Beranda blog Halaman 409

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Kolom Abu Tembus 800 Meter

Penulis
redaksi2
-
0
Gunung Semeru erupsi dengan letusan setinggi 700 meter di atas puncak pada Kamis (30/10/2025) pukul 06.02 WIB. ANTARA/HO-PVMBG

LUMAJANG – Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru mencatat sebanyak delapan kali erupsi Gunung Semeru dengan tinggi letusan 400 meter hingga 800 meter di atas puncak pada Kamis selama enam jam, yakni sejak pukul 00.09 WIB hingga 06.02 WIB.

“Erupsi Gunung Semeru pertama kali terjadi pukul 00.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Kamis (30/10/2025).

Erupsi kedua terjadi pukul 00.14 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati 600 meter di atas puncak dan tidak berselang lama pukul 00.57 WIB terjadi erupsi ketiga dengan tinggi letusan 600 meter di atas puncak dan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya.

Pada pukul 01.05 WIB, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan erupsi kembali pukul 04.56 WIB degan tinggi kolom letusan teramati 400 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Semeru pada pukul 05.06 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 m di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung,” tuturnya.

Tinggi kolom letusan erupsi Gunung Semeru semakin tinggi, yakni mencapai 800 meter di atas puncak pada erupsi ketujuh, tepatnya pukul 05.41 WIB. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan.
Selang 21 menit kemudian, gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur itu kembali erupsi pukul 06.02 WIB, namun tinggi kolom letusan menurun menjadi 700 meter di atas puncak.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 208 detik,” ujarnya.

Liswanto menjelaskan Gunung Semeru masih berstatus Waspada atau Level II, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.

“Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai/lembah yang aliran airnya berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. (ANT/KN)

Banjir Jakarta Selatan Masih Rendam 33 RT, Ketinggian Air Capai 1,5 Meter

Penulis
redaksi2
-
0
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengevakuasi warga saat banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. ANTARA/HO-BPBD DKI.

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mendata hingga Jumat pagi, masih terdapat 33 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) yang terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi.

“Data terbaru pukul 06.00 WIB, masih ada 33 RT yang terendam banjir,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Menurut dia, banjir yang terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sempat merendam sebanyak 54 RT pada Kamis (30/10) malam dengan ketinggian air maksimal mencapai 1,6 meter.

Saat ini, kata dia, banjir sudah mulai surut. Berdasarkan data terakhir, terdapat 33 RT di Jakarta Selatan yang masih terendam banjir.

“Ketinggian air saat ini sudah berada di kisaran 35-150 sentimeter (cm),” ujar Yohan.

Dia menambahkan banjir tersebut diakibatkan hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air di Pos Sunter Hulu dengan status Waspada/Siaga 3 pada Kamis (30/10) pukul 16.00 WIB.

Kemudian, Pos Pesanggrahan berstatus Waspada/Siaga 3 pada pukul 17.00 WIB dan Pintu Air Karet juga berstatus Waspada/Siaga 3 pukul 19.00 WIB, sehingga menyebabkan terjadinya sejumlah genangan di wilayah DKI Jakarta. (ANT/KN)

Istana: Presiden Prabowo Pelajari Usulan 40 Nama Pahlawan Nasional

Penulis
redaksi2
-
0
Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir (kiri) menyerahkan buku Haluan Merah Putih kepada Mensesneg Prasetyo Hadi (kedua kiri) disaksikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kedua kanan) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan) pada pembukaan Pameran Haluan Merah Putih di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih mempelajari sejumlah nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

Prasetyo mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Gelar dan Tanda Jasa yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah.

“Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu,” kata Prasetyo di Gedung ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Prasetyo mengatakan keputusan mengenai nama-nama tersebut akan segera diumumkan setelah Presiden mengambil keputusan.

Dia juga membenarkan salah satu nama yang masuk dalam usulan tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Termasuk yang diusulkan,” kata dia.

Prasetyo mengatakan tidak ada ketentuan mengenai jumlah pasti tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun ini.

Dia mengatakan Pemerintah berupaya agar penetapan nama-nama tersebut dapat diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.

