JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk berhati-hati dalam mengeksekusi rencana menagih kewajiban 200 wajib pajak agar tidak berujung menjadi bumerang.

“Eksekusi rencana merupakan sesuatu yang harus dijalankan secara tegas, tetapi cara eksekusi harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak backfire,” kata Wijayanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Menurut Wijayanto, tidak semua pengusaha tersebut mempunyai uang untuk membayar pajak kendati sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap.

Bila wajib pajak tak mampu memenuhi kewajiban, langkah yang kemungkinan diambil adalah menyita aset perusahaan pengutang pajak. Sementara aset belum tentu dalam kondisi baik dan kemungkinan mayoritas menjadi agunan kredit bank.

Mengingat posisi bank yang lebih dominan, pemerintah bisa jadi akan menghadapi tantangan legal yang tidak mudah.

Di sisi lain, penyitaan aset perusahaan berpotensi menimbulkan gelombang kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bila efek negatif sampai pada titik ini, persepsi investor terhadap iklim berusaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdampak.

Maka dari itu, Wijayanto berpendapat eksekusi rencana Purbaya itu tidak boleh bersifat one size fit all atau diterapkan dengan pendekatan yang sama tanpa adanya pertimbangan yang lebih spesifik.

“Ada beberapa perusahaan yang karena posisi dan situasinya perlu diberi waktu lebih untuk menyelesaikan utang pajak tersebut. Tentunya bukan karena kedekatan politik atau posisi politiknya,” ujar Wijayanto.

Kendati begitu, Wijayanto menggarisbawahi implementasi rencana tersebut harus adil dan tidak boleh tebang pilih agar kebijakan tetap kredibel dan efektif.

“Isunya, akan banyak perusahaan dengan koneksi politik dengan pusat kekuasaan, tentunya ini perlu political will yang kuat dari Pemerintah,” kata Wijayanto.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan potensi serapan mencapai Rp60 triliun.

Purbaya menyebut bakal segera mengeksekusi rencananya itu dalam waktu dekat. Ia optimistis para penunggak pajak itu tak bisa mangkir dari kewajiban mereka. (ANT/KN)

TERNATE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami sengketa tiga pulau di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, yakni Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas yang saat ini diklaim masuk wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 di Ternate, Kamis (25/9/2025).

Dia mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut. Namun, ia memastikan Kemendagri akan segera menindaklanjuti.

Sengketa ini memicu ketegangan di masyarakat. Warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, melakukan aksi pembakaran lima rumah di Pulau Sain pada Sabtu (20/9/2025).

Rumah-rumah tersebut diketahui merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia berencana melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly di Ternate.

Menurutnya, langkah itu penting untuk meredam eskalasi di masyarakat. Ia berharap warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar persoalan ini tidak semakin meluas.

“Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang,” tegas Sherly.

Diketahui, Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas terletak di wilayah perbatasan antara Provinsi Maluku Utara dengan Papua Barat Daya. Sengketa batas wilayah ini menjadi perhatian serius, mengingat potensi konflik sosial yang bisa terjadi di lapangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keterlibatan DPR dalam reformasi Polri hanya sebatas fungsi pengawasan melalui Komisi III, sedangkan pembentukan tim dan komite reformasi kepolisian sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif.

Dasco mengatakan dirinya tidak mengetahui secara detail sembilan nama anggota komisi reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, termasuk apakah ada perwakilan DPR atau nama-nama mantan Kapolri di dalam tim tersebut.

“Saya tidak tahu (nama-nama anggota komisi reformasi Polri), saya bukan pemerintah. Kayaknya enggak (ada perwakilan DPR) deh,kan itu urusannya eksekutif,” kata Dasco singkat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Ia menambahkan, DPR tidak mencampuri urusan eksekutif, namun akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi teknis terkait dalam mengawasi reformasi kepolisian.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan informasi yang diperolehnya bahwa tim khusus yang dibentuk Kapolri saat ini bersifat persiapan, dengan tugas melakukan pendataan serta pembagian subkelompok.

Tim tersebut nantinya akan membantu tugas komisi reformasi Polri yang dibentuk Presiden.

