Beranda blog Halaman 472

Qori-Qoriah Kenohan Siap Berlaga, Camat Optimistis MTQ 2025 Lahirkan Juara Nasional

0
Foto : Suasana pembukaan MTQ Kecamatan Kenohan. (Istimewa)

TENGGARONG – Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kecamatan Kenohan tahun 2025 resmi berakhir, dengan catatan membanggakan. Gelaran yang dipusatkan di Desa Semayang sejak 31 Agustus hingga 3 September itu, berhasil melahirkan bibit qori dan qoriah berbakat yang dinilai punya peluang besar bersaing di ajang lebih tinggi.

Camat Kenohan, Kaspul, menyebut pelaksanaan MTQ kali ini berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang tinggi. Menurutnya, potensi yang muncul cukup menjanjikan bagi masa depan kafilah Kenohan.

“Di MTQ Kabupaten, kita selalu di belakang karena juara-juara biasanya ikut kecamatan lain. Setelah koordinasi dengan Kemenag dan Sekda, akhirnya ditetapkan semua wajib ikut Kecamatan sendiri. Selama tiga tahun terakhir, mereka sudah kembali membela Kenohan,” ujar Kaspul, Kamis (4/9/2025).

Kaspul menambahkan, para pemenang di tingkat kecamatan akan dibina untuk menghadapi MTQ Kabupaten. Ia optimistis, kualitas yang terlihat tahun ini mampu menembus hingga panggung nasional.

“Kalau melihat penampilan mereka, saya yakin bisa sampai tingkat nasional. Karena salah satu kafilah yang ikut benar-benar luar biasa,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi perkembangan positif qori dan qoriah Kenohan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun lalu kita masuk 10 besar di tingkat kabupaten, di cabang tilawah, hafizh quran, tartil, dan lainnya. Itu sudah lumayan, karena sebelumnya kita hanya di peringkat 16 atau 17. Mudah-mudahan ke depan lahir generasi qurani yang lebih baik,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

APBN 2026: Kaltim Dikebiri, Pusat Membengkak

0

DALAM beberapa pekan terakhir, saya mengikuti laporan wartawan Media Kaltim di berbagai daerah mengenai pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026. Satu hal makin menguat: APBD tahun depan hampir pasti terjun bebas.

Untuk APBD Kaltim 2026, semula diproyeksikan Rp21,3 triliun. Namun kabar pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen atau sekitar Rp5 triliun membuat postur realistisnya hanya akan berkisar Rp16–17 triliun. Angka ini jelas mengkhawatirkan. Sebab alokasi anggaran pembangunan langsung menyempit sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa ditunda.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengingatkan, proyeksi Rp21,3 triliun hanya berlaku jika pemerintah pusat tidak memangkas DBH. “Kabar sementara ada pemangkasan DBH mencapai 50 persen atau sekitar Rp5 triliun,” ucapnya. Kondisi ini akan membuat fiskal Kaltim menyusut drastis, meski ia menegaskan program prioritas kepala daerah tetap harus dijaga.

Sinyal buruk ini sebenarnya sudah terbaca dari RAPBN 2026. Pemerintah pusat hanya mematok Transfer ke Daerah (TKD) Rp650 triliun, turun tajam dari Rp919,9 triliun pada 2025. Hampir sepertiga pendapatan daerah hilang. TKD ini mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, hingga DBH.

Untuk DBH sendiri, secara nasional anjlok dari Rp192,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp45,1 triliun pada 2026. Sekda Kaltim Sri Wahyuni mengakui, informasi awal menunjukkan pemangkasan hingga 50 persen sebagai dampak kebijakan efisiensi pusat. Bagi Kaltim yang sangat bergantung pada migas dan batubara, ini pukulan telak. SDA terus dikeruk, tetapi hasilnya makin sedikit kembali ke daerah.

