Beranda blog Halaman 469

Istana Bantah Reshuffle Kabinet Bukan untuk Hapus Menteri Era Jokowi

0
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah perombakan susunan menteri (reshuffle) di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin ini bertujuan menghapus para menteri di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut menanggapi pertanyaan awak media perihal para menteri yang dilantik sejak era pemerintahan Jokowi yang diberhentikan pada reshuffle atau perombakan susunan kabinet.

“Enggak ada, enggak ada,” kata Prasetyo Hadi membantah isu tersebut dan menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik pada Senin ini merupakan putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Pemilihan menteri tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

“Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia,” kata Pras melanjutkan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto memberhentikan para menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Dito Ariotedjo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kedua menteri tersebut dilantik sebagai menteri sejak periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Jokowi.

Sri Mulyani dan Dito Ariotedjo terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan dilantik pada 21 Oktober 2024 saat Kabinet Merah Putih baru terbentuk saat itu.

Presiden Prabowo, pada Senin, melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan.

Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden turut mengangkat Muktaruddin.

Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029. (ANT/KN)

Wamenpora Taufik Hidayat Pastikan Program Kemenpora Tetap Jalan

0
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (kiri) berbincang dengan Wamenpora Taufik Hidayat (kanan) saat berjalan keluar dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Senin (8/9/2025). Dito Ariotedjo mendatangi Kantor Kemenpora untuk mengambil barang pribadi dan bertemu dengan sejumlah pejabat kementerian usai diberhentikan dari jabatan Menpora oleh Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

JAKARTA – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menegaskan seluruh program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap berjalan meskipun posisi Menteri definitif masih menunggu penunjukan Presiden Prabowo Subianto.

“Besok kami ikuti seperti biasa, apa yang sudah dijadwalkan kami jalan terus. Kami ikut arahan Pak Presiden. Jadi jangan sampai apa yang sudah dilegasiin Pak Dito (Ariotedjo) tidak dijalankan,” kata Taufik kepada pewarta di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (8/9/2025) malam.

Taufik menambahkan, seluruh kegiatan kepemudaan dan olahraga akan tetap dilaksanakan sesuai agenda, termasuk peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di Cibubur, Jakarta Timur, pada Selasa (9/9/2025).

“Yang pasti besok ada, Haornas ada, akan jalan juga. Siapa pun nanti Menporanya, kami belum tahu, tapi olahraga harus tetap steady,” ujarnya.

Ia menyebut hingga saat ini belum ada informasi mengenai siapa pengganti Menpora Dito Ariotedjo atau pun kapan pelantikan akan dilakukan.

Namun, ia menegaskan program yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan, dengan perbaikan pada bagian yang masih kurang.

“Harapannya Menpora baru nanti bisa lebih baik lagi. Apa yang sudah baik kita teruskan, yang kurang kita perbaiki,” kata Taufik.

Terkait sejumlah isu yang beredar termasuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 14 Tahun 2024, Taufik menyebut keputusan akhir akan ditentukan setelah adanya Menpora definitif.

“Nanti setelah ada Menteri yang baru, kami diskusi lagi bagaimana ke depannya,” ujarnya menambahkan.

Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Senin, Dito termasuk dalam daftar menteri yang diganti. Prabowo kemudian melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

Mereka adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah beserta Wakilnya Dahnil Azhar, serta Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Hingga kini, pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora belum diumumkan, sementara perayaan puncak Haornas dijadwalkan berlangsung besok.

Dito sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menpora pada 3 April 2023 menggantikan Zainudin Amali. Ia kemudian kembali dipercaya Presiden Prabowo untuk melanjutkan tugas dalam Kabinet Merah Putih sejak 20 Oktober 2024. (ANT/KN)

Terapan Pilkades Berbasis E-Voting DI Paser, DPRD Siapkan Regulasi dan Rencana Anggaran

0
Foto: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Kasri

PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser melirik penerapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau E-voting yang menggunakan perangkat elektronik dan teknologi informasi untuk membuat, memberikan, menghitung, dan melaporkan hasil suara di Kabupaten Paser.

Penerapan sistem yang bertujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi kecurangan, serta memberikan hasil yang lebih cepat dan transparan ini, dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Paser dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Kasri, menyatakan bahwa Kabupaten Tabalong dipilih sebagai lokasi studi banding karena daerah tersebut dinilai berhasil dalam mengimplementasikan sistem Pilkades berbasis digital.

