Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pernyataan di sela KTT APEC 2025 di Kota Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025). (ANTARA/HO-Pri)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik.
“Mereka siap dengan modal tertentu dan itu perlu pembahasan lebih detail dan tentu yang namanya kendaraan ini kan ada desainnya, ada basisnya, tetapi, basisnya yang dibahas berbasis EV (kendaraan listrik),” ujar Airlangga di sela agenda KTT APEC 2025 di Kota Gyeongju, Gyeongsang Utara, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat.
Menurut Airlangga, pembahasan mengenai skema kerja sama dengan raksasa otomotif Korea Selatan tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut.
Selain Hyundai, Airlangga mengungkapkan sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia.
“Beberapa Korea kan sudah siap, kemarin Lotte Chemical sudah siap dan akan ada peresmian. Investasi sekitar 4 miliar dolar AS. Yang lain kan kalau Posco ada program terkait 10 juta ton. yaitu tahap berikutnya seperti apa,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap menjalan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan dirinya juga sudah mengusulkan untuk menjadikan program mobil nasional ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan.
Agus menyampaikan dengan ditetapkannya program ini sebagai PSN akan mempercepat implementasi pembuatan mobil nasional di Tanah Air.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.
”Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri. Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut. (ANT/KN)
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan keterangan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penerapan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas masih terus berlangsung.
“Iya masih terus negosiasi,” ujar Prabowo di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat.
Negosiasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama perdagangan antara kedua negara, khususnya untuk komoditas tertentu yang menjadi unggulan ekspor Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam kesempatan yang sama, mengatakan bahwa pembahasan lebih lanjut dengan AS terkait negosiasi tersebut akan dilakukan setelah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi APEC.
Dia menjelaskan komoditas yang diusulkan untuk mendapatkan tarif nol persen serupa dengan yang diterapkan Malaysia, seperti produk sawit, kakao, karet, dan sejumlah komoditas lainnya yang tidak diproduksi di Amerika Serikat.
Airlangga juga menyampaikan bahwa untuk komoditas critical minerals atau mineral kritis, pembahasan akan dilakukan secara terpisah.
“Critical mineral pembahasan sendiri, terkait dengan suplay chain dan dalam joint statement kita sebutnya sebagai industrial communities,” kata dia.
Diketahui, Indonesia membidik hasil negosiasi dengan Amerika Serikat dapat mengurangi tarif terhadap minyak sawit hingga 0 persen, sebagaimana yang disepakati antara Amerika Serikat dengan Malaysia.
“Ini (negosiasi tarif sawit) masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi, paling tidak kita bisa sama dengan Malaysia,” ucap Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di Jakarta, Rabu (29/10).
Pernyataan tersebut terkait dengan Malaysia yang berhasil memperjuangkan pengurangan tarif impor ke Amerika Serikat dari nilai sebelumnya 25 persen menjadi 19 persen sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan tarif resiprokal dengan AS yang baru ditandatangani.
Untuk produk-produk unggulan Malaysia seperti minyak sawit, produk karet, produk kayu, komponen penerbangan, dan produk farmasi, dibebaskan oleh AS dari tarif 19 persen tersebut, alias menjadi 0 persen atau bebas tarif.
Indonesia berharap mendapatkan hasil negosiasi yang serupa dari Amerika Serikat.
Dengan tarif 0 persen untuk produk sawit Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, Putu berharap Indonesia bisa menempati posisi persaingan yang setara dengan Malaysia di pasar Amerika Serikat. (ANT/KN)
Presiden RI Prabowo Subianto kembali menaiki kereta cepat Whoosh menuju Stasiun Halim, Jakarta, dari Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Kamis (7/8/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sudah meminta keterangan sejumlah pihak dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Budi menjelaskan KPK melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak tersebut agar mendapatkan informasi maupun konfirmasi yang membantu mengungkap perkara tersebut.
Ia mengatakan belum ada pihak-pihak yang tidak kooperatif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif. Ya, artinya ini juga menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini,” katanya.
