Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas/aov/aa.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta kuasa hukum aktivis Delpedro Marhaen, Maruf Bajammal, agar bersikap gentleman dengan menghadapi proses hukum yang menjerat aktivis tersebut.
Permintaan itu ia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Maruf yang mengatakan bahwa tim kuasa hukum Delpedro tidak bisa bersikap jentelmen lantaran proses penangkapan kliennya tidak sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Perlawanan Anda harus jentelmen. Anda hadapi polisi di jalur hukum. Anda adu argumen dengan polisi, penyidik, dan jaksa. Hadapi di pengadilan,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (7/9/2025).
Yusril menilai, apabila pihak kuasa hukum Delpedro menilai bahwa penangkapan tidak sesuai koridor hukum, maka yang harus dilakukan adalah perlawanan.
“Masalahnya, polisi menganggap penangkapan yang mereka lakukan sudah sesuai koridor hukum. Karena ada beda pendapat dengan polisi itulah, maka Anda harus lakukan perlawanan,” katanya.
Dengan mengikuti proses hukum yang ada, ujar Yusril, maka rakyat akan bisa menilai argumen pihak manakah yang lebih meyakinkan.
“Rakyat akan menilai, argumen skala yang lebih kokoh dan lebih meyakinkan; argumen Anda dan tersangka yang Anda bela atau argumen penegak hukum polisi, penyidik, dan jaksa?” ucapnya.
Sebelumnya, kuasa hukum aktivis Delpedro Marhaen, Maruf Bajammal, dalam konferensi pers pada Sabtu (6/9) menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra agar pihaknya bersikap jentelmen dalam menghadapi proses hukum yang menjerat Direktur Eksekutif Lokataru Foundation tersebut.
Menurutnya, pihaknya sulit untuk bersikap jentelmen lantaran proses penangkapan Delpedro yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Maka dari itu, tim kuasa hukum Delpedro meminta agar pemerintah meninjau dan mengevaluasi pihak-pihak yang menangkap aktivis tersebut.
Adapun Polda Metro Jaya telah menangkap enam tersangka yang diduga terlibat aksi penghasutan dan penyebaran informasi elektronik yang menyebabkan terjadinya aksi anarkis dan kerusuhan dalam aksi unjuk rasa, salah satunya adalah Delpedro Marhaen.
Delpedro disebut berperan menghasut dan mengajak pelajar serta anak-anak turun melakukan aksi kerusuhan di sejumlah lokasi unjuk rasa. (ANT/KN)
Petugas memasukkan peti berisi jenazah korban kecelakaan Helikopter BK117 D3 (Santha Kumar Prabhakaran) WNA India ke dalam ambulans untuk dipulangkan ke negara asal melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru saat pelepasan di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (7/9/2025). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)
BANJARMASIN – Tim Identifikasi Korban Bencana (DVI) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mengidentifikasi tiga jasad Warga Negara Indonesia (WNI) korban kecelakaan helikopter BK117 D3 yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Mentewe, Tanah Bumbu.
“Total sudah ada enam jasad yang teridentifikasi. Hari ini tiga jasad WNI dan pada Sabtu (6/9) tiga jasad WNA. Sehingga tinggal dua lagi jasad yang belum teridentifikasi (WNI),” kata Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Muhammad El Yandiko dalam konferensi pers Operasi DVI Polri Kecelakaan Helikopter BK117 D3 di RS Bhayangkara Banjarmasin, Minggu (7/9/2025) malam.
Ia menyebut tiga jasad WNI itu dengan tiga nomor kantong jenazah berbeda, yakni jenazah bernomor 008, teridentifikasi sebagai inisial IIR (43) cocok dengan data antemortem, berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, jenis kelamin laki-laki, teridentifikasi melalui catatan medis gigi dengan teknik superimposisi.
Kemudian, kantong jenazah nomor 002 teridentifikasi sebagai inisial HD (37) cocok dengan data antemortem, berasal dari Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, jenis kelamin laki-laki, dasar identifikasi melalui catatan medis gigi dengan teknik superimposisi.
