TENGGARONG – Respons Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan 11 Kepala Daerah terhadap pasal 201 ayat 7 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 terlihat santai.
Putusan tersebut memperpanjang masa jabatan seluruh Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, dan Edi Damansyah memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai Bupati tanpa memusingkan perkara tersebut.
Edi menyatakan bahwa ia pasrah terhadap keputusan tersebut dan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. “Saya ikut aja. Nanti kan dari MK, pemerintah menetapkan bagaimana aturan itu. Kita ikut aja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya fokus pada pelayanan kepada rakyat daripada terlalu banyak memikirkan masalah tersebut. “Tidak usah terlalu banyak problemnya, urusi rakyat yang penting itu. Saya ini fokus ngurusi rakyat aja, banyak hal yang mesti saya urusi. Jadi apapun diatur saya ikut,” timpalnya.
Putusan MK mengubah bunyi pasal 201 ayat 7 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, yang memperpanjang masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hingga dilantiknya kepala daerah berikutnya secara nasional tahun 2024.
Hal ini berdampak pada semua kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020, termasuk Bupati Edi Damansyah.
SAYA membaca dari media online TRIBUNKALTIM.CO. Kebijakan mutasi yang dilakukan Pj Gubernur Akmal Malik dalam rangka menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi agar Pemprov Kaltim mengakselerasi terkait ketahanan pangan Kaltim, yang nantinya ke depan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini berkaitan dengan tema kita ke depan, Presiden Jokowi mengatakan, kita membutuhkan Kaltim sebagai daerah ketahanan pangan IKN Nusantara. Itu kenapa yang kita refresh berkaitan dengan isu-isu ini,” begitu kata Akmal, yang juga menjabat sebagai direktur jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri.
Mutasi atau rotasi yang dilakukan Akmal berlangsung Kamis (21/3) lalu. Ada 8 kepala dinas yang bergeser. Fahmi Prima Laksana dari kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bergeser ke kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pejabat lama DPMPTSP Puguh Harjanto menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Dia menggantikan Anwar Sanusi, yang dirotasi ke kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pejabat lamanya, Encek Achmad Rafiddin menjadi kepala Dinas Perkebunan.
Yang menarik Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Munawwar digeser menjadi kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sedang pejabat lama Arih Frananta Filipus Sembiring menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik, Hukum dan Keamanan. Staf ahli gubernur yang lama, Ririn Sari Dewi menjadi kepala Dinas Pariwisata.
Lalu siapa yang menjadi kepala Dinas ESDM? Akmal masih mengosongkannya. “Untuk sementara kepala Dinas ESDM dirangkap dulu oleh salah satu asisten,” jelasnya. Juga belum diketahui apakah Akmal masih akan melakukan mutasi atau rotasi lanjutan?
Rotasi pejabat Eselon II ini menarik perhatian karena sebelumnya ada komentar dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kaltim Nanang Sulaiman, yang meminta agar Pj Gubernur Akmal Malik mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
Saya tidak tahu kenapa Nanang yang akrab “dikiau” Abah Nanang memberi perhatian serius soal ini. Bukankah mutasi atau rotasi sesuatu yang biasa dalam organisasi? Tapi saya dengar memang ada riak yang tidak sedap, sehingga dia bereaksi untuk menyikapinya.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Abah Nanang mengatakan, ada dua alasan mengapa dia perlu mengingatkan Akmal. Pertama, dia menyinggung peraturan yang ada, yang melarang Pj atau Plt melakukan mutasi. Kedua, suhu politik pasca-Pileg belum redup, sehingga daerah perlu menjaga kondusivitas.
Ada yang ngeh kalau alasan rotasi berkaitan urusan ketahanan pangan. Sebab, sebagian pejabat yang dirotasi tidak berhubungan langsung dengan kebijakan ketahanan pangan. Memang jabatan kepala Dinas Perkebunan berganti, tapi kepala Dinas Perdagangan dan kepala Dinas Tanaman Pangan tidak ikut digeser.
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan di suatu wilayah dengan tidak mempersoalkan pasokannya datang dari mana saja. Beda dengan kemandirian pangan, di mana pasokan pangan diharapkan datang dari produksi sendiri.
