Beranda blog Halaman 403

Strava Challenge Airun 2025, Cara Kekinian Dispora Kukar Kampanyekan Gaya Hidup Sehat

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni. (Ady/MKG)

TENGGARONG — Menghadapi era digital yang kian dinamis, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadirkan inovasi olahraga baru yang menyatukan teknologi dan gaya hidup sehat, Strava Challenge Airun 2025.

Ajang ini bukan sekadar lomba lari, melainkan sebuah gerakan komunitas yang mengajak masyarakat Tenggarong lebih aktif berolahraga melalui platform digital.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program rutin yang telah berjalan, namun dikemas lebih modern untuk menjangkau kalangan muda.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menarik minat masyarakat agar berolahraga di sarana yang representatif, udara segar, dan tingkat risikonya kecil,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Dispora Kukar menilai partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga kini semakin meningkat. Kawasan Stadion Aji Imbut, misalnya, hampir selalu dipadati warga setiap sore untuk berjalan santai atau berlari ringan.

“Setiap jam empat sore ke atas, kawasan stadion mulai ramai didatangi masyarakat. Ini bentuk apresiasi kami terhadap semangat mereka untuk terus aktif bergerak,” tambahnya.

Menariknya, Strava Challenge Airun 2025 hadir dengan konsep fleksibel dan tanpa tekanan kompetisi. Peserta bebas menentukan waktu dan jarak tempuh sesuai kemampuan masing-masing.

“Selama satu minggu, peserta bisa melaporkan capaian lari mereka melalui aplikasi Strava. Tidak harus di hari dan jam tertentu menyesuaikan waktu luang masing-masing,” ungkap Aji Ali.

Format digital ini membuat olahraga menjadi lebih inklusif dan ramah bagi siapa saja, tanpa batasan usia maupun lokasi. Masyarakat cukup berlari di area favoritnya dan membagikan hasilnya secara daring.

Dispora berharap, tantangan lari berbasis aplikasi ini mampu menumbuhkan kebiasaan baru di tengah masyarakat—yakni berolahraga sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan sekadar kegiatan musiman.

Melalui inovasi seperti Strava Challenge Airun 2025, Dispora Kukar menegaskan komitmennya membangun budaya olahraga berbasis teknologi yang memadukan semangat kebugaran, komunitas, dan digitalisasi.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Mendagri: Pemda Tidak Sendirian Hadapi Pengalihan TKD

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan usai pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (5/11/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah tidak sendirian menjalani kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan pemerintah pusat siap membantu daerah yang menghadapi kesulitan.

“Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Tito menegaskan pengalihan TKD bukan langkah pemangkasan, tetapi upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Kebijakan pengalihan TKD menjadi ujian bagi banyak pemerintah daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Aceh telah menyampaikan bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi masa transisi fiskal tersebut.

Dukungan nyata datang dari Mendagri, yang melakukan supervisi langsung terhadap daerah, termasuk Aceh, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang terus memberi perhatian serius terhadap Aceh selama masa transisi pengalihan TKD.

Ia mengakui, Pemprov Aceh sempat khawatir tidak dapat mendanai sejumlah program prioritas daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, berkat arahan dan pendampingan langsung Mendagri, kekhawatiran itu perlahan teratasi. Pemerintah Provinsi Aceh mulai melakukan rasionalisasi anggaran secara bertahap, tanpa mengganggu perekonomian masyarakat.

“Saya kira apa yang dilakukan Pak Mendagri sudah sangat tepat. Beliau memberi saran-saran konkret kepada kami. Walaupun penyesuaian TKD berat bagi Aceh, arahan beliau sangat membantu,” kata Nasir.

Nasir mengungkapkan, Mendagri turun langsung mendampingi banyak pemerintah daerah dalam merancang skenario menghadapi pengalihan TKD.

Di Aceh, arahan Mendagri dirumuskan ke dalam tiga strategi utama: Memastikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi, memangkas kegiatan yang belum mendesak serta mengoptimalkan kegiatan yang sudah didanai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Kami pastikan kegiatan yang kami jalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Nasir.

Menurutnya, perhatian Mendagri menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pengalihan TKD tidak ditujukan untuk melemahkan daerah, melainkan untuk mendorong efisiensi dan ketahanan fiskal pemerintah daerah.

