TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) turun tangan menyikapi polemik operasional kapal pandu tunda di perairan Muara Muntai. Diketahui, aktivitas tersebut sudah berlangsung selama dua tahun, namun kini dipertanyakan legalitasnya.
Sengketa ini mencuat ke publik, setelah aksi kekerasan yang menimpa Kepala Desa (Kades) Muara Muntai Ilir, Arifadin Nur, diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Dalam rapat koordinasi yang digelar antara Pemkab Kukar, pemerintah kecamatan, dan desa setempat, muncul sorotan terhadap status hukum operasional kapal pandu tunda yang beraktivitas di wilayah perairan Muara Muntai.
“Hasil pertemuan tadi nanti akan ada tindak lanjut, mungkin akan diundang dari PT Pelindo, PT Herlin Nusantara Jaya, dan PT Mahakam Bumi Bertuah untuk memastikan kelengkapan surat-surat legalitas mereka,” ujar Kades Arifadin Nur, saat dijumpai usai mengikuti rapat di Kantor Bupati Kukar, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, meskipun aktivitas kapal pandu tunda telah berjalan sejak dua tahun lalu, belum ada kejelasan mengenai legalitas resmi dari pihak yang menjalankan usaha tersebut. Ia mengakui sempat ada koordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah desa, namun karena tidak ada jaminan legalitas, pihaknya memilih untuk menolak kerja sama.
“Jadi kami tidak berani untuk bekerja sama. Tapi mereka melakukan aktivitas pandu ya silakan saja, yang penting jalan dan ada kontribusi untuk masyarakat, kami tidak masalah,” ungkapnya.
“Cuma yang jadi masalah ini kan Pelindo juga masuk sebenarnya. Kalau kami dari desa sebenarnya tidak keberatan, yang penting aktivitas berjalan baik dan wilayah kami tetap aman,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Kukar, Ahyani Fadianur Dani, yang hadir mewakili Pemkab Kukar dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi yang memastikan legalitas aktivitas pandu tunda kapal di wilayah tersebut.
“Saya sudah tanyakan ke Dinas Perhubungan, apakah ada koordinasi terkait perizinan ini, ternyata tidak ada. Apakah memang tidak resmi atau bagaimana, saya juga tidak tahu karena belum ada laporan masuk ke kami,” sebut Ahyani.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Kukar akan menjadwalkan rapat lanjutan dengan mengundang pihak-pihak terkait. Termasuk pelaku usaha, PT Pelindo, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk meminta penjelasan resmi.
“Kita mau pastikan dulu proses perizinannya seperti apa. Kami belum bisa pastikan itu legal atau tidak karena tidak ada informasi resmi yang kami terima,” jelasnya.
Terkait kemungkinan adanya pelanggaran hukum, Ahyani menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum.
“Kalau memang ada temuan aktivitas ilegal, kita serahkan pada pihak yang berwajib untuk menyelesaikannya,” tegasnya. (Adv)
Saat seorang nasabah menyimpan uang di bank, ia percaya bahwa dananya aman. Dijaga dengan sistem yang tertutup, diawasi oleh otoritas, dan dilindungi hukum. Tetapi kepercayaan itu sedang diuji, ketika dana nasabah hilang, dan semua pihak justru saling melempar tangan.
Itulah yang dialami PT Mitra Event Nusantara, perusahaan berbadan hukum yang menjadi nasabah resmi Bankaltimtara. Uang perusahaan sebesar Rp121.166.666 hilang secara misterius dalam rentang tujuh hari, dan hingga hari ini, tidak ada kejelasan, tidak ada tanggung jawab, apalagi penggantian.
KRONOLOGI DANA HILANG
Per 1 Januari 2025, saldo perusahaan tercatat sebesar Rp284.455.979,56. Transaksi terakhir dilakukan pada 8 Januari 2025, menyisakan saldo Rp262.682.633,10. Namun, saat akan melakukan transaksi pada 28 dan 30 Januari, akun CMS tidak bisa diakses dengan alasan “pengguna tidak aktif”.
Karena tidak ada kejelasan teknis, perusahaan mendatangi KCP Bankaltimtara di Temindung. Di sinilah pihak bank menyampaikan bahwa telah terjadi penarikan dana pada 16–22 Januari 2025. Dana sebesar Rp121 juta lenyap tanpa notifikasi, tanpa persetujuan, dan tanpa akses dari user resmi.