Meski begitu, Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemprov tidak tinggal diam. Ia menyebut lebih dari separuh APBD Kaltim ditopang PAD, sekitar 50–55 persen. Karena itu, langkah antisipasi ditempuh dengan mengoptimalkan aset di tepian Sungai Mahakam, menertibkan pajak alat berat, hingga mendorong kontribusi lebih besar dari BUMD. “Pembayaran pertama pengusaha cukup bayar setengah dari total kewajiban yang harus dibayar,” terangnya. Upaya ini dinilai realistis, meski dampaknya tidak bisa langsung dirasakan seketika.

Namun, tekanan fiskal ini tidak hanya menimpa provinsi. Efek domino juga langsung terasa di kabupaten dan kota. Kutai Kartanegara hanya mampu menyusun APBD 2026 sebesar Rp7,5 triliun, padahal pada 2025 masih Rp12 triliun. Penajam Paser Utara juga turun dari Rp2,4 triliun menjadi sekitar Rp2 triliun. Bontang kehilangan setengah triliun, sementara Balikpapan dan Samarinda terpaksa mengalihkan belanja ke layanan dasar.

Kondisi serupa dialami Kutai Timur. Dalam rapat paripurna DPRD, Bupati Ardiansyah Sulaiman menjelaskan perubahan APBD 2025 sebagai gambaran tantangan fiskal. Pendapatan daerah yang semula Rp11,151 triliun turun menjadi Rp9,376 triliun atau berkurang Rp1,775 triliun. Belanja ikut disesuaikan dari Rp11,136 triliun menjadi Rp9,475 triliun. “Pembelanjaan daerah diarahkan pada efisiensi, pemenuhan mandatory spending, dan pelaksanaan program prioritas sesuai amanat nasional serta kebutuhan masyarakat Kutim,” tegasnya. Ia menambahkan, arah kebijakan belanja juga mengikuti rekomendasi KPK agar setiap rupiah benar-benar terserap untuk program yang bermanfaat.

Pola yang sama terlihat di seluruh daerah: APBD menyusut, pemangkasan tak terhindarkan, dan efisiensi menjadi pilihan pahit. Namun bahaya besar mengintai ketika pemerintah daerah menutup defisit dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah. Cara tercepat biasanya dengan menaikkan pajak atau retribusi. Jika itu ditempuh, rakyatlah yang menanggung beban. Kenaikan PBB di sejumlah daerah sudah menjadi contoh. Dalam jangka panjang, pemerintah daerah yang seharusnya menjadi motor pelayanan publik bisa berubah menjadi pemungut pajak yang justru menekan warganya.

Ironisnya, di tengah pemangkasan untuk daerah, belanja pemerintah pusat justru naik sekitar 18 persen dalam RAPBN 2026, dari Rp2.663,4 triliun (outlook 2025) menjadi Rp3.136,5 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk kementerian/lembaga sekitar Rp1.498,3 triliun, sisanya untuk belanja non-K/L. Pemerintah pusat menyebut langkah ini sebagai efisiensi, tapi faktanya birokrasi pusat makin gemuk dengan dalih program prioritas nasional.

Kontras makin tajam dengan rencana terbaru menaikkan anggaran fasilitas DPR RI. Kebijakan ini langsung memicu kemarahan publik dan berujung demonstrasi besar-besaran. Daerah diminta berhemat, sementara pusat menambah belanja untuk kenyamanan pejabat.

Padahal, andai saja DPR RI dan pemerintah pusat serius melakukan penghematan dengan mengevaluasi gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat, dampaknya akan jauh lebih terasa. Dana yang dihemat bisa menambah pendapatan negara tanpa harus membebani rakyat lewat kenaikan pajak dan retribusi. Penghematan di lingkaran elit inilah yang justru bisa menjadi bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar menuntut rakyat ikut berhemat.

Sejarah akan mencatat, pemangkasan TKD dan DBH pada 2026 adalah pukulan telak bagi daerah. Bagi Kaltim, ini bukan semata soal berkurangnya anggaran, melainkan soal keadilan.

Bagaimana mungkin daerah penghasil SDA hanya mewarisi lubang tambang, jalan rusak, dan lingkungan tercemar, sementara hasilnya justru memperbesar belanja pusat? Untuk siapa APBN 2026 disusun: rakyat daerah yang menopang republik, atau birokrat pusat yang sibuk menambah anggaran mereka?

