JAKARTA – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengemukakan bahwa banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 karena kurangnya anggaran pendukung.

“Selama Januari sampai April 2025, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan. Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2024).

Yeka mengatakan bahwa BGN dalam rapat tersebut menjelaskan penganggaran MBG mulanya diharapkan selesai pada Desember 2024 dan MBG dapat dilaksanakan pada Januari 2025. Standar operasional prosedur (SOP) bahkan telah ditetapkan oleh BGN sebelum program MBG diluncurkan.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan MBG tersebut, sementara program MBG tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

“Tensi politik terhadap program ini (MBG) tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus running (berjalan, red.) dengan berbagai macam keterbatasan yang ada,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Yeka, muncul sejumlah persoalan akibat kurangnya anggaran untuk mendukung program MBG.

Ia mengatakan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan bahwa ke depannya tidak ada lagi persoalan anggaran maupun pembayaran terkait program MBG, yakni mulai Mei 2025.

“Dipastikan dari Mei 2025 ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan peserta seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK agar mewaspadai modus penipuan yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang.

“Laporkan langsung kepada petugas BKN yang ada apabila menemukan oknum tersebut. Apabila oknum tersebut adalah petugas BKN, laporkan kepada saya agar dapat saya pecat,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5/2025), usai meninjau ujian seleksi kompetensi PPPK.

Peninjauan dilakukan di dua titik lokasi ujian seleksi kompetensi PPPK, yaitu Tilok Mandiri BKN Yogya 2 di Hotel Sahid Raya dan Tilok Mandiri BKN Yogya 1 di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Zudan menegaskan bahwa seleksi PPPK dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia meminta peserta seleksi PPPK untuk tidak mudah tergoda dengan janji-janji pihak tidak bertanggung jawab yang mengiming-imingi kelulusan dengan imbalan uang.

Pada kesempatan itu, Kepala BKN juga menyampaikan pesan motivasi kepada peserta agar tetap semangat dan percaya pada kemampuan diri.

“Kunci sukses adalah persiapan yang baik. Fokuskan hati, pikiran, dan tujuan, lalu iringi dengan doa serta percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Zudan menambahkan seleksi ini bukan sekadar tes biasa, tetapi bagian dari proses membangun masa depan sekaligus panggilan untuk mengabdi kepada negara.

“Masa depan Anda masih panjang. Indonesia terus memanggil. Terus bersemangat, jangan mudah menyerah. Negara membutuhkan ide, inovasi, dan karya-karyamu,” ucap Zudan.

Saat peninjauan di Tilok ISI Yogyakarta, Zudan Arif turut didampingi Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Paulus Dwi Laksono, Rektor ISI Yogyakarta Irwandi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Indarto beserta jajaran. (ANT/KN)

JAKARTA – Jajaran TNI AD membuka kesempatan bagi anak-anak para korban ledakan amunisi di Garut Jawa Barat untuk menjadi prajurit TNI AD.

“TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra-putri korban, apabila ada yang ingin bergabung menjadi prajurit Angkatan Darat,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu (14/5).

Kesempatan itu dibuka TNI AD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keluarga korban ledakan amunisi.

“Nantinya, jajaran Kodim 0611/Garut akan memberikan pendampingan dan bimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik,” tambah Wahyu.

Tidak hanya memberikan kesempatan bagi para anak korban untuk masuk TNI AD, Wahyu memastikan pihaknya membantu proses pemakaman korban ledakan baik untuk jenazah warga sipil maupun personel TNI AD.

Wahyu menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan sembilan jenazah warga sipil ke keluarga masing-masing, pada Selasa (13/5).

Setelah itu, pihak TNI turut membantu prosesi pemakaman seluruh jenazah hingga pukul 20.00 WIB.

“Korem 062/Tarumanegara dan Kodim 0611/Garut, bersama-sama dengan masyarakat juga akan melaksanakan kegiatan doa bersama sampai beberapa waktu ke depan,” jelas Wahyu.

Dengan ragam upaya tersebut, Wahyu berharap TNI AD dapat meringankan seluruh beban keluarga korban ledakan.

Kronologi
Sebelumnya, Wahyu mengatakan bahwa peristiwa ledakan itu terjadi ketika TNI AD melakukan pemusnahan amunisi oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Jawa Barat, Senin (12/5) pukul 09.30 WIB.

“Pada awal kegiatan, secara prosedur telah ada pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan. Semuanya dinyatakan dalam keadaan aman,” kata Wahyu.
Personel kemudian membuat dua lubang sumur untuk tempat memasukkan amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan.