“Kita upayakan seperti itu. Biasanya seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

“Ya mudah-mudahan, Insya Allah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu dipilih beberapa nama,” kata dia menjawab pertanyaan pewarta selepas upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10).

Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Tiba di Busan untuk Hadiri KTT APEC 2025

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden Prabowo Subianto (kiri) tiba di Pangkalan Udara Gimhae, Busan, Korea Selatan, Kamis malam (30/10/2025) untuk menghadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju pada 31 Oktober–1 November 2025. ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

BUSAN – Presiden Prabowo Subianto tiba di Busan, Korea Selatan, Kamis malam, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 di Gyeongju pada 31 Oktober–1 November 2025.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas, salah satunya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan, Kamis pada pukul 22.20 waktu setempat.

Kedatangan Presiden Prabowo kemudian disambut oleh Menteri Program Akuisisi Pertahanan Korsel Mayjen Purn. Seok Jong-gun, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-jun, Duta Besar RI untuk Korsel Cecep Herawan, dan Atase KBRI Seoul Kolonel Pnb. Muhammad Arief. Di apron Lanud Gimhae, kedatangan Presiden Prabowo juga disambut oleh pasukan jajar kehormatan militer Korea Selatan. Presiden, didampingi oleh Song Ho-jun pun menerima penyambutan militer dari Korea Selatan di Lanud Gimhae.

KTT APEC tahun ini, yang dipimpin oleh Korea Selatan, mengangkat tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper”. Tema itu mencerminkan komitmen bersama negara-negara anggota APEC untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Untuk mewujudkan visi bersama itu, KTT APEC 2025 menekankan tiga prioritas utama, yaitu keterhubungan, inovasi, dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, pembahasan-pembahasan dalam pertemuan tingkat tinggi nantinya difokuskan kepada keterhubungan perdagangan dan investasi, hubungan antarwarga (people-to-people connection), transisi digital dan ekonomi berkelanjutan, penguatan UMKM dan kelompok rentan, serta perubahan demografi.

Kemudian, dalam pertemuan tingkat pemimpin negara-negara (APEC Economic Leaders’ Meeting), Presiden Prabowo dijadwalkan untuk berbicara mengenai penguatan kerja sama ekonomi di kawasan.

Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki tujuan-tujuan yang strategis mengingat APEC mencakup sekitar 60 persen PDB dunia dan 36 persen populasi global.

“Partisipasi aktif Indonesia di APEC menjadi kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan kawasan yang berkelanjutan dan berimbang. Indonesia juga memiliki peran dalam menjembatani kepentingan antaranggota, serta memastikan hasil kerja sama APEC berdampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan dunia kerja,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Presiden Prabowo bertolak dari Jakarta menuju Korea Selatan pada Kamis siang. Presiden didampingi oleh Seskab Teddy.

Di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Presiden Angga Raka Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Perintahkan Menteri Cari Skema Penyelesaian Utang Whoosh

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Kamis malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10) malam.

“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam ratas itu, menteri-menteri yang mengikuti rapat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo Hadi.

Walaupun demikian, Pras melanjutkan pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait transportasi.

“Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.

Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Terkait masalah itu, Menkeu Purbaya, kepada wartawan menjelaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh.

Purbaya menjelaskan utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.

Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.

“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.

Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). (ANT/KN)

Pelaku Percobaan Bunuh Trump Minta Penjara yang Izinkan Bunuh Diri

Penulis
redaksi2
-
0
Ryan Routh, tersangka percobaan pembunuhan Donald Trump. (Dok: Bloomberg)

JAKARTA – Pelaku percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump meminta dipenjara di negara bagian yang mengizinkan bunuh diri dengan bantuan (assisted suicide), menurut dokumen pengadilan yang dirilis pada Kamis (30/10).

Sang pelaku, Ryan Routh (58), juga meminta agar hidupnya bisa ditukar dengan warga AS yang dipenjara di luar negeri. Permintaan itu dia sampaikan dalam permohonan tertulis ke pengadilan.

Pada 23 September, Routh dinyatakan bersalah karena melakukan percobaan pembunuhan pada 15 September 2024 saat Trump menjalani masa kampanye untuk pemilihan presiden.