“Tabalong merupakan salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan Pilkades berbasis E-voting. Kami ingin melihat langsung bagaimana sistem ini berjalan,” Kata Kasri, Senin (8/9/2025).

Kasri menjelaskan, sejak 2019, Kabupaten Tabalong telah menerapkan E-voting di berbagai Desa dengan hasil yang dinilai cukup memuaskan. Sehingga, pihaknya perlu mengetahui apa saja tantangannya dan bagaimana penerapannya agar bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejak 2019 hingga 2022, tercatat 13 Desa di Kabupaten Tabalong telah menyelenggarakan Pilkades menggunakan sistem E-voting. Kasri menilai sistem ini sangat potensial untuk diterapkan di Kabupaten Paser.

“Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi dalam pelayanan public ini perlu untuk diadopsi,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Paser mendapatkan pemaparan langsung dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong terkait teknis pelaksanaan E-voting. Salah satu keunggulan paling menonjol dari sistem ini adalah kecepatan rekapitulasi suara.

“Begitu seluruh warga selesai memberikan suara, hasilnya langsung bisa diketahui hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Ini sangat membantu mempercepat tahapan Pilkades dan meminimalisasi potensi konflik hasil,” jelas Kasri.

Selain efisien dari segi waktu, penggunaan sistem E-voting juga dinilai lebih hemat anggaran dalam jangka panjang. Biaya yang biasanya dikeluarkan untuk pencetakan surat suara, distribusi logistik, hingga tenaga kerja manual bisa ditekan secara signifikan.

Kasri menambahkan, sistem ini juga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemungutan suara. Fitur keamanan berupa barcode scanner memastikan bahwa setiap pemilih hanya dapat memberikan satu suara.

“Dengan sistem ini, potensi kecurangan seperti pemilih ganda, manipulasi suara, atau surat suara rusak dapat dihindari. Ini membuat hasil pemilihan menjadi lebih akuntabel,” tegasnya.

Meski memiliki sejumlah keunggulan, Kasri mengakui bahwa penerapan E-voting di Kabupaten Paser tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan sejumlah persiapan penting, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun anggaran.

Ia mengungkapkan, untuk satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), dibutuhkan sejumlah perangkat teknologi, seperti laptop, printer, server lokal, barcode scanner, hingga koneksi listrik dan jaringan internet yang stabil.

“Biaya pengadaan perangkat per TPS diperkirakan berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Ini tentu memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar, apalagi jika diterapkan secara serentak di seluruh desa,” katanya.

Meski demikian, DPRD Kabupaten Paser menilai investasi ini layak untuk diwujudkan dalam jangka panjang. Selain mendorong efisiensi, sistem ini juga selaras dengan arah transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.

Menyadari pentingnya regulasi sebagai dasar pelaksanaan, saat ini DPRD Paser tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penyelenggaraan Pilkades berbasis E-voting. Pembahasan akan difokuskan terlebih dahulu pada aspek hukum sebelum masuk ke tahapan teknis implementasi.

“Kami sudah memasukkan agenda Pilkades E-voting dalam rencana kerja legislatif. Dalam waktu dekat, Panitia Khusus (Pansus) akan mulai membahas Raperda ini bersama OPD terkait. Harapannya, regulasi ini bisa rampung tepat waktu agar bisa segera diterapkan secara bertahap,” terang Kasri.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan kepada aparatur desa serta masyarakat. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi E-voting.

“Kami akan mendorong adanya pelatihan simulasi bagi panitia Pilkades maupun warga desa, agar mereka memahami mekanisme pemilihan secara digital. Pemahaman yang baik akan mengurangi kesalahan teknis saat hari pemilihan,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Kasri menegaskan bahwa DPRD Paser berkomitmen untuk terus mendukung inovasi dalam sistem demokrasi lokal. Penerapan E-voting di Pilkades diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem pemilihan yang lebih modern, efisien, dan transparan.

“Jika semua pihak mendukung baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga penyelenggara. saya yakin Pilkades E-voting bisa kita realisasikan di Paser dalam waktu dekat. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan demokrasi yang lebih bersih dan berkualitas,” tutupnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Sri Mulyani Lengser, Purbaya Naik, Kaltim Menanti Kepastian Fiskal

0
Purbaya Yudhi Sadewa saat dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Senin (8/9/2025).

SENIN (8/9/2025) sore saya mengikuti pelantikan menteri dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Beberapa jam sebelumnya, kabar reshuffle sudah ramai beredar di berbagai media, dengan spekulasi siapa saja yang akan digeser oleh Presiden Prabowo Subianto. Suasana di Istana Negara akhirnya menjawab semua kabar itu.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025, lima kementerian strategis resmi dirombak, yaitu Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga meresmikan kementerian baru: Kementerian Haji dan Umrah.