Lebih jauh, Ia menilai Mendagri memahami betul situasi yang dihadapi pemerintah daerah. Tito tak hanya memberi instruksi, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar program pusat dapat menjadi kompensasi terhadap perubahan alokasi TKD di daerah.

“Kami yakin Pak Mendagri dan jajaran pemerintah pusat tidak akan meninggalkan kami. Beliau memahami kondisi Aceh yang punya karakteristik khusus,” ujar Nasir.

Ia berharap, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terus dijaga dalam semangat kolaboratif, bukan sekadar hubungan administratif, agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Hal serupa disampaikan Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan, yang mengakui peran aktif Mendagri Tito Karnavian dalam membantu pemerintah daerah kepulauan menghadapi tantangan inflasi dan logistik.

“Perhatian konkret beliau terasa dalam pengendalian inflasi. Di Sabang, kalau pasokan pangan terganggu karena cuaca, harga bisa naik. Untungnya, ada rapat pengendalian inflasi rutin setiap Senin,” ujarnya.

Harun berharap, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berlanjut, tidak hanya soal pengalihan TKD, tetapi juga dalam mendampingi eksekusi program strategis nasional yang dapat dimodifikasi menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di Sabang. (ANT/KN)

OIKN Gelar Workshop Pencegahan HIV/AIDS, Wujudkan Nusantara sebagai Kota Sehat dan Tangguh

Penulis
redaksi2
-
0
dr Jumria T Panggalo, dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku, menyampaikan topik perkembangan HIV AIDS dan cara pencegahan penularannya. (ANTARA/ HO- Humas OIKN)

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencegah penularan penyakit di IKN dan sekitarnya, salah satunya penyakit HIV/AIDS, sebagai upaya mencetak manusia yang sehat dan tangguh, sehingga mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki secara terus menerus.

“Dalam hal ini kami sering melakukan peningkatan literasi kesehatan, salah satunya dengan menggelar workshoppencegahan HIV/AIDS, seperti yang kami gelar dua hari lalu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara,” kata Direktur Pelayanan Dasar OIKN Suwito di Nusantara, Rabu (5/11/2025).

Ia menegaskan tentang pentingnya kesadaran kolektif terhadap bahaya penyakit menular seperti HIV/AIDS, mengingat penyakit ini merupakan salah satu yang perlu diwaspadai.

“Baik masyarakat maupun pemerintah harus memahami pentingnya pencegahan dan deteksi dini terhadap penyakit menular, sehingga setiap elemen bisa sama-sama menjauhi berbagai hal yang bisa tertular HIV/AIDS,” katanya.

Lokakarya tersebut, lanjut Suwito, merupakan bagian dari komitmen OIKN untuk membangun Nusantara sebagai kota yang tidak hanya cerdas dan hijau, tetapi juga sehat dan tangguh secara sosial, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pencegahan sejak dini serta penghapusan stigma terhadap penderita HIV/AIDS.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Otorita IKN dalam menghadirkan ruang pembelajaran terbuka bagi masyarakat, untuk berdiskusi langsung dengan tenaga medis mengenai isu kesehatan, khususnya penyakit menular,” ujarnya.

Sementara Ahli Kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Pratono mengungkapkan Indonesia saat ini menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV).

“Dengan posisi di peringkat ke-14, penting bagi kita untuk memperkuat sistem pengendalian HIV/AIDS, termasuk melalui proses screening kesehatan yang dapat dilakukan dengan dukungan lembaga seperti Palang Merah Indonesia (PMI),” ujar Pratono.

Kemudian dr Jumria T Panggalo dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, menggambarkan bahwa fenomena HIV/AIDS layaknya gunung es, yakni kasus yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari yang tersembunyi di bawah permukaan.

“Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah membawa virus ini. Apalagi biasanya, hal ini terjadi pada fase-fase awal penyebaran virus ke dalam tubuh, sehingga semua pihak harus selalu meningkatkan kewaspadaan,” kata Jumria. (ANT/KN)

Pidi Baiq Rilis Dua Novel Baru Semesta Dilan: “Dilan ITB 1997” dan “Dilan Amsterdam”

Penulis
redaksi2
-
0
Penulis Pidi Baiq akan merilis dua novel terbarunya dari semesta Dilan bertajuk “Dilan ITB 1997” dan “Dilan Amsterdam”, yang juga akan diangkat ke layar lebar diproduksi Falcon Pictures dengan Ariel NOAH yang akan memerankan karakter Dilan, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/11/2025). (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

JAKARTA – Penulis Pidi Baiq akan merilis dua novel terbarunya dari semesta Dilan bertajuk “Dilan ITB 1997” dan “Dilan Amsterdam” yang menceritakan perjalanan panjang Dilan saat beranjak dewasa.

Pidi mengungkapkan bahwa kembali menulis lanjutan kisah Dilan lantaran dorongan masih banyak orang-orang yang menanyakan kelanjutannya terutama datang dari lingkup pertemanannya di media sosialnya.

“Saya sebetulnya udahlah Dilan mah gitu. Ternyata masih juga ada kalimat ‘saya gamon (gagal move-on)’. Kemauan kawan-kawan saya di medsos, artinya hanya lingkup saya. Akhirnya saya ngasih tau, nih Dilan selanjutnya kuliah di ITB, lahirlah buku ini,” kata Pidi Baiq dalam konferensi pers di kantor Falcon Pictures, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pidi mengatakan bahwa akan merilis dua novel semesta Dilan itu yang terbit secara sekaligus sebagai jawaban terkait kelanjutan ceritanya.

“Jadi sebelum mereka nanya setelah ke ITB Dilan kemana?’ saya udah jawab langsung buku ini terbit dua sekaligus, karena saya fokus mau nulis novel lain. Mungkin November ini terbit (novel ‘Dilan ITB 1997’ dan ‘Dilan Amsterdam’),” tutur Pidi.

Sebelumnya, Pidi Baiq juga mengungkapkan bahwa novel “Dilan ITB 1997” dan “Dilan Amsterdam” akan diangkat ke layar lebar dengan memilih musisi sekaligus aktor Nazril Irham atau akrab dikenal dengan nama Ariel NOAH yang akan memerankan karakter Dilan.

“Saya enggak asal tunjuk orang. Setelah saya milih (beberapa aktor) siapa ya yang harus meranin Dilan. Yang di otakku selalu balik lagi ke Ariel. Karena mungkin sosoknya ada bau-bau Dilan,” imbuh Pidi.

Adapun dua film semesta Dilan itu diproduksi oleh Falcon Pictures, di mana film “Dilan ITB 1997” mulai produksi tahun 2025 ini, dan direncanakan akan tayang pada 2026. (ANT/KN)

Gubernur Abdul Wahid Diduga Tagih ‘Jatah Preman’ dari UPT Jalan dan Jembatan

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak (tengah) memperhatikan kedua petugas yang memegang sejumlah uang yang disita terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima uang Rp2,25 miliar hasil pemerasan kepada enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa uang tersebut diperoleh AW sebagai biaya ‘jatah preman’ atas penambahan anggaran untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPRPKPP Riau yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, atau terjadi kenaikan Rp106 miliar.

“Setidaknya terjadi tiga kali setoran fee untuk jatah saudara AW,” kata Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

Tanak menjelaskan bahwa awalnya terjadi pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda dengan enam Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau yang menyepakati pemberianfee sebesar 2,5 persen dari selisih kenaikan anggaran.

Kemudian terjadi pertemuan berikutnya yang menyepakati besaran biaya untuk AW menjadi sebesar 5 persen dari selisih kenaikan anggaran, atau mencapai Rp7 miliar.

Uang Rp7 miliar itu kemudian telah disetor sebanyak tiga kali selama 2025, yakni pada Juni, Agustus, dan November.

Pada Juni 2025, terkumpul uang sebanyak Rp1,6 miliar. Dari jumlah tersebut, AW menerima sekitar Rp1 miliar.

Pada Agustus 2025,  Tanak tidak menjelaskan lebih detail mengenai uang yang diterima oleh gubernur Riau itu, meskipun terkumpul uang sebanyak Rp1,2 miliar.

Namun, pada November 2025, AW disebut menerima Rp450 juta melalui perantara orang lain, dan Rp800 juta secara langsung oleh dirinya sendiri. Adapun uang yang terkumpul mencapai Rp1,25 miliar.