Trump menyebut vonis tersebut sebagai “momen besar bagi keadilan di Amerika.” Tak lama setelah divonis, Routh berusaha menusuk lehernya sendiri dengan pena.

“Karena saya belum diberi penasihat hukum baru hingga 23 Oktober 2025 dan masih mewakili diri sendiri, saya dengan hormat meminta untuk ditempatkan di negara bagian yang memiliki kebijakan bunuh diri dengan bantuan,” tulis Routh dalam permohonannya.

Dia mengaku belum tahu penjara mana saja yang mengizinkan praktik tersebut, tetapi berharap ada pihak yang dapat memberikan daftarnya.

Routh juga mengatakan dia berharap ada seseorang yang mau berusaha menukar nyawanya dengan kebebasan seorang tahanan yang dipenjara di negara lain.

“Tak ada yang lebih terhormat daripada mati karena menukar [nyawa] pria Amerika dengan perempuan Iran yang memperjuangkan hak asasinya,” tulisnya dalam dokumen itu.

Selama berkampanye untuk pemilihan presiden AS 2024, Trump mengalami dua kali percobaan pembunuhan.

Peristiwa yang melibatkan Routh terjadi pada 15 September tahun itu, ketika dia ditembak agen Dinas Rahasia AS yang menemukannya di “sarang penembak jitu” — tempat tinggi tersembunyi untuk menembak dari jauh — dekat lapangan golf tempat Trump bermain.

Sebelumnya, pria 20 tahun Thomas Crooks mencoba membunuh Trump dalam kampanye di Pennsylvania pada Juli 2024. Dia menembak Trump di telinga, menewaskan seorang penonton, dan melukai dua lainnya sebelum ditembak mati oleh penembak jitu Dinas Rahasia. (ANT/KN)

DPRD Berau Dukung Inovasi Ikan Kaleng UMKM agar Tembus Pasar Nasional

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa

BERAU – Langkah Dinas Perikanan (Diskan) Berau meluncurkan produk olahan ikan kaleng hasil inovasi pelaku UMKM lokal mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa. Ia menyebut terobosan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Inovasi ini sangat menggembirakan, apalagi pengelolaannya sudah mulai melibatkan sekolah-sekolah. Saya berharap kegiatan ini dapat merangkul ibu-ibu PKK di seluruh kecamatan di Berau,” ujarnya.

Menurut Grace, keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan pembinaan yang dilakukan oleh Diskan. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebersihan, kualitas bahan baku, dan standar kemasan produk agar ikan kaleng lokal mampu bersaing dengan produk industri besar.

“Diskan Berau dapat memastikan kualitas kebersihan dan standar kemasan produk ikan kaleng yang dihasilkan,” tegasnya.

Politikus perempuan itu juga berharap produk ikan kaleng asal Berau bisa menembus pasar modern. Ia menilai, dengan dukungan promosi dan sertifikasi yang tepat, produk lokal tersebut berpeluang besar masuk ke jaringan ritel nasional.

“Saya ingin produk ini bisa tersedia di gerai retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi, serta di pusat oleh-oleh dengan harga terjangkau dan bersertifikat halal,” tambahnya.

Selain meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, Grace menilai inovasi ini akan menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lain di Berau untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk khas daerah yang berkualitas.

“Saya percaya produk ini akan menjadi motivasi bagi UMKM lainnya. Pemerintah harus terus mendukung agar setiap produk lokal di Berau memiliki ciri khas yang kuat dan mampu mengangkat sektor kuliner daerah,” pungkasnya. (gs/ADV)

DPRD Desak Evaluasi Total Perusda, Rudi Mangunsong: Jangan Jadi Beban Daerah!

Penulis
redaksi
-
0

BERAU – Kinerja lembaga usaha milik pemerintah daerah kembali disorot. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai sebagian besar Perusahaan Daerah (Perusda) belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan cenderung menjadi beban keuangan daerah.

Menurut Rudi, keberadaan Perusda seharusnya menjadi ujung tombak peningkatan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Namun, kenyataannya banyak Perusda di Berau belum mampu beroperasi secara efisien, sementara aset yang mereka kelola nilainya tidak kecil.

