Dermaga Wisata Sanggam yang terletak di Jalan Milono, Tanjung Redeb.
BERAU – Kondisi Dermaga Wisata Sanggam kembali mendapat perhatian dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa. Ia menilai, fasilitas yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan wajah pariwisata daerah yang digadang sebagai gerbang menuju destinasi unggulan Kalimantan Timur.
Menurutnya, dermaga yang menjadi pintu keberangkatan utama menuju Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban, dan Labuan Cermin itu seharusnya tampil lebih representatif dan modern.
“Dermaga Sanggam adalah wajah pariwisata Berau. Pemerintah harus segera meningkatkan fasilitasnya agar lebih layak dan berstandar internasional,” tegas Grace.
Ia menjelaskan, peningkatan fasilitas tidak hanya mencakup perbaikan fisik dermaga, tetapi juga pelayanan berbasis digital. Grace mendorong adanya sistem informasi yang menampilkan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal secara real-time agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih tertata.
“Ke depan harus ada papan informasi digital di dermaga. Wisatawan butuh akses informasi cepat, agar jadwal perjalanan mereka jelas dan nyaman,” ujarnya.
Selain digitalisasi layanan, Grace juga menyoroti perlunya penataan ruang tunggu yang lebih nyaman, fasilitas kebersihan yang memadai, serta transportasi pendukung yang terintegrasi dengan pusat kota dan area penginapan wisatawan.
“Pariwisata Berau berbasis laut, jadi dermaga harus menjadi etalase yang mencerminkan kualitas layanan. Jika ingin bersaing dengan destinasi lain, standar pelayanan juga harus ditingkatkan,” katanya.
Ia menegaskan, pembenahan Dermaga Sanggam harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sekitar.
“Dermaga ini bukan sekadar fasilitas transportasi, tapi simbol kesiapan Berau sebagai destinasi wisata unggulan. Semua pihak harus punya komitmen yang sama untuk menjadikannya lebih baik,” pungkasnya. (gs/4adv)
BERAU – Proyek pembangunan Jembatan Kelay III kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Infrastruktur strategis yang digadang-gadang bakal memperlancar konektivitas menuju wilayah pesisir itu hingga kini masih tersendat akibat persoalan lahan yang belum terselesaikan.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menegaskan pentingnya langkah cepat dan koordinasi lintas instansi untuk menuntaskan hambatan tersebut. Ia mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak saling menunggu tanggung jawab.
“Jangan saling menunggu, lebih baik dijemput permasalahannya agar cepat selesai. Ini proyek besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Saga menilai, keberadaan Jembatan Kelay III sangat vital karena akan menjadi jalur alternatif penghubung antara Tanjung Redeb dan enam kecamatan pesisir. Hingga kini, seluruh arus transportasi darat masih bergantung penuh pada Jembatan Sambaliung, yang sudah berusia puluhan tahun.
“Kalau sampai Jembatan Sambaliung bermasalah, akses masyarakat ke pesisir bisa lumpuh total. Itu sebabnya Jembatan Kelay III harus segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau juga telah menekankan percepatan pembangunan proyek ini dalam pembahasan KUA-PPAS. Artinya, secara politis maupun anggaran, dukungan terhadap proyek tersebut sudah ada—tinggal keseriusan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti.
Selain mengantisipasi potensi kemacetan dan ketergantungan pada jembatan lama, Saga menilai pembangunan Jembatan Kelay III juga merupakan investasi jangka panjang.
“Peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir menjadikan jembatan baru ini kebutuhan mendesak. Ini bukan proyek seremonial, tapi kebutuhan strategis masyarakat,” pungkasnya. (gs/adv)
TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan keseriusannya membangun prestasi olahraga daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar secara resmi melepas 238 atlet muda untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVII Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025, Senin (10/11/2025).
Pelepasan yang berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar ini, diwarnai semangat tinggi dan sorak kebanggaan dari para atlet, pelatih, serta jajaran pemerintah daerah. Dari total kontingen, 149 atlet putra dan 89 atlet putri siap bertanding membawa nama Kukar di berbagai cabang olahraga yang digelar di tingkat provinsi.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni, menegaskan bahwa ajang Popda bukan semata ajang perebutan medali, melainkan wadah pembentukan karakter dan semangat sportivitas generasi muda Kukar.
