JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

“Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Pramono beberapa hari lalu, dan mengirim utusan untuk memastikan bahwa Pemprov DKI mendukung pembangunan mega proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 itu.

Kepala Negara pun mendapat jawaban bahwa Pemprov DKI tentu saja mendukung tanggul laut raksasa yang sudah masuk dalam proyek strategis nasional.

“Saya dapat jawaban ‘dukung’. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan,” kata Prabowo.

Prabowo pun memproyeksi APBD dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa setidaknya mencapai 8 miliar dolar AS, yang dapat dialokasikan per tahun sebesar 1 miliar dolar AS.

Menurut Presiden, pembangunan tanggul laut raksasa ini memang diprioritaskan untuk Jakarta, serta beberapa kota lain, seperti Semarang, Pekalongan dan Brebes.

“Air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka,” kata Presiden.

Prabowo pun membuka sejumlah perusahaan asing, baik dari China, Jepang, Korea Selatan, hingga kawasan Eropa dan Timur Tengah untuk ikut berinvestasi dalam proyek tanggul laut raksasa.

“Tapi, kita tidak tunggu (kerja sama), kita akan gunakan kekuatan (anggaran) kita sendiri,” kata Presiden. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo menegaskan apresiasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Timnas Sepak Bola Indonesia bersifat pribadi dan tidak mencerminkan perlakuan istimewa terhadap cabang olahraga tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Menpora merespons sejumlah kritik, termasuk dari mantan atlet wushu nasional, Lindswell Kwok, yang menyebut adanya kesenjangan penghargaan dan bantuan dana antarcabang olahraga setelah pemberian jam tangan mewah Rolex kepada para pemain Timnas Indonesia yang mengalahkan China 1-0 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Ini bentuk apresiasi pribadi Presiden atas sejarah yang ditorehkan Timnas. Kita harus akui, mereka sudah menembus proses tertinggi dalam kualifikasi Piala Dunia. Tapi bukan berarti cabang olahraga lain diabaikan,” kata Dito saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Ia menambahkan perhatian Prabowo terhadap olahraga bersifat menyeluruh, dan tidak terbatas pada sepak bola.

Dito menyebut, saat masih menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo juga memberikan apresiasi pribadi kepada seluruh kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024, termasuk atlet dan pelatih dari berbagai cabang olahraga.

“Saya menyaksikan langsung bagaimana beliau, secara mendadak, memberikan penghargaan kepada seluruh kontingen Indonesia di Paris. Ini mungkin tidak banyak diberitakan, tapi ini fakta. Beliau benar-benar peduli dan mencintai olahraga,” ujar Dito.

Dito juga menekankan pemerintahan Prabowo-Gibran memang menargetkan peningkatan prestasi Indonesia di tiga ajang besar yaitu Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia.

“Tentu apresiasi dan bonus akan diberikan kepada siapa pun yang mencetak sejarah, baik di Asian Games maupun Olimpiade. Jadi tidak perlu dipertanyakan, pasti akan ada penghargaan dari pemerintah,” ujarnya.

Menanggapi keluhan soal kesenjangan perlakuan antaratlet, Dito menilai hal tersebut bisa jadi hanya persoalan persepsi. Menurutnya, banyak cabang olahraga telah menerima dukungan dan perhatian dari pemerintah maupun Presiden.

“Faktanya, banyak kontribusi nyata Presiden Prabowo dalam dunia olahraga. Beliau aktif mengembangkan olahraga berkuda, polo, dan bahkan membangun fasilitas pelatnas (training center) di Bekasi,” katanya.

Dito menyebut Kemenpora saat ini mendapatkan keistimewaan dalam hal alokasi anggaran pelatnas. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung pembinaan jangka panjang dan peningkatan prestasi atlet Indonesia di tingkat internasional.

“Alhamdulillah, Kemenpora menjadi salah satu kementerian yang mendapatkan keistimewaan anggaran pelatnas bagi para atlet. Ini bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung seluruh cabang olahraga,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan dukungan penuh terhadap timnas U17 dengan memberikan fasilitas dan menggelar laga uji coba sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Dunia U17.

Hal ini dia ungkapan setelah melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto dan manajer Ahmed Zaki.

“Bertemu dengan Manajer Timnas Indonesia U17, Pak Ahmed Zaki dan Coach Nova Arianto terkait persiapan Timnas Indonesia U17 yang akan berjuang di Piala Dunia U17 Qatar pada November 2025,” kata Erick Thohir dalam akun media sosialnya yang dikutip di Jakarta, Kamis (12/5/2025).

Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI dalam lima bulan ke depan akan melakukan sejumlah pemusatan latihan di dalam dan luar negeri.

Timnas U17 juga direncanakan akan menjalani laga uji coba melawan negara yang akan tampil di Piala Dunia U17.

“Persiapan ini demi Garuda Muda bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia di panggung dunia,” jelasnya

Garuda Muda akan menggelar pemusatan latihan di dalam negeri, tepatnya di Sumatera Utara pada Agustus mendatang. Di sana, Indonesia dikabarkan akan menggelar uji coba melawan tiga negara peserta Piala Dunia U17 yang hingga kini belum disebutkan nama negaranya.

Sumatera Utara sendiri juga menyiapkan tiga lapangan untuk pemusatan latihan timnas U17 yakni Lapangan Kebun Bunga, lapangan sepak bola Jalan Pancing dan Stadion Utama Sumut di Deli Serdang.