“Perusda itu merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi bukan hanya soal pelayanan, tapi juga bagaimana memberi kontribusi nyata terhadap PAD,” tegasnya.

Ia menyebut, dari beberapa Perusda yang dimiliki Berau — mulai dari PDAM, Perusda Bakti Praja, hingga Perusda Pertolongan Konsorsium yang terlibat dalam proyek PLTU Berau — hampir seluruhnya diprediksi tidak akan menyetor dividen pada tahun 2025.

“Hanya Perusda Hutan Sanggam yang mampu menyetor sekitar Rp28 juta, itu pun setara satu bulan gaji karyawan. Kondisi ini jelas tidak sehat,” ujarnya.

Rudi menegaskan, akar persoalan rendahnya kinerja Perusda terletak pada biaya operasional yang tinggi dan tata kelola yang tidak efisien. Banyak perusahaan, katanya, tidak memiliki strategi bisnis yang jelas sehingga tidak mampu bersaing di pasar maupun menghasilkan laba.

“Contoh paling nyata adalah PDAM. Harga jual air masih di bawah biaya produksi, artinya pengelolaan belum efisien. Kalau manajemen dikelola dengan baik, seharusnya bisa menghasilkan surplus dan menyetor PAD,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia pun mendesak Bupati Berau untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Perusda, termasuk aspek keuangan, operasional, dan manajerial. Menurutnya, evaluasi kinerja tidak boleh sekadar formalitas, melainkan menjadi dasar untuk mengambil langkah korektif yang tegas.

“Harus ada perbaikan manajemen dan strategi bisnis yang konkret. Jangan sampai aset daerah yang besar justru jadi beban tanpa hasil. Kalau memang tidak mampu, restrukturisasi harus dilakukan,” tegasnya.

Rudi juga menekankan pentingnya pembenahan sumber daya manusia dan pola rekrutmen di tubuh Perusda agar posisi strategis diisi oleh profesional dengan kemampuan bisnis dan integritas tinggi.

“Direksi Perusda harus benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan politik. Kalau salah urus, yang rugi masyarakat Berau sendiri,” tandasnya.

Ia berharap, hasil audit kinerja nantinya dapat menjadi momentum pembenahan total agar Perusda bisa kembali pada tujuan awalnya — menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan penopang PAD yang berkelanjutan.

“Perusda seharusnya menghasilkan, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Kalau dikelola dengan baik, mereka bisa jadi aset yang produktif bagi daerah,” pungkasnya. (gs/ADV)

Catatan FGD Kodifikasi UU Pemilu (3): Afirmasi Perempuan, Rekrutmen Penyelenggara, Gakkumdu, dan Efisiensi Demokrasi

Penulis
redaksi2
-
0
Syaiful Bachtiar (kanan) membahas pentingnya transparansi Gakkumdu dan penguatan kewenangan Bawaslu dalam penindakan hukum pemilu. Foto: Agus Susanto

SUARA dari aktivis dan praktisi turut mewarnai sesi FGD “Validasi Naskah Kodifikasi UU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil” di Hotel Aston Samarinda, Kamis (30/10). Jika dua tulisan sebelumnya banyak menyoroti aspek akademik dan kelembagaan, seri ketiga ini menyoroti pengalaman praktis di lapangan. Topik yang dibahas meliputi kaderisasi politik, rekrutmen penyelenggara, penegakan hukum, hingga efisiensi demokrasi.

Dian dari Koalisi Perempuan Indonesia mengingatkan bahwa kuota 30 persen perempuan sering kali berhenti di atas kertas. Di lapangan, perempuan kerap hanya “dicomot” menjelang pendaftaran tanpa proses kaderisasi yang matang.

Partai politik diminta menyiapkan kader perempuan sejak dini, minimal dua hingga tiga tahun sebelum pemilu serta memberi posisi strategis di daftar calon agar peluang keterpilihan nyata, bukan sekadar simbolik. Dian juga menegaskan pentingnya memastikan perempuan hadir sebagai pelaku dalam forum politik dan pengambilan keputusan, bukan pelengkap formalitas.