“Kami ingin para atlet berangkat dengan semangat juang yang tinggi. Bertandinglah dengan percaya diri, dengan menjunjung tinggi sportivitas dan tanggung jawab,” ujarnya.
Aji menambahkan, dukungan Pemkab Kukar terhadap sektor olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing.
“Popda ini adalah ajang pembuktian sekaligus pembelajaran. Jadikan ini pengalaman berharga untuk menempa diri agar ke depan bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Ia berharap para atlet tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menunjukkan semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan disiplin selama bertanding.
“Kemenangan itu penting, tapi yang lebih utama adalah menunjukkan sikap sportif, menjaga nama baik daerah, dan menampilkan yang terbaik dari diri sendiri,” pungkasnya.
Foto : Suasana ziarah dan tabur bunga di TMP Bukit Biru Tenggarong. (Istimewa)
TENGGARONG – Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di Kutai Kartanegara (Kukar), tak hanya menjadi ajang mengenang jasa para pejuang. Tetapi juga seruan untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam wujud yang relevan dengan zaman.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Biru, Tenggarong, Senin (10/11/2025).
Suasana upacara berlangsung khidmat, diselimuti rasa hormat dan kebanggaan terhadap para pejuang bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan.
Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyrar, bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, hadir bersama jajaran pejabat daerah dan unsur Forkopimda lainnya.
Dalam kesempatan itu, Sekkab Sunggono menekankan bahwa Hari Pahlawan harus dimaknai sebagai momentum untuk berbuat nyata, bukan sekadar mengenang masa lalu. “Sebenarnya menurut saya, peringatan Hari Pahlawan ini memotivasi kita semua,” ujarnya.
Menurut Sunggono, semangat kepahlawanan bisa dimulai dari hal sederhana, dengan berkontribusi melalui profesi, ide, dan karya. “Dari Kukar bisa memberikan untuk Indonesia. Itu artinya juga untuk pemuda, untuk semuanya juga bisa berbuat hal yang sama,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing, termasuk generasi muda yang kini memegang tongkat estafet pembangunan daerah. “Kita harus bisa membanggakan nama Kutai Kartanegara, membanggakan nama Indonesia, menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyrar menegaskan pentingnya meneladani nilai pengorbanan dan keikhlasan yang diwariskan para pahlawan. “Kita tetap harus mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan, wujud penghargaan kepada pahlawan bukan hanya dengan upacara, melainkan melalui perilaku baik dan kontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari. “Kita tunjukkan kepada para pahlawan dengan berbuat terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Kabupaten Kukar,” tutupnya.
Foto : Suasana pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kukar. (Istimewa)
TENGGARONG – Momentum Hari Pahlawan Nasional 2025 di Kutai Kartanegara (Kukar) tak sekadar upacara seremonial. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menjadikannya ajang refleksi untuk menumbuhkan semangat pengabdian dan kepedulian sosial di tengah tantangan zaman yang terus berubah.
Upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (10/11/2025). Dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, yang bertindak sebagai inspektur upacara mewakili bupati Kukar. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, dan perwakilan organisasi masyarakat.
Dalam amanatnya, Sunggono membacakan sambutan Menteri Sosial RI yang menegaskan pentingnya meneladani semangat pahlawan sesuai dengan konteks zaman modern.
“Tadi saya sudah menyampaikan mewakili Bupati sambutan Menteri Sosial terkait dengan makna peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Kalau teman-teman simak dari apa yang sudah saya bacakan tadi, memang banyak hal yang menurut saya perlu menjadi perenungan kita bersama, seperti apa kita memaknai Hari Pahlawan ini sesuai dengan keadaan kekinian kita masing-masing,” ujarnya usai upacara.
Menurutnya, makna kepahlawanan masa kini tak lagi hanya tentang perang dan kemerdekaan, melainkan tentang tanggung jawab dan kontribusi dalam bidang masing-masing. “Yang penting dari yang sudah saya bacakan tadi, yang saya ingat betul adalah kita semestinya memaknai ingatan Hari Pahlawan itu dalam perspektif yang lebih luas sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita masing-masing,” katanya.