“Saya dapat informasi tim ini adalah tim persiapan yang melakukan pendataan kemudian dibagi dalam beberapa subkelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari komisi reformasi Polri yang dibentuk Presiden,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan tim persiapan di internal Polri tidak bertentangan dengan keberadaan komite reformasi yang dibentuk Presiden, melainkan akan saling melengkapi.

“Menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi (reformasi Polri),” ungkapnya.

Meski demikian, Dasco menegaskan DPR tetap menjalankan perannya mengawasi jalannya reformasi Polri agar sejalan dengan kepentingan masyarakat dan prinsip negara hukum. (ANT/KN)

BEKASI – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal tuntutan serta aspirasi buruh secara serius sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Ade Kuswara saat menemui langsung massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman depan Gedung Bupati Bekasi, kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi kemarin.

“Semua agenda yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan buruh sudah kami dengarkan dan kami tanggapi. Seluruh tuntutan baik dari aliansi BBM maupun aliansi Perak akan kami kawal bersama-sama sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya di Cikarang, Kamis (25/9/2025).

Bupati Ade juga menekankan penting menjaga situasi kondusif di Kabupaten Bekasi agar kesejahteraan buruh sejalan dengan keberlangsungan iklim investasi sehingga turut berdampak pada masuknya investor di daerah ini.

“Kabupaten Bekasi harus tetap kondusif dan aman agar investasi terus masuk. Apa yang menjadi harapan saudara-saudara buruh adalah juga kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Surohman menyatakan dukungan atas perjuangan buruh sekaligus memastikan legislatif akan terus mengawal aspirasi tersebut.

“Kami bersama rekan-rekan Komisi IV telah menyampaikan dalam berbagai rapat, termasuk terkait UMK dan UMSK 2026 yang menjadi kewajiban provinsi dan kabupaten sesuai putusan MK,” katanya.

Legislator setempat juga mendorong agar Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dapat segera terwujud di Kabupaten Bekasi mengingat urgensi keberadaannya yang bukan hanya untuk kepentingan buruh melainkan kepentingan masyarakat Bekasi secara keseluruhan.

Aksi buruh berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Sejumlah perwakilan serikat pekerja tampak bergantian menyampaikan orasi di hadapan pimpinan daerah sebelum dialog bersama di halaman Gedung Bupati Bekasi.

Aksi ini diikuti puluhan serikat buruh di Kabupaten Bekasi yang menyampaikan sejumlah tuntutan utama terkait kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.

Tuntutan mereka antara lain kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 sebesar 10,5-15 persen, menerbitkan Peraturan Bupati Bekasi tentang pemagangan dan alih daya sesuai Perda 4/2016 serta mewujudkan PHI di Kabupaten Bekasi.

Buruh juga meminta evaluasi tunjangan DPRD dan ASN untuk dialokasikan ke pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja nonformal, pengembalian UHC KIS PBI cut off dan penguatan program UCJ untuk perlindungan pekerja rentan. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan belum memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Jumat (26/9), meskipun penggeledahan terhadap rumah yang bersangkutan telah dilakukan sejak 200 hari lalu, yakni pada 10 Maret 2025.

“Ya, saat ini sedang melakukan pendalaman-pendalaman, termasuk juga memeriksa beberapa orang,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9) malam.

Asep mengatakan salah satu pihak yang telah diperiksa terkait Ridwan Kamil, yakni dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023, adalah selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar.

“Kami ingin supaya banyak bukti dan informasi yang kami kumpulkan, dan itu akan ditanyakan kepada yang bersangkutan (Ridwan Kamil, red.). Jadi, tidak ada yang tertinggal lah. Mudah-mudahan,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan pendalaman masih dilakukan terlebih Lisa Mariana mengaku memiliki data nama-nama perempuan yang diduga menerima aliran kasus Bank BJB melalui Ridwan Kamil.

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.
Pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB, dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut.

Hingga Jumat (26/9), tercatat sudah 200 hari, Ridwan Kamil belum dipanggil oleh KPK setelah penggeledahan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melepas ekspor 54 ribu ton produk lembaran baja putih atau cold rolled coil (CRC) ke Spanyol milik PT Krakatau Baja Industri (KBI), yang menjadi bukti bahwa Industri baja nasional memiliki daya saing tinggi secara global.