Dian dari Koalisi Perempuan Indonesia menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan yang bermakna, bukan sekadar angka di atas kertas. Foto: Agus Susanto
Budiman (kanan) dari Fisipol Universitas Mulawarman menyampaikan pandangan soal afirmasi perempuan dan desain sistem pemilu. Foto: Agus Susanto

Sementara itu, Budiman dari FISIP Universitas Mulawarman menawarkan instrumen afirmatif yang lebih konkret: penerapan sistem proporsional dengan daftar tertutup (nomor urut tetap) yang dapat menjamin posisi perempuan tidak tersingkir oleh kompetisi terbuka berbiaya tinggi.

Ia juga mendorong penurunan ambang batas pencalonan presiden agar sirkulasi elite lebih terbuka dan tidak hanya dikuasai koalisi besar. Selain itu, pembatasan pendaftaran pemilih 60 hari sebelum hari H dianggap realistis dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Istilah “mandiri” pada penyelenggara, kata Budiman, sebaiknya diganti menjadi “independen” agar tidak menimbulkan tafsir ganda.

Buyung dari Pokja 30 Kaltim menegaskan perlunya efisiensi dalam belanja demokrasi yang selama ini dinilai terlalu mahal. Foto: Agus Susanto

Nada lebih keras muncul dari Buyung, perwakilan Pokja 30 Kaltim. Ia menilai demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal akibat logistikisme yang berlebihan. Dari tinta, kertas, hingga paku, semua membentuk ekosistem bisnis yang sulit disentuh efisiensi. Buyung mendorong adanya evaluasi berani terhadap jenjang politik yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik. “Belanja demokrasi harus ditimbang dari manfaatnya, bukan rutinitasnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Dosen Unmul Syaiful Bachtiar menyoroti akar masalah rekrutmen penyelenggara pemilu. Mantan Ketua Bawaslu Kaltim dua periode ini menekankan pentingnya pagar etik bagi tim seleksi di tingkat pusat dan daerah. Larangan mutasi lintas provinsi tanpa jeda, domisili minimal dua tahun, dan prasyarat pengalaman kepemiluan yang jelas harus ditegakkan.

Ia juga mengusulkan jenjang karier berlapis, anggota KPU/Bawaslu RI berasal dari provinsi, dan provinsi dari kabupaten/kota untuk mencegah “potong kompas” jabatan. Afirmasi perempuan harus bersifat mengikat, batas usia minimal dinaikkan (≥45 tahun di pusat; ≥40 tahun di provinsi) untuk memastikan kematangan etik, serta larangan hubungan darah antarpenyelenggara atau dengan pengurus partai guna menutup potensi konflik kepentingan.

Dalam aspek penegakan hukum, Syaiful menekankan perlunya memperkuat peran Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu, katanya, harus berwenang menetapkan dan memublikasikan status perkara secara terbuka, apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, sebelum diteruskan ke penegak hukum. Skema ini diharapkan dapat memutus tarik-menarik politik yang kerap menghambat proses hukum. Untuk aspek etik, sanksi DKPP disarankan lebih progresif: dua kali pelanggaran berat seharusnya langsung berujung pada pemberhentian.

Ia juga menilai bahwa untuk tingkat kabupaten/kota, kelembagaan ad hoc masih relevan selama tahapan pemilu kini berlangsung dua kali (nasional dan daerah), karena lebih efisien secara anggaran. Di sisi partai, masa keanggotaan minimal sebelum dicalonkan perlu diperketat agar partai tidak berubah menjadi “rental politik” musiman yang hanya menampung figur berbiaya tinggi.

Pandangan tambahan juga datang dari jurnalis dan praktisi pengawasan pemilu. Ibrahim, Pemimpin Redaksi Kaltim Today, menyoroti lemahnya keterbukaan dalam laporan dana kampanye. Menurutnya, publik masih sulit mengakses data sumber dan aliran dana peserta pemilu, padahal transparansi menjadi bagian penting dari integritas demokrasi. “Peserta pemilu jarang memublikasikan dana kampanye secara terbuka,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi jurnalis yang meliput tahapan pemilu, mengingat banyak kasus intimidasi saat wartawan mengungkap dugaan pelanggaran partai atau kandidat.