Sunggono menilai, semangat juang para pahlawan perlu diterjemahkan dalam kerja nyata. Baik dalam pelayanan publik, kepedulian sosial, maupun inovasi di berbagai sektor pembangunan daerah.Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga semangat kebangsaan.
“Pesan kepada anak muda, mudah-mudahan bisa memposisikan diri, bisa memberikan sumbangsih, dan bisa menjadi pahlawan untuk lingkungannya masing-masing,” pungkasnya.
Foto : Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, diwawancara di tengah kerumunan aksi. (Foto: Hanafi/Koran Nusantara)
SAMARINDA – Di bawah terik matahari Samarinda, kerumunan massa dari berbagai organisasi memenuhi Teras Samarinda, persis di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Bendera ormas berkibar, suara toa memecah udara, dan satu tuntutan mengemuka: hentikan pemangkasan TKD dan evaluasi kebijakan Dana Bagi Hasil.
Namun, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Di balik spanduk dan pekikan massa, tersimpan narasi panjang soal ketidakadilan fiskal yang dirasakan daerah penghasil terbesar di republik ini.
Aksi pada 10 November ini bukan yang pertama. Pada 16 Oktober 2025, Fraksi Kaltim koalisi besar berisi LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, hingga pemimpin adat dari berbagai suku telah memberikan deadline 14 hari kepada pemerintah pusat. Namun hingga waktu habis, tidak ada respons.
“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan positif,” kata Vendy Meru, Ketua Fraksi Kaltim, saat diwawancara di tengah kepungan massa. Wajahnya serius, suaranya bergetar menahan emosi. “Pemotongan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Menteri Keuangan, adalah perlakuan tidak adil.”
Penelusuran Koran Nusantara menunjukkan bahwa Kaltim memang menjadi penopang utama pendapatan negara. Pada 2024, lebih dari Rp800 triliun disetor ke kas negara dari sektor batu bara, migas, dan sumber daya alam lainnya. Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi fiskal terbesar di Indonesia.
Namun fakta di lapangan justru memberikan gambaran berlawanan. Infrastruktur dasar masih tertinggal. Bandara APT Pranoto yang digadang-gadang bertaraf internasional justru ditutupi rumput setinggi 50–60 sentimeter. Jalan menuju bandara berlubang di berbagai titik. Jalan tol yang harusnya menjadi simbol kemajuan disebut Vendy “lebih mirip ular yang melengkung-lengkung daripada jalur mobil.”
Selain persoalan fiskal dan infrastruktur kota, Fraksi Kaltim juga men spotlight fakta yang selama ini jarang diangkat: masih banyak desa di Kaltim yang tertinggal dan belum dialiri listrik. Data lapangan yang dihimpun Radar Media menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten, terutama kawasan pedalaman, warga masih mengandalkan genset mahal atau lampu tenaga surya seadanya.
Kondisi itu kontras dengan status Kaltim sebagai salah satu pusat energi nasional. Kekayaan alam mengalir dari perut bumi, namun tidak otomatis menghadirkan terang bagi desa-desa di wilayah yang justru menjadi sumber kekayaan itu.
Vendy menegaskan ironi tersebut dalam orasinya.
“Kaltim ini penyumbang energi terbesar. Tapi banyak desa yang masih gelap. Bagaimana ini bisa diterima?”
Tidak hanya listrik, aksesibilitas pun menjadi persoalan serius. Hingga hari ini, jalur darat Kutai Barat menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) belum benar-benar terhubung sempurna. Perjalanan antarwilayah masih bergantung pada jalur sungai, yang kerap terhambat cuaca dan kondisi air.
Dalam investigasi Koran Nusantara, pembangunan jalan ke Mahulu telah beberapa kali direncanakan, namun terbentur keterbatasan anggaran dan kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada daerah.
Vendy menyoroti hal itu sebagai bukti nyata bahwa pemotongan TKD dan minimnya DBH akan memberi dampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau TKD saja dipotong, dari mana anggaran untuk membangun Kaltim? Dari mana dana untuk membuka akses Mahulu? Dari mana dana untuk menerangi desa-desa tertinggal? Ini bukan soal birokrasi, ini soal masa depan rakyat,” tegasnya.
“Kami bukan anti pemerintah. Kami hanya ingin diperlakukan adil. Masyarakat Kaltim jauh dari sejahtera,” ujar Vendy.
