JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partai berlambang kepala Garuda itu merupakan partai yang bersifat terbuka, saat merespons ketua umum organisasi relawan Projo yang ingin bergabung dengan Gerindra.

Dia mengatakan Gerindra adalah partai yang menerima keanggotaan dari mana saja. Yang penting, kata dia, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk masuk ke partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

“Yang penting, satu, sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Yang kedua, dia WNI,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Jika memenuhi syarat-syarat itu, dia menyebut Gerindra bisa menerima siapapun. Apalagi, kata dia, Budi Arie merupakan sosok yang sudah dikenali oleh publik.

Meski begitu, dia mengaku sejauh ini belum bertemu dengan Budi Arie. Di sisi lain, dia pun belum berbicara dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra terkait wacana bergabungnya Budi Arie.

“Saya belum ketemu Presiden sejak ada berita ini,” kata Ketua MPR RI itu.
‎Dalam kesempatan sebelumnya pada Kongres III Projo, Sabtu (1/11), Budi Arie menyerukan kepada relawan Projo untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Prabowo guna mendukung seluruh agenda politik Presiden.

‎“Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid. Dan karena itu, kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden,” kata dia.

‎Ia pun berharap relawan Projo bisa memahami jika dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik tertentu. Meskipun demikian, dia tidak memerinci nama partai politik yang ia maksud.

‎“Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program makan bergizi gratis (MBG) juga ditujukan kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan kelompok difabel yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2026.

Usulan itu diberikan oleh Mensos Saifullah kepada Presiden Prabowo saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

“Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas (difabel, red.). Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, saat ditemui selepas mengikuti rapat terbatas di Istana, Jakarta, Selasa (4/11) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan jika usulannya itu disetujui oleh Presiden dan para lansia serta difabel masuk dalam daftar penerima MBG, itu tidak berarti nama-nama mereka dihapus dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang juga disalurkan oleh pemerintah.

“Ndak (dihapus, red.). Jadi maksudnya begini, bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Itu memang diberikan kepada yang membutuhkan, karena mereka harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan,” kata Gus Ipul.

MBG yang saat ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025 secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Program makan bergizi gratis saat ini diberikan kepada anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang diharapkan dapat membantu menjaga asupan gizi anak-anak sejak masa kandungan hingga masa pertumbuhannya.

Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir tahun 2025 penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang di 38 provinsi. Per akhir Oktober 2025, penerima MBG mencapai kurang lebih 40 juta orang yang tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota.

Di Istana Kepresidenan RI, Selasa, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menterinya untuk rapat membahas program-program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan kesesuaian serta keterhubungan antarprogram pemberdayaan yang diluncurkan oleh pemerintah.

Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Kemudian, ada pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono untuk membuat rencana pembangunan jaringan rel kereta api di Kalimantan, dan memperluas jaringan kereta api di Sumatera, Sulawesi dan Jawa.

Menurut Presiden, layanan kereta api harus diarahkan tidak hanya untuk penumpang, tetapi juga distribusi barang sehingga hasil-hasil bumi dari area pedalaman dapat diangkut hingga daerah pelabuhan.

“Jaringan kereta api akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, karena dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan kompetitif. Kesejahteraan akan meningkat. Jadi, nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, rencanakan yang baik, Trans-Sumatera Railway, Trans-Kalimantan Railway, Trans-Sulawesi Railway,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Di Kalimantan, saat ini belum ada jaringan rel kereta api yang dibangun dan beroperasi. Satu-satunya jaringan rel kereta api yang tersedia di Pulau Kalimantan berada di wilayah Sabah, Malaysia, yang dioperasikan oleh Sabah State Railway.

Sementara itu, di Sumatera, jaringan rel kereta api tersedia di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Kemudian di Sulawesi, jaringan kereta api tersedia di Sulawesi Selatan tepatnya di antara Kota Makassar dan Pare-Pare.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo menjelaskan distribusi barang perlu lebih banyak memanfaatkan angkutan kereta, karena selain biayanya yang lebih murah, risiko keselamatan dan keamanan di jalannya lebih rendah daripada angkutan darat menggunakan truk-truk.

“Daripada pakai truk-truk yang banyak, jalan rusak, habisin BBM, kereta api listrik kita akan sangat turunkan biaya ekonomi,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan.

Presiden Prabowo menargetkan Menko Infra bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dapat merencanakan pembangunan jaringan rel kereta api di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan sesegera mungkin.

“Saya minta kapan mulai? segera mungkin, Pak! Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Ini mereka tuh satu tahun kerja, dia bilang sama dengan tiga tahun, gak ada Sabtu-Minggu kan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo didampingi sejumlah jajarannya meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, yang merupakan hasil revitalisasi dari bangunan stasiun yang lama.

Dalam rangkaian acara itu, Presiden Prabowo juga sempat meninjau dan mencoba layanan KRL Commuter Line dari Stasiun Manggarai sampai dengan Stasiun Tanah Abang Baru.

Beberapa pejabat yang mendampingi Presiden Prabowo naik KRL Commuter Line hari ini, antara lain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan negara berhak merampas uang bandar dan pemain judi online (judol) berdasarkan putusan pengadilan.

