Beranda blog Halaman 427

Pemerintah Siapkan Skema Pemenuhan Guru untuk Sekolah Rakyat

0

JAKARTA – Pemerintah tengah merumuskan skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan skema tersebut disusun melalui koordinasi lintas kementerian dan akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diterapkan.

“Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumlah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PANRB memastikan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Program Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menyediakan layanan pendidikan gratis dan berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden,” ujar Saifullah.

Ia mengungkapkan hingga saat ini terdapat 65 titik di berbagai daerah yang telah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan program tersebut ditargetkan dapat dimulai paling cepat pada Juli 2025, khususnya di wilayah yang telah siap dari sisi infrastruktur dan pendukung lainnya.

“Insyaallah dengan skema-skema yang sudah dibuat itu, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru, utamanya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” pungkasnya. (ANT/KN)

Puan Minta Panglima TNI Dipanggil Terkait Ledakan Amunisi di Garut

0

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I DPR segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta jajaran terkait untuk dimintai penjelasan terkait insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang.

“Kenapa itu terjadi, tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Danrem atau organ dan jajaran yang pada saat kejadian itu terlibat,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Seperti diketahui, insiden ledakan yang bersumber dari pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut terjadi pada Senin, (12/5) pagi.

Pihak TNI menyatakan warga sipil yang turut menjadi korban tewas diduga pemulung yang berupaya mengumpulkan sisa-sisa logam dari bekas ledakan, seperti serpihan granat dan mortir.

Namun pihak keluarga membantah dan menyebut korban selama bertahun-tahun sudah terbiasa dipekerjakan TNI untuk membantu memusnahkan amunisi afkir.

Puan pun menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan penjelasan dari pihak TNI mengingat adanya dugaan pelibatan warga lokal dalam pemusnahan amunisi tanpa prosedur keamanan yang memadai.

“Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil,” ujarnya.

Untuk diketahui, korban insiden amunisi di Garut terdiri dari empat anggota TNI AD dan sembilan warga sipil. Untuk TNI, korban tewas merupakan 2 perwira dan 2 bintara. Kini, penyebab ledakan tengah diinvestigasi oleh TNI AD. (ANT/KN)

Swissotel untuk Nusantara: Dari Presidential Suite hingga Fun Run

Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak lagi sekadar menjadi proyek pemindahan pusat pemerintahan. Ia menjelma menjadi magnet pembangunan dan destinasi strategis yang membentuk wajah baru Kalimantan Timur (Kaltim).

Salah satu indikator paling kasatmata dari geliat tersebut hadirnya hotel-hotel berkelas yang ikut menyambut era baru di IKN.

Bersama Tim Media Kaltim, saya berkesempatan mengunjungi dua hotel yang kini menjadi pionir di kawasan IKN: Swissotel Nusantara dan Qubika Boutique Hotel.

Masing-masing membawa karakter dan keunggulan tersendiri, namun keduanya menyampaikan pesan yang sama: IKN sudah siap menyambut dunia.

Kunjungan ini kami lakukan menjelang gelaran Media Kaltim Nusantara Fun Run 2025, yang sukses digelar pada 4 Mei lalu di Jantung Ibukota Nusantara yang melibatkan 2 ribu lebih peserta.

Hebatnya lagi, kedua hotel yang kami kunjungi ini, ikut berperan aktif sebagai pendukung kegiatan Media Kaltim Nusantara Fun Run 2025.

Bahkan, dukungan yang khusus diberikan Swissotel Nusantara bisa dikatakan luar biasa. Mereka bukan hanya menyediakan beberapa kamar untuk panitia, tetapi juga memberikan diskon menginap khusus bagi peserta, serta menyediakan mealbox eksklusif sebagai bagian dari paket race pack peserta.

Tim Media Kaltim berfoto di salah satu ruang tamu eksklusif Presidential Suite Swissotel Nusantara saat melakukan kunjungan menjelang pelaksanaan Fun Run 2025.
Bangunan megah Swissotel Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dukungan ini menunjukkan komitmen Swissotel terhadap pengembangan pariwisata dan event komunitas di IKN, sekaligus menjadi bentuk nyata hospitality kelas dunia.

Di luar perannya sebagai sponsor, kami juga mendapat kesempatan istimewa ketika Swissotel membuka akses eksklusif ke kamar Presidential Suite. Kamar yang pernah diinapi Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Prabowo Subianto.