Dalam liputan Koran Nusantara, beberapa tokoh adat terlihat bergantian berorasi. Mereka menegaskan aksi ini tidak mewakili partai politik mana pun.
“Kaltim punya 27 suku. Ini murni suara rakyat,” tegas Vendy.
Sementara itu, analisis Koran Nusantara menunjukkan bahwa pengetatan anggaran daerah akibat kebijakan pusat memang membuat sejumlah program strategis Pemprov tersendat. Beberapa pejabat unggulan pun menyatakan kesulitan karena ruang fiskal daerah makin mengecil.
Vendy menegaskan hal ini:
“Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas. Bagaimana mau menjalankan program kalau uangnya tidak ada?”
Bagian paling mencolok dari aksi ini justru datang pada akhir orasi. Dengan nada tegas, Vendy mengumumkan kemungkinan langkah lanjutan jika pemerintah tetap bungkam.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban… suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Batu bara tidak boleh keluar.”
Ancaman ini bukan omong kosong. Investigasi Koran Nusantara menemukan bahwa lebih dari 60% angkutan batu bara di Kaltim bergantung pada alur Mahakam.
Terganggunya jalur ini dapat menimbulkan kerugian miliaran rupiah per hari bagi perusahaan tambang dan efek domino bagi rantai pasok energi nasional.
Namun bagi Fraksi Kaltim, itu risiko yang harus ditanggung demi keadilan.
“Kami tidak mencari konflik. Tapi kalau suara kami terus diabaikan, langkah tegas akan diambil. Kami hanya minta perlakuan adil titik.”
Aksi ditutup dengan rapat internal para pimpinan ormas untuk menentukan langkah berikutnya, sembari menunggu apakah pemerintah pusat memberi sinyal merespons tuntutan mereka.
“Kami tidak main-main. Tiga hari. Jika tetap tidak ada jawaban, Mahakam akan berhenti. Dan negara akan tahu apa rasanya mengabaikan suara rakyat Kaltim.”
Foto : Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, diwawancara di tengah kerumunan aksi. (Foto: Hanafi/Koran Nusantara)
SAMARINDA – Di bawah terik matahari Samarinda, kerumunan massa dari berbagai organisasi memenuhi Teras Samarinda, persis di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Bendera ormas berkibar, suara toa memecah udara, dan satu tuntutan mengemuka: hentikan pemangkasan TKD dan evaluasi kebijakan Dana Bagi Hasil.
Namun, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Di balik spanduk dan pekikan massa, tersimpan narasi panjang soal ketidakadilan fiskal yang dirasakan daerah penghasil terbesar di republik ini.
Aksi pada 10 November ini bukan yang pertama. Pada 16 Oktober 2025, Fraksi Kaltim koalisi besar berisi LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, hingga pemimpin adat dari berbagai suku telah memberikan deadline 14 hari kepada pemerintah pusat. Namun hingga waktu habis, tidak ada respons.
“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan positif,” kata Vendy Meru, Ketua Fraksi Kaltim, saat diwawancara di tengah kepungan massa. Wajahnya serius, suaranya bergetar menahan emosi. “Pemotongan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Menteri Keuangan, adalah perlakuan tidak adil.”
Penelusuran Koran Nusantara menunjukkan bahwa Kaltim memang menjadi penopang utama pendapatan negara. Pada 2024, lebih dari Rp800 triliun disetor ke kas negara dari sektor batu bara, migas, dan sumber daya alam lainnya. Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi fiskal terbesar di Indonesia.
Namun fakta di lapangan justru memberikan gambaran berlawanan. Infrastruktur dasar masih tertinggal. Bandara APT Pranoto yang digadang-gadang bertaraf internasional justru ditutupi rumput setinggi 50–60 sentimeter. Jalan menuju bandara berlubang di berbagai titik. Jalan tol yang harusnya menjadi simbol kemajuan disebut Vendy “lebih mirip ular yang melengkung-lengkung daripada jalur mobil.”
Selain persoalan fiskal dan infrastruktur kota, Fraksi Kaltim juga men spotlight fakta yang selama ini jarang diangkat: masih banyak desa di Kaltim yang tertinggal dan belum dialiri listrik. Data lapangan yang dihimpun Radar Media menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten, terutama kawasan pedalaman, warga masih mengandalkan genset mahal atau lampu tenaga surya seadanya.