“Capaian ini merupakan hasil ekspansi produksi yang semakin luas, didorong oleh permintaan global yang terus meningkat, khususnya dari sektor besi dan baja, serta keberhasilan program hilirisasi nasional yang konsisten menambah nilai produk dalam negeri,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dalam pelepasan ekspor yang dilakukan di Cilegon, Banten, Kamis (25/9/2025) itu, Dirjen ILMATE mengemukakan industri baja nasional kini memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan industri permesinan, otomotif, galangan kapal, hingga energi.

Berdasarkan data World Steel Association, Indonesia pada 2024 menempati posisi ke-14 dalam produksi crude steel dunia dengan capaian 17 juta ton atau meningkat 98,5 persen dibandingkan tahun 2019 yang hanya berproduksi 8,5 juta ton.

“Saat ini, kapasitas terpasang crude steel nasional mencapai 21 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 27 juta ton pada 2029. Ini menunjukkan optimisme dan langkah ekspansif Indonesia dalam memperkuat daya saing di tingkat global,” ungkapnya.

Sejalan dengan sasaran tersebut, KBI ikut memberikan andil terhadap performa positif industri logam dasar nasional.

Sepanjang 2025, perusahaan ini telah mengekspor 62 ribu ton produk CRC ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Polandia, dan Spanyol.

Pada pelepasan ekspor ke Spanyol kali ini, KBI mengapalkan produk CRC dengan volume lebih dari 54 ribu ton atau senilai Rp571 miliar.

Menurut Setia, momentum ekspor ini menjadi bukti nyata ketangguhan industri manufaktur Indonesia, khususnya industri baja, dalam menembus pasar internasional.
Selain itu, menjadi bukti bahwa produk baja Indonesia memiliki peluang besar dan mampu bersaing di kancah global.

“Pelepasan ekspor ini mencerminkan kemampuan industri baja nasional menghasilkan produk berkualitas tinggi yang mampu memenuhi standar internasional. Kami memberikan apresiasi kepada PT Krakatau Baja Industri atas konsistensinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui aktivitas ekspor yang berkelanjutan,” ucapnya.

Setia menambahkan ekspor CRC kali ini juga memperlihatkan sinergi kuat antara KBI sebagai industri penggilingan baja dengan PT Krakatau Steel sebagai penyedia bahan baku hulu.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pemerintah terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan industri baja nasional melalui berbagai kebijakan strategis.

Upaya strategis yang dilakukan, antara lain mengoptimalkan dukungan melalui penerapan upaya-upaya hukum trade remedies secara efektif, pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) wajib, pemberian fasilitas harga gas bumi tertentu (HGBT), pengutamaan penggunaan produk dalam negeri pada proyek pemerintah, fasilitas fiskal, serta penerapan prinsip industri hijau.

“Kebijakan-kebijakan ini bertujuan memastikan adanya peningkatan kapasitas dan utilisasi produksi baja nasional secara berkesinambungan, serta memastikan produk baja dalam negeri mampu bersaing baik di pasar domestik maupun ekspor,” ungkapnya.

Agus juga mengingatkan bahwa ekspansi industri baja nasional tidak lepas dari berbagai tantangan akibat disrupsi ekonomi global.

“Kita menghadapi dinamika global mulai dari efek kebijakan proteksionisme seperti Trump tariff, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga konflik terbuka seperti Rusia-Ukraina dan Iran-Israel. Semua ini berpotensi mengganggu perdagangan dan stabilitas rantai pasok, termasuk produk baja dunia,” kata Menperin.

Namun, Menperin optimistis, situasi ini sekaligus membuka peluang strategis.
“Industri baja nasional memiliki ruang untuk memperluas penetrasi pasar ekspor dengan memanfaatkan terbukanya peluang akibat pembatasan perdagangan di antara para pemain utama global,” kata dia.
Menperin menyatakan pentingnya keberlanjutan dan inovasi bagi industri baja nasional.

“Industri besi dan baja memiliki peran krusial dalam memperkuat perekonomian nasional melalui penciptaan nilai tambah dan ekosistem hulu-hilir yang terintegrasi. Kami mendorong pelaku industri untuk terus meningkatkan kualitas produk, mengembangkan inovasi bernilai tambah tinggi, serta menerapkan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan,” katanya lagi. (ANT/KN)