Walaupun demikian, Budi mengatakan KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai materi yang didalami kepada para pihak tersebut.
“Saat ini kami belum bisa menyampaikan detailnya secara lengkapnya seperti apa karena ini memang masih pada tahap penyelidikan. Namun, kami pastikan ya teman-teman bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.
Ia melanjutkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”
Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.
Setelah itu, Mahfud MD dan KPK saling respons mengenai hal tersebut. Hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi terkait Whoosh.
Sementara itu, KPK pada 27 Oktober 2025, mengumumkan dugaan korupsi terkait Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025. (ANT/KN)
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kedua dari kanan) menghadiri media briefing di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (31/10/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pengerjaan Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena selesai pada semester II 2026.
Proyek strategis nasional tersebut diharapkan menjadi jalur penghubung utama antarwilayah sekaligus membuka akses ekonomi dan logistik di daerah pegunungan Papua.
Menurut Dody, di Jakarta, Jumat (31/10/2025), saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap lanjutan setelah penandatanganan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP).
Ia menuturkan proses tender telah rampung, dan pelaksanaan konstruksi mulai berjalan di beberapa segmen.
Namun, ia mengakui bahwa penyelesaian proyek menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
“Masalah lahan masih belum 100 persen clear (jelas), terus terkadang masih ada gangguan keamanan sedikit-sedikit di sana-sini. Itu yang membuat sangat tidak smooth (lancar) untuk pembangunan Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena,” ujarnya.
Terkait tantangan keamanan, Dody mengatakan pihaknya sudah mendapatkan dukungan penuh dari keamanan setempat, termasuk TNI maupun Brimob Polri.
Pihaknya juga tengah berupaya membuka ruang dialog dengan para ketua adat untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
Ia mengatakan pembangunan Jalan Trans Papua menjadi salah satu prioritas pemerintah karena infrastruktur tersebut penting untuk mendukung pengembangan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
“Kami mau fokuskan (pembangunan Jalan Trans Papua) karena kan salah satu poin utama kami mengerjakan pembangunan infrastruktur di DOB (Papua) kan jalannya harus tembus dulu. Kalau tanpa jalan repot juga (untuk membangun dan mengembangkan wilayah baru tersebut),” kata Dody.
Jalan Trans Papua merupakan bagian dari jalan nasional yang menghubungkan setiap provinsi di Papua, dari Kota Sorong di Papua Barat Daya hingga Merauke di Papua Selatan, dengan total panjang mencapai 4.330 kilometer (km).
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU mengungkapkan pada Agustus lalu, 3.000 km Jalan Trans Papua telah dibuka. (ANT/KN)
Pekerja menyelesaikan proyek peninggian tanggul laut di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu (8/10/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan banjir pesisir atau rob, yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah utara DKI Jakarta dari 3 November hingga 12 November 2025.
Laman Instagram BMKG @infobmkg di Jakarta, Sabtu (1/11/2025) menyebutkan bahwa potensi banjir rob ini terjadi akibat adanya fenomena fase Perigee dan bulan purnama pada Rabu (5/11/2025).
Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum dan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut.
Banjir rob ini berpotensi terjadi pesisir Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Pluit.
Kemudian, pesisir Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, Kalibaru, Muara Angke, dan Penjaringan.
BMKG juga mengingatkan potensi banjir pesisir secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir pantai seperti aktivitas bongkar muat pelabuhan, pemukiman pesisir serta tambak garam dan perikanan.
“Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” kata dia. (ANT/KN)
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin ditemui di Balai Kota Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025). ANTARA/Ananto Pradana
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merespons dengan kinerja optimal setelah adanya kritik dari media asing yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu atau “ghost city”.
Dia menilai ungkapan kota hantu bersifat peyoratif yang bisa diartikan masa depan IKN gelap. Oleh karena itu, OIKN perlu mengevaluasi berbagai hal termasuk mempublikasikan proses pembangunan secara berkala kepada publik.
“Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” kata Khozin di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut dia, jika pemberitaan yang cenderung negatif dan pesimistis dari media asing tidak dimitigasi dan dinetralisir oleh OIKN, maka berpotensi akan berdampak pada citra buruk IKN dan Indonesia di mata internasional dan lokal.
Dia mengatakan ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing. Untuk itu citra IKN yang baik harus dijaga berdasarkan kondisi nyata du lapangan.
“Di antara cara yang bisa ditempuh, dengan perbaikan pola komunikasi publik,” katanya.
Setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, dia menegaskan bahwa IKN telah disebut sebagai Ibu Kota Politik menjadikan pembangunan IKN makin jelas.
“Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,” kata dia.
Perpres tersebut, menurut dia, juga menjadi dasar dalam peta jalan pembangunan IKN agar mempunyai target. Artinya target itu mesti dikawal dengan optimal oleh OIKN.
Secara politik, dia menilai bahwa sudah tidak perlu lagi ada debat soal masa depan IKN, karena didukung melalui politik legislasi hingga politik anggaran.
“UU tentang IKN dan regulasi turunannya jelas telah mengatur. Secara politik tidak ada debat atas masa depan IKN. IKN kota masa depan bukan kota hantu,” kata dia. (ANT/KN)
Foto: Pembangunan BLK yang terletak di Limunjan, Kecamatan Sambaliung.
BERAU – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Sujarwo Arif Widodo, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah pesatnya aktivitas industri, pertambangan, dan perkebunan.
Menurutnya, keberadaan BLK akan menjadi solusi nyata untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap diserap pasar kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Saya berharap BLK di Berau bisa segera terwujud dan memiliki standar pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jangan sampai kita punya alat dan fasilitas pelatihan, tapi perusahaan tidak mau memanfaatkan lulusan dari sana,” ujarnya.
Sujarwo menilai, pembangunan BLK harus melibatkan dunia usaha sejak tahap perencanaan agar program pelatihan benar-benar relevan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta, kata dia, menjadi kunci agar pelatihan yang diberikan tidak sekadar formalitas, tetapi berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM.
“Pemerintah dan perusahaan harus punya pandangan yang sama. Misalnya perusahaan butuh tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, maka pemerintah harus menyiapkan pelatihan dan perlengkapannya sesuai kebutuhan itu,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan BLK yang terintegrasi dengan kebutuhan industri juga akan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar daerah. Dengan begitu, masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Kalau ini bisa diwujudkan, pembangunan ekonomi di Berau tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tapi betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat setempat,” tutupnya. (gs/ADV)
BERAU – DPRD Kabupaten Berau menegaskan perlunya perubahan arah pembangunan ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada sektor batu bara. Dewan mendorong Pemkab Berau untuk mulai mengembangkan sektor-sektor baru yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi jangka panjang.
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, menyebut bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan telah membuat struktur ekonomi daerah rentan. Ia mengingatkan, pengembangan ekonomi harus dilakukan tanpa merusak lingkungan, terutama kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
“Kami mengingatkan agar upaya pengembangan sektor pertanian dan perkebunan tidak sampai mengorbankan kelestarian lingkungan. Jangan sampai kita mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan hutan yang menjaga keseimbangan alam,” tegas Elita, Senin (27/10/2025).
Elita menyoroti pentingnya menjaga Hutan Sanggam, yang menurut hasil rapat bersama mitra kerja, saat ini telah mencapai capaian pelestarian di atas 90 persen. Ia menilai capaian itu harus dipertahankan agar Berau tidak lagi menghadapi bencana ekologis seperti banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Hutan adalah penyangga utama. Kalau tutupan hijau hilang, risiko banjir semakin besar. Maka Hutan Sanggam harus tetap tersambung dan terlindungi,” ujarnya menekankan.
Selain menyoroti perluasan perkebunan sawit yang dinilai mengancam ekosistem, Elita juga mendorong pemerintah mencari alternatif sektor ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Salah satu komoditas yang potensial, menurutnya, adalah pertanian jagung, asalkan dikelola dengan sistem distribusi yang baik agar harga tetap stabil.