Kondisi itu kontras dengan status Kaltim sebagai salah satu pusat energi nasional. Kekayaan alam mengalir dari perut bumi, namun tidak otomatis menghadirkan terang bagi desa-desa di wilayah yang justru menjadi sumber kekayaan itu.
Vendy menegaskan ironi tersebut dalam orasinya.
“Kaltim ini penyumbang energi terbesar. Tapi banyak desa yang masih gelap. Bagaimana ini bisa diterima?”
Tidak hanya listrik, aksesibilitas pun menjadi persoalan serius. Hingga hari ini, jalur darat Kutai Barat menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) belum benar-benar terhubung sempurna. Perjalanan antarwilayah masih bergantung pada jalur sungai, yang kerap terhambat cuaca dan kondisi air.
Dalam investigasi Koran Nusantara, pembangunan jalan ke Mahulu telah beberapa kali direncanakan, namun terbentur keterbatasan anggaran dan kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada daerah.
Vendy menyoroti hal itu sebagai bukti nyata bahwa pemotongan TKD dan minimnya DBH akan memberi dampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau TKD saja dipotong, dari mana anggaran untuk membangun Kaltim? Dari mana dana untuk membuka akses Mahulu? Dari mana dana untuk menerangi desa-desa tertinggal? Ini bukan soal birokrasi, ini soal masa depan rakyat,” tegasnya.
“Kami bukan anti pemerintah. Kami hanya ingin diperlakukan adil. Masyarakat Kaltim jauh dari sejahtera,” ujar Vendy.
Dalam liputan Koran Nusantara, beberapa tokoh adat terlihat bergantian berorasi. Mereka menegaskan aksi ini tidak mewakili partai politik mana pun.
“Kaltim punya 27 suku. Ini murni suara rakyat,” tegas Vendy.
Sementara itu, analisis Koran Nusantara menunjukkan bahwa pengetatan anggaran daerah akibat kebijakan pusat memang membuat sejumlah program strategis Pemprov tersendat. Beberapa pejabat unggulan pun menyatakan kesulitan karena ruang fiskal daerah makin mengecil.
Vendy menegaskan hal ini:
“Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas. Bagaimana mau menjalankan program kalau uangnya tidak ada?”
Bagian paling mencolok dari aksi ini justru datang pada akhir orasi. Dengan nada tegas, Vendy mengumumkan kemungkinan langkah lanjutan jika pemerintah tetap bungkam.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban… suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Batu bara tidak boleh keluar.”
Ancaman ini bukan omong kosong. Investigasi Koran Nusantara menemukan bahwa lebih dari 60% angkutan batu bara di Kaltim bergantung pada alur Mahakam.
Terganggunya jalur ini dapat menimbulkan kerugian miliaran rupiah per hari bagi perusahaan tambang dan efek domino bagi rantai pasok energi nasional.
Namun bagi Fraksi Kaltim, itu risiko yang harus ditanggung demi keadilan.
“Kami tidak mencari konflik. Tapi kalau suara kami terus diabaikan, langkah tegas akan diambil. Kami hanya minta perlakuan adil titik.”
Aksi ditutup dengan rapat internal para pimpinan ormas untuk menentukan langkah berikutnya, sembari menunggu apakah pemerintah pusat memberi sinyal merespons tuntutan mereka.
“Kami tidak main-main. Tiga hari. Jika tetap tidak ada jawaban, Mahakam akan berhenti. Dan negara akan tahu apa rasanya mengabaikan suara rakyat Kaltim.”
Penandatanganan MK di Kemenko 4 IKN pagi tadi. (Foto: Atmaja/Media Kaltim)
NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi menandatangani 5 kontrak paket Manajemen Konstruksi (MK) dan 1 kontrak paket pembangunan jalan kawasan kompleks Legislatif, Senin (10/11/2025). Penandatanganan berlangsung di Multifunction Hall Kemenko 4, disusul kegiatan Pre Construction Meeting (PCM) yang berlangsung hingga sore hari.
Deputi Sarana Prasarana OIKN Aswin Grandiarto Sukahar hadir dalam kegiatan tersebut bersama Direktur Sarana Prasarana Sosial OIKN Agus Ahyar dan Direktur Sarana Prasarana Dasar OIKN Cakra Nagara.