Efisiensi atau penyesuaian apa pun namanya, rasa ketidakadilan ini akan terus membekas. Rakyat tidak akan selamanya diam melihat kekayaannya dikeruk sementara kesejahteraannya dikorbankan. Otonomi daerah harus diwujudkan nyata: pembangunan yang adil, bukan sekadar slogan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Wagub Kaltim Larang Pejabat Pemprov Pamer Kemewahan di Medsos

0
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji saat diwawancara di Samarinda, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Ahmad Rifandi.

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegur para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dan melarang mereka memamerkan kemewahan di media sosial.

Seno Aji di Samarinda, Rabu (3/9/2025), menyatakan arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta perilaku etis pejabat pemerintah dalam menggunakan media sosial, termasuk untuk menunda perjalanan ke luar negeri hingga waktu yang belum ditentukan.

“Untuk sementara memang tidak ada perjalanan ke luar negeri. Nanti keputusan Mendagri yang akan menentukan kapan diizinkan kembali. Itu pun harus jelas urgensi-nya,” ujar Seno Aji.

Dia menjelaskan, perjalanan dinas ke luar negeri hanya dapat dipertimbangkan jika memiliki tujuan yang sangat penting dan mendesak. Sementara untuk perjalanan pribadi, seperti ibadah umrah atau kegiatan religi lainnya, akan diatur melalui mekanisme perizinan khusus.

“Kalau keperluannya tidak mendesak, bisa jadi tidak akan diizinkan,” katanya.

Seno Aji menekankan fokus utama pejabat daerah seharusnya adalah menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing, bukan melancong.

Wagub Seno juga menyoroti imbauan keras dari Mendagri mengenai larangan pamer kemewahan. Menurutnya, instruksi tersebut sangat relevan untuk menjaga perasaan masyarakat dan menunjukkan empati para pemimpin terhadap kondisi rakyatnya.

“Imbauan Mendagri ini penting agar pejabat tidak melukai perasaan publik dengan memamerkan sesuatu. Apalagi kalau saya sendiri tidak pernah flexing, karena memang tidak punya apa-apa,” tuturnya.

Sebagai kader Partai Gerindra, Seno Aji mengaku selalu memegang teguh pesan dari Ketua Umum sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto, yang menginstruksikan para pejabat untuk senantiasa dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan yang mereka hadapi.

“Sebagai pejabat daerah yang mendapatkan amanah dari masyarakat, kita harus kembali fokus pada persoalan kemasyarakatan. Jangan sampai malah sibuk pamer-pamer di media sosial,” demikian Seno. (ANT/KN)

Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri dari DPR

0
Ahmad Sahroni ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan hingga saat ini Ahmad Sahroni belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR.

Saan mengatakan Sahroni sejauh ini hanya berstatus sebagai kader Nasdem yang telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partai.

“Itu belum (Ahmad Sahroni mundur) nanti kita cek ya,” kata Saan saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Tidak hanya Sahroni, kader Nasdem lain yakni Nafa Urbach juga telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR.

Saan yang juga bertindak sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem menjelaskan, sejauh ini pihak DPP partai telah bersurat ke fraksi yang telah diteruskan ke Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan seluruh hak Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota legislatif, salah satunya gaji.

Kini pihaknya tinggal menunggu proses penghentian gaji Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR yang sedang berlangsung di Sekjen DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari Senayan imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR RI.

Anggota DPR yang dinonaktifkan itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah. (ANT/KN)

DPR Akan Bahas Tuntutan 17+8 dalam Rapat Pimpinan Fraksi

0
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa (kiri), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) saat bertemu dengan sejumlah elemen mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan tersebut elemen organisasi mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, salah satu meminta pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut peristiwa kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan lembaganya bakal merespons munculnya tuntutan 17+8 yang mencuat dan banyak diunggah di media sosial setelah adanya unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.

Dasco mengatakan bahwa tuntutan 17+8 itu juga menjadi poin yang disampaikan sejumlah perwakilan elemen mahasiswa dalam audiensi yang digelar DPR RI pada Rabu (3/9/2025).

