TANGERANG – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan telah meraih komitmen investasi sektor halal sebanyak Rp7,2 triliun di pameran Halal Indo 2025 x Industrial Festival yang diselenggarakan 25-28 September di Tangerang, Banten.

“Halal Indo 2025 x Industrial Festival merupakan momen penting dalam membuktikan kesiapan industri halal dalam negeri untuk lebih berkembang dan berdaya saing global. Melalui kegiatan ini, kami juga telah membuka peluang kerja sama internasional,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Disampaikan Menperin, pihaknya mencatat partisipasi 346 peserta pameran yang berasal dari dalam dan luar negeri, jumlah ini naik 14,6 persen dibanding tahun lalu yang diikuti 302 peserta.

Selain itu, penyelenggaraan tahun ini juga menarik kunjungan hingga lebih dari 27 ribu pengunjung, angka ini naik 230 persen dari tahun sebelumnya yang dihadiri oleh 12 ribu pengunjung.

Adapun sepanjang pameran ini berlangsung, nilai transaksi yang dihasilkan menembus Rp7,7 miliar, naik lima kali lipat dari tahun 2024 yang mencapai Rp1,3 miliar.

Sementara untuk komitmen investasi pada ajang Halal Indo 2025 mencapai Rp7,2 triliun, naik 20 persen dibanding tahun lalu yang sebesar Rp6 triliun. Nilai tersebut mencakup kerja sama dalam pembangunan sarana prasarana industri halal, pengembangan industri halal dalam kawasan, serta promosi industri halal di tingkat global.

Lebih lanjut, kegiatan ini turut mencatat capaian penting berupa kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan berbagai negara mitra. Kesepakatan tersebut mencakup bidang pengembangan industri halal, promosi, studi komparatif dan inovasi pada industri halal.

Dalam kesempatan ini, penguatan kolaborasi dilakukan antara Indonesia-China melalui MoU Cooperation in Halal Industry Development dengan FDSA Tiongkok, serta kerjasama Indonesia-Kyrgyzstan melalui Record of Discussion (RoD) on Halal Industry Development dengan Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Republik Kyrgyzstan.

“Pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi bagi industri halal dalam negeri, tetapi menjadi ruang kolaborasi global. Nota Kesepahaman yang dihasilkan telah menunjukkan kepercayaan internasional terhadap industri halal Indonesia. Kami harap komitmen ini mampu memperkuat kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menperin lagi.
Selain itu, Halal Indo 2025 x Industrial Festival juga menghasilkan kerja sama lainnya yaitu antara Pusat Industri Halal Kemenperin dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam rangka pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil (IK).

Kerja sama ini diharapkan mampu mempersiapkan IK dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal serta memperluas akses pasar.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto menjelaskan bahwa antusiasme dari para pengunjung telah menunjukkan optimisme tinggi terhadap arah pembangunan ekosistem industri halal nasional.

“Sinergi yang dijalin antara pemerintah, pelaku industri, masyarakat, dan pihak lainnya menjadi poin penting dalam membangun industri halal dalam negeri yang tangguh dan inklusif,” ujarnya.
Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan Halal Indo 2025 x Industrial Festival menegaskan komitmen Kemenperin dalam memperkuat daya saing industri halal nasional dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperluas akses pasar.

Kata Eko, Kemenperin juga memastikan untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah dicapai untuk mendorong industri halal dalam negeri. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan bahwa Nadiem Makarim, tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019–2022, menjalani operasi di rumah sakit.

“Ya, informasi yang bersangkutan memang sakit, ya, dilakukan operasi. Dibantarkan (penangguhan masa penahanan) di rumah sakit,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Anang mengisyaratkan bahwa Nadiem dioperasi karena sakit ambeien. Namun, ia tidak membeberkan lebih lanjut mengenai sakit yang diderita mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) itu.

“Katanya sakit di bagian ‘itu’-nya. Sudah (dirawat) di rumah sakit pemerintah,” ucapnya.

