowo saat membuka acara pertemuan dengan rektor PT tingkat nasional itu.

Pernyataan Presiden tentang Jaksa Agung itu direspon para peserta acara dengan antusias, terdengar gelak tawa dan tepukan tangan.

Hal itu cukup ampuh untuk menjadi pencair suasana, mengubah atmosfer serius dari para audiens menjadi terasa lebih ceria.

Meski begitu, pertemuan tersebut langsung dilanjutkan untuk diskusi yang lebih mendalam antara Kepala Negara dengan para akademisi yang berjumlah 184 peserta tersebut.

Adapun, Presiden menyebutkan bahwa pertemuan dengan para rektor dan pimpinan tinggi PT tingkat nasional memang sengaja dilakukan untuk berbagi pandangan menanggapi isu tingkat nasional hingga global.

Presiden menyebutkan pertemuan itu membutuhkan keseriusan dari hati ke hati untuk dapat memahaminya.

“Kita bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Istana sore hari ini, melaksanakan suatu tatap muka dan diskusi tukar menukar pandangan,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan, terkait dengan isu nasional, dalam pertemuan ini dimaksudkan agar para akademisi bisa mempresentasikan hal-hal yang telah dikerjakan dan hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang oleh Kabinet Merah Putih (KMP) besutannya.

Di samping itu, Prabowo juga menginginkan untuk bisa berbagi pandangan mengenai keadaan yang mungkin berdampak untuk Indonesia yaitu terkait dengan isu global.

Menurutnya tidak hanya penting untuk memahami isu nasional, para akademisi perlu juga memahami isu global karena isu-isu tersebut mau tidak mau pasti berdampak pada aktivitas dan kegiatan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, para akademisi ini bisa memahami perkembangan yang terjadi dan bisa mengambil langkah yang baik untuk meresponinya. (ANT/KN)

JAKARTA – Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diharuskan melakukan perbaikan atau revisi disertasi dan menambah publikasi ilmiah, sebelum dinyatakan lulus.

Heri menjelaskan bahwa kedua mandat tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) individual terhadap kasus disertasi mahasiswa S3 Program Doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Bahlil Lahadalia itu.

“Kalau isi SK-nya, ada dua. Yang pertama adalah menunda yudisium sampai revisi selesai. Yang kedua, menambah publikasi ilmiah. Jadi, kita lembaga pendidikan tentunya juga membina, bukan membinasakan,” kata Heri saat ditemui usai memenuhi undangan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan para rektor di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Heri menjelaskan bahwa mandat untuk Bahlil menyelesaikan revisi dan menambah publikasi ilmiah itu merupakan kesepakatan bersama dari dirinya sebagai rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan Guru Besar (DGB) dan Senat Akademik.

Ia juga menegaskan soal status Bahlil sebagai mahasiswa S3 Kampus Kuning itu belum dinyatakan lulus karena Bahlil belum melalui proses yudisium yang menjadi penentuan nilai dan kelulusannya di UI.

Yudisium dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban akademik, dan menjadi syarat untuk mengikuti wisuda sebagai tanda kelulusan.

“Belum lulus. Mahasiswa lulus itu ada suatu proses yang disebut yudisium itu. Nah, beliau belum sampai ke yudisium itu,” kata Heri.

Keputusan pihak UI untuk melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan kasus disertasi Bahlil Lahadalia, ini merupakan hasil dari rangkaian pertemuan empat organ UI.

Keputusan melakukan pembinaan terhadap kasus disertasi Bahlil tersebut juga sudah melewati proses yang panjang oleh pihak kampus yang berjalan sejak November 2024.

“Saya kan jadi rektor bulan Desember, jadi bahkan sebelum saya diangkat di rektor, proses itu sudah berjalan. Dan saya diangkat rektor bulan Desember, walaupun itu terjadi sebelum saya menjadi rektor, itu sudah menjadi kewajiban saya untuk menyelesaikannya sampai tuntas,” kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Arie Afriansyah menjelaskan empat organ UI telah bulat satu suara dengan tegas menyepakati adanya pembinaan terhadap kasus disertasi Bahlil tersebut.

Keempat organ UI telah secara eksplisit menyatakan Bahlil belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan.

“Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan? Tuntutan membatalkan kelulusan juga tidak tepat,” kata Arie.

Karena disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh empat organ UI, artinya mahasiswa tersebut belum lulus.

Empat organ UI telah memutuskan mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terkait kasus MinyaKita memperingatkan para pengusaha ataupun pejabat yang berwenang untuk tidak mengorbankan rakyat hanya demi keuntungan sesaat.

Presiden kemudian juga memperingatkan tidak ada orang yang kebal hukum manakala mereka terbukti berbuat kejahatan merugikan negara dan mengorbankan kepentingan rakyat hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi, siapa pun itu, menari-nari di atas penderitaan rakyat,” ujar Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025), meneruskan pesan Presiden.

Dia menekankan pesan Presiden bahwa jangan sampai karena ingin memperoleh keuntungan sesaat, kemudian banyak rakyat yang dikorbankan, seperti mengurangi timbangan, mengurangi kualitas, mengurangi volume.

“Itu kan sudah jelas kejahatan ya,” kata Wamentan.

Dia melanjutkan saat ini ada tiga perusahaan yang telah dilaporkan ke kepolisian, kemudian kemarin (11/3) ada dua perusahaan di Surakarta, Jawa Tengah, yang baru ditemukan juga terlibat ikut mengurangi jumlah minyak goreng yang dijual dalam kemasan.