“Termasuk 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Pada prinsipnya, jelas Dasco, DPR selalu menyerap aspirasi dalam bentuk rapat dengar pendapat yang digelar komisi-komisi.

Saat adanya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan kompleks parlemen, menurut dia, perwakilan DPR pun sudah berniat untuk menemui massa. Namun begitu hendak keluar, aksi unjuk rasa sudah bukan murni penyampaian aspirasi.

“Begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif,” katanya.

Dasco pun memastikan bahwa DPR sudah melakukan evaluasi, bahkan sebelum audiens dengan mahasiswa pada Rabu ini.
Menurut dia, evaluasi menyeluruh dan reformasi bagi DPR akan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Tentunya tekad seluruh anggota DPR yang mengambil memetik pelajaran dari peristiwa ke belakang untuk menjadikan evaluasi secara bersama,” katanya.

Adapun 17+8 Tuntutan Rakyat “Transparansi, Reformasi, Empati” diunggah sejumlah figur publik di media sosial. Tuntutan itu meliputi 17 tuntutan yang didesak untuk diselesaikan dalam waktu satu minggu dan delapan tuntutan dengan tenggat waktu satu tahun.

Poin pertama dalam 17 tuntutan itu adalah untuk membentuk tim investigasi atas kematian pengendara ojek daring Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob Polri maupun seluruh korban tindak kekerasan aparat, menghentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil, hingga menuntut agar DPR harus melibatkan diri dalam forum publik.

Sedangkan delapan tuntutan lainnya, yakni menuntut adanya reformasi DPR secara besar-besaran, reformasi partai politik, reformasi perpajakan, hingga menuntut untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. (ANT/KN)

Bareskrim Tangkap Pemilik Akun TikTok Penyebar Ajakan Penjarahan

0
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menunjukkan sejumlah tersangka yang diduga menjadi provokator ataupun penghasut semasa aksi unjuk rasa di DKI Jakarta dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun media sosial TikTok yang diduga membuat dan menyebarkan konten provokatif berupa ajakan melakukan penjarahan di rumah sejumlah tokoh publik dan anggota DPR RI.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin (1/9) terhadap tersangka berinisial IS (39), seorang karyawan swasta.

“Modus operandi tersangka adalah membuat dan mengunggah konten video melalui akun TikTok miliknya dengan tujuan menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan kebangsaan, serta menghasut massa untuk melakukan penjarahan,” ujar Himawan.

Konten yang diunggah IS melalui akun @hs02775 berisi ajakan penjarahan terhadap rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Dalam visualisasi konten itu terlihat jelas ajakan penjarahan,” ujar Himawan menambahkan.

Barang bukti yang disita penyidik kepolisian dari tersangka berupa satu KTP, satu unit telepon genggam, serta akun TikTok @hs02775 yang memiliki 2.281 pengikut. Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri sejak 2 September 2025.

Atas perbuatannya, IS disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain itu tersangka juga dijerat Pasal 160 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara dan Pasal 161 ayat (1) KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.
Sebagaimana diketahui penangkapan tersangka ini merupakan salah satu hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak 23 Agustus 2025.

Sebanyak 592 akun dan konten provokatif telah diblokir bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. (ANT/KN)

Enam Jasad Ditemukan di Lokasi Jatuhnya Helikopter di Tanah Bumbu

0
Warga lokal Remisor (kiri) yang pertama kali melihat bangkai helikopter tipe BK117 D3 yang sebelumnya hilang kontak dan ditemukan di kawasan hutan pegunungan, di Posko 3 Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu (3/9/2025) malam. (ANTARA/Sujud Mariono)

TANAH BUMBU – Tim Anggrek 1 Cabang Nangka, Remisor, sebagi saksi yang pertama menemukan bangkai Helikopter BK117 D3, mengatakan potongan badan enam jasad masih bisa terdeteksi, pasca kecelakaan helikopter di kawasan hutan Gunung Belumutan, Desa Emil Baru, Mentewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Remisor di Posko 3 Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu, Rabu malam, mengatakan setelah berada di lokasi penemuan pada Rabu (3/9) sekitar pukul 14.45 WITA, lebih dari 50 meter terlihat seorang jasad dengan kulit berwarna putih dan badan besar dengan posisi tengkurap.