Menurut Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana, kondisi ketahanan pangan Kaltim jika direfleksikan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), maka masih di atas nasional. Artinya masih cukup baik, meski ada juga daerah yang terbilang rawan terutama dari sisi kecukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) yaitu Kabupaten Mahulu, Kubar, dan Kutim.
Sejauh ini Kaltim memang belum mampu menegakkan kemandirian atau kedaulatan pangan. Karena produksi pertanian Kaltim masih terbatas, sehingga pasokan pangan datang dari beberapa wilayah di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulbar, Sulsel, dan Kalsel.
Memang kebutuhan pangan Kaltim naik drastis apalagi jika dikaitkan dengan IKN. Di situ ada ribuan pekerja konstruksi. Belum ditambah lagi rencana hijrahnya 6.000 ASN dari Jakarta tahun ini. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi kelangkaan yang menyulut kenaikan harga dan inflasi.
Tapi sejauh ini saya tak mendengar ada kelangkaan pangan yang ekstrem misalnya di Balikpapan, yang sangat dekat dengan IKN. IPK Balikpapan sangat baik. Padahal di kota ini selain memasok pangan untuk kebutuhan IKN, juga melayani puluhan ribu pekerja RDMP Pertamina. Itu artinya pasokan bahan pangan berlangsung lancar.
Ada yang berpendapat tidak gampang bagi Kaltim untuk mencapai swasembada pangan. Pertama, lahannya yang luas tidak terlalu subur dan konturnya banyak berbukit. Kedua karakter masyarakatnya tidak berorientasi ke pertanian. Selama ini hidup dari migas, menebang kayu dan mengorek batu bara. Syukur dulu ada program transmigran dari petani Jawa. Pengalaman program food estate di Kalteng menunjukkan memang tidak gampang membangun pertanian di Kalimantan.
Jadi ketahanan pangan di Kaltim memang sangat tergantung dari daerah-daerah sekitarnya. Sehingga program ketahanan pangan di daerah ini harus menjadi kesatuan dengan pembangunan pertanian di wilayah tetangga yang potensial seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan atau Kalimantan Selatan.
Dalam acara bincang dengan wartawan di kediaman resminya, Odah Etam, Akmal menyatakan, dalam jangka panjang Kaltim perlu membudayakan semangat bertani. Sebab sampai kapan kekuatan fiskal kita diperuntukkan untuk penyediaan pangan dari luar. Dia menyarankan dikembangkannya pertanian modern.
Abah Nanang dan Akmal Malik Pernyataan Selamat Said Sanib dari FSTMK Suasana demo di Kantor Gubernur
PERLU KAKI YANG KUAT Dalam penjelasannya soal mutasi, Akmal mengemukakan ada dua alasan. Pertama karena dibutuhkan penyegaran untuk peningkatan kinerja. Kedua, dia berpandangan kebijakan atau kewenangan itu bisa dia lakukan sepanjang mendapat izin dari Mendagri sesuai Permendagri 4/2023. “Nah saya kan sudah mendapat persetujuan dari Mendagri, juga KASN dan BKN,” jelasnya.
Tapi ada yang berpandangan mutasi yang diizinkan itu, jika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya karena ada jabatan yang lowong. Kalau tidak, sebaiknya Pj tidak mengutak-atik formasi yang ada karena bisa menimbulkan keresahan atau tafsir yang lain. Apalagi masa kerja Pj cuma setahun.
Dalam Sidang Paripurna ke-41 DPRD Kaltim, Akmal menjelaskan bahwa dia perlu punya kaki yang kuat untuk pijakan bekerja. Jadi kalau dia lihat ada OPD yang tidak seayun kakinya, maka pilihannya ya harus angkat kaki. “Tapi tidak saya nonjobkan, hanya dipindahkan saja. Kemarin juga saya berjanji ke Pak Isran tidak akan mengganggu kabinetnya, tapi saya butuh akselerasi dan lari kencang,” jelasnya.