“Dengan demikian, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar,” katanya.

Sementara uang yang diterima oleh AW pada periode tersebut yang diumumkan KPK mencapai Rp2,25 miliar.

Pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.

Pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.

Pada 5 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan AW, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. (ANT/KN)

Pemerintah Kaji Penggunaan Dana PSO APBN untuk Operasional Whoosh

Penulis
redaksi2
-
0
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menjawab pertanyaan dari awak media setelah Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik di Jakarta, Jumat (23/10/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025) sore.

Rosan, saat ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO itu, belum dapat menjelaskan lebih detail.

“Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah,” ujar CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.

“Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11). (ANT/KN)

MKD Putuskan Ahmad Sahroni Langgar Kode Etik, Nonaktif 6 Bulan Tanpa Hak Keuangan

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni menghadiri sidang kode etik MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Ahmad Sahroni, melanggar kode etik karena melontarkan pernyataan yang tidak bijak.

Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menyatakan bahwa Sahroni sebaiknya menanggapi kritikan-kritikan dari publik dengan menggunakan kalimat yang pantas dan bijaksana, dengan menghindari kata-kata yang tidak pas.

“Bahwa telah mencermati pernyataan Teradu V (lima) Ahmad Sahroni yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak,” kata Imron saat membacakan putusan MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dengan pernyataan Sahroni yang viral itu, MKD menyatakan bahwa Sahroni telah melanggar kode etik dan menjatuhkan hukuman berupa nonaktif selama enam bulan sebagai anggota DPR RI. Hukuman itu dihitung sejak penonaktifan oleh Partai NasDem.

“Selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan,” katanya.
Imron juga menjelaskan bahwa putusan yang dibacakan MKD itu merupakan hasil permusyawaratan pimpinan dan anggota MKD yang bersifat final dan mengikat sejak dibacakan.

Adapun MKD memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio melanggar kode etik hingga tetap dinyatakan nonaktif dari DPR RI dengan kurun waktu yang berbeda-beda.

Sedangkan Surya Utama atau Uya Kuya dan Adies Kadir diputuskan tidak melanggar kode etik dan kembali ditetapkan menjadi anggota DPR RI aktif. (ANT/KN)

DPRD Soroti Rendahnya Dukungan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Petani

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina

BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan perlunya perhatian serius terhadap sektor pertanian sebagai pilar utama penggerak ekonomi daerah. Ia menilai, selama ini sektor tersebut belum mendapatkan dukungan optimal dari pemerintah daerah, padahal kontribusinya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Ketika kita mendorong sektor pertanian sebagai penopang ekonomi, ini juga harus didukung oleh perhatian yang serius, baik dari pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.

Menurut Elita, ketergantungan daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat tidak dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian merupakan langkah strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi daerah.

Ia mengungkapkan, kondisi ekonomi petani di Kabupaten Berau saat ini masih memprihatinkan. Banyak petani yang penghasilannya tidak sebanding dengan biaya produksi, sementara harga jual hasil pertanian sering kali tidak stabil.

“Pemasukan petani tidak sebanding dengan pengeluaran. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih melalui bantuan yang benar-benar dibutuhkan,” tuturnya.

Elita menegaskan pentingnya percepatan penyaluran bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Sarana Produksi Pertanian (Saprodi), serta Sarana Produksi Peternakan (Sapronak) agar petani dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

“Petani sangat mengharapkan bantuan tersebut. Aspirasi ini perlu segera disalurkan agar hasil panen mereka bisa meningkat,” tambahnya.

Selain bantuan peralatan, Elita juga menyoroti infrastruktur pertanian yang masih minim di beberapa wilayah. Menurutnya, perbaikan jalan usaha tani dan fasilitas pemasaran hasil pertanian harus menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan distribusi hasil panen.

