Beranda blog Halaman 397

Mitigasi Maritim Dinilai Lemah, DPRD Minta Pemkab Pasang Sistem Peringatan Dini di Pesisir

Penulis
redaksi2
-
0

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, mendesak pemerintah daerah segera memperkuat sistem mitigasi dan keselamatan maritim menyusul insiden tenggelamnya KM Mina Maritim 148 di perairan Talisayan beberapa waktu lalu.

Ia menilai kecelakaan tersebut mencerminkan lemahnya kesiapsiagaan serta minimnya infrastruktur keselamatan di kawasan pesisir yang menjadi pusat aktivitas nelayan dan transportasi laut.

“Kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung pada laut. Karena itu, keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama. Dengan adanya sistem peringatan dini, nelayan bisa mengambil keputusan lebih bijak sebelum melaut,” tegasnya.

Sa’ga mendorong agar pemerintah segera memasang alat pendeteksi dini gelombang tinggi, angin kencang, dan potensi badai di titik-titik rawan pesisir. Menurutnya, penerapan teknologi tersebut tidak hanya penting untuk keamanan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan aset masyarakat yang menggantungkan hidup di laut.

Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkab Berau, Basarnas, BPBD, BMKG, dan Kementerian Perhubungan agar sistem keselamatan laut di Bumi Batiwakkal bisa berjalan terpadu dan efektif.

“Dengan garis pantai yang panjang dan aktivitas maritim yang tinggi, Berau butuh strategi mitigasi yang berbasis teknologi dan terukur. Ini bukan hanya soal alat, tapi soal kesigapan sistem secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia optimistis, keberadaan sistem peringatan dini dapat mengurangi risiko kecelakaan di laut serta memberikan rasa aman bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

“Jangan sampai insiden di Talisayan terulang kembali. Keselamatan di laut adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (gs/adv)

DPRD Desak Perlindungan untuk Pekerja Harian Lepas, Rudi Minta Disnaker Tegas Tindak Perusahaan

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menyoroti masih maraknya praktik diskriminatif terhadap pekerja harian lepas di berbagai sektor di Kabupaten Berau. Banyak buruh, kata dia, yang bekerja bertahun-tahun tanpa kejelasan status dan perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan.

“Kalau mereka sudah bekerja lebih dari tiga bulan berturut-turut, seharusnya diangkat menjadi pegawai tetap. Itu sudah diatur jelas dalam regulasi yang berlaku,” tegas Rudi.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, kontrak kerja maksimal hanya lima tahun dan boleh diperpanjang satu kali. Setelah itu, perusahaan wajib membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baru dengan masa kerja dan hak-hak pekerja yang jelas.

“Perjanjian kerja bukan sekadar formalitas, tapi bentuk pengakuan terhadap hak dan kewajiban pekerja. Jangan sampai status mereka terus digantung tanpa kepastian,” ujarnya.

Politikus yang dikenal vokal membela kaum pekerja ini menegaskan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mempermainkan status karyawan kontrak. Ia meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau agar lebih aktif menegakkan aturan dan memberikan perlindungan hukum kepada para buruh.

“Disnaker harus hadir dan tegas menindak perusahaan yang melanggar. Hak-hak pekerja itu dilindungi undang-undang, termasuk dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Rudi menambahkan, DPRD Berau akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pemerintah daerah benar-benar berpihak pada pekerja. Ia berharap, berbagai keluhan yang selama ini disuarakan buruh bisa segera ditindaklanjuti secara konkret.

“Kami di DPRD tidak akan tinggal diam. Kesejahteraan dan kepastian kerja bagi para buruh harus menjadi prioritas. Jangan sampai mereka terus dieksploitasi tanpa perlindungan yang layak,” pungkasnya. (gs/adv)

Menkeu Surati Pemda, Minta Percepat Penyerapan Anggaran Daerah 2025

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Bayu Saputra/aa

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyurati pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong mereka mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

“Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di daerah,” ujar Purbaya dalam Surat Edaran Nomor S-662/MK.08/2025, dikutip di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dalam surat itu, Purbaya menyoroti urgensi langkah penguatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan 2025 sekaligus mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang perlu dilakukan oleh pusat maupun daerah.

Sementara, dari pemantauan yang dilakukan per September 2025, realisasi belanja daerah dalam APBN 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu.

Perbedaan kecepatan TKD dan penyerapan belanja membuat simpanan dana pemda di perbankan melonjak. Dari catatan terakhir ANTARA, dana simpanan pemda yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) mencapai Rp233,97 triliun per 30 September 2025.

Dengan hasil pemantauan itu, Purbaya menyampaikan empat arahan untuk pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.
Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemda.

Ketiga, memanfaatkan dana simpanan pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan pemantauan secara berkala, baik mingguan atau bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBN dan pengelolaan dana pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025.