Dalam arahannya, Aswin menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kerapian kerja di seluruh area proyek, mengingat lokasi pembangunan berada di sekitar objek vital negara.
“Tuntutan OIKN, kami tidak memperkenankan pekerjaan pembangunan yang tidak rapi. Jadi mohon patuh. Harus rapi. Komponen safety misal paranet, rambu, sampai petugas kebersihan di area kerja betul-betul memperhatikan itu. Jangan sampai roda kendaraan kotor dibiarkan keluar dari site tanpa lebih dulu dibersihkan,” tegas Deputi.
1 dari 2
Kawasan Legislatif-Yudikatif, berikut jaringan jalan, hunian, serta perkantoran di sekitarnya, merupakan bagian dari paket pembangunan tahap kedua.
Sebelumnya, paket pertama telah diselesaikan, meliputi pembangunan sebagian jalan dan kawasan awal. Terkait pembangunan gedung-gedungnya, tendernya diprediksi akan ditandatangani 5 Desember 2025 mendatang.
Sementara untuk pembangunan gedung-gedung utama seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Agung, penandatanganan kontrak konstruksinya dijadwalkan pada 5 Desember 2025.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, setelah tempo hari ada 2 kontrak konstruksi dan satu Manajemen Konstruksi (MK) yang telah ditandatangani, maka hari ini ada enam penandatanganan kontrak.
“Sekarang ada enam. Satu kontrak konstruksi, lima kontrak MK. Nanti terus berjalan, ini baru terkait jalan dan kawasan. Yang gedung-gedung mungkin nanti tanggal 5 Desember,” terang Basuki, sesaat sebelum meninggalkan tempat kegiatan.
Berikut enam kontrak yang ditandatangani antara OIKN dan para pemenang tender:
1.MK DPR I dan Paripurna
•Nilai: Rp44.010.752.415
•Personel: 92 orang
•Durasi: 782 hari
•Pelaksana: PT Ciriajasa Cipta Mandiri, LPPSLH, CAP
Rain Vortex, Jewel Changi Airport. Air terjun indoor tertinggi di dunia, jatuh dari kubah kaca ke taman tropis—ikon baru Singapura.
Hari ketiga di Singapura, saya tidak menargetkan tempat-tempat wisata besar. Tujuannya hanya ingin melihat kembali Little India dan Chinatown, dua kawasan yang pernah saya kunjungi beberapa tahun lalu.
Keduanya selalu punya karakter kuat, mewakili keragaman kota ini yang ramai tapi tetap tertib. Di penghujung hari, saya menutup perjalanan dengan kunjungan ke Changi Jewel, yang mulai beroperasi 2019. Tempat berdirinya air terjun indoor tertinggi di dunia.
Perjalanan pagi dimulai dari MRT Lavender menuju Little India Station. Begitu keluar di Exit C, aroma rempah dan dupa langsung menyeruak. Di sebelah kiri berdiri Tekka Centre, pasar dan food court legendaris yang tak pernah sepi.
Lantai bawahnya pasar basah, penuh warna dari tumpukan sayur, ikan segar, hingga rempah khas India Selatan. Masih di lantai bawah, juga ada deretan kedai makanan menjajakan roti prata, nasi briyani, hingga kari kambing dengan kuah kental menggoda.
Saya memesan dan istri memilih martabak kambing yang disajikan dengan kuah kari. Karena porsi di sini besar, satu menu sudah cukup untuk berdua. Di kedai lain saya menambah pesanan kelapa muda dingin. Segar sekali di tengah udara siang. Sebagai penutup, saya mencoba es cendol durian. Aromanya tajam tapi manisnya pas. Harga makanan di sini memang tinggi. Kalau dirupiahkan, untuk martabak kambing ukuran kecil hingga besar, sekitar Rp70 ribu – 150 ribu per porsi. Tapi cita rasanya tak mengecewakan.
Suasana makan siang di Tekka Centre yang selalu ramai, aroma kari dan roti prata memenuhi udara.
Dari Tekka Centre, kami berjalan sekitar sepuluh menit ke arah Sri Veeramakaliamman Temple, kuil Hindu tertua di Singapura yang berdiri sejak 1855. Arsitekturnya penuh patung Dewa Kali dengan detail menakjubkan. Saat itu kuil belum dibuka, jadi kami hanya berdiri di luar pagar, menikmati keindahan ukirannya dari dekat.
