JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Makarim menyatakan bahwa pengadaan lebih dari satu juta unit laptop untuk sekolah berjalan dengan evaluasi dan pemantauan ketat.

Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas polemik proyek laptop pendidikan yang belakangan menjadi sorotan aparat penegak hukum.

“Seperti yang saya bilang tadi, total pengadaan itu sekitar 1,1 juta laptop, dan ini bukan hanya pengadaan dengan APBN tapi juga melalui DAK fisik, jadi ada yang dari daerah juga,” kata Nadiem di The Darmawangsa, Jakarta pada Selasa (10/6/2025).

Ia menegaskan proyek sebesar ini tidak mungkin dilakukan tanpa program evaluasi dan monitoring setelah pelaksanaan.

“Informasi yang saya dapat pada saat itu, di tahun 2023 adalah 97 persen daripada laptop yang diberikan ke 77.000 sekolah tersebut itu aktif, diterima, dan teregistrasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Nadiem, pihak kementerian juga secara berkala melakukan sensus dan survei terhadap sekolah-sekolah penerima. Tujuannya untuk memastikan bahwa perangkat yang telah didistribusikan benar-benar digunakan sesuai tujuan awal.

“Kita melakukan sensus secara berkala dan kita melakukan pertanyaan kepada sekolah-sekolah yang menerima laptop apakah mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Dan di tahun 2023, sekitar 82 persen daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran, bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah,” lanjutnya.

Nadiem menyimpulkan berdasarkan informasi yang ia terima, manfaat Chromebook dirasakan nyata di sekolah-sekolah.

“Penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran,” kata Nadiem.

Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, menambahkan temuan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mendukung klaim tersebut.

“Dan hasil audit dari BPKP juga menyatakan hal seperti itu. Ini kita ada nih ya, 90 persen lebih laptop tersebut dipergunakan dengan baik. Itu hasil audit dari BPKP,” ujar Hotman.

Ia juga menyebutkan proses pengadaan dilakukan dengan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara, memastikan prosedur berlangsung sesuai koridor hukum.

“Pada saat pengadaan barang tersebut, kementerian didampingi oleh Jamdatun ya, dari kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Jadi waktu pengadaan ini pun, Jamdatun sebagai pengacara negara juga ikut. Ada suratnya juga dan juga sudah diaudit oleh BPK. Tidak ada pelanggaran, kira-kira begitu ya,” jelas Hotman.

Tambahan informasi, kasus ini bermula dari proyek pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Kemendikbudristek untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Perangkat yang dimaksud mencakup laptop Chromebook dan perlengkapan pendukung lainnya. Namun, penggunaan Chromebook dinilai kurang efektif karena sangat bergantung pada koneksi internet, sementara akses internet di berbagai wilayah Indonesia masih belum merata.

Kejaksaan Agung menduga adanya pengondisian dalam proses pengadaan, termasuk pengarahan tim teknis untuk membuat kajian yang seolah-olah mendukung penggunaan Chromebook atas nama pengembangan teknologi pendidikan.

Proyek ini diduga disusun sedemikian rupa agar tampak sesuai kebutuhan, dengan nilai pengadaan mencapai lebih dari Rp9,9 triliun lebih yang mencakup dana APBN dan DAK.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi penerbitan seluruh izin konsesi pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan berharap tidak ada tebang pilih.

“Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT Gag Nikel sedangkan yang lain tidak. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran. Raja Ampat ini adalah masa depan pariwisata, konservasi geologi, budaya dan kelestarian laut kita. Jadi, saya minta jangan korbankan Indonesia dan Raja Ampat hanya demi segelintir perusahaan nikel ini,” kata Evita Nursanty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, dibutuhkan ketegasan terhadap keberadaan tambang nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Jika kehadiran tambang tersebut merusak ekosistem di Raja Ampat, maka harus ditutup tanpa pandang bulu.

Salah satu contohnya adalah tambang nikel di Pulau Kawe, Pulau Manuran, Pulau Batangpele yang berada di kawasan Geopark Raja Ampat, dan masuk juga di Kawasan Pengembangan Pariwisata Waigeo dan sekitarnya dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044, atau pada pusat aktivitas wisata di Raja Ampat.

“Pulau-pulau ini, termasuk Pulau Gag merupakan pulau kecil yang harusnya tidak boleh ditambang berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aktivitas pertambangan nikel di pulau-pulau ini jelas melanggar undang-undang,” ujarnya.