Menteri yang dilantik antara lain Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Prosesi berlangsung khidmat, disaksikan rohaniwan dan pejabat tinggi negara.

Suasana pelantikan menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin (8/9/2025).

Dari sejumlah nama baru yang masuk kabinet, perhatian publik paling tertuju pada Purbaya Yudhi Sadewa. Lahir di Bogor pada 7 Juli 1964, ia menamatkan pendidikan sarjana di Teknik Elektro ITB sebelum melanjutkan studi hingga meraih gelar Master dan Doktor bidang Ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Karier profesionalnya dimulai di Schlumberger Overseas SA sebagai field engineer, lalu beralih ke dunia ekonomi di Danareksa hingga dipercaya sebagai Chief Economist dan Direktur Utama Danareksa Securities.

Purbaya kemudian masuk ke lingkaran pemerintahan sebagai staf khusus di berbagai kementerian, sebelum menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves. Pada 2020, ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), posisi yang mengukuhkannya sebagai salah satu teknokrat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kini, ia mengemban tugas besar sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Rekam jejaknya menunjukkan Purbaya bukan figur baru. Ia terbiasa berada di lingkaran teknokrat sekaligus lingkaran politik, dikenal dekat dengan beberapa tokoh strategis pemerintahan. Dalam kapasitasnya di LPS, ia ikut mengawal penyelesaian kasus Bank Century dan pernah berperan sebagai Gubernur OPEC mewakili Indonesia. Latar belakang ini membuat publik menaruh ekspektasi besar bahwa Purbaya mampu mengelola fiskal negara di tengah kondisi yang penuh tekanan.

Perombakan kabinet kali ini tidak bisa dilepaskan dari riak politik beberapa pekan terakhir. Demonstrasi di Jakarta dan berbagai kota besar menuntut transparansi fiskal, akuntabilitas APBN, serta konsistensi tata kelola anggaran. Kementerian Keuangan menjadi sasaran kritik paling keras. Maka pencopotan Sri Mulyani dan masuknya Purbaya jelas bukan sekadar rotasi, melainkan pesan politik bahwa Presiden ingin menunjukkan respons terhadap ketidakpuasan publik.

Namun, pergantian nama belum tentu meredakan keresahan. Publik menunggu apakah kabinet hasil reshuffle ini mampu menjawab persoalan mendasar: harga kebutuhan pokok yang terus melambung, ruang fiskal daerah yang semakin menyempit akibat pemangkasan DBH, hingga lapangan kerja yang makin terjepit. Dalam kondisi ini, Purbaya akan diuji. Stabilitas ekonomi selalu menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintahan, dan Menteri Keuangan adalah sosok yang paling ditunggu kiprahnya.

Khusus di Kaltim, isu fiskal kian mendesak. Pemangkasan DBH membuat APBD provinsi maupun kabupaten/kota makin terbatas. Anggaran pembangunan di Kukar, Samarinda, Balikpapan, Bontang hingga daerah penyangga IKN ikut tertekan. Program strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat harus berebut alokasi di tengah fiskal yang sempit. Publik di daerah penghasil berharap Menteri Keuangan baru bisa menjaga distribusi agar mereka tidak terus terpinggirkan.

Reshuffle juga membawa wajah baru di kementerian lain. Irfan Yusuf dipercaya memimpin Kementerian Haji dan Umrah, sementara Muhtarudin di pekerja migran dan Ferry Juliantono di koperasi diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Namun tanpa kerja nyata, langkah ini hanya akan menambah kekecewaan.

Reshuffle pada akhirnya hanyalah cara Presiden merapikan barisan. Figur lama diganti, wajah baru masuk. Namun yang dinilai rakyat bukan siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan sejauh mana mereka mampu menjawab persoalan hari-hari ke depan. Demonstrasi sebelum reshuffle adalah pengingat agar pemerintah lebih peka pada suara rakyat.