Riak mutasi akhirnya berbuntut munculnya aksi demo dan pernyataan sikap Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK), yang menuntut agar Presiden Jokowi mencopot Akmal Malik dari kursi Pj Gubernur Kaltim.
Aksi demo berlangsung Jumat (22/3) kemarin di depan Kantor Gubernur. Sementara melalui salah seorang penggagasnya, Selamat Said Sanib, FSTMK menyampaikan 6 hal atau tuntutan yang membuat mereka berkesimpulan Akmal perlu dievaluasi keras.
Ke-6 hal itu berkaitan dengan soal mutasi yang dianggap meresahkan, anggapan tidak mendukung kebijakan pemberian beasiswa, menggradasi program ketahanan pangan, memotong rencana pemberian bantuan sosial/hibah, memperpanjang usulan proyek dan kasus warga Pemaluan dengan IKN di mana Pj Gubernur dianggap tidak berperan aktif mengomunikasikannya.
“Pj Gubernur Akmal Malik tidak menghargai kebijakan terdahulu, kemudian melukai hati masyarakat Kaltim. Itu sebabnya FSTMK sebagai representasi kalangan mantan birokrat, pengusaha, akademisi dan pihak lainnya mengeluarkan sikap,” kata Selamat Said didampingi tokoh lainnya, Iswan Priady.
Akmal sepertinya perlu hati-hati dan arif mengambil kebijakan dan pernyataan. Apalagi kalau berkaitan dengan kinerja gubernur lama. Sebab mereka bakal maju lagi dalam Pilkada serentak 27 November nanti. Karena itu Akmal bisa dianggap bermain atau membawa pesan politik yang beraroma mendiskreditkan atau memperlemah posisi petahana. Itu memang mengundang reaksi, karena ada yang curiga jangan-jangan dia mau maju atau ada order lain. (*)
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, secara resmi melantik tiga anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk periode 2024-2029 pada Jumat (22/3/2024) lalu. Pelantikan yang berlangsung di Auditorium LPPL RPK, Kelurahan Panji, Tenggarong, ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan perubahan bagi dunia penyiaran.
Anggota Dewas LPPL RPK ini dipilih melalui tahapan fit and proper test oleh panitia seleksi, mewakili unsur Pemerintah Kabupaten Kukar, praktisi penyiaran, dan masyarakat. Dewi Ariani mewakili Pemkab Kukar, sementara Bambang Irawan dan Ibramsyah mewakili unsur praktisi dan masyarakat.
“Bentuk organisasi ini merupakan inisiatif pertama yang diinisiasi untuk mengoptimalkan peran fungsi RPK,” ungkap Bupati Edi Damansyah.
Proses seleksi Dewas LPPL RPK Kukar mengacu pada Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2017 dengan mekanisme seleksi yang serupa dengan pejabat tinggi pratama. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kukar dalam menghadapi tantangan besar dalam dunia penyiaran.
“Tantangan di dunia penyiaran sangat besar, sudah tidak bisa kita pungkiri lagi kalau jarang orang yang mendengarkan radio akhir-akhir ini,” kata Bupati Edi.
Diharapkan, dengan kehadiran Dewas ini akan membawa perubahan positif bagi dunia penyiaran di Kukar. Bupati juga menekankan pentingnya langkah konkret dari Dewas serta keterlibatan aktif dalam menyusun program, termasuk dengan berdialog langsung dengan komunitas-komunitas di Kutai Kartanegara.
“Dalam menyusun program nanti harus terjun ke lapangan dulu, kalau perlu dialog, banyak dialog. Karena komunitas-komunitas di Kukar ini sangat aktif, baik yang aktif berkegiatan maupun yang mengkritik kita itu juga bagus. Semuanya kan pasti ada manfaatnya,” pungkasnya. (Adv)
TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang mengapresiasi pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bujangga yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau. Masalah bau sampah dari TPA Bujangga yang kerap meneror masyarakat, kini sudah perlahan teratasi.
“Kalau tahun kemarin saya selalu kritik DLHK karena bau sampah yang menyengat dari TPA Bujangga, kali ini harus saya puji,” katanya, Kamis (21/3/2024).