“Jagung bisa menjadi pilihan, tapi harus ada perencanaan matang. Jangan sampai petani justru rugi karena panen berlebihan dan harga anjlok,” jelasnya.
Elita juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang diperkirakan mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp1,9 triliun pada tahun depan. Ia meminta BUMD lebih kreatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang tidak bergantung pada eksploitasi tambang.
“Kondisi fiskal kita menantang. Jadi BUMD dan pemerintah daerah harus berinovasi mencari sumber PAD baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia menegaskan, DPRD Berau siap mendukung kebijakan pembangunan yang mengedepankan prinsip ekonomi hijau dan perlindungan alam.
“Kami ingin Berau menjadi daerah yang sejahtera tanpa kehilangan identitasnya sebagai kabupaten hijau,” pungkas Elita. (gs/ADV)
BERAU – Kritik tajam dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, terhadap manajemen RSUD dr. Abdul Rivai. Ia menegaskan rumah sakit pelat merah itu harus segera dibenahi agar tidak lagi menimbulkan keluhan masyarakat akibat lemahnya tata kelola dan lambannya pelayanan medis.
“Jangan sampai ada pasien dalam kondisi darurat, tapi dokter atau tenaga medis tidak bisa bertindak cepat hanya karena persoalan manajemen internal,” tegas Rudi, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, RSUD dr. Abdul Rivai sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Berau memiliki tanggung jawab besar menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap perbaikan manajemen, baik dalam aspek pelayanan medis, administrasi, maupun koordinasi lintas bagian.
“Pelayanan kesehatan tidak mengenal hari libur. Orang sakit butuh pertolongan kapan saja. Maka sistem kerja, kesiapan SDM, dan manajemen rumah sakit harus benar-benar diperkuat,” ujarnya menegaskan.
Politisi yang dikenal vokal itu juga mendorong agar pembenahan di RSUD tidak sekadar administratif, melainkan menyentuh pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, rumah sakit harus memperkuat pembinaan tenaga medis dan nonmedis serta memastikan setiap unit mampu bekerja secara sinergis.
“Yang kami inginkan bukan lagi janji perbaikan, tapi bukti nyata di lapangan. Masyarakat Berau berhak mendapatkan pelayanan cepat, profesional, dan manusiawi,” tandasnya.
Rudi memastikan DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja rumah sakit daerah itu, termasuk mengevaluasi kebijakan manajemen dan pelayanan publik agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. (gs/ADV)
Para peserta FGD Kodifikasi UU Pemilu berfoto bersama usai sesi diskusi di Hotel Aston Samarinda. Foto: Agus Susanto
RANGKAIAN FGD “Validasi Naskah Kodifikasi UU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil” di Samarinda ditutup dengan pemaparan reflektif dari Peneliti Perludem, Haykal. Ia merangkum beragam pandangan yang muncul sepanjang diskusi, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, jurnalis, hingga aktivis mahasiswa.
Menurutnya, proses penyusunan naskah akademik kodifikasi ini telah berlangsung bertahap selama tiga tahun, melalui serangkaian riset dan policy brief yang kini dirangkai menjadi satu naskah utuh dengan rancangan aturan pelaksana.
Langkah ini dilakukan agar semangat perubahan di tingkat undang-undang tidak kembali hilang di peraturan turunannya, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kebijakan afirmasi perempuan.
Haykal menekankan pentingnya penataan ulang representasi politik, terutama dalam pembagian kursi DPR antara Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan yang masih berat di wilayah padat penduduk, menurutnya, perlu dikoreksi agar prinsip keadilan representatif benar-benar terasa. Ia menjelaskan bahwa gagasan pembagian proporsional bukan untuk menciptakan dikotomi, melainkan untuk menyeimbangkan hak politik warga di seluruh Indonesia.