Direktur PT Mitra Event Nusantara, Sunarti, menegaskan bahwa hanya dua akun yang memiliki otorisasi transaksi, yaitu dirinya dan komisaris. Tidak ada aktivitas internal yang menunjukkan pembobolan, dan semua transaksi sebelumnya selalu disertai notifikasi email. Namun, tidak satu pun notifikasi dikirimkan pada tanggal-tanggal kejadian tersebut.
Permintaan pemblokiran rekening dilakukan pada 30 Januari, disusul laporan ke kantor pusat Bankaltimtara dan pengaduan ke Polresta Samarinda pada 31 Januari 2025.
Gedung Kantor Pusat Bankaltimtara di Jalan Jenderal Sudirman, Samarinda. Bank milik pemerintah daerah ini menjadi sorotan setelah kasus hilangnya dana nasabah senilai Rp121 juta mencuat ke publik. (Foto: Google Street View)
BANK LEMPAR TANGGUNG JAWAB, LAPS SJK TOLAK PENGADUAN
Alih-alih menyelidiki secara menyeluruh dan bertanggung jawab, Bankaltimtara mengeluarkan surat jawaban tertanggal 27 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Esther Elisabeth H Parak. Surat itu menyatakan adanya indikasi peretasan dari luar, dengan akses IP address dari Jakarta, Singapura, dan Palu. Aktivitas seperti reset token, perubahan password dan email user dianggap sebagai bukti transaksi sah.
Sementara LAPS SJK melalui surat tertanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Tssalisya Nabila dari Divisi Penyelesaian Sengketa, menolak pengaduan Sunarti.
Pengaduan dinyatakan ditolak karena termasuk kategori “fraud eksternal”. Ini artinya, tidak ada jalur mediasi dan nasabah dipaksa menerima kerugian yang terjadi akibat sistem bank yang gagal melindungi.
FAKTA LAIN: GUGATAN NASABAH DI KUTIM
Dari pemberitaan beberapa hari di katakaltim.com, kasus serupa ternyata terjadi di Kutai Timur (Kutim). CV Narayyan Gema Perkasa juga mengalami kehilangan dana. Nilainya Rp300 juta dari rekening Bankaltimtara. Kasus ini telah masuk ke Pengadilan Negeri Sangatta, dengan register gugatan perdata.
Pengacara nasabah, Lucas Himuq, mengungkapkan bahwa gugatan dilakukan karena mediasi menemui jalan buntu. Bank meminta agar gugatan dicabut dan nasabah tidak menuntut ganti rugi. Padahal kehilangan dana diakui bank sebagai akibat phishing atau serangan hacker.
Lucas menilai alasan tersebut tidak dapat diterima. Ia mengutip POJK No.1/POJK.07/2013 Pasal 29 dan Pasal 38(c) yang menyatakan bahwa jika kerugian disebabkan kelalaian bank atau pihak ketiga, bank tetap wajib meminta maaf dan memberikan ganti rugi. “Sama saja seperti kita simpan uang di bank, siapa pun pencurinya, bank tetap bertanggung jawab menjaga uang kita,” tegasnya.
Dalam gugatan tersebut, nasabah meminta ganti rugi materiil sebesar Rp300 juta dan ganti rugi immateriil sebesar Rp200 juta. Total tuntutan mencapai Rp500 juta.
Menurut Lucas, sistem pengaduan internal Bankaltimtara tidak memberikan kejelasan, bahkan tidak satu pun keputusan yang menguntungkan nasabah. Ia juga menyebut ada korban-korban lain yang enggan bersuara karena tidak tahu cara menyampaikan pengaduan.
RESPONS DPRD: INI SERIUS, JANGAN MAIN-MAIN DENGAN RAKYAT
Ketika saya konfirmasi pada 17 Maret 2025 lalu, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin menyebut masalah ini sangat serius dan berjanji akan memanggil manajemen Bankaltimtara. Ia menyatakan, “Jangan sampai bank yang modalnya dari uang rakyat justru merugikan rakyat. Jika sudah tidak dipercaya, maka kehancuran ada di depan mata.”
