JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan sosialisasi dan penyerahan Beasiswa KIP Kuliah serta Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Tahun 2025 pada Jumat (14/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan prioritas utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dapat bersaing di kancah global.

Menurutnya, pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan berasal dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah program strategis nasional untuk memperluas kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia,” jelas Menteri Brian Yuliarto.

Pada kesempatan ini, Menteri Brian juga mengungkapkan untuk tahun 2025, Kemdiktisaintek telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,3 triliun dengan sasaran sebanyak 847.333 mahasiswa. Hingga 13 Maret 2025, tercatat anggaran KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) yang sudah tersalurkan mencapai Rp4,86 triliun untuk 547.777 mahasiswa.

“Kami telah mentransfer dana sebesar Rp4,86 triliun untuk mendukung 547.777 mahasiswa penerima beasiswa. Ke depan, kami berkomitmen untuk mempercepat penyaluran beasiswa agar mahasiswa bisa menerimanya lebih awal dan tidak mengalami kendala finansial dalam menempuh pendidikan,” tegas Brian.

Acara sosialisasi dan penyerahan beasiswa ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang, dan Kepala Pusat Pembiayaan, Asesmen, dan Pendidikan Tinggi Henri Tambunan. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan simbolis beasiswa KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi 2025 kepada 13 perwakilan mahasiswa.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Konsep Flexible Working Arrangement (FWA) atau fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi keniscayaan di era digital. Konsep ini, yang awalnya diragukan oleh masyarakat, kini semakin diterima setelah diterapkan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2019.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, menjelaskan pada awalnya konsep FWA tidak mendapat kepercayaan publik. Banyak yang meragukan apakah ASN dapat diizinkan bekerja fleksibel di luar kantor.

Hal ini disampaikan dalam dalam Webinar ASN Belajar Seri 10: Flexible Working Arrangement (FWA): Antara Efisiensi dan Kinerja yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kamis (13/3/2025),

“Pada saat itu masyarakat masih belum percaya. Bisa nggak ASN ini diberikan FWA, sementara tiap hari saja absen ke kantor terus diawasi. Makanya pada saat itu dilakukannya FWA ini tidak bisa langsung diterapkan, tapi dilakukan uji coba,” ungkap Denny.

Namun, saat pandemi COVID-19, situasi memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah guna menghindari penularan virus. Sejak saat itu, konsep fleksibilitas kerja atau FWA dapat dijalankan dengan baik.

FWA, menurut Denny, adalah metode kerja yang memungkinkan ASN untuk menjalankan tugas kedinasan mereka baik secara lokasi maupun waktu tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. “Fleksibilitas kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu fleksibilitas kerja secara lokasi dan fleksibilitas kerja secara waktu,” ujarnya.

FWA secara lokasi memungkinkan pegawai untuk bekerja dari berbagai tempat seperti kantor, rumah, atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sementara itu, fleksibilitas kerja secara waktu memberikan kesempatan bagi ASN untuk mengatur jam kerja mereka agar dapat memenuhi target kinerja dan jumlah jam kerja yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Denny menekankan bahwa fleksibilitas kerja bukanlah hak pegawai, melainkan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Fleksibilitas kerja ini ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan pada masing-masing Instansi Pemerintah,” tambahnya.

Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Ramliyanto, juga menyampaikan bahwa di awal tahun 2025, FWA banyak diperbincangkan setelah muncul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. FWA, menurutnya, bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengingat pola kerja seperti bekerja dari rumah (WFH) sudah teruji selama pandemi.

“Jika kita flashback salah satu model pola kerja FWA yakni WFH atau bekerja dari rumah sudah pernah kita terapkan secara masif pada masa pandemi COVID-19 lalu. Artinya secara praktik terhadap penerapan pola kerja FWA ini bagi ASN bisa lebih cepat diadaptasi,” ungkap Ramliyanto.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penerapan fleksibilitas ini harus diimbangi dengan penilaian kinerja yang baik, sehingga ASN tetap dapat memenuhi target dan memberikan hasil yang optimal.

Dengan adanya fleksibilitas ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kinerja ASN dan mendukung efisiensi anggaran negara melalui pengelolaan yang lebih optimal dan berbasis teknologi.

Pewarta: Nicha R

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya dalam kasus Harun Masiku bukan sekadar persoalan hukum semata.

Menurutnya, tuduhan terkait perintangan penyidikan dan pemberian suap yang disampaikan JPU KPK merupakan bentuk kriminalisasi hukum.

Ia menilai bahwa kasus yang telah berkekuatan hukum tetap kini kembali diungkap demi kepentingan tertentu.

“Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum, bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan-kepentingan politik di luarnya,” ujar Hasto usai menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Hasto menegaskan bahwa dirinya mengikuti seluruh proses hukum yang kini telah memasuki tahap persidangan.

Ia berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya serta menekankan pentingnya supremasi hukum bagi keberlangsungan negara.

“Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka Republik ini tidak akan berdiri kokoh,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti dampak dari ketidakpastian hukum terhadap dunia investasi di Indonesia.

“Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia,” tambahnya.

Dalam persidangan, JPU KPK mendakwa Hasto dengan dua tuduhan, yaitu perintangan penyidikan dan pemberian suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk Harun Masiku.

Hasto dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mengatur ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Selain itu, ia juga didakwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik pada Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah.

“Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, lanjut dia, penyidik mendalami pelaksanaan fungsi pengawasan dalam kaitan dengan kegiatan importasi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga.

