BERAU — Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menegaskan pentingnya transformasi arah bisnis Perusahaan Daerah (Perusda) agar tidak terus bergantung pada sektor pertambangan. Menurutnya, sudah saatnya Perusda beralih ke sektor pangan yang dinilai lebih berkelanjutan dan memiliki prospek jangka panjang bagi ketahanan ekonomi daerah.

“Sudah saatnya Perusda mengubah haluan bisnisnya ke sektor pangan. Ini bukan hanya soal keuntungan, tapi juga ketahanan ekonomi dan masa depan daerah,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).

Sakirman menjelaskan, komoditas seperti jagung dan kakao memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama ekonomi baru di Kabupaten Berau. Ia menilai kedua komoditas tersebut bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil jika dikelola dengan pendekatan modern dan profesional.

“Kedua komoditas ini, jika dikelola secara serius dan profesional, bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa sektor pangan memiliki rantai ekonomi yang luas — mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pengolahan. Karena itu, pengembangan sektor ini tidak hanya memberi keuntungan finansial, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Berau.

“Sektor pangan ini menyentuh banyak aspek kehidupan. Dengan pengelolaan yang tepat, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Sakirman berharap Perusda dapat mengambil peran aktif dalam mendorong investasi di bidang pangan, baik melalui kerja sama dengan pemerintah, swasta, maupun petani lokal. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri.

“Kita berharap Perusda bisa lebih berperan aktif dalam mendorong investasi di bidang pangan agar Berau memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU — Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendorong seluruh Perusahaan Daerah (Perusda) agar lebih aktif menggali potensi bisnis baru yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, keberadaan Perusda harus menjadi motor penggerak ekonomi yang memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Keberadaan Perusda di Berau seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).

Sumadi menekankan bahwa setiap Perusda memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi kas daerah, terutama Perusda Bhakti Praja yang telah menerima penyertaan modal dari pemerintah pada tahun 2024 lalu.

Ia menjelaskan, penyertaan modal bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk investasi yang harus dikelola secara profesional dan menghasilkan keuntungan nyata bagi masyarakat maupun daerah.

“Penyertaan modal itu bukan hibah. Itu investasi yang harus memberi hasil dan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sumadi menilai bahwa Perusda perlu mengedepankan inovasi dan keberanian dalam memperluas skala usaha. Dengan pendekatan berbasis kajian ekonomi yang matang, Perusda diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

“Kami menyarankan agar Perusda berpikir lebih besar, dengan kajian usaha yang baik dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti besarnya peluang ekonomi di Kabupaten Berau, terutama di sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan energi. Menurutnya, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan melibatkan kerja sama strategis bersama pihak swasta maupun investor.

“Peluang di Berau masih sangat terbuka. Perusda bisa bekerja sama dengan pihak swasta agar tercipta sinergi yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong pembentukan tim ekonomi khusus yang beranggotakan unsur pemerintah, direksi Perusda, dan kalangan profesional. Tim ini diharapkan dapat menyusun strategi bisnis yang terukur dan berorientasi hasil.

“Saya menyarankan agar ada tim khusus ekonomi yang melibatkan pemerintah dan direktur Perusda untuk merancang bisnis dengan matang,” ujarnya.

Sumadi optimistis, dengan manajemen profesional dan perencanaan yang baik, Perusda di Berau dapat berkembang menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penyumbang PAD yang signifikan.

“Kalau dikelola serius, saya yakin Perusda bisa menjadi kebanggaan masyarakat Berau dan berperan besar dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai pemerataan layanan kesehatan harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Ia menyoroti minimnya tenaga dokter di sejumlah kecamatan pedalaman yang dinilai menghambat akses masyarakat terhadap layanan medis.

“Saya sudah menerima sejumlah laporan terkait keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter umum di beberapa puskesmas di wilayah pedalaman,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).

Dedy menyebut, kekurangan tenaga dokter menjadi masalah krusial yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.

“Masalah kekurangan dokter ini sudah sering kita dengar. Ini tentu berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Saya harap Dinas Kesehatan bisa segera mencari solusi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan masalah tersebut. Salah satu opsi yang disarankan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi tenaga medis, termasuk penerapan sistem rotasi dokter secara berkala agar layanan tetap berjalan optimal di seluruh wilayah.

“Rotasi tenaga medis bisa menjadi solusi sementara. Intinya harus ada langkah cepat, karena penyakit dan kondisi pasien tidak bisa ditebak. Dokter sangat dibutuhkan di mana pun, terlebih di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota,” jelasnya.

Menurut Dedy, akses terhadap layanan kesehatan yang merata merupakan hak seluruh warga tanpa terkecuali. Pemerintah daerah, katanya, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan pelayanan dasar, seperti kesehatan, tersedia secara adil hingga ke pelosok.

“Kita ingin semua masyarakat, baik di kota maupun kampung, punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Jangan sampai karena keterbatasan tenaga medis, masyarakat jadi terlambat mendapat penanganan,” tuturnya.