“Di sekitar helikopter yang hangus ini, kayu dan pohon-pohon rusak, sepertinya bekas heli jatuh,” ujar dia.

Setelah itu, Remisor melihat beberapa jasad di sekitar bangkai helikopter yang hangus.

“Kalau tidak salah saat pembongkaran, ada enam jasad yang masih bisa dideteksi. Sisanya hangus terbakar,” ungkapnya.

Remisor menjelaskan jasad itu kemungkinan ada enam badan yang terpotong-potong. Potongan bagian tubuh terpisah, ada bagian kepala, ada kaki, dan ada bagian badan.

“Jadi tadi kami hitung sekitar enam jasad bisa dideteksi, sisanya hangus terbakar,” tuturnya.

Dari enam potongan badan manusia yang terdeteksi, Remisor mengatakan ada dua jasad yang hampir utuh untuk dikenali.
Sebelum menemukan helikopter hangus di lokasi, Remisor yang merupakan warga Desa Emil Baru pada Senin (1/9) sebelum pukul 09.00 WITA, sedang mengantar anak ke sekolah.

Saat akan kembali ke rumah, dia dan warga lain tiba-tiba melihat ke arah atas ada helikopter lewat dengan bunyi yang asing dari biasanya.

Kemudian, helikopter itu menjauh dan hilang tertutup kabut di sekitar gunung.

“Awalnya saya sudah curiga kok suara helikopter ya beda dan berasap, biasanya suara helikopter gagah, tapi ini bunyinya terrrrrkkkkk,” ujar Remisor. (ANT/KN)

Kapten Timnas U-23 Minta Maaf Usai Indonesia Ditahan Imbang Laos

0
Kapten timnas U-23 Indonesia Kadek Arel saat ditemui wartawan di mixed zone Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (3/9/2025), setelah hasil imbang 0-0 melawan Laos pada babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

SIDOARJO – Kapten timnas U-23 Indonesia Kadek Arel meminta maaf kepada masyarakat tanah air, menyusul kegagalan Garuda Muda mengalahkan Laos pada laga pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (3/9/2025).

Indonesia harus puas berbagi poin dalam skor 0-0 pada pertandingan ini setelah tak mampu mencetak satu gol pun dari total 25 tembakan yang dilakukan.

“Pertama saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita tahu juga Indonesia juga sedang berduka sekarang. Saya mewakili pemain, dan sekaligus saya sebagai kapten meminta maaf sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Indonesia karena kita gagal menang di pertandingan pertama,” kata Kadek saat ditemui wartawan di mixed zone Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Statistik Lapang Bola mencatat, dari 25 tembakan itu, lima di antaranya tepat sasaran dan semuanya digagalkan oleh kiper Laos Kop Lokphathip. Sebanyak 12 tembakan tak tepat sasaran, sementara delapan tembakan lainnya diblok oleh barisan pertahanan Laos.

Ketika ditanya apa yang menjadi hambatan di lapangan, bek tengah Bali United itu mengatakan timnya kurang fokus dalam menyerang.

“Memang kita kurang fokus bagaimana kita menyerang. Kita tahu semua yang sudah diberikan oleh coach,” kata pesepak bola 20 tahun tersebut.

Kegagalan mencetak gol ini melanjutkan masalah yang dimiliki Garuda Muda, yang masih kesulitan mencetak gol setelah kemenangan besar 8-0 melawan Brunei Darussalam pada pertandingan pertama Kejuaraan ASEAN U-23 2025 di Jakarta, Juli lalu.

Sejak laga itu, termasuk melawan Laos, Indonesia hanya sanggup menyarangkan dua gol, itu pun satu gol di antaranya adalah gol bunuh diri.

“Kita harus merubah secepat mungkin bagaimana cara kita mencetak gol,” kata Kadek.