Kantong jenazah nomor 004 teridentifikasi dengan inisial YFR (57) cocok dengan data antemortem, berasal dari Pekanbaru Provinsi Riau, jenis kelamin laki-laki, dasar identifikasi melalui catatan medis gigi dengan superimposisi gigi dan properti.
“Tinggal dua jasad lagi (WNI), mohon doanya semua supaya seluruh jasad bisa segera teridentifikasi,” ujar Yandiko.
Dari dua jasad yang belum teridentifikasi, yakni Kapten Haryanto Tahir berasal dari Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Andys Rissa Pasulu (Kota Balikpapan, Kalimantan Timur).
Total korban kecelakaan helikopter sebanyak delapan, di antaranya terdiri dari seorang pilot bernama Kapten Haryanto Tahir berasal dari Kota Batam, Kepulauan Riau, teknisi bernama Hendra Darmawan (Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan).
Kemudian enam penumpang, yakni Mark Werren (Australia), Santha Kumar Prabhakaran (India), Claudine Pereira Quito (Brasil), Iboy Irfan Rosa (Kabupaten Kuantan Singingi, Riau), Yudi Febrian Rahman (Pekanbaru, Riau), Andys Rissa Pasulu (Kota Balikpapan, Kalimantan Timur).
Tim SAR menemukan bangkai helikopter di titik 03° 5’6” S – 115° 37’39.07” E, kawasan hutan sekitar Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu, Kalsel, pada Rabu (3/9) sekitar pukul 14.45 WITA, sejak hilang kontak pada Senin (1/9) sekitar pukul 08.54 WITA.
Helikopter tersebut ditemukan pada jarak sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh jasad pada Kamis (4/9) malam sekitar pukul 21.50 WITA. (ANT/KN)
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas'ud bersama rombongan meninjau langsung kondisi jalan rusak parah di Crossing 4 Sangatta-Bengalon, Kutai Timur yang berstatus jalan nasional. jalan tersebut diduga untuk melintas alat berat perusahaan tambang. (Antarakaltim/ Ho- adpim)
JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan ancaman menghentikan kegiatan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, karena terjadinya kerusakan parah jalan nasional yang menjadi akses distribusi logistik lintas wilayah.
Gubernur Rudy Mas’ud di Kutai Timur, Minggu (7/9/2025), melakukan tinjauan langsung beberapa titik pada jalur Sangatta-Bengalon yang sudah hampir putus. Kondisi ini tentu sangat berbahaya dan akan sangat merugikan masyarakat jika tidak segera dilakukan perbaikan dan pengalihan jalan baru.
“Saya lihat bukan rawan lagi, tapi sudah putus sebelah. Tinggal sebelah saja lagi jalannya,” ucapnya saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah utara Kaltim seperti Kabupaten Kutai Timur dan Berau bersama sejumlah kepala dinas Provinsi dan DPRD Kaltim.
Temuan jalan rusak parah, tepatnya berada di Crossing 4 Sangatta-Bengalon, Gubernur Rudy menghentikan laju kendaraan dan tampak marah saat melihat jalur Provinsi tersebut rusak parah akibat kegiatan tambang.
“Bapak tahu dampak sosialnya kalau sampai jalan ini putus,” kata Gubernur Rudy Mas’ud kepada manajemen PT KPC yang ikut mendampingi.
Selain menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan Sangatta dan Bengalon atau akses ke wilayah utara, jalan ini menjadi jalur utama transportasi logistik masyarakat.
Jika jalur yang hanya tinggal sebelah itu juga putus kata Gubernur, maka semua akses Sanggata-Bengalon akan putus. Bukan hanya masyarakat yang akan merugi karena logistik tak bisa dikirim, para pekerja juga tidak bisa melintas. Akan banyak kerugian yang ditimbulkan dan tentu memberi dampak sosial yang sangat dirugikan.
“Bapak lihat saja yang lewat ini. Eksavatornya saja sudah 21 ton, belum yang mengangkut. Jalan yang dilewati hanya sebelah. Apa tidak cepat putus Pak?” ungkapnya lagi.
