JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai kenaikan harga telur ayam saat ini merupakan dampak positif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong pergerakan ekonomi sektor peternakan.

“Kita dorong peternak supaya berproduksi, ini kesempatan peternak untuk bangkit, kan banyak peternak merugi sebelumnya kan? Nah ini kesempatan, inilah dampak positif daripada MBG,” kata Mentan ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Perum Bulog, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11).

Mentan menyampaikan hal itu ketika awak media mengonfirmasi mengenai kondisi harga komoditas telur ayam ras di pasaran yang saat ini mengalami kenaikan harga di tingkat konsumen.

Ia menjelaskan, tiga bulan lalu harga telur ayam berada di kisaran Rp18.000 per kilogram, sehingga kenaikan harga saat ini menjadi momentum baik bagi peternak yang sebelumnya sempat merugi.

“Kita sekarang mendorong, karena kan ada MBG, ini kan kenaikannya dampak bagus untuk pergerakan ekonomi. Kan tiga bulan lalu harga telur kan Rp18.000 per kg, iya kan?,” ujar Amran.

Menurut Amran, pemerintah justru mendorong peternak untuk meningkatkan produksi dengan menambah jumlah Day Old Chick (DOC) dan Grand Parent Stock guna memperkuat ketersediaan ayam dan telur nasional.

Kenaikan harga telur dinilai menjadi kesempatan bagi peternak untuk bangkit setelah mengalami masa sulit, sekaligus memperlihatkan dampak positif dari peningkatan permintaan akibat program MBG.

Meski begitu, Amran memastikan pemerintah tetap akan memanggil perusahaan-perusahaan besar untuk memastikan harga telur tetap terkendali agar tidak membebani konsumen di tingkat pasar.

Ia menegaskan, solusi permanen dalam menjaga stabilitas harga adalah membangun ekosistem peternakan ayam dan telur yang terintegrasi, dari produksi hingga distribusi, demi memenuhi kebutuhan MBG secara berkelanjutan.

Kementerian Pertanian berkomitmen terus meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan DOC dan Grand Parent Stock agar pasokan telur dan ayam tetap mencukupi dan harga stabil di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program MBG serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Langkah besar itu menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendukung program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto demi memperbaiki gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Rencana pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

Pemerintah memastikan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study/FS) diselesaikan dalam waktu singkat, agar proyek ini segera dapat dimulai pada Januari 2026.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, dilansir di Jakarta, Selasa (11/11) sekitar pukul 23.40 WIB, mencatat harga komoditas telur ayam ras secara nasional di angkat Rp31.500 per kilogram. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta memeriksa penyerapan dana transfer ke daerah (TKD) menjelang akhir tahun 2025.

Perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri, di ruang tunggu VVIP Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11), beberapa jam sebelum Presiden bertolak ke Sydney, Australia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang turut mengikuti rapat, dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat itu membahas soal pengelolaan keuangan negara dan penyerapan anggaran.

“Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” kata Seskab Teddy.

Dalam rapat itu, Seskab Teddy melanjutkan, Presiden Prabowo memberikan arahan-arahan mengenai pentingnya menjaga pengelolaan uang negara tetap akuntabel dan berorientasi kepada hasil yang nyata untuk masyarakat.

Presiden Prabowo, sebagaimana dijelaskan oleh Seskab Teddy, menekankan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana daerah yang juga merupakan uang rakyat,” ujar Seskab Teddy.

Rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma itu berlangsung selama 2 jam, diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

Kemudian, ada pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

Selepas memimpin rapat, Presiden Prabowo didampingi oleh Menlu Sugiono dan Seskab Teddy bertolak ke Australia untuk melaksanakan kunjungan balasan. Di apron lanud, keberangkatan Presiden dilepas oleh Wapres Gibran, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Nazril Irham alias Ariel Noah menyanyikan sebait lagu “Separuh Aku” setelah diminta oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan untuk mencairkan suasana rapat pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Permintaan itu disampaikan ketika Ariel diberi giliran setelah Armand Maulana untuk menyampaikan pendapatnya terkait RUU Hak Cipta. Sebelum berbicara, Ariel pun diminta untuk bernyanyi.

“Permintaan Bapak Ibu Baleg, Mas Ariel, satu bait lagu lah. Silakan Mas Ariel supaya satu ruangan ini rileks. Tidak ada yang tegang, direlaksasi oleh Mas Ariel,” kata Bob.

Sebelum bernyanyi, Ariel pun mengaku sudah tidak bernyanyi selama dua tahun karena sedang “liburan”. Namun dia mengaku tak masalah mengenai permintaan itu dan langsung bernyanyi.

“Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku, dirimu,” nyanyi Ariel yang disambut tepuk tangan para wakil rakyat.

Selain vokalis Noah tersebut, sejumlah musisi lainnya yang juga hadir dalam pembahasan RUU Hak Cipta itu juga turut bernyanyi, yakni Judika, Vina Panduwinata , dan Fadly Padi.

