JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahwa cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 tidak akan dinaikkan.

“Menurut saya langkah Pak Purbaya untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau di 2026 itu adalah langkah yang tepat dan perlu diberikan dukungan,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, keputusan ini menunjukkan bahwa Menkeu Purbaya mulai memahami permasalahan fundamental di persoalan cukai hasil tembakau.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 tidak akan naik.

Keputusan tersebut diambil setelah Menkeu bertemu dengan perwakilan asosiasi pengusaha dari industri hasil tembakau (IHT).

“Jadi 2026 tarif cukainya tidak kita naikin,” ucap Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/9/2025).

Sementara itu Misbakhun menambahkan keputusan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi dari pelaku usaha telah didengarkan oleh pemerintah di tengah tekanan yang dialami industri.

Seperti diketahui IHT mengalami berbagai tekanan, mulai dari penurunan produksi hingga maraknya peredaran rokok ilegal.

Misbakhun kemudian berharap langkah yang diambil pemerintah melalui Menteri Keuangan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kajian menyeluruh terhadap regulasi cukai.

“Tentunya setelah Pak Purbaya tidak menaikkan CHT 2026 ini, dia juga mulai mengkaji ulang seluruh struktur aturan yang mengenai tarif CHT,” katanya.

Ia menambahkan evaluasi yang komprehensif juga penting untuk memastikan potensi praktik ilegal bisa ditekan, penerimaan negara tetap terjaga, dan jutaan pekerja yang bergantung pada industri tembakau terlindungi. (ANT/KN)

JAKARTA – Pasukan pengamanan presiden (Paspampres) melakoni latihan “sniper” atau penembak runduk untuk mempertajam kemampuan pengaman presiden dan tamu very important person (VIP) dari jarak jauh.

Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara Minggu, dijelaskan latihan itu digelar di Markas Latihan Detasemen Paspampres di Bogor, Jawa Barat selama dua hari yakni Kamis (25/10) dan Jumat (26/10).

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayor Jenderal Edwin Adrian Sumantha saat dikonfirmasi Antara membenarkan adanya latihan tersebut.

Edwin menjelaskan, latihan ini digelar agar pasukannya terlatih bertindak cepat dalam mengambil dalam situasi genting, terutama dalam misi pengamanan presiden.
“Latihan juga ini menekankan pentingnya akurasi, ketajaman insting, kesigapan dalam pengambilan keputusan, serta kecepatan dan ketenangan dalam menghadapi ancaman,” jelas Edwin.

Edwin melanjutkan, para pasukannya menjalani beragam jenis latihan penembak runduk dari mulai latihan observasi lokasi penembak runduk, latihan memantau lokasi-lokasi yang dianggap membahayakan tamu VIP, hingga latihan menembak dengan jarak 100 meter dengan ragam posisi.

“Kita juga menggelar latihan menembak lintas atas dari berbagai ketinggian dan radius jauh tembakan,” jelas Edwin.

Dengan adanya latihan ini, Edwin berharap kemampuan para pasukannya bisa semakin meningkat sehingga kelak siap ditugaskan di berbagai medan demi menjaga presiden.

“Paspampres berkomitmen memberikan pengamanan yang utuh terhadap pimpinan negara. Tidak hanya menjaga dari ancaman dalam jarak dekat, namun juga waspada terhadap ancaman yang tersembunyi dan datang dari kejauhan,” jelas Edwin. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

“Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Rommy menjelaskan Tim Formatur akan bekerja menyusun kepengurusan PPP periode 2025-2030, yakni untuk 30 hari ke depan.

Sementara itu, dia menjelaskan pemilihan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur tentang persyaratan calon ketua umum.

“Hal mana di situ (AD/ART) disebutkan bahwa calon ketua umum syaratnya adalah memiliki kartu tanda anggota, dan itu telah dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Selain itu, dia menjelaskan Agus Suparmanto telah memenuhi syarat terkait pengalaman menjabat di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tingkat pusat.

“Itu adalah konsistensi dari apa yang kami terima dari para ulama yang berkumpul dalam Silatnas (Silaturahmi Nasional) Ulama’il Ka’bah yang dilakukan di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon pada tanggal 8 September 2025,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan bahwa proses pemilihan Agus Suparmanto telah sesuai konstitusi partai atau AD/ART PPP.

“Kami, para ketua majelis yang hadir di sini, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat, semuanya menjadi saksi, dan terakhir tentu adalah kehadiran Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Irfan Pulungan yang bersama kami menegaskan ini lah proses konstitusional yang telah kami lalui,” katanya.

Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9) malam menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Ia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-20230.

Dengan demikian, kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah menindaklanjuti kejadian luar biasa (KLB) keracunan di beberapa lokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan keselamatan anak melalui penguatan tata kelola program secara menyeluruh dan sejumlah langkah strategis.

“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Sejumlah langkah strategis pemerintah yakni pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan.
Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulhas.

Terakhir, pemerintah meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Zulkifli Hasan menegaskan seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

Dia menjelaskan dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai.

“Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala Dinas Pendidikan, dan kepala Dinas Kesehatan, yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya. (ANT/KN)