Karena itu, Gubernur mengingatkan agar PT KPC melakukan koordinasi yang lebih serius lagi dengan jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur untuk segera memperbaiki. Pasalnya jalur itu merupakan jalan nasional (APBN) dan rusak karena aktivitas KPC.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjutnya, maka kami minta kegiatan tambang PT KPC kita hentikan. Sampai jalannya dibenahi,” tegas Gubernur.
Sementara itu, GM ESD PT KPC Wawan Setiawan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BBPJN untuk penanganan jalur Sangatta-Bengalon ini.
“Memang ada ruas jalan yang masih perlu kami koordinasikan dengan BBPJN. Perbaikan sebelumnya sudah kami lakukan di beberapa titik,” ujar Wawan. (ANT/KN)
Saya (tengah) bersama Kepala Disdukcapil Bontang Budiman (kiri) dan Kabid PIAK Disdukcapil Muhammad Thamrin (kanan) di area Festival UMKM Berbenah.
MINGGU malam (7/9/2025), saya datang ke Festival UMKM Berbenah yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, mewakili Wali Kota Neni Moerniaeni. Acara ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kota Bontang bersama komunitas anak muda Galatana Kreatif.
Saya memilih menggunakan motor bersama istri karena setiap kali ada acara besar di Stadion Bessai Berinta atau Lang-Lang, parkir mobil selalu sulit didapat. Benar saja, sejak memasuki kawasan stadion, pengunjung sudah memadati hampir semua sudut. Parkir mobil di dalam penuh, hingga banyak kendaraan terpaksa diparkir di pinggir Jalan KS Tubun, depan stadion. Dengan motor, saya bisa masuk lebih dekat dan langsung merasakan suasana di jantung acara.
Lorong tenda UMKM malam itu dipadati pengunjung. Lampu-lampu terang menghiasi area. Aroma makanan khas tercium dari berbagai penjuru. Sementara dari ujung lokasi panggung musik menggelegar. Di gerbang, maskot “Bawito” berdiri tegak, menjadi simbol bahwa festival ini lahir dari identitas lokal Bontang.
Dari atas bangunan MTQ, tampak ribuan warga memadati lorong tenda UMKM di Stadion Lang-Lang.
Saya sempat singgah di stan Disdukcapil dan bertemu langsung dengan Kepala Disdukcapil Budiman, bersama Kabid PIAK Muhammad Thamrin. Mereka melayani penerbitan KIA, KK, hingga layanan digital kependudukan. Cukup lama kami berdiskusi, mulai dari urusan layanan kependudukan hingga soal event yang memberikan ruang bagi UMKM ini. Budiman mengakui kegiatan ini sangat positif. “Lang-Lang sudah sangat representatif. Tinggal konsistensi saja,” ujarnya. Thamrin menimpali bahwa untuk menampung UMKM memang tidak harus menutup jalan. “Bahkan setelah ini, tinggal ganti nama saja,” ujarnya.
Ucapan itu langsung mengingatkan saya pada wacana Car Free Night (CFN) di Jalan Ahmad Yani beberapa pekan lalu. Idenya bagus, membuka ruang bagi UMKM sekaligus tempat rekreasi malam warga. Tapi ditunda untuk realisasinya karena pro-kontra dan tidak mendapat izin Polres dengan alasan lalu lintas.
Kalau begitu, mengapa harus memaksa di jalan utama, jika di Lang-Lang semua sudah ada? Fasilitas luas, kuliner bisa tertata, anak-anak bisa bermain, dan warga bisa berolahraga.
1 dari 6
Festival itu sendiri tidak berhenti pada malam tadi. Agenda masih berlanjut hingga 10 September mendatang. Hari pertama diisi dengan senam bersama PERSANI, fashion show Batik Nusantara, tari Nusantara, musikalisasi puisi, penampilan Sape’ hingga Band JIVA.
Hari kedua menghadirkan masak besar rekor MURI sambal gammi, modern dance, serta penampilan band Sri Sultan dan DJ Julian.