Adapun terkait kondisi Nadiem saat ini, Anang belum bisa memberikan kepastian.
“Saya kurang tahu pasti. Nanti saya cek apakah sudah dilakukan operasi langsung atau nanti dalam tahap pasca-pemulihan,” ujarnya.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

Kelima tersangka itu adalah JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024. Lalu, BAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

Kemudian, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur SD Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020–2021.

Berikutnya, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020–2021.

Terakhir, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari imbas kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan BGN tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.

“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik S Deyang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).

Nanik menambahkan puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasil pemeriksaan, kata dia, akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.

“BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tuturnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dapur-dapur MBG yang dikelola SPPG wajib memiliki alat uji (test kit) untuk mengetes makanan yang mereka produksi sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.

Adanya alat uji itu merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang wajib diikuti oleh seluruh SPPG untuk mencegah kasus keracunan kembali berulang.

“Jadi, saudara-saudara, 30 juta (penerima) kita bangga, kita risau masih ada (kasus keracunan), makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan tidak terlalu mahal untuk membersihkan, untuk membunuh semua bakteri.

Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya,” kata Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (29/9). (ANT/KN)

SIDOARJO – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengerahkan tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk membantu evakuasi dan identifikasi korban runtuhnya bangunan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Senin (29/9).

“Tim DVI sudah membentuk posko bersama tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi dan identifikasi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Jatim Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Jules Abraham Abast di Sidoarjo, Selasa.

Hingga kini total 102 orang telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut 91 orang melakukan evakuasi mandiri dan 11 orang dievakuasi tim SAR dan 101 orang selamat.

Polda Jatim juga mengerahkan satu pleton Sabhara, satu pleton Brigade Mobil (Brimob), serta didukung tiga Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo untuk evakuasi dan pengamanan lokasi.

”Korban sudah dibawa ke tiga rumah sakit, yakni Rumah Sakit (RS) Siti Hajar, RS Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, dan RS Delta Surya Sidoarjo,” ungkapnya.

Aparat kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim Pencarian dan Pertolongan (SAR), serta relawan masih melakukan penyisiran di puing-puing bangunan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal.

Sebelumnya Kantor SAR Surabaya di Jawa Timur menerima laporan insiden terjadi Senin (29/9) sore sekitar pukul 15.35 WIB saat kegiatan pengecoran bangunan tengah berlangsung sejak pagi. Diduga fondasi tidak kuat sehingga bangunan bertingkat itu runtuh hingga lantai dasar.

Tim SAR menghadapi tantangan karena kondisi reruntuhan bangunan cukup padat dan medan yang sempit sehingga peralatan ekstrikasi digunakan untuk mempercepat pembukaan akses menuju lokasi korban.

Basarnas berusaha secara maksimal untuk menolong santri yang terjebak runtuhan bangunan dengan mengerahkan personel SAR berkemampuan terbaik, termasuk regu Basarnas Spesial Grup (BSG) dari Jakarta dan regu penolong dari beberapa Kantor SAR terdekat. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah mengambil langkah strategis efisiensi dan inovasi daerah dalam menyikapi dinamika transfer ke daerah (TKD).

“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika transfer ke daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dia mengatakan hal tersebut saat memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat.

Ia mengingatkan jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (pemda). Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif di daerah meski di tengah pengalihan TKD.

Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan demikian, pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai undang-undang (UU), termasuk menyangkut pelayanan dasar.

Ia menjelaskan setidaknya terdapat empat langkah yang harus diperhatikan pemda. Pertama, melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor.

Kedua, menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti adanya pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Pemda juga dapat menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan berusaha dan mendorong efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.

Ketiga, pemda memanfaatkan program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Menurut dia, sinergi dengan agenda nasional akan memperkuat pembangunan daerah.

Keempat, ia mendorong lahirnya inovasi dan terobosan kreatif di setiap daerah.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. Inovasi tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperluas akses pasar internasional.

“Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujar Tito.

Forum konsinyering tersebut dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri pada 2026 berlangsung secara komprehensif.

Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. (ANT/KN)