JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) memberikan sanksi kepada 66 pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer yang melanggar aturan tata kelola minyak goreng rakyat (MGR) atau MinyaKita.

Direktur Jenderal (Dirjen) PKTN Moga Simatupang mengatakan, Kemendag telah mengawasi 316 pelaku usaha di 23 provinsi selama November 2024 hingga 12 Maret 2025.

“Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 66 pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer terbukti melanggar aturan dan telah dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Moga menjelaskan, beberapa modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penjualan MinyaKita di atas domestic price obligation (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET).

Selain itu, terdapat temuan penjualan MinyaKita antar-pengecer, bukan langsung ke konsumen akhir, yang memperpanjang rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen melebihi HET, serta tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang menyebabkan distribusi MinyaKita tidak merata.

Lebih lanjut, modus pelanggaran lainnya meliputi pelaku usaha yang tidak memiliki tanda daftar gudang (TDG) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perdagangan yang sesuai. Kemudian, pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi kepada petugas pengawas.
Berikutnya, pelaku usaha yang mengemas atau memproduksi MinyaKita dengan volume yang lebih sedikit dari takaran yang tertera pada label kemasan.

Selanjutnya, apabila ditemukan kembali melanggar, maka sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, produsen/repacker yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi lanjutan setelah teguran tertulis, berupa penarikan barang dari distribusi.

Moga mengatakan, jika terus melanggar, maka sanksi dapat ditingkatkan menjadi penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memproduksi dan/atau memperdagangkan barang sesuai dengan berat bersih, ukuran, atau takaran yang tercantum dalam label.

“Jika melanggar ketentuan atau tidak sesuai berat bersih, ukuran atau takaran maka dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp2 miliar,” tegasnya.

Moga menyebut, Kemendag melalui Direktorat Metrologi dan Unit Metrologi Legal di Kabupaten/Kota juga telah melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah beredar di pasaran (post market) dengan memeriksa 88 produsen/pengemas ulang (repacker) di 168 kabupaten/kota.

Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 40 produsen/repacker yang volume produknya tidak sesuai dengan label kemasan akan dikenai sanksi administratif dan diwajibkan segera melakukan perbaikan dengan pemantauan dari pemerintah daerah untuk mencegah kelangkaan.

Di sisi lain, Kemendag telah meminta produsen untuk menambah jumlah pasokan MinyaKita menjadi dua kali lipat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok selama hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur menyebutkan, harga tiket bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mulai mengalami kenaikan 20-30 persen pada Senin (17/3/2025).

“Untuk kenaikan sih sudah ada sebagian sampai 20-30 persen, di pada 17 Maret 2025 itu sudah ada kenaikan,” kata Pengawas Operasional Terminal Terpadu Pulo Gebang Mujib Tambrin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Rata-rata tarif yang akan mengalami kenaikan untuk tujuan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Biasanya, kenaikan hingga berkisar Rp600 ribu hingga Rp700 ribu/orang tergantung pelayanan yang diberikan oleh perusahaan otobus (PO).

“Tadinya Rp400 ribu/orang menjadi Rp600 ribu sampai dengan Rp700 ribu/orang karena kenaikan bus AKAP itu kan yang non-ekonomi, memang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri,” ujar Mujib.

Dia pun memprediksi lonjakan penumpang di Terminal Pulo Gebang akan terjadi pada tujuh hari (H-7) menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Dua minggu (jelang lebaran) ini memang belum terpantau ya, belum terpantau penumpang yang akan mudik,” kata dia.

Mujib juga memprediksi jumlah yang menggunakan Angkutan Mudik Lebaran 2025 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, diprediksi mencapai 15.000 orang.

“Kalau untuk keberangkatan itu H-7 puncaknya atau bisa juga di tanggal 27 atau 28 Maret. Kalau di sini prediksi awal bisa lebih dari 10.000 orang, bisa mencapai 15.000 penumpang,” kata Mujib, Jumat (14/3/2025).

Angka tersebut diperkirakan meningkat sekitar tiga sampai lima persen dari masa Angkutan Lebaran 2024.

Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang akan mempersiapkan bus cadangan sebagai tambahan jika jumlah pemudik 2025 membludak. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada Minggu siang dengan memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa fokus utama dalam rapat terbatas (ratas) tersebut membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, seperti mineral, batubara, akuakultur, pertanian, hingga perkebunan.

