BONDOWOSO – Pernikahan adalah perjalanan panjang seumur hidup bagi dua insan dengan latar belakang berbeda, yang kemudian bersepakat untuk hidup bersama dalam suka dan duka.

“Hidup bersama dalam suka dan duka” adalah frasa indah penuh rasa romantis yang praktiknya, tidak semuanya mewujud nyata, seperti bait tersebut. Faktanya, tidak sedikit pasangan itu tidak berdaya untuk mempertahankan janji suci yang mungkin tak terucap itu.

Gelombang hidup atau badai yang seringkali datang tidak terduga dalam pelayaran bahtera keluarga, membawa dua insan yang awalnya bersepakat saling mencintai itu harus menyerah pada keadaan, dengan cara berpisah.

Beban jiwa dari prahara keluarga yang berujung pada perceraian itu bukan hanya menimpa lelaki dan perempuan yang mantan pasangan itu, melainkan juga menimpa anak-anak mereka. Bahkan, anak-anak itu lebih berat menanggung beban batin akibat perceraian orang tuanya.

Anak-anak korban perceraian orang tua sering terjebak dalam rasa terabaikan, rendah diri, dan berujung pada kondisi jiwa yang terus menerus terguncang karena terlalu banyak larut dalam pikiran berlebih atau overthinking.

Kondisi kejiwaan anak-anak muda yang menjadi korban perceraian itu pada akhirnya berujung pada kondisi negara dan bangsa secara keseluruhan.

Mereka yang seharusnya menjadi pemegang estafet perjalanan panjang bangsa ini tumbuh menjadi generasi yang kurang tangguh, bahkan ikut memperpanjang kerapuhan keluarga di masa berikutnya, ketika mereka yang belum selesai dengan dirinya, juga harus memasuki masa berumah tangga. Teori psikologi menyebutkan bahwa anak-anak yang dulunya menjadi korban, pada akhirnya juga menjadi pelaku.

Jika tidak tertangani dengan baik, luka batin seorang anak akibat perceraian orang tua, akan berpotensi menjadi pelaku perceraian di masa mendatang. Atas dasar logika sebab akibat ini , maka program pembinaan perkawinan menjadi sangat penting bagi anak-anak muda, sebelumnya mengikuti ijab kabul di depan penghulu.
Tepuk Sakinah

Menghadapi kenyataan itu, negara tidak pernah tinggal diam. Negara selalu hadir untuk menyiapkan mental dua insan yang akan menuju jenjang pernikahan, salah satunya lewat bimbingan perkawinan (bimwin) yang dijalankan oleh Kementerian Agama.

Agar memiliki daya tarik bagi pasangan calon pengantin, Kemenag terus mencari formula bimbingan yang sesuai dengan kejiwaan anak-anak muda. Salah satu materi dalam bimbingan perkawinan itu adalah “Tepuk Sakinah” yang saat ini viral di media sosial, hingga menjadi perbincangan hangat warganet.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad mengatakan inovasi kreatif “Tepuk Sakinah” dibuat agar calon pengantin mengingat dengan mudah lima pilar membangun keluarga sakinah.

Melalui metode riang itu para calon pengantin lebih mudah mengingat dan tentu dipraktikkan dalam hidup berkeluarga.

Bunyi dari lagu Tepuk Sakinah itu adalah, “Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridlo. Musyawarah untuk sakinah”.

Lagu Tepuk Sakinah itu dibawakan dengan diikuti gerakan tangan, tubuh dan kaki, sehingga mudah untuk diingat.

Pada dasarnya lagu itu diambil dari lima pilar keluarga sakinah yang diformulasikan oleh Kementerian Agama, yakni zawaj (berpasangan), mitsaqan ghalidzan (janji kokoh), mu’asyarah bil ma’ruf (saling cinta, hormat, menjaga, dan berbuat baik), musyawarah, serta taradhin (saling rida).

Dalam zawaj ada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesalingan. Pada prinsip ini, mengingatkan agar dalam keluarga tidak ada diskriminasi, terutama suami terhadap istri, meskipun tidak menutup kemungkinan diskriminasi itu juga terjadi dari istri kepada suami.

Pilar ini menjawab persoalan budaya kolektif yang seharusnya menjadi fondasi dalam pernikahan, malah justru menjadi masalah, terutama dalam masyarakat penganut budaya patriarki. Dalam budaya ini, suami sering kali harus diposisikan sebagai “raja”.