Kami diajak, menyusuri kamar utama yang mewah dan area istirahat ajudan yang terpisah namun terintegrasi. Kamar yang cukup luas ini juga dilengkapi ruang rapat pribadi yang representatif.

Saya juga berkesempatan duduk di meja kerja yang pernah digunakan presiden di ruangan ini. Tentu saja memberi kesan kuat, bukan hanya tentang fasilitas, tapi tentang visi masa depan Nusantara yang sedang dibangun dari ruang-ruang penting seperti ini.

Swissotel Nusantara sendiri memiliki 191 kamar berstandar internasional. Dari Premier Room hingga Presidential King seluas 200 m². Semua ruang dirancang gaya modern yang menyatu dengan pemandangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Letaknya yang dekat dengan kompleks Istana Presiden menjadikannya, tempat menginap strategis untuk kalangan pejabat dan pelaku usaha. Tarif menginap bervariasi, mulai dari Rp2,1 juta hingga Rp25 juta per malam.

Sementara itu, Qubika Boutique Hotel, yang juga sudah beroperasi sejak April 2025, juga ikut mensupport kegiatan Fun Run dengan memberikan diskon khusus bagi peserta.

Tampilan atrium Qubika Boutique Hotel yang unik dan artistik dengan desain berbahan kontainer, memadukan sentuhan modern dan nuansa alami.

Hotel ini menghadirkan kombinasi desain modern dan tradisional, serta memiliki 206 kamar, ballroom, dan fasilitas lainnya yang mendukung berbagai acara bisnis maupun sosial.

Dukungan dari kedua hotel ini memperlihatkan sinergi yang kuat antara pelaku industri dan masyarakat dalam menghidupkan kawasan IKN.

Menariknya lagi, kami juga memperoleh informasi, Grup Swiss-Belhotel juga sudah berencana membangun hotel di kawasan IKN dalam waktu dekat. Kehadiran jaringan hotel internasional ini semakin menegaskan bahwa para pelaku industri perhotelan memandang IKN sebagai kawasan strategis dengan potensi besar di sektor pariwisata, bisnis, dan layanan modern.

Karena itulah, saya meyakini bahwa hotel-hotel seperti Swissotel Nusantara dan Qubika Boutique Hotel bukan sekadar tempat bermalam.

Keduanya telah menjadi bagian dari transformasi kota ini, mitra strategis pembangunan, wajah keramahan Nusantara, dan simbol tumbuhnya sektor pariwisata yang akan menjadi fondasi penting dalam membentuk peradaban ibu kota masa depan Indonesia. (*)

Oleh: Agus Susanto, SHut, SH, MH

Desa Liang Ulu Fokus Tekan Angka Stunting, Ajak Masyarakat Aktif di Posyandu

TENGGARONG – Pemerintah Desa (Pemdes) Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara (Kukar), terus memperkuat fondasi pembangunan desa. Melalui program-program strategis yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utama saat ini diarahkan pada penanganan stunting yang masih tercatat di sejumlah wilayah RT.

Kepala Desa (Kades) Liang Ulu, Mulyadi, menyebutkan bahwa pihaknya memprioritaskan penurunan angka stunting sebagai langkah konkret, untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Program pemenuhan gizi anak terus digencarkan, terutama melalui layanan kesehatan di Posyandu.

“Penanganan stunting menjadi perhatian utama kami. Kami sedang menjalankan berbagai program penambahan gizi anak agar kasus-kasus stunting bisa ditekan,” ujar Mulyadi, Kamis (15/5/2025).

Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program sosial seperti ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah desa. Perlu keterlibatan aktif seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi stunting.

“Kesadaran dan peran aktif masyarakat sangat kami harapkan dalam memerangi stunting ini,” tambahnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak merasa malu ketika anaknya terindikasi stunting. Menurutnya, justru dengan mengetahui kondisi tersebut sejak dini, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat melalui fasilitas yang sudah tersedia.