Hari ketiga, warga bisa menyaksikan lomba lambe terpedas khas Bontang, tarian IODI, band lokal Dianova, hingga penampilan Syarla.
Sedangkan puncaknya di hari keempat akan ada lomba inovasi UMKM naik kelas, tari hip hop, band Delawwa, penampilan Silet Open Up, DJ El Papito, dan ditutup dengan seremoni resmi.
Rangkaian ini menunjukkan bahwa festival bukan hanya soal kuliner, tetapi juga seni, hiburan, sekaligus ajang mengangkat produk UMKM agar naik kelas.
Malam tadi saya melihat sendiri masyarakat menikmati ruang baru ini. Anak-anak berlarian di zona permainan, orang tua bersantai menyeruput kopi, remaja sibuk berswafoto di bawah lampu neon. Tampak ribuan orang memenuhi lorong tenda, ada yang serius bertransaksi, ada yang sekadar mencicipi.
Dari atas bangunan MTQ, pemandangan lebih jelas. Lautan manusia menyesaki setiap sudut, lampu tenda berkilau, panggung utama jadi pusat perhatian dengan cahaya warna-warni yang menyala terang.
Menariknya, meski ribuan orang hadir untuk menikmati festival, kegiatan rutin latihan sepak bola di stadion tidak terganggu. Sebagian pengunjung bahkan terlihat menyempatkan diri menonton dari tribun lapangan. Suasana pun semakin hidup. UMKM berjalan, hiburan musik meriah, olahraga tetap berlangsung.
Siti, pedagang kuliner, mengaku dagangannya belum habis, tetapi ia senang dengan ramainya pengunjung. “Alhamdulillah, walau belum ludes, tapi pembeli terus berdatangan. Rasanya beda, lebih ramai daripada jualan di tempat biasa,” katanya. Yudi, pedagang minuman dingin, menimpali, “Kalau di Lang-Lang begini, kami bisa fokus jualan tanpa khawatir mengganggu lalu lintas. Lebih aman buat pembeli juga.”
Dari sisi pengunjung, Rani, warga Belimbing, merasa tenang membawa anak-anaknya. “Di stadion ini aman, anak bisa bebas main, sementara orang tua bisa berbelanja. Suasananya juga lebih nyaman karena area luas dan tertata,” ujarnya.
Sementara pada acara pembukaan Minggu pagi, Sekda Bontang, Aji Erlynawati, menegaskan bahwa Pemkot terus berkomitmen memberikan dukungan konkret dan berkelanjutan. “Mulai dari peningkatan kapasitas SDM hingga fasilitas permodalan melalui Kredit Bontang Kreatif,” katanya.
Komitmen itu menemukan relevansinya di Stadion Lang-Lang. Jika serius, Pemkot tak sulit menjadikan kawasan ini pusat UMKM permanen dengan nama baru yang lebih ikonik.
Saya punya keyakinan: tertundanya Car Free Night bukan akhir, justru pelajaran. Bontang sudah menemukan alternatif yang lebih tepat. Tinggal konsistensi pemerintah dan komunitas untuk merawatnya. Jika Lang-Lang benar-benar dipermanenkan, ekonomi rakyat tidak hanya bergerak sesaat lewat festival, tetapi tumbuh berkelanjutan. (*)
Foto : Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fatullah. (Ady/MKG)
TENGGARONG – Persoalan tunggakan retribusi pedagang di sejumlah pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), kini menjadi perhatian serius. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar memastikan telah menyiapkan langkah khusus agar persoalan ini segera terselesaikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fatullah, mengungkapkan pihaknya tengah membentuk tim khusus untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi. Langkah ini bertujuan memastikan jumlah tunggakan dan mencari solusi yang realistis bagi para pedagang.
“Agendanya usulan penundaan, pembayaran retribusi, itu opsi yang paling realistis. Jadi kita tidak meringankan, tidak menghapus, tapi menunda,” sebutnya, Jumat (5/9/2025).