Geopark Raja Ampat sendiri resmi diakui sebagai UNESCO Global Geopark pada 2023. Area wilayah geopark lebih kurang 36.660 km², mencakup Waigeo, Batanta, Salawati, Misool, dan terletak di jantung Coral Triangle, dengan 75 persen spesies karang global dan lebih dari 1.600 jenis ikan tersebar di sini. Keberlanjutan pengelolaannya sangat bergantung pada penanganan ancaman seperti pertambangan.

Evita mengatakan dirinya bersama tim Komisi VII DPR RI, komisi yang membidangi antara lain pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri, telah melakukan pertemuan dengan gubernur Papua Barat Daya dan para bupati termasuk bupati Raja Ampat bersama masyarakat beberapa minggu lalu menyerap aspirasi daerah terkait pariwisata disini, terutama setelah penetapan Raja Ampat sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) melalui Perpres No.87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044.

Dalam Perpres itu, Raja Ampat merupakan destinasi pariwisata geopark kepulauan yang berkualitas, inklusif, serta berbasis konservasi dan masyarakat secara berkelanjutan serta menjadi penggerak bagi pembangunan ekonomi lokal. Itu sebabnya Evita juga berharap adanya

kesamaan visi diantara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam membahas ini, termasuk dari sisi regulasinya, jangan terjadi ego-sektoral.

“Kami melihat pertambangan di sana akan selalu berlawanan dengan dengan rencana pembangunan pariwisata berkelanjutan disana. Ini harus dibongkar, kita semua jangan melakukan pembohongan publik, sebab jika ini dibiarkan maka akan merugikan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Papua dan Indonesia. Masa demi 3-4 perusahaan tambang nikel ini kepentingan yang jauh lebih besar kita korbankan?” tegasnya.

Komisi VII DPR RI juga menangkap keresahan dari daerah yang tidak dilibatkan dalam pemberian izin tambang bahkan perusahaan-perusahaan tambang ini juga tidak pernah berkomunikasi. Fenomena ini menimbulkan berbagai isu hukum, lingkungan, dan tata kelola.

“Mereka (daerah) mengeluh karena hanya jadi penonton, bahkan perusahaan-perusahaan tambang ini berkomunikasi juga tidak dengan daerah. Itu diungkapkan para kepala daerah,” tutur Evita.

Dia mengatakan banyak kepala daerah yang meminta agar pemerintah daerah dilibatkan dalam proses awal. Jangan sampai peran pemda atas wilayahnya termasuk aspek lingkungan dan sosial dihilangkan, karena jika tidak dilibatkan potensi kerusakan lingkungan bisa meningkat, dan terjadi ketimpangan-ketimpangan lain terutama dalam penerimaan daerah, dan bisa saja memicu konflik sosial karena kurangnya konsultasi dan partisipasi publik.

“Revisi regulasi teknis agar daerah diikutsertakan dalam proses evaluasi izin, dan meningkatkan mekanisme konsultasi publik sebelum izin diberikan,” ujarnya. (ANT/KN)

Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat
Editor : Tasrief Tarmizi

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek kondisi warga korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta, Senin malam, dan meminta jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan tenda-tenda pengungsian layak huni.

Di lokasi kebakaran, Wapres menyusuri area-area yang masih dipenuhi puing-puing, kemudian mendatangi tenda-tenda pengungsian dan berbicara dengan warga korban kebakaran yang tinggal untuk sementara waktu di sana.

Sekretariat Wakil Presiden, dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/6/2025) malam, menjelaskan Wapres menyampaikan kepada warga pemerintah terus berupaya memenuhi seluruh kebutuhan pokok mereka yang saat ini tinggal di tenda-tenda pengungsian, termasuk di antaranya makanan bergizi dan layanan kesehatan.

“Wapres juga menekankan bahwa kelayakan tempat pengungsian harus menjadi perhatian utama, khususnya terkait kemudahan akses air bersih, toilet, serta sistem logistik makanan yang terkoordinasi dan bersih,” demikian siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden.

Dalam kunjungannya itu, Wapres menyerahkan bantuan berupa paket sembako, dan berbagai kebutuhan lainnya seperti selimut dan pampers.

Wapres, dalam kesempatan yang sama, kemudian menginstruksikan jajaran pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan dampak kebakaran berjalan optimal, termasuk pemetaan secara menyeluruh area-area yang terdampak kebakaran sehingga bantuan dapat tersalurkan merata dan tepat sasaran.

Wapres lanjut menekankan musibah kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk seperti di Kapuk Muara harus dicegah ke depannya.