Ia mengatakan bahwa pemeriksaan ini dalam rangka menggali peran Ahok selaku komisaris utama dalam kaitan dengan ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang.

“Jadi, semua ini masih dalam berproses. Tentu penyidik masih akan terus mendalami keterangan-keterangannya. Tentu kemungkinan akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.

Harli mengatakan bahwa kemungkinan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap Ahok usai mendapatkan dokumen dan data tambahan dari Pertamina.

Diketahui, Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023. Ia menjalani pemeriksaan selama 8–9 jam.

Ia mengatakan bahwa penyidik tidak menanyakan kepada dirinya mengenai isu ‘oplosan’ bahan bakar minyak (BBM) RON 92 dengan RON yang lebih rendah sebagaimana yang banyak dibicarakan masyarakat.

“Kalau pengoplosan saya kira di sini penyidik enggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan, otomatis kendaraan-kendaraan akan protes. Ini memang ada soal sesuatu yang saya enggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit,” ucapnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, yaitu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

Tersangka lainnya, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi besar-besaran terhadap 1.255 personel di jajaran perwira tinggi dan perwira menengah. Pergantian ini tertuang dalam enam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

Enam surat telegram tersebut bernomor ST/488/III/KEP./2025, ST/489/III/KEP./2025, ST/490/III/KEP./2025, ST/491/III/KEP./2025, ST/492/III/KEP./2025, dan ST/493/III/KEP./2025.

Salah satu perombakan yang menarik perhatian adalah pergantian Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim). Irjen Pol. Nanang Avianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kaltim kini dipindahkan menjadi Kapolda Jawa Timur. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol. Endar Priantoro, yang sebelumnya bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pati Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menegaskan mutasi ini adalah bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier bagi para anggota kepolisian.

“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi dalam keterangan resminya, Kamis (13/3/2025).

Daftar Kapolda yang Berganti

Dalam mutasi kali ini, terdapat 10 Kapolda yang mengalami pergantian, yaitu:

1. Kapolda Kalimantan Timur: Brigjen Pol. Endar Priantoro menggantikan Irjen Pol. Nanang Avianto.
2. Kapolda Jawa Timur: Irjen Pol. Nanang Avianto menggantikan Irjen Pol. Toni Harmanto (memasuki masa pensiun).
3. Kapolda Riau: Irjen Pol. Hery Herjawan menggantikan Irjen Pol. Mohammad Iqbal.
4. Kapolda Gorontalo: Irjen Pol. R. Eko Wahyu Prasetyo menggantikan Irjen Pol. Angesta Romano Yoyol.
5. Kapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol. Rusdi Hartono menggantikan Irjen Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso.
6. Kapolda Jambi: Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menggantikan Irjen Pol. Rusdi Hartono.
7. Kapolda Maluku Utara: Brigjen Pol. Waris Agono menggantikan Irjen Pol. Midi Siswoko.
8. Kapolda DI Yogyakarta: Brigjen Pol. Anggoro Suhartono menggantikan Irjen Pol. Suwondo Nainggolan.
9. Kapolda Bengkulu: Brigjen Pol. Mardiyono menggantikan Irjen Pol. Armed Wijaya.
10. Kapolda Kalimantan Tengah: Irjen Pol. Iwan Kurniawan menggantikan Irjen Pol. Djoko Poerwanto.

Daftar 10 Polwan Menjadi Kapolres

Selain mutasi di tingkat Kapolda, mutasi kali ini juga menjadi momentum penting bagi polisi wanita (Polwan). Sebanyak 57 Polwan mendapatkan promosi jabatan, dengan 10 di antaranya dipercaya menjadi Kapolres.

Berikut beberapa nama Polwan yang kini menjabat sebagai Kapolres:

1. AKBP Kadek Citra Dewi S – Kapolres Jembrana, Polda Bali
2. AKBP Veronica – Kapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah
3. AKBP Sah Udur Togi – Kapolres Pematang Siantar, Polda Sumut
4. AKBP Rina Frillya – Kapolres Samosir, Polda Sumut
5. AKBP Heti Patmawati – Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung
6. AKBP Bestiana – Kapolres Pesisir Barat, Polda Lampung
7. AKBP Miharni Hanapi – Kapolres Gunungkidul, Polda DIY
8. AKBP Rise Sandiyantanti – Kapolres Pelabuhan Makassar, Polda Sulsel
9. AKBP Anita Ratna – Kapolres Ternate, Polda Maluku Utara
10. Kompol Yocbeth Mince – Kapolres Dogiyai, Polda Papua Tengah

Kadiv Humas Polri mengungkapkan, promosi Polwan ini mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan institusi kepolisian.

“Polwan memiliki peran yang semakin strategis dalam kepemimpinan di Polri. Promosi ini menunjukkan bahwa Polri terus memberikan ruang bagi Polwan untuk berkembang dan berkontribusi lebih luas,” tambah Sandi Nugroho.

Selanjutnya, mutasi Polri ini juga melibatkan 1.255 Personel yang turut mengalami rotasi. Dengan rincian sebagai berikut:
– 881 personel mendapat promosi jabatan.
– 288 personel berpangkat Kombes mengalami perubahan nomenklatur jabatan.
– 205 perwira berpangkat AKBP menjabat sebagai Kapolres di berbagai daerah.
– 74 personel mengikuti pendidikan lanjutan.
– 88 personel menyelesaikan pendidikan dan mendapat jabatan baru.
– 77 personel menjalani tugas khusus.
– 63 personel memasuki masa pensiun. (MK)

Editor : Nicha R