Ia menegaskan, DPRD Berau akan terus mengawal persoalan ini agar menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran dan program prioritas daerah.

“Kami akan kawal dan dorong ini jadi fokus bersama. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU — Anggota DPRD Kabupaten Berau, Sri Kumalasari, menegaskan bahwa penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan serta memperkuat fondasi ekonomi daerah. Ia menilai, di tengah ketidakpastian ekonomi global, UMKM memiliki peran vital sebagai penopang utama ekonomi masyarakat.

“UMKM tidak hanya membantu individu atau keluarga keluar dari kemiskinan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Ini yang harus diperhatikan pemerintah,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).

Menurut Sri, kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal sangat besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia menilai, dengan dukungan yang terencana dan berkelanjutan, UMKM mampu memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketimpangan sosial.

“Ketika UMKM tumbuh, efeknya tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat,” jelasnya.

Sri mendorong agar pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pihak swasta bersinergi memperkuat ekosistem UMKM melalui program konkret, seperti kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan perluasan jaringan pemasaran hingga ke tingkat nasional.

“Pemerintah harus menjadi jembatan yang memudahkan pelaku UMKM untuk berkembang. Dari pelatihan keterampilan hingga akses permodalan, semuanya perlu diatur agar tepat sasaran,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Menurutnya, pelaku UMKM di Berau perlu diarahkan untuk mengadopsi teknologi digital, baik dalam pemasaran maupun pengelolaan usaha.

“Di era digital ini, teknologi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pemkab perlu menyediakan program pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sri mengingatkan bahwa UMKM merupakan aset strategis daerah yang perlu dijaga dan dikembangkan secara serius. Ia meminta agar pemerintah memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk program pemberdayaan UMKM, termasuk pembangunan pusat pelatihan, inkubator bisnis, dan fasilitas promosi produk lokal.

“Jika kita ingin ekonomi Berau tetap stabil dan tumbuh, UMKM harus menjadi prioritas utama. Dukungan maksimal terhadap UMKM adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah sektor penting di Kabupaten Berau. Ia menilai bahwa perhatian pemerintah daerah masih cenderung terpusat pada pembangunan fisik dan infrastruktur, sementara sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan pariwisata belum mendapat porsi yang sepadan.

Menurut Rahman, fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan, terutama puskesmas, masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sarana prasarana maupun tenaga medis. Kondisi ini, katanya, berdampak langsung terhadap mutu layanan kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman.

“Sejumlah puskesmas di daerah pedalaman masih kekurangan fasilitas dan tenaga medis. Karena itu, kami mendorong agar ke depan pembangunan dilakukan lebih merata di seluruh sektor,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).

Selain sektor kesehatan, Rahman juga menyoroti potensi pariwisata Berau yang belum tergarap optimal. Ia menilai, pengembangan pariwisata daerah bukan hanya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

“Pemerintah harus melihat pariwisata sebagai sektor strategis yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Tidak cukup hanya membangun jalan dan gedung, tapi juga bagaimana membangun manusia dan potensi daerahnya,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemerataan anggaran harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, prinsip keadilan dan pemerataan perlu menjadi landasan dalam alokasi anggaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Berau.

“Pembagian anggaran harus dilakukan secara adil, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga memperhatikan sektor lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU — Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyerukan agar pemerintah daerah memperhatikan pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pesisir. Ia menilai wilayah pesisir bukan sekadar garis pantai, melainkan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik dari sektor perikanan maupun pariwisata.

Menurutnya, daerah seperti Teluk Sumbang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan jika dikelola secara terencana dan melibatkan masyarakat lokal. Namun, Sutami mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menjadi penonton di tengah meningkatnya investasi pihak luar yang mulai menguasai lahan pesisir untuk pembangunan resort.

“Kalau semua aset dikuasai swasta, apa yang didapat pemerintah? Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tumbuh dari sektor pariwisata, bukan hanya menguntungkan pihak luar,” tegas Sutami.

Ia menilai, peran pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi setiap pengembangan kawasan wisata. Tujuannya agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati investor, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.

Sutami juga menekankan pentingnya integrasi antara pariwisata dan budaya lokal. Menurutnya, keindahan alam Berau sebaiknya dipadukan dengan kekayaan budaya Dayak yang menjadi identitas daerah.

“Budaya Dayak dengan tarian, musik, dan kearifan lokalnya harus diangkat sebagai bagian dari paket wisata Berau. Wisata budaya akan menambah daya tarik bagi wisatawan dan menjaga warisan leluhur tetap hidup,” ujarnya.

Selain sektor pariwisata, Sutami turut mengingatkan pemerintah agar konsisten menjalankan visi-misi kepala daerah, termasuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan pendidikan gratis yang menjadi harapan masyarakat.

“Pemerintah harus serius mengawal pembangunan, tidak hanya fokus di wilayah utara, tapi juga di selatan. Semua kawasan memiliki potensi, dan masyarakat menunggu bukti nyata dari janji pembangunan,” tutupnya. (gs/ADV)