Dalam forum yang sama, saya turut berbagi pandangan berdasarkan pengalaman sebagai anggota Bawaslu Kota Bontang periode sebelumnya. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada adalah keterbatasan waktu penanganan perkara. Dalam konteks Pilkada, Bawaslu hanya memiliki waktu 3 hari untuk kajian awal dan 2 hari untuk pembahasan di Sentra Gakkumdu (3+2 hari). Sedangkan untuk Pemilu, batas waktunya 14 hari kalender.

Durasi yang sangat singkat ini sering membuat perkara berhenti di tengah jalan, bukan karena tidak ada pelanggaran, melainkan karena alat bukti tidak cukup terkumpul dalam waktu sesempit itu.

Padahal, sebagian pelanggaran melibatkan aktor politik besar yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk penelusuran lapangan dan verifikasi saksi. Dalam kondisi seperti ini, Bawaslu berada di posisi dilematis: antara dikejar tenggat waktu dan tekanan politik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Saya menekankan pentingnya penguatan kewenangan Bawaslu dalam revisi undang-undang agar lembaga ini memiliki ruang yang lebih besar dalam proses penindakan, terutama dalam hal pembuktian dan penyidikan awal.

Bawaslu juga perlu diberikan dasar hukum yang lebih tegas untuk melanjutkan penanganan perkara tanpa rasa takut terhadap tekanan politik, khususnya ketika yang diproses adalah figur partai. “Jika Bawaslu hanya diposisikan sebagai pengawas administratif tanpa dukungan waktu dan kewenangan yang memadai, maka keadilan elektoral sulit ditegakkan,” saya tegaskan dalam forum tersebut.

Benang merah dari sesi ketiga ini semakin jelas: kodifikasi hukum pemilu tidak akan bermakna tanpa pembenahan menyeluruh terhadap ekosistemnya, mulai dari kaderisasi perempuan yang masih formalitas, rekrutmen penyelenggara yang longgar, mekanisme Gakkumdu yang belum transparan, hingga sistem penegakan hukum yang dibatasi waktu dan rentan terhadap tekanan politik. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Catatan FGD Kodifikasi UU Pemilu (2): Konsistensi Norma, Desain Kelembagaan, dan Masa Jabatan DPRD

Penulis
redaksi2
-
0
Suasana FGD Kodifikasi UU Pemilu yang digelar Perludem dan Klinik Pemilu FH Unmul di Hotel Aston Samarinda. Foto: Agus Susanto

SESI diskusi FGD “Validasi Naskah Kodifikasi UU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil” di Hotel Aston Samarinda, Kamis (30/10), berlangsung dinamis. Masukan datang dari kalangan akademisi, jurnalis, dan aktivis mahasiswa yang menyoroti aspek substansi dan implementasi rancangan undang-undang pemilu.

Alfian dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) memulai pandangannya dengan menegaskan pentingnya naskah akademik sebagai landasan konseptual sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ia menilai draf yang dibahas sudah cukup progresif karena menekankan jaminan hak politik dan kedaulatan warga, namun masih menyisakan pekerjaan rumah terkait konsistensi antarpasal dan kejelasan definisi.

Ia menyoroti formulasi pembagian kursi DPR “50 persen Jawa dan 50 persen luar Jawa.” Menurutnya, dikotomi berbasis pulau perlu disertai argumentasi kebijakan yang lebih kuat. “Kenapa bukan berdasarkan kepadatan penduduk, sebaran wilayah, atau indeks keterjangkauan? Ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan tafsir kebijakan yang sempit,” ujarnya.

Alfian dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman saat memaparkan pandangan tentang konsistensi norma dan pembagian kursi DPR dalam naskah kodifikasi UU Pemilu. Foto: Agus Susanto

Di tingkat daerah, pembagian kursi yang masih mengikuti pola lama juga dinilai belum selaras dengan semangat penataan representasi di pusat. Sementara itu, istilah “kelompok marginal dan minoritas” yang muncul di naskah tanpa penjelasan khusus disarankan agar didefinisikan secara eksplisit di bagian penjelasan untuk menghindari multitafsir dalam penerapan.