Ketika si “raja” mampu bersikap bijak dan adil, tentu pendasaran pernikahan di atas budaya ini tidak ada masalah. Peran itu tetap bisa dijalankan dengan sangat fleksibel, sehingga antara suami dengan istri sama-sama berposisi sebagai “raja”, sehingga saling menghormati dalam kesetaraan.

Hanya saja, dalam praktiknya, pernikahan dalam budaya laki-laki berada di posisi lebih tinggi dari perempuan, sering kali menimbulkan masalah. Baik suami maupun Istri sama-sama menjadi korban dari harapan yang tidak sejalan.

Si istri merasa diperlakukan tidak adil karena hidupnya tidak nyaman, dana pada saat bersamaan, si suami juga demikian. Dengan latar belakang patriarki, si suami berharap mendapatkan perlakuan istimewa dari istri, namun kenyataannya, sikap istri tidak sesuai dengan harapan.

Lewat Tepuk Sakinah, mengingatkan kepada calon pengantin bahwa perilaku yang didasari oleh budaya komunal itu tidak harus dijalankan secara kaku. Tugas-tugas di dalam rumah tangga bisa dikerjakan bersama, berdasarkan kesepakatan atau dengan pilar musyawarah.

Kalaupun, nantinya telanjur menjadi masalah, kenyataan itu bukanlah kiamat bagi satu keluarga. Ketika pasangan teringat pada Tepuk Sakinah, yakni pada aspek mitsaqan ghalidzan (janji kokoh), maka masalah-masalah itu tetap bisa dimusyawarahkan, tentu dengan kepala dingin.

Untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, maka pasangan suami istri itu bisa kembali berpegang pada pakem Tepuk Sakinah, yakni taradhin (saling rida).

Prinsip berpegang pada janji yang kokoh, bermusyawarah, serta saling ridlo itu tentu memerlukan keterampilan jiwa suami-istri yang harus terus menerus dilatih.

Keterampilan suami istri untuk saling menerima seapa-adanya itu ibarat belajar naik sepeda angin ketika kita masih anak-anak. Keterampilan itu bisa dijalankan lewat praktik kontinu yang bersifat trial and error atau “mencoba dan salah”.

Begitulah kita saling belajar, sehingga jiwa menjadi terampil untuk terus saling memahami dan menerima. Kalau dalam konsep Islam, seorang suami yang mengidolakan istrinya seperti Siti Aisyah, maka dirinya harus me-Muhammad, terlebih dahulu. Artinya, hanya perilaku suami yang mendekati sikap Rasulullah Muhammad Saw yang berhak mengharapkan istri “sempurna”, layaknya Siti Aisyah.

Sejatinya, belajar berumah tangga itu tidak ada finalnya. Berkeluarga adalah ruang belajar sepanjang hayat.

Karena itu, lewat fasilitator yang telah disiapkan, Kementerian Agama memberikan pembinaan lanjutkan bagi pasangan setelah menikah, seperti Sekolah Relasi Suami-Istri (Serasi), Konsultasi, Mediasi, Pendampingan, Advokasi (Kompak), serta Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (Lestari).

Semua program itu muaranya adalah menyiapkan keluarga yang kuat dan berkualitas, sehingga melahirkan generasi penerus yang juga kuat dan berkualitas. Apalagi, Indonesia telah menyiapkan visi Generasi Indonesia Emas 2045. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan spageti dan hamburger merupakan menu permintaan dari para siswa yang menjadi salah satu cara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengatasi siswa yang bosan dengan nasi sebagai sumber karbohidrat.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam menanggapi kritik dari salah satu ahli gizi yang menilai bahwa menu MBG bukan berasal dari makanan lokal, contohnya pada penyajian spageti dan burger.

“Mohon maaf ada yang mengkritik, ‘Masa ada spageti? Masa ada burger diberikan, apa gizinya? Jadi itu, mohon maaf, itu tidak selalu. Jadi anak-anak SPPG ini punya kreativitas, kreativitas gini ayo, biar enggak bosan makan nasi,” kata Nanik dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Nanik menjelaskan bahwa para siswa diperbolehkan untuk mengajukan permintaan menu MBG yang akan mereka konsumsi. Namun, menu permintaan itu hanya boleh sekali dalam seminggu.

Menurut Nanik, menu spageti dan burger menjadi bentuk kreativitas salah satu SPPG di daerah agar siswa tidak bosan makan nasi.

Ia menekankan bahwa makanan yang khusus diminta siswa itu bukan menu harian.
Di sisi lain, Nanik juga menjelaskan bahwa siswa di daerah terluar mungkin saja mengetahui spageti dan burger dari media sosial, sehingga menu tersebut lah yang diminta ke SPPG untuk dimasak.