Publik kini menunggu, apakah wajah baru di kabinet bisa membawa solusi nyata, bukan sekadar pergantian nama. Harapannya, langkah ini jadi awal perbaikan kinerja dan lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Pemkab Kukar Dorong Pendidikan Kesetaraan, Bupati Serahkan 102 Ijazah di PKBM Pitri Karang Melenu

0
Foto : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat menyerahkan ijazah bagi lulusan PKBM Putri Karang Melenu (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tak hanya melalui jalur pendidikan formal, Pemkab juga memberi perhatian besar terhadap pendidikan non-formal bagi warga yang sempat putus sekolah.

Komitmen tersebut tampak dalam kunjungan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putri Karang Melenu di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu. Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan 102 ijazah kepada peserta didik yang dinyatakan lulus program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.

Bupati Aulia menegaskan, program kesetaraan merupakan wujud nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara PKBM dengan pihak swasta menjadi model ideal dalam memperkuat layanan pendidikan di Kukar.

“Melalui kerja sama dengan badan usaha, PKBM dapat beroperasi lebih optimal. Masyarakat pun terbantu untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terkendala biaya,” ujarnya.

PKBM Putri Karang Melenu sendiri sejak 2019 telah menjalin kerja sama dengan PT Multi Harapan Utama (MHU). Dukungan perusahaan ini memungkinkan PKBM meluluskan total 971 peserta didik hingga tahun ini.

Tak hanya itu, PKBM bersama PT MHU juga menghadirkan inovasi berupa tambahan kompetensi bagi peserta didik. Upaya ini bertujuan agar lulusan kesetaraan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang bisa memudahkan akses ke dunia kerja.

Bupati Aulia menyebutkan, model kerja sama semacam ini layak ditiru oleh badan usaha lain di Kukar. Selain mendukung program Kukar Idaman Terbaik, langkah tersebut juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas SDM di wilayah sekitar.

“Ini contoh nyata bahwa dunia usaha bisa berperan langsung dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Harapannya, semakin banyak perusahaan yang ikut serta dalam program serupa,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor:

Bupati Kukar Aulia Basri Luncurkan Gerakan Minum Susu, Wujudkan Program MBG Plus

0
FOTO : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat memulai gerakan minum susu (Ady/MKG)

TENGGARONG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Plus yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai diimplementasikan secara bertahap. Salah satunya diwujudkan melalui gerakan minum susu di Taman Kanak-kanak (TK) Kebangsaan, Kecamatan Loa Kulu.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menyerahkan 102 ijazah kepada peserta didik yang lulus program kesetaraan Paket A, B, dan C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putri Karang Melenu, pada Senin (8/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Aulia tampak membaur bersama para pelajar TK. Ia memulai gerakan minum susu yang disambut antusias oleh anak-anak. Dengan penuh semangat, mereka mengikuti ajakan bupati untuk menikmati susu bersama.

Aulia menegaskan, gerakan minum susu merupakan langkah nyata dalam mendukung visi Kukar Idaman Terbaik melalui program MBG Plus. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga lansia, dengan tujuan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

“Ketika gizi anak-anak terpenuhi, otomatis kualitas kecerdasan mereka juga akan meningkat. Inilah yang kita harapkan melalui MBG Plus,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan gizi sejak usia dini menjadi kunci dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan gerakan sederhana seperti minum susu bersama, Pemkab Kukar berharap tumbuh kesadaran kolektif tentang pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. “Kedepan program ini (MBG Plus) akan kita mulai gulirkan secara bertahap, baik itu untuk balita maupun lansia,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor :

Foto Meja Domino Viral, Menhut Pastikan Tak Kenal Eks Tersangka Azis Wellang

0
Arsip - Menhut Raja Juli Antoni menjawab pertanyaan wartawan usai memaparkan perbaikan sarana dan prasarana serta SOP baru pendakian Gunung Rinjani dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Prisca Triferna

JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan penjelasan mengenai foto beredar yang memperlihatkan dia tengah bermain domino bersama Azis Wellang dan membantah mengenal mantan tersangka kasus pembalakan liar itu.

Dalam pernyataan resmi dikutip di Jakarta, Minggu (7/9/2025), Menhut Raja Juli Antoni membantah mengenal dua orang yang bermain domino bersama dirinya dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
“Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu,” katanya.

“Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar,” tambahnya.

Raja Antoni menjelaskan bahwa sebelum foto itu diambil dia bertemu dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), di mana Menteri Karding saat ini menjadi sekretaris jenderal.