Menurutnya, kerja Kepala Dinas (Kadis) DLHK Berau, Mustakim bersama anggotanya sudah maksimal dan perlu diapresiasi. Pasalnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut telah berhasil mengurangi bau busuk sampah yang benar-benar menyengat.
“Sekarang tidak kita cium lagi bau busuk ini. Dan ini karena penanganan yang baik sehingga mari kita dukung,” tegasnya.
Dia mengaku sepenuhnya mendukung dinas terkait menangani masalah sampah di Berau. Karena itu, berbagai peralatan pendukung yang kurang perlu ditambahkan.
“Saya dengar masih ada kekurangan alat berat di lokasi untuk penimbunan sampah-sampah ini. Jadi kalau bisa diadakan lagi,” tandasnya. (adv)
PPU – Kejadian kebakaran besar yang terjadi di Keluarahan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) pada 2019 silam dan menghanguskan 83 hunian akan segera digantika oleh Pemekab PPU. Targetnya seluruh pergantian akan rampung sebelum lebaran Idulfitri 1445 Hijriah atau 2024 ini.
Kepala Bidang Perumahan dan Pertamanan, Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Khairil Achmad mengatakan dari program renovasi program pemerintahan telah terbangun total 60 bangunan. Pada 2023 sebanyak 20 hunian telah terpenuhi dan sisanya sedang dalam proses.
“Saat ini sedang dalam proses administrasi yaitu melengkapi data-data korban, kita agak lebih dalam dan teliti di sini dengan hasil usulan kelurahan karena agar datanya lebih valid dan data yang sisa akan digunakan oleh Dinsos PPU,” terangnya, Sabtu (23/3/2024).
Ia menerangkan dar 83 hunian yang terdampak dari kebakaran tersebut hanya dapat dialokasikan 60 hunian. Hal ini dikarenakan lahan yang tersedia hanya dapat dibangun 60 hunian. Sehingga sebanyak 23 sisanya akan diberika pergantian dengan bentuk bantuan uang melalui Dinas Sosial.
“Kalau nominalnya kurang tahu, tetapi yang jelas ada di tahun ini di anggaran perubahan hasil diskusi kemarin. Mereka juga masih melakukan verifikasi data,” jelas Khairil.
Lalu dari hasil di lapangan, yang diberikan berupa uang pun terdapat masayarakat yang dasarnya menolak relokasi. Menurutnya, jika bentuknya uang pun masayarakat dapat memanfaatkan rumah subsidi.
Dalam pemenuhan itu, pihaknya menganggarkan satu hunian sekira Rp 200 juta lebih. Total keseluruhan pihaknya menganggarkan Rp 9 miliar untuk 40 hunian di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Satu hunian itu besarannya kalau secara kontrak itu 9 miliar untuk 40 unit, termasuk juga ada penanganan drainasenya dan listriknya. Kalau per unit itu sekitar 200 lebih,” sebutnya.
Lebih lanjut, saat ini prosesnya masih dalam tahapan verifikasi administrasi. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi untuk penetapan nomor dan blok. Targetnya secara keseluruhan akan rampung sebelum lebaran.
“Targetnya sih sebelum lebaran ini terlaksana, mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau kondisi rumah tipe 36 tipe standar yang sudah bisa dihuni,” pungkas Khairil. (ADV/NAH)
PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengatakan, akan mendukung sepenuhnya aktivitas penyuluh agama. Karena, dedikasi para penyuluh agama penting dalam pembangunan PPU di masa depan.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Festival Ramadan 1445 H “Ramadan Asyik Bersama Gusmen: Kolaborasi Sejuta Cinta” di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) PPU, Jumat (22/3/2024). Dalam kesempatan tersebut menyampaikan akan berusaha semaksimal mungkin dalam membantu masyarakat PPU, termasuk di dalamnya penyuluh agama.
Kemudian juga karakteristik masyarakat di PPU dihuni oleh beragam suku dan golongan, yang harus dipastikan tetap berjalan damai. Sehingga, setiap program strategis yang dicanangkan Pemkab dapat didukung sepenuhnya oleh setiap elemen masyarakat.