Dalam hal penyelenggara pemilu, ia mendorong agar proses seleksi benar-benar steril dari pengaruh politik. Presiden dan DPR, menurutnya, cukup berperan pada tahap konfirmasi, bukan lagi uji kelayakan yang sering membuka ruang transaksi kekuasaan.
Haykal mengusulkan agar tim seleksi mengajukan dua paket calon, sementara presiden hanya memilih satu, sehingga intervensi dapat diminimalkan. Untuk tingkat daerah, kewenangan seleksi sebaiknya dikembalikan ke provinsi, namun tetap dengan pengawasan pusat agar standar profesional tetap seragam.
Ia juga mengingatkan pentingnya rotasi dan publikasi hasil setiap tahap seleksi, termasuk deklarasi afiliasi calon terhadap ormas atau partai sejak awal, agar transparansi menjadi budaya, bukan seremonial.
Haykal juga menyinggung efisiensi demokrasi yang kerap diabaikan. Kampanye politik, katanya, perlu diarahkan ke pola yang lebih dialogis dan ramah lingkungan. Penggunaan baliho, spanduk, dan bendera hanya memperburuk wajah kota dan tidak menyampaikan gagasan apa-apa selain citra. Pembatasan belanja kampanye dinilai bisa mendorong persaingan yang lebih sehat dan berfokus pada ide, bukan modal.
Dalam konteks kelembagaan, Haykal mengusulkan penguatan Bawaslu agar tidak hanya berperan administratif, tetapi lebih ke arah ajudikatif dengan kewenangan penindakan yang jelas.
Ia menilai fungsi pencegahan bisa dilakukan bersama partai politik, masyarakat sipil, dan media, sementara fokus utama Bawaslu semestinya pada penegakan hukum yang efektif. Ia menyinggung pula kendala di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah mantan penyelenggara, bahwa banyak perkara berhenti di tengah jalan karena keterbatasan waktu dalam penanganan.
Peneliti Perludem Haykal (kanan) memaparkan struktur naskah kodifikasi UU Pemilu di hadapan peserta FGD Samarinda. Foto: Agus Susanto
Pada Pilkada, waktu yang tersedia hanya beberapa hari untuk kajian dan pembahasan, sedangkan pada Pemilu batas waktunya dua pekan. Kondisi ini membuat banyak pelanggaran tidak bisa diselesaikan karena alat bukti belum cukup, sementara tekanan politik terus berjalan. Kodifikasi yang baru, katanya, harus memberi ruang yang lebih proporsional bagi pembuktian dan memastikan Bawaslu dapat bekerja tanpa rasa takut.
Dalam bagian lain, Haykal menyambut baik penguatan kembali peran Komisi ASN sebagai penjaga netralitas birokrasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Ia menyebut netralitas ASN sebagai pintu masuk penting untuk menjaga integritas kontestasi politik, karena birokrasi yang netral akan menjadi penyangga utama keadilan elektoral.
Sementara itu, dalam sistem kepartaian, Haykal menawarkan konsep bertingkat agar partai dapat tumbuh dari lokal menuju nasional berdasarkan kapasitas dan tata kelola, bukan sekadar kekuatan modal. Pendekatan ini diharapkan mendorong meritokrasi, memperluas partisipasi daerah, dan menekan dominasi elite lama. Ia juga menegaskan bahwa kuota 30 persen keterwakilan perempuan harus dipertahankan di seluruh level kelembagaan politik, disertai pengunci agar tidak ditafsir longgar.
Di akhir pemaparannya, Haykal menyimpulkan bahwa arah kodifikasi ini seharusnya berpijak pada tiga hal mendasar: keadilan representasi, integritas kelembagaan, dan efisiensi demokrasi.
Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pijakan konstitusional, sementara kerja masyarakat sipil adalah memastikan semangat reformasi itu tetap utuh hingga peraturan teknis. Forum ditutup dengan satu pesan bersama: pemilu Indonesia harus lebih adil, lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan dijalankan oleh penyelenggara yang benar-benar independen serta akuntabel. (selesai)