Sayid menjelaskan, kebijakan penundaan tersebut sudah disepakati bersama pedagang. Skema ini berlaku untuk lima pasar yang berada di bawah pengelolaan Pemkab Kukar, yakni Pasar Sangasanga, Sambolja, Loa Kulu, Tangga Arung, dan Mangkurawang.
“Dan Alhamdulillah para pedagang kita itu sanggup. Tapi ditunda, setahun atau dua tahun. Nanti Pak Bupati membuat keputusan,” terangnya.
Menurut Sayid, penentuan besaran pembayaran akan disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing pedagang. Mereka diwajibkan membuat surat pernyataan sebagai bentuk komitmen agar tunggakan tetap dilunasi sesuai mekanisme yang ditetapkan.
“Nanti kan sesuai dengan kesanggupan mereka, mereka nanti yang membuat sebuah surat pernyataan, nanti kami desain suratnya. Ya intinya mereka tetap bayar,” tambahnya.
Dari lima pasar yang dikelola, Sayid mengakui bahwa Pasar Tangga Arung dan Mangkurawang menjadi yang paling banyak memiliki tunggakan. Hal ini sejalan dengan jumlah pedagang yang relatif lebih besar dibanding pasar lainnya.
Meski demikian, Disperindag optimistis skema penundaan akan memberi ruang bagi pedagang untuk tetap beraktivitas tanpa terbebani langsung oleh kewajiban retribusi. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memperoleh kepastian pelunasan dalam jangka waktu yang akan diatur lebih lanjut. (Adv)
Foto : Plt Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah. (Ady/MKG)
TENGGARONG – Jelang rampungnya proyek pembanguan revitalisasi Pasar Tangga Arung yang ditargetkan selesai pada akhir 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam membangun pasar yang modern. Tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga transparan dalam aspek pengelolaannya.
Hal ini diwujudkan melalui pendataan resmi pedagang Pasar Tangga Arung yang dilakukan secara digital. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghapus praktik lama seperti jual-beli maupun perebutan lapak.
Sistem digital yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar menjadikan seluruh pedagang kini tercatat secara sah dalam sistem, sehingga hak usaha mereka terlindungi secara resmi. Transparansi ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap isu praktik jual-beli lapak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menyebut pendataan dilakukan secara ketat sejak awal. Tim gabungan yang melibatkan aparat kepolisian diturunkan untuk memastikan proses berjalan objektif dan tidak menyisakan ruang manipulasi.
Hasil pendataan menunjukkan 703 pedagang resmi telah masuk ke dalam aplikasi digital yang dirancang khusus untuk kebutuhan Pasar Tangga Arung. Data ini memastikan tidak ada lagi penggandaan nama maupun perebutan tempat usaha yang sering meresahkan pedagang.
“Dengan sistem digital ini, siapa yang berhak menempati lapak sudah jelas sejak awal. Tidak ada ruang untuk praktik jual-beli maupun penggandaan data,” tegas Fathullah, Minggu (7/9/2025).
Lebih dari sekadar jaminan kepastian, sistem ini memberikan rasa aman bagi pedagang. Mereka kini dapat fokus mengembangkan usaha tanpa dihantui kemungkinan kehilangan lapak akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Penataan kawasan pasar juga dilakukan lebih terarah dengan mengelompokkan pedagang sesuai jenis dagangan. Cara ini memudahkan pengunjung saat berbelanja sekaligus menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan modern.
Pasar Tangga Arung dirancang tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tenggarong. Konsep pasar modern ini meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, fasilitas publik, hingga sarana penunjang yang ramah bagi pelaku UMKM maupun masyarakat umum.
Isu mengenai adanya praktik jual-beli lapak pun ditepis langsung oleh Sayid Fathullah. Ia menegaskan semua tahapan telah dilakukan dengan verifikasi berlapis, sehingga tidak ada peluang terjadinya penyimpangan.