Dalam pemaparannya, Ariel meminta agar RUU tersebut memperjelas mekanisme penarikan royalti terhadap penyanyi atau pelaku pertunjukkan. Karena, kata dia, undang-undang itu nantinya tak hanya berlaku bagi penyanyi profesional, melainkan juga bagi semua orang yang ingin bernyanyi.

Menurut dia, saat ini ada berbagai pemahaman yang terjadi soal penarikan royalti, di antaranya dengan pembayaran langsung ke penciptanya, tetapi ada juga yang perlu dibayarkan melalui aplikasi. Hal itu, kata dia, membuat para penyanyi kebingungan.

“Itu yang kita harap bisa dibahas dengan seksama dicari jalan keluar terbaik mengenai itu karena sangat berkaitan dengan ketenangan profesi penyanyi,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembatasan gim daring (online) menyusul insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada beberapa waktu lalu.

“Saya kira ini baru. Kami menunggu arahan berikut dari Presiden,” ujar Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi Raden Wijaya Kusumawardhana di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (11/11/2025).

Wijaya memastikan setiap kebijakan yang disampaikan Presiden bakal ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing unit kerja. Terkait penanganan gim daring itu, ia menyebut sudah ada direktorat yang menangani secara khusus, yakni Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.

“Apapun yang menjadi kebijakan Presiden, akan kita tindaklanjuti. Bentuknya seperti apa, nanti dari bu menteri saja yang akan menjawabnya,” ucap dia.

Menurut Wijaya, Komdigi juga bakal menyesuaikan regulasi yang sudah ada, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Regulasi itu, kata dia, telah mengatur pembatasan tertentu terhadap sistem elektronik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak.

“Di situ memang sudah ada pembatasan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kami pasti akan melihat konteksnya ke sana,” ujar Wijaya.

Komdigi, lanjut Wijaya, akan meminta para penyelenggara platform digital untuk mencermati aturan tersebut, terutama dalam memantau konten yang mengandung unsur kekerasan.

Dia menegaskan konten kekerasan termasuk kategori konten negatif yang harus dihindari di ruang digital, selain hoaks, pornografi, dan judi daring.
“Konten kekerasan itu masuk konten negatif. Nah, itu juga harus kita hindari,” ucapnya.

Meski demikian, menurut Wijaya, pembatasan konten di media sosial sejauh ini tetap mengacu regulasi yang berlaku.
Dalam kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, kementeriannya masih menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum sebelum mengambil langkah lebih jauh.

“Itu sebaiknya kami menunggu dulu hasil aparat penegak hukum. Kan tidak mungkin kami bertindak sendiri,” tuturnya.

Dia menambahkan, pencegahan konten kekerasan di dunia digital tidak bisa dilepaskan dari peran sektor pendidikan.
Menurut dia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menegaskan tiga hal besar yang mesti dihindari di lingkungan sekolah, yaitu perundungan, terorisme atau radikalisme, dan kekerasan seksual.

“Hal-hal seperti itu memang menjadi ranah mereka, tapi kami dari sisi Komdigi akan terus mendukung kebijakan pimpinan negara ini,” ujar Raden Wijaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan penggunaan permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta.

“Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Minggu (9/11).

“Karena, tidak menutup kemungkinan game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan,” ia menambahkan. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembayaran gaji para petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan segera tuntas.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Selasa (11/11/2025), untuk menanggapi keluhan masyarakat mengenai keterlambatan pembayaran gaji petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai di media sosial.

Ia menegaskan bahwa isu yang muncul bukan disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan anggaran, melainkan murni persoalan teknis administratif yang saat ini sedang diselesaikan secara intensif.

“Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan, jumlah petugas yang terlibat dalam program sangat besar, terdiri dari sekitar 30.000 SPPI serta petugas akuntan dan ahli gizi yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Volume data dan proses administrasi dalam jumlah tersebut menjadi salah satu faktor teknis yang memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi ulang.

Nanik menambahkan, proses penyesuaian administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPI Batch III yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sebagian ahli gizi dan akuntan.

Sementara itu, untuk SPPI Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan.
Ia memastikan seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh.

Pembayaran gaji yang belum terproses dalam beberapa minggu terakhir akan dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya pada pekan ini.

“Kami sudah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan terulang. Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya,” ucap Nanik.

Nanik menegaskan, BGN telah menginstruksikan seluruh unit teknis untuk segera berkoordinasi secara terstruktur.

“Kami mengawal penuh setiap tahapan untuk memastikan seluruh petugas mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari,” ujarnya.

Sebagai bentuk transparansi dan respons cepat, BGN juga menggelar pertemuan teknis untuk memfinalisasi langkah korektif dan percepatan pembayaran.

Nanik menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen petugas lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan Program MBG.

“Kami sangat menghargai kerja keras para petugas. Mereka adalah elemen kunci keberhasilan program, dan kami bertanggung jawab memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tuturnya. (ANT/KN)