Pemantauan itu bakal menjadi basis evaluasi perbaikan untuk tahun anggaran 2026, agar kinerja fiskal pemda bisa sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. (ANT/KN)

Kemenham Resmikan ‘Ruang Marsinah’ untuk Kenang Pejuang Hak Buruh

Penulis
redaksi2
-
0
Adik aktivis buruh Marsinah, Wijiyati memandang foto kakaknya usai mengikuti prosesi upacara pemberian gelar pahlawan kepada Marsinah dan sembilan tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

JAKARTA – Nama Marsinah, aktivis buruh yang resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional, diabadikan sebagai nama ruang pelayanan hak asasi manusia (HAM) di kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham).

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan penyematan nama Marsinah untuk ruang pelayanan HAM merupakan bentuk penghormatan kepada aktivis yang menjadi simbol perjuangan hak asasi pekerja dan keadilan sosial di Indonesia itu.

“Marsinah adalah wajah keberanian dalam memperjuangkan martabat manusia. Penamaan ini adalah wujud penghormatan kami kepada perjuangannya yang menjadi bagian penting dari sejarah HAM Indonesia,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia mengatakan penamaan ini juga sekaligus bentuk pengakuan terhadap keberanian dan keteguhan Marsinah memperjuangkan hak-hak dasar buruh, termasuk hak atas upah layak, kebebasan berserikat, dan perlakuan manusiawi di tempat kerja.

Dia menegaskan jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya belum terselesaikan hingga kini, harus terus diingat sebagai pelajaran bagi negara dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja dan aktivis pembela kebenaran.

Ruang Marsinah berlokasi di lantai 1 kantor Kemenham yang kini bernama Gedung K.H. Abdurrahman Wahid. Nantinya, Ruang Marsinah digunakan sebagai pusat pelayanan publik di bidang HAM bagi masyarakat.

Pigai berharap kehadiran penamaan tokoh aktivis buruh tersebut dapat menjadi pengingat bagi Kemenham RI akan tugas moral untuk membela yang lemah, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan memperjuangkan keadilan seluruh warga negara.

“Semangat Marsinah adalah semangat kemanusiaan. Dengan menamai ruangan ini sebagai ‘Ruang Marsinah’, kami ingin memastikan bahwa dedikasi dan pengorbanannya tidak hilang ditelan waktu,” ucap Pigai.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Jakarta, Senin, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara, termasuk salah satunya Marsinah.

Marsinah merupakan buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS). Kasusnya terjadi pada 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur, ketika aktivis itu melancarkan aksi mogok kerja bersama rekannya untuk menuntut kenaikan upah sesuai standar pemerintah.

Pada 5 Mei 1993, setelah beberapa buruh ditahan di Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo, Marsinah terlihat terakhir kali saat mendatangi markas tersebut untuk menanyakan nasib rekan-rekannya.

Tiga hari berselang, pada 8 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di Nganjuk dengan tanda-tanda penyiksaan berat dan kekerasan seksual. (ANT/KN)

Sekolah Rakyat di Kukar Siap Dibangun Tahun 2026

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Plt Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Seherdiman (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan terobosan baru dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat di Kelurahan Loa Ipuh Darat. Program ini tak sekadar menghadirkan fasilitas belajar, tetapi juga menjadi bentuk nyata pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan di atas lahan seluas 8,5 hektare, yang kini sedang dalam proses sertifikasi oleh Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar. Targetnya, proyek tersebut mulai dikerjakan pada tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menuturkan bahwa sertifikasi lahan menjadi syarat utama sebelum pelaksanaan pembangunan.

“Rencananya, lahan yang ada di Kelurahan Loa Ipuh Darat ini mudah-mudahan tahun ini, atau awal tahun depan, sudah bisa dilakukan sertifikasi. Karena dari pusat meminta lahan itu harus benar-benar clear and clean,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi model pendidikan inklusif yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Seluruh fasilitas di dalamnya akan dirancang untuk menjamin kenyamanan dan kelayakan belajar para siswa.

Dinsos Kukar juga menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar untuk penyediaan tenaga pengajar. Sementara itu, tenaga pengasuh akan disiapkan oleh Dinas Sosial.

“Kalau kita lihat Sekolah Rakyat rintisan yang ada di Samarinda, pengasuhnya diambil dari pendamping PKH. Termasuk dari Kukar, ada 16 orang pendamping PKH yang ditarik untuk menjadi pengasuh di Sekolah Rakyat Samarinda,” ungkap Yuliandris.

Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat dirancang menjadi ruang pemulihan sosial dan peningkatan kesejahteraan anak-anak miskin. “Harapan saya, Sekolah Rakyat ini bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga miskin. Sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan pendidikannya dan kebutuhan gizinya,” ujarnya.