“Masyarakat tidak perlu ragu, semua proses berlangsung transparan. Seluruh pedagang sudah terdaftar resmi, lapak disiapkan sesuai data, dan Pasar Tangga Arung ini akan kita dorong menjadi ikon baru Tenggarong,” pungkasnya. (Adv)
Foto : Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Muhammad Arifin. (Ady/MKG)
TENGGARONG – Jelang pelaksanaan Festibal adat Erau yang direncanakan akan digelar pada 21-29 September 2025. Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Muhammad Arifin, mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kedamaian selama berlangsungnya kegiatan tersebut.
Ajakan ini disampaikannya sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian warisan budaya leluhur yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar). Ia berharap penyelenggaraan tahun ini dapat berlangsung lebih tertata, teratur, dan meninggalkan kesan positif bagi semua pihak.
Menurut Sultan, Festival Erau bukan sekadar pesta budaya, melainkan warisan yang harus dijaga bersama. Setiap prosesi memiliki filosofi yang dalam, mulai dari memberi makan benua di hulu dan hilir, hingga ritual maringin yang ditandai tabuhan gendang sebagai penanda dimulainya rangkaian acara.
“Mungkin Erau yang akan datang ini lebih baik lagi, lebih teratur, lebih tertata rapi. Jadi, erau yang pertama ini kita harapkan, kita memberi makan benua seperti di hulu dan di hilir, seperti sesajen. Hari kedua dan ketiga itu maringin, orang berjalan pakai gendang untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa Erau akan dimulai,” jelas Sultan, Minggu (7/9/2025).
Lebih jauh, Sultan memberikan perhatian khusus pada prosesi belimbur, tradisi yang paling ditunggu-tunggu masyarakat dalam setiap perayaan Erau. Menurutnya, belimbur harus dimaknai sebagai simbol kebersamaan, bukan sekadar ajang bersenang-senang apalagi keributan.
“Himbauan kepada masyarakat, jaga ketertiban, menghargai dan mengangkat budaya kita. Saat berlimbur kita harus bersama, saling menjaga. Orang yang tidak ingin disiram silakan menyingkir, bagi yang mau ikut silakan. Jangan berkelahi, kita damai agar tahun ini jadi momentum yang terbaik,” pungkasnya.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek dan ditaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum memutuskan untuk melimpahkan penyelidikan dugaan korupsi terkait pengadaan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke Kejaksaan Agung.
“Saat ini kami masih fokus terkait penyelidikannya. Masih berproses ya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Budi menjelaskan KPK tetap berkoordinasi dengan Kejagung terkait penyelidikan perkara Google Cloud.
“Namun, secara detail belum bisa kami sampaikan tentunya seperti apa begitu,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Sejumlah pihak yang sudah dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah terkait kasus Google Cloud itu adalah mantan Staf Khusus Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Fiona Handayani, yakni pada 30 Juli 2025.
Kemudian mantan Komisaris GoTo Andre Soelistyo dan mantan Direktur GoTo Melissa Siska Juminto pada 5 Agustus 2025, sedangkan Nadiem dimintai keterangan pada 7 Agustus 2025.
KPK menegaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek itu berbeda dengan kasus Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung.
Selain itu, KPK menyatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan kuota internet gratis di Kemendikbudristek. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan perkara Google Cloud.
Sementara itu, Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019–2022 terkait pengadaan Chromebook.
Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Jurist Tan, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Sri Wahyuningsih, serta Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Mulyatsyah.
Pada 4 September 2025, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka baru kasus tersebut, menyusul empat orang yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka. (ANT/KN)
Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo memimpin sidang disiplin 43 personel terlibat judi daring atau online (judol) di Gedung Dewanto, Lanud Iswahjudi, Magetan, Jatim. ANTARA/HO-Lanud Iswahjudi
MADIUN – Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo memimpin sidang disiplin yang digelar untuk menangani kasus judi daring atau online (judol) yang melibatkan 43 personel anggota TNI-AU Lanud Iswahjudi.
“Sidang disiplin ini merupakan langkah tegas TNI AU dalam menjaga marwah, integritas, serta disiplin prajurit sebagai garda pertahanan negara,” ujar Danlanud Anjar Legowo dalam keterangannya di laman akun resmi media sosial Lanud Iswahjudi, Jumat (5/9/2025).