“Mungkin dia nontonnya di TV atau nonton di YouTube ya, terus kemudian ingin makan apa, satu minggu itu boleh request satu kali. Jadi anak-anak boleh request satu kali, supaya enggak bosan dengan makanan ini. Jadi itu tidak day to day kita berikan seperti itu,” kata Nanik.

Sebelumnya, Ahli Gizi Tan Shot Yen mengungkapkan kekhawatirannya dengan menu MBG yang terdiri atas burger dan spageti, alih-alih makanan lokal dari daerah setempat.

Ia meminta BGN dapat mengalokasikan 80 persen menu MBG merupakan makanan lokal, contohnya menu ikan kuah asam di wilayah Papua, dan kapurung yang dikonsumsi oleh siswa di Sulawesi. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui kemaksimalan dari belanja daerah adalah faktor utama,” kata Bima dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.

Bima juga mengingatkan agar pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.

“Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.

Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah.

Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan yang tinggi, tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta Pemda yang realisasi belanjanya masih rendah agar segera mengambil langkah percepatan.

Di lain sisi, Bima memaparkan sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja. Hal itu mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.

“Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” kata Bima.

Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan para perwakilan Pemda yang hadir. Dialog tersebut untuk menggali lebih jauh persoalan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan APBD, sekaligus mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat. (ANT/KN)

JAYAPURA – Tim gabungan yang terdiri dari anggota Polres Asmat dan anggota TNI, Jumat (26/9), mengevakuasi jenazah Indra Guru Wardana, yang menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Ulakin, Distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

Kapolres Asmat AKBP Wahyu Basuki, Jumat mengatakan pencarian terhadap jasad korban dilakukan karena saat anggota melakukan olah tempat perkara kejadian (TKP) termasuk saat memeriksa puing-puing rumah korban tidak ditemukan jasadnya.

Saat olah TKP dilakukan Kamis (25/9), memang tidak ditemukan jenazah korban yang ditembak KKB, Senin (22/9) sebab setelah menembak, para pelaku berjumlah enam orang yang membawa senjata api laras panjang saat itu langsung membakar rumah korban.

Dia mengatakan pencarian terhadap jasad korban dilakukan dengan menyusuri sungai dari Kampung Binam Distrik Suator menuju Kampung Ulakin Distrik Kolof Braza.

“Jasad korban ditemukan mengambang di sungai dekat pohon dengan tubuh diikat di bagian perut dan dada pada mesin katinting. Diduga korban sengaja diikat oleh KKB untuk mempersulit pencarian,” kata AKBP Wahyu Basuki.

Setelah ditemukan jenazah tersebut, kata Wahyu, langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Suator untuk divisum dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta aparat kepolisian mempercepat proses hukum terhadap tersangka dalam aksi demo yang berakhir rusuh pada akhir Agustus 2025.

Pesan itu disampaikan Menko Yusril dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi dengan Bareskrim Polri mengenai pembahasan tindak lanjut penangkapan massa usai aksi demonstrasi di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

“Pesan saya kepada Bareskrim, supaya proses ini kita lakukan lebih cepat. Lebih cepat akan lebih baik, walaupun tidak mengurangi kehati-hatian kita, kecermatan kita, dalam melakukan penyidikan, apalagi sampai pelimpahan perkara ke kejaksaan nantinya,” katanya.

Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini, terdapat 997 orang yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait peristiwa kerusuhan saat demonstrasi itu.

Jumlah tersebut terdiri atas 971 orang tersangka tindak pidana umum dan 26 orang tersangka tindak pidana penghasutan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Yusril, dari ratusan tersangka itu, tidak banyak yang hasil penyidikannya dinyatakan lengkap (P21).

“Sangat sedikit, ya, baru ada enam kasus yang di-P21 yang dilimpahkan ke kejaksaan dan ada sekitar 15 itu masih bolak-balik dari kejaksaan ke polisi,” tuturnya.

Dia menyebut proses hukum terhadap para tersangka penting untuk dipercepat agar mereka tidak ditahan berlarut-larut.

Meski masih dibenarkan oleh undang-undang, Yusril mengatakan penahanan dalam waktu yang lama akan membuat perasaan tidak nyaman bagi tersangka maupun keluarganya.

“Yang penting harus kita percepat dan polisi menyanggupi untuk mempercepat ini, walaupun memang tidak mudah melakukan ini,” ujarnya.

Yusril menjelaskan pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan Bareskrim Polri pada Jumat ini untuk mendapatkan informasi mendalam terkait perkembangan penanganan aksi demonstrasi yang berujung rusuh tersebut.