“Kalau kita ngomong agama, itu sudah jelas ada di Al Quran, mengurangi timbangan itu masuk neraka ancamannya. Tetapi, sebelum masuk neraka, nanti di akhirat masuk neraka, juga akan ditindak tegas,” kata Sudaryono.

Dia menyebut Presiden saat ini tegas tidak ingin masih ada yang main-main dengan kepentingan rakyat.

“Dulu-dulu mungkin (masih ada yang main-main). Nah, kalau sekarang, Pak Prabowo ingin sekali rakyat mendapatkan kualitas pelayanan, baik produk maupun jasa yang baik, dengan kualitas semestinya. Yang seharusnya 1 liter dengan kualitas tertentu, ya (rakyat harus dapat) segitu,” kata Sudaryono.

Wamentan, saat ditanya apakah Presiden marah dengan temuan kasus MinyaKita, kemudian menjawab siapa pun pasti marah, bukan hanya Presiden.

“Ya bagaimana? Masa enggak marah? Yang marah itu enggak hanya Presiden, kita semua juga marah,” kata Wamentan.

Oleh karena itu, Presiden, sebagaimana disampaikan oleh Sudaryono, memperingatkan siapa pun yang melanggar aturan dan merugikan rakyat, akan ditindak tegas.

“Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada efek jera. Orang juga enggak akan ngulangi, yang mau niat, tidak akan meneruskan,” sambung Sudaryono.

Kasus MinyaKita menjadi sorotan publik sejak pekan pertama Maret 2025 setelah adanya beberapa temuan volume minyak goreng MinyaKita yang dijual tak sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam label kemasan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menemukan ketidaksesuaian isi minyak goreng MinyaKita saat dia melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gede Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025). (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya layak mendapat kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel karena berkontribusi dalam membantu kerja Presiden Prabowo Subianto.

“Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?” kata Maruli dalam siaran pers resmi TNI AD saat mengunjungi Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu (12/3/2025).

Maruli menilai prestasi yang diukir Teddy di militer dan pemerintahan layak untuk diapresiasi dengan kenaikan pangkat.

Tidak hanya kepada Teddy, Maruli menegaskan kesempatan mendapatkan kenaikan pangkat juga terbuka untuk seluruh prajurit yang mau memberikan kinerja terbaik dan pengorbanan untuk bangsa.
Maruli sendiri memahami banyak pendapat masyarakat yang menilai kenaikan pangkat yang diterima Teddy merupakan hasil dari intervensi pihak lain. Maruli pun secara tegas membantah hal tersebut.

“Jadi itu kewenangan kami (Panglima TNI dan KSAD) jangan diintervensi terus. Kami bekerja secara profesional, jika sudah diputuskan, kami akan ikut (melaksanakan keputusan),” tegas Maruli.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menaikkan pangkat Seskab Teddy Indra Wijaya dari mayor ke letnan kolonel (letkol).

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat dikonfirmasi ANTARA, Kamis (6/3) membenarkan hal tersebut.

“Saya sampaikan kepada rekan rekan media, Bahwa Informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” kata Wahyu dalam pesan singkatnya.

Pengangkatan jabatan Teddy itu tertera dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.

Dalam surat perintah tersebut, terdapat lima poin yang menjadi dasar kenaikan pangkat Teddy.
Berikut lima poin dasar tersebut:
1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor Teddy ke Letkol a.n Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, S.S.T.Han.,M.Si. NRP 11110010020489, Sekretaris Kabinet.
4. Peraturan KSAD Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
5. Keputusan KSAD nomor Kep/462/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD, dan
6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengganti kepala dinas pendapatan daerah (kadispenda) bila pendapatan asli daerah (PAD) tidak meningkat.

“Kalau pendapatannya kurang, itu tugasnya kadispenda. Kadispenda enggak mampu tingkatkan pendapatan, ganti,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Mendagri menyampaikan pernyataan tersebut karena menerima informasi bahwa masih ada pemda yang tidak efisien dalam menggunakan anggarannya.

Tito menjelaskan bahwa meningkatkan PAD diperlukan agar anggaran pemda tidak bergantung dari transfer pusat.

“Sebagian besar di daerah-daerah itu kapasitas fiskalnya rendah, ketergantungan. Kami tahu rendah itu hitungnya dari perbandingan antara transfer pusat dengan pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia lantas menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 400 daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Bahkan, kata dia, ada daerah yang bergantung pada transfer pusat, dan 60 persen anggarannya hanya untuk belanja pegawai.

“(Anggaran) sampai ke masyarakat 30-40 persen, dan itu pun nanti problem hukum lagi, terjadi praktik yang negatif, sehingga yang sampai ke masyarakat betul mungkin 20-25 persen saja,” jelasnya.

Menurut dia, bila hal tersebut yang terjadi, maka tidak terjadi perubahan di daerah. Kemudian, pengentasan kemiskinan tidak berdampak signifikan.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga meminta pemda agar anggaran daerah tidak hanya fokus pada belanja saja dan tidak memikirkan peningkatan PAD.

“Data satu daerah, di APBD-nya (anggaran pendapatan dan belanja daerah), untuk makan dan minum Rp51 miliar, berarti kalau bagi 12 kurang lebih Rp4 miliar per bulan. Kemudian, perjalanan dinasnya Rp250 miliar. Nah, itu salah satu di antaranya,” katanya.

Ia melanjutkan, “Saya bilang ini belum seberapa nih. Ada beberapa daerah yang (anggaran) makan dan minumnya Rp1 triliun lebih.”. (ANT/KN)