Danlanud menekankan bahwa judi online merupakan pelanggaran berat terhadap aturan, disiplin militer, dan etika keprajuritan.
“Perbuatan ini tidak sejalan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Para terhukum telah menyia-nyiakan kepercayaan negara dan institusi, serta mencoreng nama baik satuan maupun TNI AU secara keseluruhan,” tegas Danlanud.
Sidang disiplin tersebut, lanjutnya diharapkan tidak hanya menjadi peringatan keras bagi personel yang terlibat, namun juga menjadi pembelajaran bagi seluruh prajurit TNI AU untuk selalu menjaga kehormatan pribadi, keluarga, serta institusi TNI.
Sebagai Ketua Sidang, Danlanud menyampaikan nasihat moral sebelum persidangan ditutup. Pihaknya meminta agar para anggota TNI-AU Lanud Iswahjudi tidak terlibat dengan judi online serta pinjaman online (pinjol).
TNI-AU Lanud Iswahjudi berkomitmen untuk memberantas judi online sebagaimana diperintahkan Presiden Prabowo Subianto dan diinstruksikan langsung oleh Panglima TNI, yakni meningkatkan soliditas dan sinergi dalam memberantas berbagai tindak pidana yang menjadi sorotan, salah satunya judi online atau daring. (ANT/KN)
Situasi karhutla beberapa waktu lalu di Jambi (ANTARA/Nanang Mairiadi)
JAMBI – Tim siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Jambi mencatat sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat ada 448,73 hektare (Ha) lahan yang terbakar dan seluruh lahan terbakar sudah berhasil dipadamkan.
Laporan harian resmi dari tim siaga darurat Karhutla Provinsi Jambi yang diterima, Jumat mencatat sementara luas lahan terbakar dari 1 Januari sampai dengan 29 Agustus 2025 sejumlah lebih kurang 448,73 Ha dan semua lokasi sudah berhasil ditangani dan dipadamkan apinya.
Sampai saat ini 3 September 2025, nihil hotspot di wilayah Provinsi Jambi dimana untuk total hotspot berdasarkan Satelit Aqua terra dan suomi NPP dari 1 Januari sampai dengan 3 September 2025 dengan jumlah total 362 hotspot.
Ke-448,73 Ha lahan yang terbakar itu rinciannya masing-masing luasan di kabupaten Batanghari ada 18,46 Ha, Muaro Jambi 270 Ha, Tebo 18,20 Ha, Bungo 2,5 Ha, Sarolangun 71,60 Ha, Merangin 3,67 Ha, Tanjab Timur 1,5 Ha, Tanjab Barat 64,80 Ha, Kerinci, Sungai Penuh dan Kota Jambi nihil.
Untuk informasi Gakkum Karhutla sejak 9 Juli 2025 hingga 14 Agustus 2025 terdapat 21 kasus Karhutla dengan rincian ada dua kasus yang masuk dala tahap 1, Penyidikan hanya ada satu kasus, penyelidikan ada 15 Kasus dan kemudian kasus yang sudah P19 ada tiga kasus dengan lima orang sebagai tersangka.
Sedangkan untuk informasi ISPU Provinsi Jambi Parameter 2,5, dimana untuk Kota Jambi di angka 54 (sedang), Muaro Jambi di angka 40 (baik), Tanjabtimur mesin di angka 38 (baik) dan Tebo di angka 26 (baik).
Untuk tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah wilayah Provinsi Jambi pada 4 September 2025 secara umum pada kategori aman – tidak mudah terbakar, kategori mudah terbakar ada di sebagian kecil Kabupaten Bungo.
Tingkat Kemudahan Terbakar di Lapisan Atas Permukaan Tanah Wilayah Provinsi Jambi pada 5 September 2025 secara umum pada kategori aman. Kategori mudah hingga sangat mudah terbakar ada di sebagian kecil Kabupaten Bungo dan Merangin. (ANT/KN)