Dia mengklaim hanya berdiskusi berdua selama dua jam di lokasi itu. Namun, keduanya tidak membahas kasus pembalakan liar. Menhut mengklaim diajak bermain domino bersama Menteri P2MI Karding di ruang tamu yang sudah ramai akan tamu, beberapa sedang bermain domino, sebelum akhirnya pulang.

Menhut menyatakan tidak mengenal kedua orang dalam foto yang beredar, di mana salah satunya Aziz Wellang yang pernah menjadi tersangka kasus pembalakan liar. Dia memastikan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum sektor kehutanan.

“Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Saya akan tegakan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu,” kata Raja Juli.

Sebelumnya pada November 2024 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), yang kala itu masih bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menetapkan tiga tersangka kasus pembalakan liar berupa penebangan kayu di luar izin konsesi di kawasan hutan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kontraktor penebangan telah melakukan penebangan di luar areal izin konsesi PT ABL yang memiliki izin melakukan pengelolaan areal konsesi seluas 11.580 hektare. Hasil kegiatan penebangan ilegal itu menghasilkan volume kayu sebesar kurang lebih 1.819 meter kubik dan diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp2,72 miliar.

Dari tindakan ilegal itu, ditetapkan tersangka MAW (61) yang merupakan Dirut PT ABL dan DK (56) serta HT selaku Direktur PT GBP sekaligus kontraktor penebangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman Industri (PBPH-HTI) PT ABL. MAW adalah Muhammad Aziz Wellang.

Aziz Wellang mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka itu dan pada 9 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan status tersangkanya. (ANT/KN)

Garuda Muda Ditantang Raksasa Asia, Erick Thohir Serukan Perjuangan Total

0
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto (kedua kiri), Waketum PSSI Zainuddin Amali (kiri) dan Wagub Jatim Emil Dardak (kedua kanan) beserta istri Arumi Bachsin (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025) malam. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pemain timnas U-23 Indonesia bermain habis-habisan saat menghadapi Korea Selatan pada laga pamungkas Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J pada Selasa (9/9) pekan depan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Hal ini dikatakan oleh Erick saat ia menyapa para pemain Garuda Muda, yang diunggah dalam akun Instagram resminya, Minggu (7/9/2025).

“Menyapa para pemain Timnas U23 yang akan menghadapi Korea Selatan pada laga penentu di Kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kita harus siap berjuang habis-habisan untuk Indonesia pada pertandingan melawan Korea Selatan,” kata Erick.

Korea Selatan, yang dilatih oleh Lee Min-sung, kini memimpin klasemen sementara Grup J dengan enam poin setelah sempurna dalam dua pertandingan. Dari dua laga itu, pemenang Piala Asia U-23 2020 tersebut mencetak 12 gol, dimana lima gol ke gawang Makau dan tujuh gol ke gawang Laos.

Sementara Indonesia, mereka ada di posisi kedua dengan empat poin setelah meraih satu kali menang dan satu kali imbang.
Erick tahu laga pamungkas nanti sama tak akan mudah. Oleh karena itu, ia ingin timnas U-23 bermain sebagai “satu tim”, harus tampil disiplin, dan tak boleh menyia-nyiakan peluang sekecil apapun.

“Harus main sebagai satu tim, disiplin dan memanfaatkan peluang sekecil apapun,” kata pria yang menjadi Menteri BUMN tersebut.

Dalam kesempatan berbeda, pelatih timnas U-23 Gerald Vanenburg meminta anak-anak asuhnya untuk segera melupakan kemenangan besar 5-0 atas Makau, untuk segera menatap pertandingan melawan Korea Selatan.

“Ini momen di mana kami tidak bisa terlalu senang dan terlalu lama bahagia karena kami hanya perlu memikirkan Korea dan yang ini harus kami lupakan,” kata pelatih asal Belanda tersebut pada jumpa pers setelah kemenangan melawan Makau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jumat (5/9/2025).

Adapun, dari babak kualifikasi, hanya 11 juara grup dan empat runner-up terbaik yang lolos ke putaran final edisi ketujuh Piala Asia U-23 yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari 2026. (ANT/KN)

Jenazah Diplomat Muda Zetro Leonardo Purba akan Tiba di Indonesia 9 September

0
Penata Kanselerai Muda Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan di Lima, Senin malam (1/9) waktu setempat. /ANTARA/HO-KBRI Lima

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Lima yang meninggal akibat ditembak pekan lalu, akan tiba di tanah air pada Selasa, 9 September 2025.