“Bantuan seperti Alsintan dan infrastruktur jalan tani sangat berdampak pada kemudahan distribusi hasil panen. Selain itu, pemerintah harus membantu dalam memfasilitasi pemasaran hasil pertanian,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, Elita menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan dan aspirasi petani agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kita, dengan dukungan yang konkret, kesejahteraan petani bisa meningkat dan sektor pertanian menjadi pilar ekonomi yang kuat di Berau,” pungkasnya. (gs/adv)

Lonjakan Harga Beras, DPRD Minta Penegakan Tegas terhadap Pelanggaran HET

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua Komisi II, Arman Nofriansyah

BERAU – Kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. Wakil Ketua Komisi II, Arman Nofriansyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik dagang yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar dan melindungi daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Setiap pelaku usaha, baik distributor maupun pedagang eceran, wajib mematuhi aturan harga agar keseimbangan pasar tetap terjaga,” ujarnya.

Arman menilai, pelanggaran terhadap HET tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan daerah. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan beras di tingkat pasar.

“Kenaikan harga di luar batas HET harus ditindak tegas. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan berlebihan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah laporan masyarakat telah masuk ke DPRD terkait lonjakan harga beras di beberapa titik pasar tradisional. Kondisi ini, kata dia, dikhawatirkan semakin menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada kebutuhan pokok tersebut.

Arman juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi pengawas seperti Dinas Perindagkop dan Satgas Pangan. Kolaborasi ini, menurutnya, penting untuk memastikan penegakan aturan berjalan efektif di lapangan.

“Saya juga meminta masyarakat berperan aktif dengan melaporkan pedagang yang menjual beras di atas HET agar penegakan aturan bisa cepat dan tepat,” ujarnya.

Ia berharap upaya pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat harga sudah melonjak. Dengan demikian, kestabilan harga bahan pokok dapat terjaga dan masyarakat tidak dirugikan. (gs/adv)

Pemkab Diminta Tak Lepas Tangan, Komunitas Adat Terpencil Butuh Pendampingan Berkelanjutan

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai

BERAU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan terhadap komunitas adat terpencil agar mereka tidak semakin tertinggal dari arus pembangunan. Ia menilai, perhatian pemerintah daerah harus konsisten dan tidak berhenti hanya pada program jangka pendek.

“Pendampingan terhadap komunitas adat terpencil tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ini bukan soal bantuan sesaat, tapi soal bagaimana memanusiakan mereka dan memastikan mereka bisa hidup setara,” ujarnya tegas.

Rifai mencontohkan wilayah Teluk Sumbang sebagai salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus. Di daerah ini, masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup jauh dari fasilitas umum dan memiliki pola hidup tradisional yang unik.

Menurutnya, Dinas Sosial (Dinsos) Berau sebenarnya sudah pernah menjalankan program pelatihan, pembangunan rumah layak huni, dan edukasi bagi warga komunitas tersebut. Namun, hasilnya belum maksimal karena tantangan sosial dan budaya yang cukup kompleks.

“Dulu programnya sudah ada, mereka dilatih dan diberi rumah. Tapi tidak mudah. Ada yang akhirnya kembali ke gua karena sudah terbiasa hidup seperti itu,” tutur Rifai.

Ia menjelaskan bahwa transformasi sosial tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan pendekatan budaya yang menghormati kebiasaan masyarakat setempat serta keberlanjutan program agar perubahan benar-benar terjadi.

“Kita tidak boleh kendur. Kalau ada komitmen untuk memanusiakan mereka, maka kehidupan mereka harus terus diangkat, difasilitasi, dan dibantu. Mereka saudara kita yang juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya.

Rifai menyebut, komunitas adat terpencil di Berau terbagi dua kelompok besar: masyarakat gua yang hidup di pedalaman dan masyarakat laut yang menjalani kehidupan nomaden di atas perahu. Keduanya, kata dia, memerlukan strategi pendampingan yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Pemerintah harus hadir bukan hanya sesekali, tapi secara terus-menerus. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dari masyarakat umum, jadi butuh pendekatan yang sensitif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Meski begitu, Rifai tetap mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini karena telah membawa perubahan positif. Ia berharap, ke depan Pemkab Berau lebih fokus pada program jangka panjang yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan komunitas adat.

“Keberhasilan program sosial bukan diukur dari bantuan yang diberikan, tetapi dari seberapa jauh mereka bisa hidup mandiri dan setara dengan masyarakat lainnya. Pendampingan jangka panjang adalah kunci,” pungkasnya. (gs/adv)

1...402403404...1,257Halaman 403 dari 1,257