Sekolah ini nantinya akan menerapkan sistem boarding school, dimana para siswa tinggal di asrama dengan seluruh kebutuhan hidup yang terjamin oleh negara. Mulai dari makanan bergizi, tempat tidur, pakaian, hingga fasilitas penunjang pendidikan.

“Kalau di sekolah umum, anak-anak masih tidur di rumah dengan kondisi seadanya, makan seadanya, dan pakaian seadanya. Nanti kalau mereka diasramakan di Sekolah Rakyat, semuanya dijamin mulai dari gizi, tempat tidur, hingga kebutuhan lainnya. Artinya, anak-anak dari keluarga kurang mampu itu kita muliakan,” tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

KPK Belum Panggil Gubernur Sumut, Tunggu Putusan Sidang Proyek Jalan

Penulis
redaksi2
-
0
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. ANTARA/HO-Diskominfo Sumut.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menunggu persidangan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara selesai terlebih dahulu sebelum memutuskan memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution.

“Setelah selesai nanti persidangannya, baru dibuat laporannya. Kenapa? Karena tentunya kalau sidangnya masih berjalan, itu kan putusannya belum ada. Nanti tunggu putusannya (dahulu, red.),” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Oleh sebab itu, Asep mengatakan kepada masyarakat untuk sama-sama menunggu selesainya persidangan terkait pemanggilan Bobby Nasution ke depannya.

“Ya, makanya itu kami tunggu. Tunggu sampai persidangannya ini selesai, dan nanti akan ada laporan dari jaksa terkait dengan pelaksanaan persidangan, seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Selanjutnya, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun Piliang (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.

Untuk peran para tersangka, KPK menduga Akhirun dan Rayhan Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.

Berdasarkan data yang dibagikan KPK hingga 10 November 2025, Gubernur Sumut Bobby Nasution belum pernah dipanggil satu kali pun dalam penyidikan kasus tersebut. (ANT/KN)

JK: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Sudah Tak Perlu Diperdebatkan Lagi

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto sudah bukan lagi pro dan kontra jika telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut dia, publik perlu menerima pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai suatu kenyataan. Dia pun tak menampik bahwa Soeharto memiliki kekurangan, tetapi sosok itu juga mempunyai jasa bagi negara.

“Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” kata JK usai menghadiri acara World Peace Forum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dia menilai bahwa Soeharto pada eranya telah membawa negeri menjadi lebih baik. Saat itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 8 persen.

“Setelah itu (pertumbuhan ekonomi) sulit dicapai. Jadi ini Pak Prabowo ingin mencapai,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa semua sosok pun memiliki perannya masing-masing kepada bangsa dan negara. Pemberian gelar pahlawan, menurut dia, sama seperti nilai-nilai dalam agama.

“Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, di mana plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Berdasarkan tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, dalam prosesi penyerahan gelar pahlawan tersebut, Tutut didampingi oleh sang adik yaitu Bambang Trihatmodjo.

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan. (ANT/KN)

Usai Dilantik, Kepala BRIN Arif Satria Siap Konsolidasi Jalankan Riset Prioritas Nasional

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria menjawab pertanyaan wartawan setelah acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). ANTARA/Andi Firdaus.

JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria mengatakan dirinya akan mengarahkan BRIN untuk fokus pada riset-riset dan pengembangan bidang pangan, energi, dan air yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah.

Oleh karena itu, Arif akan segera konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program riset dan inovasi di tiga sektor prioritas tersebut.

“Insyaallah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira tiga bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik, karena riset dan inovasi ini akan menjadi tumpuan. Di mana pun negara yang memiliki kekuatan riset dan inovasi, itu akan berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi,” kata Arif Satria menjawab pertanyaan wartawan setelah acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Arif Satria dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BRIN di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, menggantikan Laksana Tri Handoko. Pelantikan Arif Satria, yang saat dilantik masih menjabat Rektor IPB, ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN.

Arif Satria melanjutkan untuk sektor pangan, misalnya, sasaran riset dan inovasi dapat mencakup bidang-bidang yang terkait dengan pertanian (on-farm) dan di luar pertanian (off-farm).

“Jadi, mulai dari soal benih, soal pupuk, soal teknik budidaya, soal pascapanen, soal pengolahan. Banyak sekali. Soal pangan saja sudah luas sekali. Sekarang Presiden meminta pangan, ya harus kita kawal,” kata Arif Satria.

Sementara itu, dalam waktu dekat, Arif menjelaskan untuk fokus meriset dan membangun inovasi bidang pangan, energi, dan air, BRIN akan menambah jumlah peneliti di bidang-bidang terkait, meningkatkan kualitas peneliti, menghimpun lebih banyak dana penelitian, membangun infrastruktur penelitian, dan memperkuat ekosistem penelitian.