Husni juga mengonfirmasi telah menghubungi pihak Bankaltimtara dan menyatakan bahwa pihaknya akan mengagendakan RDP (Rapat Dengar Pendapat). Namun sampai hari ini, saya belum dapat informasi RDP yang akan digelar.
HUKUM BERPIHAK PADA NASABAH
Dalam sistem hukum Indonesia, posisi nasabah dilindungi secara tegas:
Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen akibat penggunaan produk atau jasa.
Pasal 15 UU ITE: Penyelenggara sistem elektronik wajib bertanggung jawab atas kerugian akibat penyalahgunaan sistem.
POJK No.1/POJK.07/2013 Pasal 29 dan Pasal 38(c): Jika kerugian nasabah disebabkan oleh kelalaian atau pihak ketiga, bank wajib menyampaikan permohonan maaf dan memberikan ganti rugi.
Pasal 1367 KUHPerdata: Tanggung jawab atas barang atau sistem dalam pengawasan.
CMS adalah sistem di bawah pengawasan Bankaltimtara. Maka setiap penyalahgunaan yang merugikan nasabah tetap menjadi tanggung jawab bank.
PENGADILAN ADALAH JALAN TERAKHIR
Ketika bank menghindar, otoritas bungkam, dan lembaga penyelesaian menolak, maka pengadilan menjadi satu-satunya ruang yang bisa bicara. PT Mitra Event Nusantara saat ini sedang menyusun gugatan hukum atas hilangnya dana mereka. Aduan juga tengah disusun ke Ombudsman RI, Komnas Perlindungan Konsumen, serta Komisi XI DPR RI.
Gugatan serupa akan terus bermunculan jika bank tetap abai. Uang bisa dicari. Tapi kepercayaan publik yang hilang, tidak bisa dibeli kembali. Hari ini PT Mitra Event Nusantara dan CV Narayyan Gema Perkasa. Besok mungkin giliran Anda. (*)
KUTAI BARAT – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, PT Cemerlang Asa Mandiri (CAM) menggelar upacara pembukaan peringatan yang berlangsung di halaman SMPN 2 Jengan Danum, Sabtu (14/6/2025.)
Mengusung tema “Hentikan Polusi Plastik”, agenda ini diikuti oleh sekitar 200 peserta, termasuk siswa, guru, mitra kerja, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat (Kubar). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen CAM dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan hidup sejak usia sekolah, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan sektor industri dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Adi Rachmani selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) CAM menyampaikan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Lingkungan adalah warisan berharga bagi anak cucu kita. Momen peringatan Hari Lingkungan Hidup ini menjadi waktu yang tepat untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga bumi yang kita tinggali,” ungkap Adi dalam sambutannya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan DLH Kubar Maharan. Dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas, dia mengapresiasi langkah CAM yang menggandeng sekolah sebagai mitra kegiatan lingkungan.
”Inisiatif seperti ini mampu menumbuhkan budaya peduli lingkungan di kalangan pelajar, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi masyarakat luas,” terang Maharan.
Sebagai simbol komitmen bersama terhadap pelestarian lingkungan, kegiatan diikuti dengan penanaman pohon secara simbolis oleh manajemen CAM, mitra kerja, kepala sekolah, dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup.
Pada kesempatan yang sama, CAM juga menjalin kerja sama dengan SMPN 2 Jengan Danum dalam mendukung sekolah menuju predikat “Sekolah Adiwiyata”. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi penyediaan bibit tanaman, pupuk, peralatan pertanian, bantuan dana pembinaan, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan sekolah.
Kepala Sekolah SMPN 2 Jengan Danum, Maria, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan CAM. “Kami sangat menghargai kerja sama ini. Harapannya, kolaborasi yang baik ini bisa terus berjalan dan membawa sekolah kami meraih predikat Sekolah Adiwiyata,” tuturnya.
Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak dini dan memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan institusi pendidikan dalam menciptakan perubahan positif. (kn)
MEDAN – Istana Kepresidenan RI membantah atas isu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) ingin mengambil empat pulau yang disengketakan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, pesan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan anggapan bahwa ada satu provinsi yang ingin memasukkan empat pulau ke wilayahnya.
“Termasuk juga kami diminta oleh bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika empat pulau ini, bahwa tidak benar jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin ‘memasukkan’ empat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya,” tegas Prasetyo dalam keterangan tertulis di Medan, Selasa (17/6/2025).