Dalam aspek tata kelola, Alfian menilai ketentuan konsultasi publik sebelum KPU dan Bawaslu menetapkan peraturan merupakan langkah maju. Frasa “dapat berkonsultasi dengan DPR” dianggap tepat karena menjaga ruang dialog tanpa mengganggu independensi lembaga penyelenggara. Ia juga mengingatkan agar metode kampanye tidak sekadar daftar istilah seperti “rapat umum” dan “dialog,” tapi dijabarkan batasan operasionalnya, termasuk alasan normatif jeda 12 jam antara penutupan kampanye dan hari pemungutan suara.

Soal pembiayaan, kewajiban audit dana kampanye dalam tenggat 14 hari diapresiasi karena memberikan kepastian waktu dan mendorong disiplin pembukuan.

Miftah dari Pusat Studi Konstitusi, Demokrasi, dan Masyarakat UINSI Samarinda memaparkan isu kelembagaan dan masa jabatan DPRD. Foto: Agus Susanto

Catatan kelembagaan datang dari Miftah, peneliti Pusat Studi Konstitusi, Demokrasi, dan Masyarakat UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Ia mengingatkan bahwa penempatan KPU sebagai “lembaga non-struktural” berpotensi menurunkan martabat kelembagaannya. “KPU seharusnya dipahami sebagai lembaga negara independen dengan karakter self-regulatory, bukan sekadar entitas di luar kementerian,” tegasnya.

Pada syarat calon anggota KPU dan Bawaslu, frasa “mengundurkan diri dari ormas setelah terpilih” dianggap membuka celah afiliasi selama proses seleksi. Miftah mengusulkan agar calon sudah bersih sejak pendaftaran, tidak menjadi pengurus atau anggota ormas dan partai politik, serta wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sejak awal untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan transparansi.

Isu politik uang juga mencuat dalam diskusi. Larangan yang hanya dikaitkan “saat pemungutan suara” dinilai terlalu sempit karena praktik transaksional justru marak sebelum hari pencoblosan. Forum merekomendasikan agar rumusan waktu diperluas dan sanksi disesuaikan proporsional, tanpa menjadikan semua pelanggaran bernuansa pidana.

Menjelang akhir sesi, forum masuk ke bahasan Putusan MK Nomor 135/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Tiga opsi yang muncul — PAW panjang, perpanjangan masa jabatan DPRD, dan pemilu sela — dianggap sama-sama berisiko menabrak prinsip masa jabatan lima tahun. Alfian menyarankan agar desain norma ditata ulang dan tafsir hukum diuji kembali, supaya penjadwalan jabatan DPRD tetap akuntabel dan operasional di lapangan tidak terganggu.

Pandangan kritis juga datang dari BEM Universitas Mulawarman dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Kedua organisasi ini meminta agar sebelum dilakukan revisi atau kodifikasi UU Pemilu, pemerintah dan DPR terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya.

“Evaluasi ini penting supaya perubahan undang-undang tidak hanya memoles teks hukum, tapi benar-benar memperbaiki praktik di lapangan, seperti akurasi DPT, transparansi rekapitulasi, dan distribusi logistik,” ujar perwakilan BEM Unmul. Sementara Jatam menekankan, evaluasi juga harus menyentuh sisi partisipasi publik, netralitas aparatur, dan dampak lingkungan dari proses politik yang sering kali abai pada prinsip keberlanjutan.

Dari rangkaian pandangan itu, garis besarnya jelas: kodifikasi merupakan langkah penting dan mendesak untuk memperkuat sistem kepemiluan nasional. Namun efektivitasnya hanya akan tercapai jika disertai kejelasan definisi, konsistensi norma, serta evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemilu sebelumnya. Naskah kodifikasi yang tengah disiapkan koalisi nasional bersama Perludem ini diharapkan menjadi rujukan bagi DPR RI dalam proses pembahasan undang-undang, apalagi hingga kini belum ada tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari beberapa pernyataan anggota DPR RI, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu baru akan dimulai pada tahun 2026 melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sementara pada tahun yang sama tahapan rekrutmen anggota KPU juga sudah dimulai. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

1...408409410...1,257Halaman 409 dari 1,257