Di Piala Dunia U17, Indonesia berada satu grup dengan juara empat kali Brasil, Honduras, dan negara debutan Zambia di Grup H.

Piala Dunia U17 tahun ini, yang memasuki edisi ke-20, digelar di Qatar pada 3-27 November. Sebanyak 48 negara berpartisipasi pada turnamen terakbar sepak bola usia muda ini. Jumlah ini bertambah dua kali lipat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 24 peserta.

Nantinya, juara dan runner-up grup, serta delapan peringkat tiga terbaik akan lolos ke babak gugur, dimulai dari babak 32 besar sampai final. (ANT/KN)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ahli bahasa dari Universitas Indonesia, Frans Asisi Datang, dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dan upaya perintangan penyidikan, dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam keterangannya, Frans menyoroti komunikasi dalam ranah politik maupun kasus korupsi sering kali disusun secara samar dan penuh teka-teki, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (12/6/2025) itu diawali dengan pertanyaan dari Jaksa KPK Takdir Suhan mengenai penyusunan kalimat dalam komunikasi, khususnya lewat aplikasi WhatsApp.

Ia menyinggung apakah latar belakang keilmuan, jabatan, hingga status sosial turut memengaruhi penyusunan pesan dalam komunikasi digital.

“Dalam menyusun kata-kata, kalimat dalam komunikasi WA, apakah juga tadi basic, kalau tadi ahli juga sampaikan ada latar belakang, keilmuan, kemudian wawasan pengetahuan, level jabatan, status sosial, apakah itu juga menjadi bagian dalam isi kata-kata penentuan, kata-kata penyusunan kalimat dalam teks WA, misalnya?” tanya Jaksa Takdir.

Menanggapi itu, Frans menekankan komunikasi politik atau dalam kasus korupsi tidak pernah disampaikan secara gamblang. Ia mencontohkan pengalamannya sebagai ahli dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham.

“Jadi misalnya, satu kasus yang saya sebutkan, kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekjen Golkar, saya juga ahlinya, dan saya waktu itu bisa menjelaskan arti kalimat-kalimat itu, dan yang paling, dan yang saya alami dalam kasus-kasus korupsi adalah, atau pengalaman saya, teks-teks itu penuh teka-teki, tidak transparan, tidak lugas seperti percakapan biasa,” ujarnya.

“Dan untuk hal seperti ini, sebagai ahli, saya punya pengalaman bahwa teks-teks yang berkaitan dengan politik, sosial, korupsi, dan lain-lain, itu harus diteliti lebih jauh, tidak sederhana,” lanjutnya.

Ketika Jaksa menanyakan apakah komunikasi antara atasan dan bawahan akan semakin kompleks seiring naiknya jabatan, Frans membenarkan. Menurutnya, semakin tinggi jabatan, maka semakin besar kecenderungan untuk menggunakan bahasa yang tidak langsung.

“Kalau pengalaman saya, semakin tinggi jabatan, semakin berusaha untuk menyampaikan sesuatu secara rumit. Jadi harus dianalisis,” jelas Frans.

“Misalnya bahasa politik, ketika seorang menteri berbicara, misalnya ‘akan diamankan’, itu bukan berarti harafiah, seperti kata ‘aman’, bisa berarti akan diteruskan atau akan dihentikan,” tambahnya.

Frans menilai bahasa politik dipenuhi makna konotatif yang tidak bisa dimaknai secara literal. Karena itu, setiap ucapan dalam konteks politik harus dipahami secara utuh dengan mempertimbangkan konteks percakapannya.

Ketika Jaksa bertanya apakah konteks tersebut umumnya sudah dipahami oleh kedua pihak dalam percakapan, Frans menyatakan bahwa pemahaman konteks itu adalah hal yang lumrah dalam komunikasi antar dua pihak atau lebih.

“Betul sekali. Jadi dalam konteks antara dua pembicara atau lebih di dalam sebuah WA misalnya percakapan WA atau percakapan langsung pun, orang bisa menggunakan kata-kata yang sudah dipahami oleh keduanya atau orang satu kelompok itu,” jelas Frans.

“Jadi konteksnya itu mereka pasti sudah paham. Tidak mungkin tiba-tiba membicarakan sesuatu jadi tanpa konteks. Kalau seperti itu pasti dari satu pihak mengatakan, ‘ini dalam hal apa? Ini kaitannya apa? Ini maksudnya apa?’ Kalau pertanyaan seperti itu berarti yang satu pihak mendengar misalnya atau lawan bicaranya itu belum masuk di dalam konteks. Tapi kalau dia katakan ‘oke, oh iya setuju, mantap’, atau apalah, itu berarti dia sama konteksnya dengan si pembicara itu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Hasto didakwa dalam kasus upaya merintangi penyidikan terkait dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ia dituduh menyuruh Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air agar tidak terlacak oleh KPK saat operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Selain itu, Hasto juga disebut memerintahkan Harun untuk tetap berada di kantor DPP PDIP agar tidak tertangkap.

Tak hanya itu, Hasto juga dituduh menyuruh anak buahnya untuk menenggelamkan ponselnya sebagai bentuk antisipasi terhadap penggeledahan oleh penyidik KPK. Perbuatannya disebut sebagai salah satu alasan mengapa Harun Masiku hingga kini belum juga ditemukan.

Jaksa menilai Hasto juga turut serta dalam memberikan suap sebesar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan agar mengurus PAW Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019–2024. Suap tersebut diberikan bersama orang-orang terdekatnya, yaitu Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Dari keempatnya, hanya Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R