“Jangan sampai orang tuanya merasa malu ketika anaknya dikatakan stunting. Karena justru itu membutuhkan penanganan khusus, dan programnya telah kami siapkan di Posyandu,” tutup Mulyadi. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pasca Penetapan Pemenang PSU Kukar, Kades Liang Ulu Harap Program Rp150 Juta per RT Segera Terealisasi

TENGGARONG – Pasca penetapan pasangan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) terpilih hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kepala Desa (Kades) Liang Ulu, Mulyadi, menyuarakan harapan agar paslon tersebut segera merealisasikan janji politiknya.

Salah satu yang menjadi sorotan Mulyadi adalah peningkatan dana operasional RT yang dijanjikan akan meningkat, dari yang sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 150 juta per RT per tahun. Mengingat dana tersebut sangat krusial untuk mendukung kegiatan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.

“Harapan kami, dana-dana yang dijanjikan seperti dana RT sebesar Rp150 juta bisa segera terealisasi. Ini sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan di tingkat RT,” ujarnya, Kamis (15/5/2025).

Desa Liang Ulu saat ini memiliki 10 RT yang masing-masing mengelola dana sebesar Rp 50 juta per tahun. Dana itu digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan lingkungan, kegiatan sosial masyarakat, hingga perawatan fasilitas umum, dan semuanya dikelola secara transparan.

“Dana Rp 50 juta yang selama ini diterima sudah dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing RT. Semua dikelola secara transparan dan diarahkan sesuai dengan Perda, jadi penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan warga di lapangan,” jelas Mulyadi. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Embung 6 Ha Disiapkan di Desa Suka Maju, Solusi Irigasi Pertanian yang Lama Dinanti Petani

TENGGARONG – Harapan para petani Desa Suka Maju, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) akan ketersediaan air yang cukup sepanjang musim tanam, akhirnya mendapat titik terang. Menjawab kebutuhan vital pengairan pertanian sekaligus mendukung agenda besar ketahanan pangan nasional. Pemerintah Desa (Pemdes) memastikan bahwa pembangunan embung akan segera direalisasikan pada 2025.

Kepala Desa (Kades) Suka Maju, Kuswara, menuturkan bahwa rencana pembangunan embung tersebut telah masuk dalam usulan prioritas desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Muarenbang). Setelah melalui serangkaian pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Ini bukan proyek biasa. Embung yang kami usulkan memiliki peran strategis untuk menghidupkan kembali produktivitas pertanian desa,” ujar Kuswara, Kamis (15/5/2025).

Embung yang dirancang dengan luas sekitar 6 hektare itu diproyeksikan mampu menampung debit air hingga 7 liter per detik. Volume tersebut dinilai cukup untuk mengairi sawah-sawah desa yang selama ini mengalami kekurangan air.

Desa Suka Maju sendiri memiliki total lahan pertanian sawah aktif seluas 157 hektare. Namun, sekitar 50 hektare lahan lainnya belum tergarap secara maksimal karena persoalan irigasi yang belum teratasi.

“Kalau embung ini selesai, bukan hanya menambah debit air, tapi juga akan mengaktifkan kembali lahan tidur yang selama ini menunggu aliran air,” jelasnya.

Menurut Kuswara, pembangunan embung tak sekadar menyasar aspek teknis pertanian, tapi juga menjadi bagian dari misi besar pemerintah pusat hingga daerah untuk menjaga ketahanan pangan. Desa Suka Maju, dalam hal ini, mengambil peran sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

“Kami ingin desa punya kontribusi nyata dalam program nasional. Ketahanan pangan itu dimulai dari desa, dan embung ini adalah fondasinya,” tegas Kuswara. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

PSU Mahulu: Suara Ulang, Harapan yang Sama

Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tak sekadar bersiap menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Mei 2025, tapi sedang mempertaruhkan integritas demokrasi di tanah perbatasan.

Pasca sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), masyarakat Mahulu berharap suara mereka benar-benar bisa dihormati, bukan lagi menjadi sekadar formalitas dari proses yang cacat.

PSU ini diikuti tiga pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan ulang oleh KPU Mahulu, yakni:

  • Nomor urut 1: Yohanes Avun – Y. Juan Jenau
  • Nomor urut 2: Novita Bulan – Artya Fathra Marthin
  • Nomor urut 3: Angela Idang Belawan – Suhuk

Salah satu pasangan merupakan formasi baru, hasil dari perubahan pencalonan setelah proses sengketa. Angela Idang Belawan menggantikan posisi Owena Mayang Shari Belawan—yang semula menjadi kontestan di Pilkada sebelumnya—dan kini melanjutkan langkah politik dengan dukungan dari Partai Demokrat, PAN, dan PKB.