Yusril yang juga Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU itu menjelaskan, tindakan ini menjadi terobosan baru dalam langkah pemberantasan judol yang akan dilakukan pemerintah.

“Negara berhak merampas uang bandar dan pemain judi onlineberdasarkan putusan pengadilan. Mekanismenya dapat dilakukan hanya dalam waktu tujuh hari untuk diputus, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Yusril, perampasan uang hasil kejahatan judol dapat dilakukan dengan proses acara cepat, yakni hanya dalam tujuh hari sesuai ketentuan Pasal 64–67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

“Ini bagian dari upaya nyata negara dalam menegakkan kedaulatan hukum dan memberantas kejahatan ekonomi digital,” ucapnya.

Menko menekankan bahwa judol merupakan tindak kejahatan serius yang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk menindak dan merampas hasil kejahatan tersebut.

Dia menjelaskan, bandar judi hanya dapat dijerat pidana maksimal 10 tahun penjara sesuai Pasal 303 KUHP, sementara pemain judi dapat dihukum pidana tiga tahun penjara berdasarkan Pasal 303 bis KUHP.

Menurut dia, karena semua jenis judi, baik konvensional maupun daring, merupakan tindak kejahatan maka uang hasil judi dapat dikategorikan sebagai uang hasil tindak pidana.

“Ketika uang tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau ditransfer dengan tujuan untuk ‘diputihkan’, tindakan itu sudah tergolong pencucian uang,” tuturnya.

Ia mengakui, ketentuan Pasal 64–67 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jarang diterapkan secara optimal. Padahal, kata dia, pasal-pasal tersebut mendekati konsep perampasan aset hasil kejahatan yang berlaku di banyak negara maju.

“Sudah saatnya aparat penegak hukum kita menerapkan ketentuan ini secara tegas. Negara tidak boleh kalah oleh bandar judi online yang merusak moral dan ekonomi bangsa,” Menko menegaskan.

Di samping itu, dia juga mengakui bahwa uang judi sering lolos dari pantauan karena menggunakan kripto dan dompet digital. Namun, ia meyakini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak akan kehilangan akal.

Ia pun menjabarkan, PPATK berwenang memeriksa transaksi keuangan mencurigakan dan dapat meminta penyedia jasa keuangan, seperti bank atau lembaga pengirim uang lainnya, untuk menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari hasil judol.

“Jika dalam 20 hari tidak ada keberatan dari pihak manapun, PPATK menyerahkan temuannya kepada penyidik. Dan bila dalam 30 hari pemilik uang tidak muncul, maka penyidik dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar uang tersebut ditetapkan sebagai aset negara,” jelasnya.

Adapun pada Senin ini, Menko Yusril menghadiri acara Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025: Penguatan Komite TPPU dalam Upaya Disrupsi Kejahatan Judi Online dan Pencucian Uang di Indonesia yang diselenggarakan PPATK.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya sinergisitas dan koordinasi antarinstansi di bawah Komite TPPU agar upaya pemberantasan judol dan pencucian uang dapat berjalan efektif, sekaligus berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.

Adapun Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres 88/2025 telah mengamanatkan 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Komite TPPU, dengan Menko Kumham Imipas sebagai ketuanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (5/11) mengumumkan status Gubernur Riau Abdul Wahid setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin (3/11).

“Berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja? Besok (Rabu 5/11) kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11) malam.

Sementara itu, Budi mengatakan KPK pada Selasa (4/11) malam telah selesai melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka terkait OTT tersebut.

Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK saat dikonfirmasi ANTARA mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya dalam OTT.
Adapun OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025.

KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak khawatir mengenai penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Presiden menyampaikan pemerintah telah mempelajari permasalahan terkait utang proyek tersebut dan memastikan tidak ada persoalan yang perlu dikhawatirkan.

Prabowo menegaskan tanggung jawab terhadap proyek itu berada di tangannya selaku Presiden Republik Indonesia.

“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya,” ucapnya.

Menurut Presiden, transportasi publik seperti Whoosh tidak dapat diukur dari sisi keuntungan atau kerugian finansial semata, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala Negara menyebut skema pembiayaan transportasi umum di berbagai negara umumnya merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (public service obligation).

Presiden mencontohkan bahwa sebagian besar layanan kereta api nasional disubsidi oleh pemerintah agar dapat dijangkau masyarakat luas. Prabowo menekankan subsidi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara yang menggunakan dana rakyat, baik dari pajak maupun kekayaan negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Prabowo menegaskan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan dan harus dikembalikan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Presiden mengimbau agar persoalan proyek Whoosh tidak dipolitisasi dan meminta masyarakat tetap tenang. Dirinya menilai Indonesia memiliki kemampuan ekonomi yang cukup kuat untuk menanggung pembiayaan proyek strategis tersebut.

“Jadi, jangan khawatir, saya sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendang orang. Mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak, tenang-tenang saja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya,” kata Presiden.

Kepala negara juga mengingatkan jajarannya untuk tidak lengah, tidak tertipu, dan tidak membiarkan adanya penyelewengan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Prabowo menyatakan akan bekerja bersama timnya untuk memastikan penghematan, penyelamatan aset, serta pengelolaan sumber daya secara optimal demi kesejahteraan rakyat.

“Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya. (ANT/KN)