“Berusaha semaksimal mungkin dalam membantu masyarakat PPU, termasuk di dalamnya penyuluh agama,” katanya.
Ia juga menyebut tidak akan membedakan siapapun berdasarkan ras maupun golongan karena semua merupakan bagian dari masyarakat PPU. “Saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi para penyuluh agama yang sudah berperan aktif di masyarakat dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ucapnya.
Oleh krena itu, ia mengapresiasi, penyuluh agama di Kabupaten PPU yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga, kondisi masyarakat PPU tetap semangat dalam mendukung setiap kebijakan yang diterbitkan.
“Saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi para penyuluh agama yang sudah berperan aktif di masyarakat dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ucap Makmur.
Di sisi lain, Makmur menyampaikan, kebahagiaannya dengan adanya bulan Ramadan. Hal ini dikarenakan setiap orang akan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan kebaikan dan berubah untuk menjadi lebih baik.
Lebih lanjut, ia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mengajak untuk meningkatkan ibadah, instropeksi diri serta membahagiakan sesama. “Kalau bisa tidak hanya satu bulan, tetapi 12 bulan,” ungkapnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)
JAKARTA – Anggun menjadi artis Indonesia pertama yang tampil di panggung internasional The Voice Kanada dan The Voice Italia. Dia tampil diundang sebagai bintang tamu istimewa di dua program tersebut dengan jarak hanya selisih hitungan hari.
“Saya mendapat kehormatan bernyanyi sebagai tamu spesial, jadi sangat menyenangkan diundang untuk tampil di The Voice Italia dan The Voice Kanada,” kata Anggun dalam keterangannya Jumat (22/3/2024).
Sebelumnya, Anggun juga sempat diundang menjadi bintang tamu spesial The Voice di Prancis. Tampil dalam 3 program yang sama dari beberapa negara, dianggapnya sebagai suatu pengalaman yang sangat menyenangkan sekaligus berkesan.
“Penampilan tersebut direkam beberapa hari yang lalu, dan beruntungnya disiarkan pada waktu yang hampir bersamaan,” ujar Anggun.
Anggun mengungkapkan, perasaan bangganya bisa tampil di sejumlah program tersebut bukan karena mendapat sambutan istimewa bak superstar. Justru perasaan bangga Anggun karena bisa bicara dan mempromosikan kebudayaan Indonesia di acara bergengsi yang ditayangkan di televisi luar negeri dan ditonton hingga jutaan pemirsa.
“Kebanggaan terbesar saya bukan disambut seperti superstar di lokasi syuting The Voice Kanada, tapi acara ini berbicara tentang Indonesia, tentang budaya Indonesia, dan membuat orang ingin datang ke negara yang indah ini,” kata Anggun. (JP/KN)
JAKARTA – Anggi Pratama selaku suami dari Stevie Agnecya enggan diwawancara terkait istrinya yang meninggal di usia 32 tahun. Pihak keluarga hanya meminta didoakan saja yang terbaik untuk almarhumah yang meninggalkan 3 orang anak.
Elly Sugigi mengaku bahwa dirinya sempat bertanya kepada Anggi Pratama terkait sakit yang diderita Stevie Agnecya. Anggi pun memberikan jawabannya. Apa katanya ?
“Aku tanya sama suaminya tadi, nggak ada penyakitnya katanya,” aku Elly Sugigi saat ditemui di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2024).
Dugaan Stevie Agnecya menjadi korban santet pun mengemuka. Namun terkait hal tersebut, Elly Sugigi enggan berspekulasi lebih jauh.
“Gosip saja kali ya, ini teman aku, itu juga teman aku. Aku nggak mau bikin ricuh. Jawaban yang benar ini karena Allah. Kematian kan rahasia Allah,” kata Elly Sugigi.
Dia mengaku, mendiang Stevie Agnecya kerap melihat unggahannya di Instagram. Terbukti salah satu sahabatnya ada yang meninggal di usia muda dan kemudian diunggahnya di akun media sosialnya.