Sepanjang jalan menuju kuil, toko-toko menjual kain sari, perhiasan emas, dupa, hingga minyak wangi tradisional India. Semuanya ramai tapi tertib.
Sebelum kembali ke stasiun MRT, saya sempat singgah di Tan Teng Niah House, rumah kayu berwarna-warni di Belilios Lane yang sering disebut bangunan paling fotogenik di Little India. Warna catnya mencolok: merah, biru, hijau, kuning. Rumah ini seolah menjadi lambang semangat komunitas Tionghoa-India di kawasan tersebut. Banyak wisatawan berhenti berfoto, dan saya pun duduk sejenak di teras depannya, menikmati paduan warna dan aroma dupa yang samar.
Tan Teng Niah House, Little India. Rumah warna-warni paling ikonik di Little India, simbol harmoni budaya Tionghoa–India yang masih terjaga.
Setelah puas berkeliling, kami melanjutkan perjalanan ke Chinatown. Begitu keluar dari stasiun, suasananya berubah total. Jalan Pagoda dipenuhi lampion merah, toko teh, dan deretan suvenir. Namun tujuan utama saya bukan berbelanja, melainkan mengunjungi Masjid Jamae (Chulia). Salah satu masjid tertua di Singapura yang berdiri berdampingan dengan kuil Buddha Tooth Relic dan Sri Mariamman Temple.
Masjidnya sederhana, berwarna hijau pucat dengan dua menara kembar di depan. Begitu masuk ke halaman, udara terasa teduh dan tenang. Lantai bersih mengilap, tikar rapi berjajar.
Waktu sudah melewati zuhur dan menjelang asar. Saya mengambil air wudu di sisi belakang masjid, lalu menunaikan salat jama-qashar. Saat itu, jamaah tak banyak. Hanya beberapa pekerja keturunan India dan wisatawan muslim yang datang bergantian.
Masjid Jamae (Chulia), Chinatown. Masjid tua bergaya India Selatan, berdiri berdampingan dengan kuil dan gereja di jantung Chinatown.
Setelah salam terakhir, saya duduk sejenak di teras. Dari tempat itu, saya melihat sejumlah turis Tiongkok turut masuk ke masjid. Petugas telah menyiapkan pakaian tertutup bagi wisatawan yang mengenakan busana terbuka. Suasana tersebut terasa menenangkan, menghadirkan kedamaian di tengah hiruk-pikuk kota tua Chinatown.
Dari halaman masjid, langkah saya berlanjut hanya beberapa menit ke arah Buddha Tooth Relic Temple, bangunan merah megah yang berdiri di sudut South Bridge Road. Dari kejauhan saja, arsitekturnya sudah memikat. Atap bertingkat dengan detail kayu yang rumit dan garis simetris yang nyaris sempurna.
Di halaman depan, sudah tercium aroma dupa. Orang-orang datang silih berganti. Sebagian berdoa, sebagian hanya melihat-lihat. Saya melangkah pelan ke dalam aula utama. Ruangannya luas, dengan ratusan patung Buddha tersusun rapi di dinding. Lampu-lampu gantung berwarna keemasan.
Ruang utama kuil yang memancarkan ketenangan, dengan ribuan patung Buddha tersusun rapi di dinding emas.
Di tengah ruangan, beberapa biksu sedang membaca parita, sementara pengunjung lain duduk dalam hening. Tidak ada suara keras. Saya berdiri beberapa saat, mencoba memahami suasana sakral yang terpancar dari setiap detilnya. Dari ukiran naga di tiang kayu, hingga lantunan doa.
Buddha Tooth Relic Temple, Chinatown. Kuil megah berarsitektur Tiongkok klasik, pusat spiritual sekaligus destinasi favorit wisatawan dunia.
Menjelang sore, saya dan istri berangkat menuju Changi Jewel. Dari MRT Maxwell, perjalanan ke bandara cukup panjang, tapi nyaman. Kereta berhenti di Terminal 2, lalu kami melanjutkan dengan Skytrain menuju Terminal 1, lokasi utama Jewel.
Terminal 2 Changi Airport, layar raksasa menampilkan air terjun digital, perpaduan teknologi dan seni di bandara paling futuristik dunia.