Komposisi ini menegaskan bahwa PSU bukan hanya tentang pengulangan teknis, melainkan juga pergeseran dinamika kekuatan lokal yang perlu dicermati.

Kehadiran Komisioner KPU RI Dr. Idham Holik didampingi Ketua dan Anggota KPU Kaltim di Mahulu pada 12–14 Mei 2025 lalu adalah sinyal bahwa penyelenggara serius memastikan PSU berlangsung tanpa cela.

Dari bimbingan teknis bagi penyelenggara adhoc PPK dan PPS, hingga koordinasi dengan TNI/Polri, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh persiapan diarahkan pada satu tujuan: menjamin kelancaran dan keabsahan proses pemungutan suara.

Distribusi logistik ke wilayah-wilayah sulit seperti Long Apari dan Long Pahangai sudah dirancang dengan pendekatan mitigatif. KPU RI memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan pelampung berupa jeriken, dan kemungkinan relokasi TPS jika cuaca ekstrem terjadi.

Untungnya, sebagian besar TPS di Mahulu berada di dalam ruangan, bukan di tenda terbuka seperti di banyak daerah lain.

Dari sisi keamanan, laporan menunjukkan situasi kondusif. Koordinasi dengan Polda Kaltim telah dilakukan dan aparat keamanan telah disiagakan.

Perlu dicatat, partisipasi pemilih Mahulu pada Pilkada 27 November 2024 lalu mencapai lebih dari 80 persen, tertinggi di Kaltim. Semangat ini harus dibalas dengan penghormatan tertinggi: melalui PSU yang bersih, jujur, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Bagi saya, PSU Mahulu bukan hanya soal teknis, tapi soal moral dan integritas. Jangan beri ruang bagi kompromi kekuasaan. Biarkan rakyat yang memilih—tanpa intimidasi, tanpa manipulasi, dan tanpa permainan bayangan.

Proses ini harus dikawal secara terbuka. Media, masyarakat sipil, dan pemantau independen harus dilibatkan untuk menjamin setiap suara dihitung, dan tidak satu pun niat jahat bersembunyi di balik logistik, TPS, atau tim kampanye.

Mahulu kini sedang menulis ulang sejarahnya. Dan sejarah itu harus ditulis dengan tinta kejujuran, bukan dengan catatan kelam. Demokrasi harus tegak—bahkan di titik terjauh republik ini. (*)

Oleh: Agus Susanto, SHut, SH, MH.

Ombudsman RI: Banyaknya Masalah Program MBG Akibat Minim Anggaran

0

JAKARTA – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengemukakan bahwa banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 karena kurangnya anggaran pendukung.

“Selama Januari sampai April 2025, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan. Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2024).

Yeka mengatakan bahwa BGN dalam rapat tersebut menjelaskan penganggaran MBG mulanya diharapkan selesai pada Desember 2024 dan MBG dapat dilaksanakan pada Januari 2025. Standar operasional prosedur (SOP) bahkan telah ditetapkan oleh BGN sebelum program MBG diluncurkan.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan MBG tersebut, sementara program MBG tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

“Tensi politik terhadap program ini (MBG) tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus running (berjalan, red.) dengan berbagai macam keterbatasan yang ada,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Yeka, muncul sejumlah persoalan akibat kurangnya anggaran untuk mendukung program MBG.

Ia mengatakan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan bahwa ke depannya tidak ada lagi persoalan anggaran maupun pembayaran terkait program MBG, yakni mulai Mei 2025.

“Dipastikan dari Mei 2025 ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran,” katanya. (ANT/KN)

Kepala BKN Ingatkan Peserta Seleksi PPPK Waspadai Modus Penipuan Janji Kelulusan

0

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan peserta seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK agar mewaspadai modus penipuan yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang.

“Laporkan langsung kepada petugas BKN yang ada apabila menemukan oknum tersebut. Apabila oknum tersebut adalah petugas BKN, laporkan kepada saya agar dapat saya pecat,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5/2025), usai meninjau ujian seleksi kompetensi PPPK.