Stevie ternyata melihat unggahan itu dan mengirimkan pesan direct message ke Elly Sugigi untuk menanyakan penyebab sakitnya. “Dia tanya itu sakit apa mpok? Aku jawab nggak tahu tuh dadakan, padahal masih muda,” kata Elly Sugigi.
Sementara itu, artis Tya Ariestya yang juga hadir ke acara pemakaman Stevie Agnecya di TPU Tanah Kusir, enggan mengungkap ihwal penyakit yang dialami almarhumah sebelum meninggal meski dicecar oleh awak media.
Namun yang pasti, Tya Ariestya bersaksi bahwa Stevie Agnecya adalah orang yang baik. “Dia selalu mikirin orang, mikirin anak yatim terus. Dia tidak pernah mikirin diri sendiri,” ujarnya. (JP/KN)
JAKARTA – Polda Papua telah melakukan evakuasi kepada jenazah Bripda Arnaldobert Yawan dan Bripda Sandi Defrit Sayuri yang gugur ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Jenazah kini telah tiba di Mimika.
“Kedua jenazah Polisi korban penembakan KKB dievakuasi menuju Kabupaten Mimika menggunakan Helikopter,” ucap Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (22/3).
Selain itu, Benny mengungkapkan, pasca penembakan tersebut ditemukan lagi 1 korban warga sipil atas nama Dani, 45. Dia juga meninggal dunia akibat serangan ini.
“Korban tersebut meninggal dunia setelah terkena panah pada bagian punggung belakang,” jelasnya.
Saat ini, jenazah disemayamkan di rumah warga Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, untuk sementara waktu.
Sebelumnya, Anggota Pos Polisi Ndeotadi 99 Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua mendapat serangan penembakan dari orang tidak dikenal pada Rabu (20/3) pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB. Usai penyerangan pelaku langsung kabur.
Informasi dari Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, serangan itu diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Akibat ulah kelompok ini, dua polisi gugur.
“Pada kejadian tersebut, dua anggota kami, Bripda Arnaldobert dan Bripda Sandi Defrit, gugur dalam tugas,” kata Benny.
Sementara, Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Felani menyampaikan, penyerangan terjadi saat personel sedang melaksanakan pengamanan Hellypad 99. Diduga pelaku adalah bagian dari KKB Aibon Kogoya.
“Kejadian bermula saat personel kami sedang melakukan pengamanan di Hellypad 99, tiba-tiba dari arah timur terdengar beberapa kali tembakan yang menyebabkan kami kehilangan dua personel serta dicurinya 2 pucuk Senpi AK-47,” ungkap Abdus. (JP/KN)
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengumumkan keputusan soal hakim konstitusi Arsul Sani ikut menyidangkan sengketa hasil perselisihan pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024. Keberadaan Arsul Sani menjadi sorotan, karena sebelumnya merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga kemungkinan akan mengajukan sengketa Pileg ke MK.
“Saya belum tahu, saya belum dapat arahan dan informasi dari pimpinan mengenai hal itu. Saya sudah janji kalau dapat info, saya sampaikan,” kata juru bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).
Menurut Fajar, dirinya belum bisa menjelaskan alasan para hakim konstitusi belum mengumumkan keputusan soal keikutsertaan Arsul Sani dalam menangani sengketa Pilpres 2024. Ia mengutarakan, bisa saja hakim MK sudah memutuskan hal tersebut, tetapi belum diinformasikan ke publik.
“Saya tidak tahu persis, apakah sudah (diputuskan), apakah belum, saya juga belum tahu tetapi yang pasti kalau sudah ada informasi soal itu, nanti akan kita sampaikan,” ungkap Fajar.
Sebagaimana diketahui, Arsul Sani resmi menjadi hakim konstitusi atau MK sejak 18 Januari 2024, menggantikan Wahiduddin Adams yang memasuki masa purna tugas karena sudah usia pensiun 70 tahun. Arsul Sani merupakan salah satu hakim yang diajukan oleh DPR.
Sebelum menjadi hakim MK, Arsul Sani merupakan wakil ketua umum PPP dan anggota Komisi III DPR. Kiprahnya di dunia perpolitikan Indonesia terbilang cemerlang. (JP/KN)