Menurut Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, proses pemulangan jenazah Zetro saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak rumah duka dan sarana transportasi khusus pengiriman jenazah.

“Apabila semuanya berjalan lancar, diharapkan jenazah akan dapat tiba di Indonesia pada 9 September 2025,” ucap Jubir Kemlu dalam siaran video yang diterima di Jakarta, Minggu (7/9/2025).

Ia pun memastikan bahwa proses autopsi jenazah Zetro oleh pihak kepolisian Peru telah selesai dilakukan beberapa hari yang lalu. Senada, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha sebelumnya menyatakan bahwa jenazah Zetro bisa dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat.

“Menurut rencana beberapa hari ke depan, diharapkan (jenazah Zetro) sudah dapat dipulangkan ke Indonesia,” kata Judha menjawab pertanyaan wartawan pada Sabtu (6/9).

Zetro Leonardo Purba, Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima, ditembak hingga tewas oleh orang yang tidak dikenal di dekat tempat tinggalnya pada Senin (1/9) waktu setempat.

Menurut laporan media setempat, staf KBRI tersebut meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima. Ia baru tiba di Peru untuk menjalankan tugasnya di KBRI lima bulan yang lalu. Ia sempat bertugas di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne.

Merespons kejadian itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengevaluasi skema perlindungan bagi para diplomat dan staf yang ditempatkan di luar negeri.

Sementara itu, KBRI Lima telah melakukan koordinasi intensif dengan aparat kepolisian Peru untuk mengawal proses investigasi demi mendapatkan motif dan mengetahui pelaku penembakan terhadap Zetro.

Pihak kepolisian di Lima sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat untuk menyelidiki peristiwa ini dan juga telah memberi pengawasan dan penjagaan ekstra kepada keluarga Zetro yang masih berada di Peru. (ANT/KN)

2,3 Juta Peserta Daftar TKA, Kemendikdasmen Gelar Simulasi di Jawa Timur 


0
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Minggu (7/9/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendikdasmen

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai wadah diseminasi informasi mengingat jumlah peserta tes tersebut terus bertambah.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikdasmen Anang Ristanto menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan, khususnya di wilayah Jawa Timur.

“Pendidikan Bermutu untuk Semua tanpa kolaborasi semua pihak tidak akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sampaikan materi hari ini ke keluarga, dan teman-teman kalian. Tetap semangat,” kata Anang dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Minggu (7/9/2025).

Ia berharap, dukungan bagi kebijakan Kemendikdasmen dapat terjalin baik dan berkelanjutan supaya informasi kementerian tidak hanya tersosialisasikan sebatas pada komunitas tertentu saja melainkan teramplifikasi secara luas ke seluruh pelosok tanah air.

Lebih lanjut, Anang menyebutkan saat ini jumlah pendaftar TKA sudah mencapai 2,3 juta peserta didik.

Adapun dari jumlah tersebut, ia mengatakan terdapat sebanyak 460 ribu peserta didik yang telah memilih mata pelajaran pilihan. Pada kesempatan itu, Anang juga mengingatkan pendaftaran TKA akan ditutup pada 5 Oktober 2025.

Para peserta didik juga dapat melakukan pelatihan soal TKA melalui Ayo Coba TKA pada laman https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/ secara gratis. Salah satu peserta pada acara tersebut Tegar Adiluhur mengatakan keikutsertaannya dalam acara hari itu mampu memecah kebingungannya tentang TKA.

“Sebelum ikut ini, informasi tentang TKA sudah pernah saya baca namun saya masih bingung. Di sini, saya tahu informasi lebih detil,” katanya.

Tegar menilai peserta didik yang tahun ini mengikuti TKA, harus giat mempersiapkan diri karena sangat berpengaruh dalam melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya.

“Saya juga sudah mencoba latihan soalnya, sangat membantu saya untuk mempersiapkan diri menghadapi TKA yang tinggal sebulan,” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan hari itu diikuti oleh lebih dari 500 orang, yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur meliputi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sidina Community, Komunitas Kami Pengajar, Patriot Pelajar Mahasiswa, Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama Kota Surabaya, Ikatan Pelajar Putri Nadhlatul Ulama Kota Surabaya, Organisasi Siswa Intra Sekolah Kota Surabaya, Forum Guru Muhammadiyah Kota Surabaya, serta Persatuan Guru Nadhlatul Ulama Kota Surabaya. (ANT/KN)