“Hari ini kami melakukan rapat di hari Minggu. Kami harus memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden, hari Minggu saja semua menterinya rapat jadi tidak mengenal waktu libur,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Bahlil menyebut ratas di hari Minggu adalah bentuk dari perhatian keseriusan Presiden Prabowo dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya.

Dalam ratas tersebut, Presiden ingin memastikan program strategis nasional, khususnya hilirisasi tetap berjalan tanpa terhambat waktu.

Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani juga turut menghadiri ratas untuk menganalisis secara menyeluruh terhadap kesiapan implementasi sejumlah proyek hilirisasi yang telah dirancang.

Rosan mengatakan bahwa Presiden mengevaluasi perkembangan proyek-proyek hilirisasi, termasuk menelaah proyek-proyek yang memberikan dampak signifikan bagi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan Presiden soal penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai adanya kompetitivitas yang lebih tinggi,” kata Rosan.

Prabowo, kata Rosan, menegaskan pentingnya proyek-proyek tersebut tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal, seperti petani, petambak, serta pelaku usaha di daerah sekitar.

Selain membahas progres hilirisasi, rapat juga menekankan perlunya pemerataan investasi di berbagai daerah, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dari Sabang hingga Merauke.

Meski digelar di hari Minggu, sejumlah jajaran menteri hadir untuk mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Rapat di akhir pekan ini memperlihatkan bahwa tidak ada waktu kosong bagi Presiden dan para menteri dalam menjalankan mandat pembangunan. Pemerintah berkomitmen penuh memastikan program hilirisasi berjalan tepat sasaran, profesional, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam ratas tersebut, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiyono, CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, serta COO Danantara Dony Oskaria.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (ANT/KN)

Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor : Rangga Pandu Asmara Jingga

JAKARTA– Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, menegaskan bahwa keputusannya untuk mendampingi Hasto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan merupakan bagian dari tugas profesionalnya sebagai advokat.

Setelah sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/32025), Febri menyampaikan setiap individu, termasuk Hasto, memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.

“Sebagai advokat, tentu saja saya memiliki tugas profesional untuk mendampingi siapapun yang meminta bantuan hukum. Begitu juga dengan Pak Hasto, yang berhak memilih dan menentukan kuasa hukumnya,” ujar Febri.

Ia menambahkan bahwa pendampingan hukum yang diberikan akan berfokus pada aspek hukum secara detail untuk memastikan keseimbangan dalam proses peradilan.

“Kami akan membedah perkara ini secara mendalam. Dalam persidangan, ada dakwaan dari jaksa dan bukti-bukti yang diajukan. Kami juga m.emiliki hak untuk menguji dan menantang bukti tersebut agar prinsip keseimbangan hukum tetap terjaga,”, jelasnya.

Menurut Febri, banyak sekali kejanggalan dalam kasus Hasto. Sehingga ia ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.

“Prinsip keadilan harus ditegakkan. Kami melihat banyak sekali permasalahan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sebagai kuasa hukum, kami akan memastikan bahwa setiap aspek hukum dikaji dengan cermat,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah keputusannya mendampingi Hasto terkait dengan latar belakangnya sebagai mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri menegaskan bahwa perannya di lembaga antirasuah tersebut sudah berakhir sejak lama.

“Saya sudah tidak berada di KPK selama lima tahun. Ini adalah tugas saya sebagai advokat, yang sudah saya jalani bahkan sebelum bergabung dengan KPK,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa profesinya sebagai advokat telah dimulai sejak sebelum ia bergabung dengan KPK pada 2013. Setelah keluar dari lembaga tersebut, ia kembali menjalankan tugasnya sebagai advokat dan memberikan bantuan hukum.

“Setelah keluar dari KPK, saya kembali mengaktifkan profesi ini. Saya memberikan layanan dan bantuan hukum, termasuk dalam perkara ini. Itu bagian dari tugas saya,” kata Febri.

Menurutnya, keputusan untuk mendampingi Hasto bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari hak setiap individu untuk mendapatkan pembelaan hukum.

“Setiap orang berhak mendapatkan pendampingan hukum. Itu prinsip dasar dalam sistem peradilan kita. Saya di sini untuk menjalankan tugas tersebut secara profesional,” pungkasnya.

Febri menegaskan bahwa dirinya dan tim kuasa hukum akan terus mengawal kasus ini dengan profesionalisme dan integritas. Ia juga berharap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan berlandaskan asas keadilan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R