Setelah lubang tersebut dibuat, kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan, lalu lubang tersebut diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator.

“Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman,” jelas Wahyu.

Setelah itu, personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan dua lubang sumur.

Detonator itu dimasukkan ke dalam lubang untuk dimusnahkan dengan cara yang sama dengan pemusnahan amunisi sebelumnya.

“Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang,” kata Kadispenad.

Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, dengan empat orang di antaranya merupakan anggota TNI, dan korban lainnya adalah warga sipil. (ANT/KN)

Berikut daftar nama korban ledakan:
1. Kolonel Cpl Antonius Hermawan;
2. Mayor Cpl Anda Rohanda;
3. Agus bin Kasmin;
4. Ipan bin Obur;
5. Iyus Ibing bin Inon;
6. ⁠Anwar bin Inon;
7. Iyus Rizal bin Saepuloh;
8. ⁠Toto;
9. ⁠Dadang;
10. Rustiawan;
11. ⁠Endang;
12. Kopda Eri Dwi Priambodo;
13. Pratu Aprio Setiawan.

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan membela hak warga Palestina tidak akan pernah surut, yang disampaikannya pada pembukaan Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

“Saya menegaskan komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya saat membuka Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) di DPR RI, Rabu (14/5) malam.

Presiden menyampaikan keprihatinannya terhadap warga Palestina yang sudah terlalu lama menjadi korban ketidakadilan.

Kepala Negara meminta dunia atau negara-negara Islam bergerak secara nyata melampaui sekadar wacana dan pernyataan.

“Saya ulangi kembali di forum ini sudah tiba waktunya, jangan kita sekadar berdiskusi, jangan menyusun resolusi-resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu tindakan yang nyata,” kata Presiden.

Dalam sambutannya itu, Prabowo juga menyerukan agar negara-negara Islam mengesampingkan perbedaan, mengatasi kecurigaan, dan menghentikan rivalitas demi kepentingan umat.

Menurut dia, organisasi parlemen negara-negara Islam seperti forum PUIC ini harus menjadi wadah efektif untuk memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi konkret bagi umat Islam di seluruh dunia.

“Perkumpulan ini lahir dari kesadaran bahwa negara-negara Islam butuh kebersamaan dalam menghadapi tantangan global dan membela kepentingan umat Islam di manapun berada,” tambah Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa konstitusi Indonesia secara tegas mengamanatkan untuk turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Dewan Pers periode 2025–2028, Komarudin Hidayat, menyoroti tantangan besar yang kini dihadapi dunia pers di tengah arus disrupsi digital yang semakin menjadi-jadi.

Dalam pernyataannya usai serah terima jabatan di Gedung Dewan Pers pada Rabu, 14 Mei 2025, Komarudin menyebut bahwa kehadiran artificial intelligence (AI) dan berbagai platform digital seperti YouTube, Facebook, serta TikTok, telah menjadi mitra sekaligus ancaman bagi pers.

“Platform-platform digital tersebut punya sisi positif karena bisa membangun edukasi publik. Misalnya, banyak podcaster yang menyajikan konten bagus dan disukai masyarakat. Tapi di sisi lain, banyak juga yang hanya menjual sensasi demi mengejar followers dan monetisasi, dengan isi yang justru sampah,” ujarnya.

Komarudin juga menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga kolonialisme digital yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

“Algoritma digital sekarang mengarahkan cara kita melihat dunia. Saat buka YouTube atau media sosial, apa pun yang muncul itu yang kita konsumsi, tanpa tahu apakah itu benar, autentik, atau hoaks,” tegasnya.

Menghadapi kondisi ini, Komarudin menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga, termasuk Dewan Pers, dunia pendidikan, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk membersihkan ruang digital dari sampah informasi.

“Makanya dewan pers dan juga guru-guru, pendidik juga pengelola medsos, hendaknya kerja sama. Satu untuk mendidik masyarakat, tapi juga untuk maintenancing, untuk membersihkan pikiran- pikiran, sampah-sampah yang mengganggu komunikasi wacana kita,” tambah Komarudin.

Sehingga dalam menghadapi berbagai tantangan di atas, Komarudin menegaskan bahwa jajaran Dewan Pers yang baru akan berkomitmen untuk memperkuat peran media dalam menjaga keaslian dan akurasi informasi di tengah arus hoaks yang kian deras.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R