Dia pun menekankan pentingnya memperkuat sistem pemadam kebakaran di kawasan padat penduduk, menambah hidran (alat pemadam api red.) publik, dan posko siaga di tingkat RT/RW, serta menata kembali area-area yang rawan kebakaran.

Dalam siaran resmi yang sama, Ketua RW 04 Kelurahan Kapuk Muara Sudiono menilai bantuan yang datang dari berbagai pihak termasuk pemerintah datang dengan cepat dan tersalurkan secara terpadu. Beberapa fasilitas darurat seperti MCK, air bersih dan makanan telah tersedia di tenda-tenda pengungsian.

“Alhamdulillah, tidak kekurangan,” kata Sudiono.

Dia kemudian mengucapkan terima kasih atas perhatian Wapres. “Saya terima kasih Bapak (Wapres) menyempatkan mengunjungi atau melihat langsung kondisi pengungsian korban kebakaran di wilayah kami,” sambung Sudiono.

Di pengungsian, salah satu warga korban kebakaran, Juki, berharap Wapres dapat mengupayakan adanya relokasi warga terdampak kebakaran ke lokasi yang lebih aman dan layak.

“Kalau bisa ya (tempat tinggal) dipindahin ke yang lebih layak,” kata Juki sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wapres.

Kebakaran di daerah pemukiman padat penduduk Kapuk Muara terjadi pada Jumat (6/6) dan membabat habis rumah-rumah warga dan bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat musibah itu, tetapi sekitar 1.900 warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda pengungsian. (ANT/KN)

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor : Agus Salim

JAKARTA – Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, dikabarkan menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menanggapi kabar tersebut, KPK menyatakan telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk melacak keberadaan Kusnadi.

“KPK akan berkoordinasi dengan APH terkait, dan berharap saudara Kusnadi dapat segera ditemukan keberadaannya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis pada Senin (9/6/2025).

Menurut Budi, pencarian terhadap Kusnadi merupakan hal penting agar penanganan perkara ini bisa segera diselesaikan. Ia menegaskan kehadiran para tersangka sangat dibutuhkan untuk efektivitas proses hukum.

“Sehingga proses hukumnya dapat berjalan efektif,” tambah Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, empat orang ditetapkan sebagai pihak penerima suap dan 17 lainnya diduga sebagai pemberi.

KPK sejauh ini belum membeberkan secara rinci identitas para tersangka. Namun disebutkan bahwa tiga dari empat penerima suap merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu lainnya adalah staf pejabat.

Sementara itu, dari kalangan pemberi suap, sebanyak 15 orang berasal dari pihak swasta dan dua lainnya juga merupakan penyelenggara negara.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pemerasan oleh oknum pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhadap agen penyalur dan tenaga kerja asing (TKA). Uang diberikan secara terpaksa demi menghindari denda besar akibat keterlambatan pengurusan izin kerja.

“Para agen tadi mau tidak mau (memberikan uang), harus memberikan, kalau tidak ya mereka akan mendapatkan denda lebih besar daripada uang yang harus dikeluarkan untuk mengurus (izin),” ungkap Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Menurut Budi, para tersangka yang terlibat dalam kasus ini dengan sengaja mengabaikan proses pengurusan izin dari para agen atau TKA yang tidak memberikan uang. Akibatnya, masa berlaku izin kerja TKA menjadi terlewat tanpa pemberitahuan, dan mereka pun dikenai denda harian.

“Dendanya cukup lumayan, per hari hitungannya, seperti kalau kapal telat berlabuh, berlayar, akan didenda per hari,” kata Budi.

Budi menjelaskan modus ini dimanfaatkan oleh para tersangka karena mereka melihat celah dalam aturan yang berlaku, dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Ia menegaskan, perbuatan tersebut masuk kategori pemerasan karena pihak pemberi tidak memiliki pilihan lain.

“Inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum Kemnaker ini untuk melakukan pemerasan, atau permintaan sejumlah uang kepada agen-agen yang melakukan pengurusan (izin kerja TKA),” tegas Budi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kemnaker.

Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono.

Tujuh tersangka lainnya adalah mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker Haryanto, eks Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Wisnu Pramono, dan mantan Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraeni.

Selain itu, ada pula eks Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta Gatot Widiartono, mantan staf Ditjen PPTKA Kemnaker Putri Citra Wahyoe, eks staf Ditjen PPTKA Kemnaker Jamal Shodiqin, serta Alfa Eshad.

Para tersangka ini diduga berhasil mengumpulkan dana hingga Rp53 miliar dari praktik pemerasan terhadap agen dan calon TKA selama kurun waktu sejak tahun 2019.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R