JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang, membahas hilirisasi dan program prioritas pemerintah, seperti Kampung Nelayan Merah Putih.

Beberapa menteri yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selepas rapat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan Presiden Prabowo memberikan arahan kepada beberapa menteri mengenai hilirisasi di sektor perikanan, pertanian, energi, mineral, dan batu bara.

“Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden, dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS (studi kelayakan, red.) dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga. Kita akan selesaikan pada tahun ini untuk semuanya, dan pada 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025) sore.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan isi rapat terbatas membahas salah satunya mengenai hilirisasi.

“Tadi sudah dibahas mengenai hilirisasi. Percepatan hilirisasi,” ujar Airlangga.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan isi rapat membahas, di antaranya soal Kampung Nelayan Merah Putih, selain hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan.
Sakti mengatakan sampai akhir tahun 2025 ditargetkan ada 65 Kampung Nelayan Merah Putih yang terbentuk.

“Sekarang sudah 20–30 persen, kurang lebih (kemajuan pembangunan Kampung Nelayan, red.),” kata Sakti.
Dalam rapat yang sama, Sakti menambahkan dirinya juga ditugasi Presiden Prabowo untuk menambah lokasi-lokasi budi daya perikanan.

“Pembangunan budi daya (perikanan, red.) di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.

Presiden memberikan target kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar budi daya baru itu rampung pada tahun 2026. “Tetapi, tahun ini dimulai, kita ada 100 titik yang akan kita bangun,” ujar Sakti.

Rapat terbatas soal hilirisasi dan Kampung Nelayan berlangsung selama sekitar dua jam. Presiden Prabowo kemudian lanjut rapat bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI soal hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Sahroni hingga Surya Utama alias Uya Kuya.

Menurut dia, Pimpinan DPR RI menghormati putusan MKD DPR RI tersebut. Adapun MKD menyatakan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio melanggar kode etik, sedangkan Adies Kadie dan Uya Kuya tak melanggar kode etik.

“Akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dia mengatakan bahwa Pimpinan DPR RI akan terlebih dahulu mengkaji putusan tersebut karena pada hari ini belum ada agenda rapat Pimpinan DPR RI. Dia pun akan membicarakan putusan itu bersama Pimpinan DPR RI yang lain.

Sebelumnya pada Rabu (5/11), MKD DPR RI menjatuhkan putusan terhadap lima Anggota DPR RI yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing karena menuai sorotan publik terkait dengan adanya aksi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

MKD memutuskan bahwa Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali menjadi Anggota DPR RI.
Sedangkan Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, diputuskan melanggar kode etik dan dihukum untuk tetap nonaktif dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sahroni dihukum nonaktif selama enam bulan, Eko Patrio selama empat bulan, dan Nafa Urbach selama tiga bulan.

MKD menyatakan bahwa putusan itu merupakan hasil musyawarah dari para anggota dan pimpinan MKD. Putusan itu pun bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diganggu gugat. (ANT/KN)

JAKARTA – Dua akademisi memandang mantan Presiden Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional karena dianggap sebagai sosok yang berjasa besar bagi Indonesia.

“Kalau kami melihat dari segi objektifnya, Bapak Soeharto memimpin selama puluhan tahun, sehingga kita juga harus melihat apa yang sudah dibangun oleh beliau. Jadi, berhak juga beliau untuk diberikan gelar tersebut,” ujar akademisi atau dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra (Undwi) Bali Ni Made Adi Novayanti dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Walaupun saat ini terdapat pro dan kontra mengenai usulan pemberian gelar tersebut, Novayanti kembali mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh melupakan sejarah mengenai jasa Soeharto kepada bangsa.

Selain itu, dia mengingatkan kepada media agar dapat mencegah potensi terjadinya konflik dalam memberitakan usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Senada dengan Novayanti, akademisi sekaligus dosen Manajemen Universitas Udayana Bali I Gede Nandya Oktora mengingatkan bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang disebut sebagai bapak pembangunan nasional.

“Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” ujar Nandya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/11).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Dengan penuh harapan lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11).

Pada 5 November 2025, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan telah memberikan 49 nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, kepada Presiden Prabowo. (ANT/KN)

TARAKAN – Gempa bumi dangkal dengan magnitudo 2,8 mengguncang Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), pada Jumat (7/11/2025) pukul 06.28 WITA.

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki parameter dengan magnitudo 2,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3.3° LU dan 117.73° BT , atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 15 kilometer tenggara Tarakan pada kedalaman 5 kilometer.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi tektonik yang terjadi merupakan jenis gempa bumi kedalaman dangkal akibat aktivitas Sesar Tarakan.

Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di Kota Tarakan dengan intensitas II-III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan ada truk berlalu). Hingga saat ini tidak terdapat laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Gempa bumi ini merupakan susulan gempa bumi utama dengan kekuatan magnitudo 4,8 di Tarakan pada Rabu (5/11) pukul 18.37 WITA.

Hingga Jumat pukul 07.45 WITA, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya tujuh kejadian gempa bumi susulan.
Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Masyarakat agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi serta memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa bumi, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa bumi yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan sinkronisasi data peserta dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

“Verifikasi dan sinkronisasi data mutlak dilakukan agar kebijakan ini tidak salah sasaran.

DPR akan ikut mengawasi agar penghapusan tunggakan benar-benar berbasis data dan bukan sekadar pendekatan administratif,” kata Netty dikutip di Jakarta, Jumat.

Netty menilai kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, ia menekankan perlunya verifikasi dan validitas data penerima manfaat.

Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu juga menekankan bahwa sinkronisasi antara data BPJS Kesehatan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan di daerah sangat penting untuk memastikan hanya peserta yang benar-benar tidak mampu yang menerima manfaat kebijakan tersebut.

“Penghapusan tunggakan tidak boleh diberikan tanpa proses verifikasi yang teliti. Kemudahan ini hanya untuk peserta yang memenuhi kriteria tidak mampu,” ujarnya.

Netty juga menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar dalam implementasi kebijakan pemutihan. Ia mengingatkan agar langkah pemerintah ini tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi peserta yang disiplin membayar iuran.

Selain itu, Netty juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan agar kebijakan pemutihan tidak menimbulkan beban fiskal.

“Pemutihan jangan sampai membuat masyarakat berpikir bahwa menunggak bisa dimaafkan. Kesadaran membayar iuran harus terus ditumbuhkan sebagai bentuk gotong royong sosial dalam menjaga kesehatan bersama,” katanya menegaskan.

Netty menyampaikan pula bahwa DPR mendukung langkah pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, namun akan memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan hati-hati, adil, dan berpihak kepada masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka kesempatan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada akhir tahun ini.

Muhaimin meminta peserta yang memiliki tunggakan untuk bersiap melakukan registrasi ulang agar kepesertaan BPJS Kesehatan dapat aktif kembali setelah program pemutihan diberlakukan.

“Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini,” katanya. (ANT/KN)