Peninjauan dilakukan di dua titik lokasi ujian seleksi kompetensi PPPK, yaitu Tilok Mandiri BKN Yogya 2 di Hotel Sahid Raya dan Tilok Mandiri BKN Yogya 1 di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Zudan menegaskan bahwa seleksi PPPK dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia meminta peserta seleksi PPPK untuk tidak mudah tergoda dengan janji-janji pihak tidak bertanggung jawab yang mengiming-imingi kelulusan dengan imbalan uang.

Pada kesempatan itu, Kepala BKN juga menyampaikan pesan motivasi kepada peserta agar tetap semangat dan percaya pada kemampuan diri.

“Kunci sukses adalah persiapan yang baik. Fokuskan hati, pikiran, dan tujuan, lalu iringi dengan doa serta percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Zudan menambahkan seleksi ini bukan sekadar tes biasa, tetapi bagian dari proses membangun masa depan sekaligus panggilan untuk mengabdi kepada negara.

“Masa depan Anda masih panjang. Indonesia terus memanggil. Terus bersemangat, jangan mudah menyerah. Negara membutuhkan ide, inovasi, dan karya-karyamu,” ucap Zudan.

Saat peninjauan di Tilok ISI Yogyakarta, Zudan Arif turut didampingi Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Paulus Dwi Laksono, Rektor ISI Yogyakarta Irwandi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Indarto beserta jajaran. (ANT/KN)

TNI AD Buka Kesempatan Anak Korban Ledakan Amunisi Garut Jadi Prajurit

0

JAKARTA – Jajaran TNI AD membuka kesempatan bagi anak-anak para korban ledakan amunisi di Garut Jawa Barat untuk menjadi prajurit TNI AD.

“TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra-putri korban, apabila ada yang ingin bergabung menjadi prajurit Angkatan Darat,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu (14/5).

Kesempatan itu dibuka TNI AD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keluarga korban ledakan amunisi.

“Nantinya, jajaran Kodim 0611/Garut akan memberikan pendampingan dan bimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik,” tambah Wahyu.

Tidak hanya memberikan kesempatan bagi para anak korban untuk masuk TNI AD, Wahyu memastikan pihaknya membantu proses pemakaman korban ledakan baik untuk jenazah warga sipil maupun personel TNI AD.

Wahyu menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan sembilan jenazah warga sipil ke keluarga masing-masing, pada Selasa (13/5).

Setelah itu, pihak TNI turut membantu prosesi pemakaman seluruh jenazah hingga pukul 20.00 WIB.

“Korem 062/Tarumanegara dan Kodim 0611/Garut, bersama-sama dengan masyarakat juga akan melaksanakan kegiatan doa bersama sampai beberapa waktu ke depan,” jelas Wahyu.

Dengan ragam upaya tersebut, Wahyu berharap TNI AD dapat meringankan seluruh beban keluarga korban ledakan.

Kronologi
Sebelumnya, Wahyu mengatakan bahwa peristiwa ledakan itu terjadi ketika TNI AD melakukan pemusnahan amunisi oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Jawa Barat, Senin (12/5) pukul 09.30 WIB.

“Pada awal kegiatan, secara prosedur telah ada pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan. Semuanya dinyatakan dalam keadaan aman,” kata Wahyu.
Personel kemudian membuat dua lubang sumur untuk tempat memasukkan amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan.

Setelah lubang tersebut dibuat, kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan, lalu lubang tersebut diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator.

“Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman,” jelas Wahyu.

Setelah itu, personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan dua lubang sumur.

Detonator itu dimasukkan ke dalam lubang untuk dimusnahkan dengan cara yang sama dengan pemusnahan amunisi sebelumnya.

“Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang,” kata Kadispenad.

Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, dengan empat orang di antaranya merupakan anggota TNI, dan korban lainnya adalah warga sipil. (ANT/KN)

Berikut daftar nama korban ledakan:
1. Kolonel Cpl Antonius Hermawan;
2. Mayor Cpl Anda Rohanda;
3. Agus bin Kasmin;
4. Ipan bin Obur;
5. Iyus Ibing bin Inon;
6. ⁠Anwar bin Inon;
7. Iyus Rizal bin Saepuloh;
8. ⁠Toto;
9. ⁠Dadang;
10. Rustiawan;
11. ⁠Endang;
12. Kopda Eri Dwi Priambodo;
13. Pratu Aprio Setiawan.