Sebelum berpindah terminal, saya sempat berjalan-jalan sejenak di Terminal 2 yang baru dibuka kembali setelah renovasi panjang. Di sini, teknologi berpadu dengan seni: dinding raksasa menampilkan air terjun digital 3D dengan efek ombak dan cahaya yang seolah nyata. Orang-orang berhenti, merekam dengan ponsel, dan terpaku menatapnya. Saya pun ikut terpukau. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena ketenangan yang diciptakan ruang itu.
Dari Terminal 2 kami naik Skytrain ke Terminal 1. Begitu memasuki kubah kaca raksasa Jewel, pemandangan luar biasa langsung menyambut: Rain Vortex, air terjun setinggi 40 meter yang jatuh dari langit-langit kaca ke taman tropis di bawahnya. Air memantulkan cahaya sore seperti tirai kristal hidup.
Menikmati senja di atas Canopy Bridge, tempat terbaik memandangi Rain Vortex dan hutan buatan di bawahnya.
Untuk menikmati kawasan ini, pengunjung perlu membeli tiket masuk. Lebih praktis dan murah bila memesan melalui Traveloka. Cukup tunjukkan bukti pembelian dan pindai barcode di gerbang masuk. Paketnya beragam; saya memilih hanya untuk melintasi Canopy Bridge dan Canopy Park.
Saya menaiki eskalator menuju taman di lantai atas. Udara di sana sejuk dan wangi bunga tropis menguar lembut. Dari Canopy Bridge, pemandangan ke bawah sungguh menakjubkan. Air terjun di tengah kubah, taman bertingkat, dan kereta bandara yang melintas perlahan di kejauhan.
Di sisi taman terdapat drinking fountain, air minum gratis yang jernih dan sejuk. Saya meneguk langsung dari kerannya. Toilet di dekatnya pun bersih, semua serba otomatis.
Perjalanan hari ini berakhir di sini. Saya dan istri kembali ke hotel menggunakan MRT, melewati rute yang mulai terasa akrab di kepala. Tubuh lelah, tapi hati masih penuh rasa ingin tahu. Esok pagi perjalanan akan berlanjut, menelusuri kawasan Bugis—menyusuri Masjid Sultan, Kampong Glam, dan menutup hari di Jurong East, pusat perbelanjaan terbesar di Singapura. Di sanalah berdiri IMM Mall, surga belanja dengan diskon besar untuk berbagai merek ternama. (bersambung)
Arsip. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). ANTARA/Fathur Rochman.
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sepuluh nama pahlawan nasional, Senin (10/11), termasuk di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto.
“Kurang lebih 10 nama. Ya masuk, masuk (nama Soeharto),” kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) malam.
Prasetyo menjelaskan bahwa penetapan nama-nama tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Dalam finalisasi tersebut, kata Prasetyo, Prabowo turut mendapatkan masukan dari pimpinan DPR dan MPR. Presiden, menurut dia, meminta pandangan dari berbagai tokoh sebelum mengambil keputusan terkait penetapan gelar tersebut.
“Tadi juga kemudian Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian juga dari Wakil Ketua DPR, karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” kata dia.
Prasetyo menambahkan penetapan nama-nama pahlawan nasional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara.
“Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf menyatakan Presiden ke-2 Republik Indonesia HM Soeharto, Presiden ke-4 Republik Indonesia H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga tokoh buruh Marsinah layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
“Presiden Soeharto memenuhi syarat, Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi syarat, pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat hingga Syaikhona Kholil juga memenuhi syarat,” kata dia di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Selain itu, banyak lagi nama-nama pejuang dari berbagai provinsi di Indonesia yang diusulkan ke pusat menjadi Pahlawan Nasional.
“Itu banyak sekali, nanti kita tinggal tunggu siapa yang akan mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata dia.
Ia mengatakan gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan dan semua proses telah dilalui secara berjenjang mulai dari bawah sampai ke atas.
“Siapa pun nanti yang diumumkan oleh Presiden RI, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata dia.
Selain itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat kebaikan para pendahulu dan sambil dicatat yang kurang-kurang sehingga tidak terulang lagi ke depan.
“Mari kita ingat yang baik-baik,” kata dia. (ANT/KN)