Torehan satu poin ini membuat misi Indonesia untuk lolos ke putaran final yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari 2026 lebih sulit karena harus memenangkan dua pertandingan berikutnya melawan Makau pada Sabtu (6/9) dan Korea Selatan pada Selasa (9/9). (ANT/KN)

Disdikbud Kukar Pastikan Kesiapan Erau 2025, Menparekraf Dijadwalkan Hadir

0
Suasana pelaksanaan rapat persiapan Erau 2025. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Jelang pelaksanaan Festival Erau 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral, guna memastikan seluruh rangkaian agenda adat tahunan ini berjalan sesuai jadwal.

Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menyebutkan bahwa Erau tahun ini akan berlangsung pada 21–29 September 2025. Namun, sejumlah rangkaian adat dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sudah dimulai sejak 12 September.

“Rapat hari ini sudah kita finalkan. Semua agenda akan dilaksanakan sesuai jadwalnya. Nanti juga akan ada lagu resmi Erau yang kita rilis,” ungkap Thauhid, Rabu (3/9/2025).

Beberapa agenda utama Erau yang sudah ditetapkan antara lain pembukaan di Stadion Rondong Demang pada 21 September, ritual Beseprah pada 25 September, tradisi Belimbur pada 28 September, serta paripurna penutupan pada 29 September setelah prosesi merebahkan Tiang Ayu dan ziarah makam raja-raja Kutai.

Kehadiran tamu penting juga dipastikan bakal menambah semarak acara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dijadwalkan hadir pada 28 September, bertepatan dengan puncak acara Belimbur. “Beliau datang dari Balikpapan langsung ke Tenggarong, dengan biaya sendiri. Bahkan, suaminya juga masih memiliki ikatan kekerabatan dengan pihak kesultanan,” jelas Thauhid.

Ia menegaskan, pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pihak kesultanan telah jelas. Pemerintah hanya menangani kegiatan seremonial seperti pembukaan, expo, dan lomba olahraga tradisional, sementara seluruh prosesi sakral tetap sepenuhnya menjadi kewenangan kesultanan.

“Kami berharap kesakralan Erau tidak berkurang, tetapi keramaiannya juga tetap dirasakan masyarakat. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, ini bagian dari menjaga marwah masyarakat Kukar. Insya Allah tidak akan mengurangi nilai dan kehormatan Erau,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Jelang Erau 2025, Diskop-UKM Kukar Seleksi Pelaku UMKM untuk Isi Tenan Terbatas

0
Plt Kepala Diskop-UKM Kukar, Taufik Zulfiannur. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Menjelang pelaksanaan Festival Erau 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa jumlah tenan yang disediakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat terbatas. Karena itu, pihaknya akan melakukan seleksi dan mekanisme khusus, agar lebih banyak pelaku usaha lokal tetap mendapat kesempatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskop-UKM Kukar, Taufik Zulfiannur, menjelaskan bahwa tenda yang berada di luar arena bisa diisi dua hingga tiga pelaku UMKM per unit. Dengan 10 tenda, total bisa menampung sekitar 30 pelaku. Sementara untuk area dalam arena, kuota akan lebih selektif.

“Memang jumlahnya terbatas. Nanti kami coba padukan, misalnya pelaku UMKM kue tradisional digabung, kerajinan dengan ekraf, atau bahkan dibuat sistem selang-seling harian. Tujuannya supaya semua tetap bisa ikut meramaikan,” jelas Taufik, Rabu (3/9/2025).

Ia berharap para pelaku UMKM memahami kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit, sehingga Diskop-UKM tidak bisa memfasilitasi semua usaha secara penuh. Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan pembinaan bagi UMKM yang tidak tertampung dalam tenan Erau, termasuk berkoordinasi dengan perangkat daerah lain.

Taufik menambahkan, penyediaan tenan akan dilakukan melalui kerja sama dengan event organizer (EO) yang menjadi pihak ketiga penyelenggara Erau. Namun, jika ada slot tambahan di luar yang memungkinkan, Diskop-UKM akan berupaya mengakomodir pelaku UMKM lainnya.

“Kita bekerjasama dengan EO. Kalau ada slot tambahan yang memungkinkan pelaku UMKM bisa masuk, tentu akan kita akomodir,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i