Ia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi agar proses penyidikan dan penanganan perkara dilakukan secara sistematis, cepat, dan tepat.

“Dan kami ingin juga memastikan bahwa semua proses itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia terhadap para tersangka,” ucap Menko Yusril. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini nilai tukar rupiah bakal berbalik menguat pada pekan depan, seiring dengan efektivitas kebijakan fiskal terhadap aktivitas ekonomi.

“Sore ini pasar sudah tutup kan. Senin (29/9/2025) baru mulai, Selasa atau Rabu harusnya sudah balik,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak di kisaran Rp16.600-Rp16.700 per dolar AS. Rupiah sempat menyentuh level Rp16.500-an pada Selasa pagi (23/9), namun kembali melemah ke level Rp16.600-an pada sesi berikutnya.

Pada pembukaan perdagangan Jumat (26/9) di Jakarta, rupiah melemah 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.775 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.749 per dolar AS.

Sepanjang sepekan terakhir, rupiah terus berada dalam tren pelemahan. Dibandingkan dengan pembukaan perdagangan Jumat (19/9), rupiah tercatat melemah sekitar 1,23 persen. Sedangkan terhadap posisi pembukaan Senin (22/9), pelemahannya mencapai 0,85 persen.

Meski begitu, Purbaya tak khawatir dengan pelemahan tersebut lantaran meyakini kebijakannya bakal kembali menguatkan rupiah.

“Fondasi ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kita menjalankan kebijakan untuk mendorong ekonomi, nggak main-main,” ujarnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga terus menjalankan wewenangnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya menyebut memiliki sinergi yang kuat dengan BI dalam misi stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Sementara itu, pelemahan rupiah pada perdagangan pagi ini diduga dipengaruhi oleh keputusan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) sebesar 4 persen.

Purbaya telah menegaskan bahwa dia tidak memiliki intervensi apa pun dalam keputusan bank pelat merah tersebut. Dia, baik sebagai Menteri Keuangan maupun Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), tidak mendengar rencana penyesuaian suku bunga deposito valas itu.

Dengan klarifikasinya, Purbaya yakin tekanan terhadap rupiah akan berkurang dan kembali pulih dalam waktu dekat.

“Dengan konferensi pers bahwa tidak ada kebijakan dari Kementerian Keuangan yang 4 persen, saya pikir akan berkurang dengan cepat tekanan ke rupiah. Di samping itu, BI juga sesuai wewenangnya menjaga nilai tukar dengan agresif dan sungguh-sungguh,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan ada politikus yang menghubungi dirinya dan meminta jatah untuk menjadi mitra pemilik dan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik, saat mendengar permintaan itu pun mengaku geram, dan langsung memblokir  nomor ponsel politikus yang meminta jatah dapur MBG itu kepada dirinya.

“Ada, serius nih, ada yang WA (menghubungi lewat pesan WhatsApp, red.), saya. Saya jawab eh kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur. Langsung saya block, block, block!” ujar Nanik dalam sesi jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Nanik kemudian memperingatkan siapa pun, termasuk politikus, jangan lagi coba-coba meminta “jatah” dapur MBG kepada dirinya, karena mengelola dapur-dapur MBG merupakan pekerjaan yang berat dan membutuhkan keseriusan, bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata.

Tidak hanya itu, Nanik juga menekankan BGN tidak akan tebang pilih dalam menindak pemilik dan pengelola MBG yang bermasalah, sekali pun mereka orang-orang kuat termasuk para jenderal. BGN saat ini masih menyelidiki secara menyeluruh dapur-dapur MBG yang memproduksi makanan-makanan bermasalah sehingga menyebabkan kasus-kasus keracunan di beberapa daerah.

“Mau punya-nya jenderal, mau punya-nya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya gak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya gak peduli, beneran, (ini) serius ya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak,” kata Nanik.

Hasil penyelidikan sementara BGN per 26 September 2025, ada 45 dapur program Makan Bergizi Gratis terbukti tidak menjalankan standar prosedur operasional (SOP) dan 40 dapur di antaranya langsung ditutup oleh BGN sampai batas waktu yang tak ditentukan.

“Sampai sore hari ini (26/9), kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan saranan dan fasilitas selesai dilakukan,” kata Nanik saat jumpa pers di Kantor BGN hari ini.

Dapur-dapur itu diperiksa secara intensif oleh tim independen yang dibentuk oleh BGN dan tim eksternal dari Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). (ANT/KN)