“Jadi, itulah yang akan kita dorong. Jumlah peneliti juga harus kita tingkatkan, karena jumlah peneliti kita itu relatif per sejuta penduduk, relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dibandingkan dengan Thailand, Korea Selatan, kita masih jauh,” ujar Arif.

Demi mewujudkan itu, Arif menekankan pentingnya memiliki sistem untuk menjaring periset-periset.

“Jadi, kita akan perkuat talent management yan baik di bidang penelitian. Orang yang punya passion di bidang penelitian itulah yang akan menjadi modal bagi BRIN dan juga bagi kementerian untuk bisa melangkah lebih cepat dan lebih jauh, karena di abekerja dengan passion. Kita sudah punya tools bagaimana menemukan talenta unggul di bidang riset,” kata Arif Satria. (ANT/KN)

Pulau Derawan Butuh Fasilitas Kesehatan Memadai, DPRD Siap Kawal Penganggaran

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menyoroti minimnya fasilitas kesehatan di kawasan wisata unggulan Kampung Pulau Derawan. Ia menilai, ketersediaan layanan kesehatan yang memadai sangat penting untuk menjamin keamanan wisatawan sekaligus kenyamanan masyarakat lokal.

Menurut Saga, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya fokus pada promosi dan pembangunan infrastruktur wisata. Aspek pendukung seperti fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar destinasi unggulan bisa tumbuh secara berkelanjutan.

“Pimpinan Puskesmas Pulau Derawan perlu segera menyampaikan usulan peningkatan fasilitas kesehatan kepada Dinas Kesehatan agar bisa dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI. Ini akan memudahkan saya mengawal penganggarannya,” ujarnya.

Politikus PPP ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan di Pulau Derawan, termasuk melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam pembahasan anggaran. Ia menilai, layanan kesehatan yang baik merupakan bagian dari citra positif pariwisata daerah.

“Fasilitas kesehatan yang lengkap akan memberi rasa aman, baik bagi wisatawan maupun warga setempat,” katanya.

Lebih lanjut, Saga menyatakan kesiapannya memperluas advokasi hingga ke tingkat nasional, dengan melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta kementerian terkait. Menurutnya, kawasan wisata seperti Pulau Derawan memerlukan perhatian lintas sektor agar pengembangannya lebih komprehensif.

“Kawasan wisata perlu dukungan penuh. Saya akan berjuang agar peningkatan fasilitas kesehatan ini bisa diakomodasi, baik melalui APBD maupun dukungan dari pusat,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi teknis dapat memprioritaskan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah wisata, mengingat tingginya intensitas kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan adalah kunci agar pariwisata Berau semakin maju dan diminati,” pungkasnya. (gs/adv)

Dermaga Wisata Sanggam Butuh Pembenahan, DPRD Minta Pemerintah Naikkan Standar Pelayanan

Penulis
redaksi2
-
0
Dermaga Wisata Sanggam yang terletak di Jalan Milono, Tanjung Redeb.

BERAU – Kondisi Dermaga Wisata Sanggam kembali mendapat perhatian dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa. Ia menilai, fasilitas yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan wajah pariwisata daerah yang digadang sebagai gerbang menuju destinasi unggulan Kalimantan Timur.

Menurutnya, dermaga yang menjadi pintu keberangkatan utama menuju Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban, dan Labuan Cermin itu seharusnya tampil lebih representatif dan modern.

“Dermaga Sanggam adalah wajah pariwisata Berau. Pemerintah harus segera meningkatkan fasilitasnya agar lebih layak dan berstandar internasional,” tegas Grace.

Ia menjelaskan, peningkatan fasilitas tidak hanya mencakup perbaikan fisik dermaga, tetapi juga pelayanan berbasis digital. Grace mendorong adanya sistem informasi yang menampilkan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal secara real-time agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih tertata.

“Ke depan harus ada papan informasi digital di dermaga. Wisatawan butuh akses informasi cepat, agar jadwal perjalanan mereka jelas dan nyaman,” ujarnya.

Selain digitalisasi layanan, Grace juga menyoroti perlunya penataan ruang tunggu yang lebih nyaman, fasilitas kebersihan yang memadai, serta transportasi pendukung yang terintegrasi dengan pusat kota dan area penginapan wisatawan.

“Pariwisata Berau berbasis laut, jadi dermaga harus menjadi etalase yang mencerminkan kualitas layanan. Jika ingin bersaing dengan destinasi lain, standar pelayanan juga harus ditingkatkan,” katanya.

Ia menegaskan, pembenahan Dermaga Sanggam harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sekitar.

“Dermaga ini bukan sekadar fasilitas transportasi, tapi simbol kesiapan Berau sebagai destinasi wisata unggulan. Semua pihak harus punya komitmen yang sama untuk menjadikannya lebih baik,” pungkasnya. (gs/4adv)

1...396397398...1,257Halaman 397 dari 1,257