Sebelumnya beredar isu liar, bahwa adanya titipan agar memasukkan empat pulau tersebut ke wilayah Sumatera Utara.
Hal ini menyusul terbitnya Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.
Adapun keempat pulau tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Pemerintah telah menggelar rapat terbatas dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual membahas polemik empat pulau disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara.
Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan empat pulau sengketa, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek secara sah milik Aceh secara administrasi.
Mensesneg mengatakan, berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilengkapi dokumen data pendukung.
Kemendagri menemukan dokumen penting surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992, yang ditandatangani pada 24 November 1992 yang menjadi dasar hukum kuat.
“Tadi bapak Presiden telah memutuskan, bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administrasi berdasarkan dokumen dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh,” tegas Prasetyo. (ANT/KN)
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani bakal meminta klarifikasi kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai pernyataan tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Dia menilai pernyataan tersebut berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade. Menurut dia, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
“Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” kata Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Dia mengungkapkan DPR RI saat ini sedang berada dalam masa reses. Ketika memasuki masa sidang, Komisi X DPR pun akan mempertanyakan ucapan tersebut ketika rapat kerja yang mengundang Fadli Zon.
Dia menekankan bahwa tragedi 1998 merupakan bagian kelam dari sejarah bangsa yang menyimpan luka mendalam, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual.
Menurut dia, penyangkalan terhadap fakta terjadinya kekerasan seksual dalam insiden 1998, sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menghambat proses pemulihan serta rekonsiliasi yang seharusnya terus diberikan.
“Menutupinya maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan nama baik mereka,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia tidak boleh direduksi menjadi narasi tunggal milik kekuasaan. Menurut dia, sejarah harus ditulis secara jujur, inklusif, dan partisipatif bukan untuk menyenangkan penguasa.
“Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan fondasi jati diri bangsa. Maka ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, yang perlu kita pastikan bukan siapa yang menulis, tetapi mengapa dan untuk siapa sejarah itu ditulis,” katanya.
Pimpinan komisi yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan itu juga berkomitmen bakal mengawal Kementerian Kebudayaan yang tengah melakukan penulisan revisi sejarah Indonesia. Dia memandang bahwa penulisan sejarah menyangkut kepentingan kolektif bangsa, bukan hanya domain kementerian.
“DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” kata dia. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa dirinya dan Menteri Luar Negeri Sugiono terus memonitor untuk memastikan warga negara Indonesia yang berada di Iran dalam kondisi aman di tengah konflik yang terjadi antara negara tersebut dengan Israel.
“Kita harus berkoordinasi ya, terutama saya dengan Pak Menlu terus berkoordinasi untuk memonitor saudara-saudara kita yang di Iran, untuk memastikan saudara-saudara kita aman di sana,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Prasetyo mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap para WNI apabila terjadi situasi-situasi yang tidak diinginkan.
“Mengenai mitigasi-mitigasi dan rencana jika terjadi sesuatu itu sudah kita persiapkan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono berharap ketegangan antara Iran dan Israel dapat segera selesai dan seluruh pihak yang terlibat dapat menahan diri demi mencegah memburuknya situasi di kawasan.
“Kita tadi juga sama-sama mengetahui bahwa ada suatu eskalasi konflik yang meningkat antara Israel dan Iran. Saya berharap ketegangan ini bisa segera selesai dan masing masing pihak bisa menahan diri,” ujar Sugiono kepada wartawan di Singapura, Senin (16/6/2025).
Menlu mengatakan meningkatnya eskalasi konflik antara kedua negara yang terjadi saat ini justru dapat memperburuk stabilitas di wilayah sekitarnya.
Sugiono juga menyampaikan adanya pertemuan antara para menteri luar negeri yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (21/6) di Istanbul, Turki.
Dalam pertemuan tersebut, kemungkinan isu mengenai ketegangan antara Iran dan Israel akan menjadi salah satu agenda pembahasan.
Israel pada Jumat (13/6/2025) dini hari waktu setempat melancarkan serangan udara ke Teheran, ibu kota Iran, dan beberapa kota lainnya di berbagai penjuru Iran.
Serangan-serangan tersebut menyerang fasilitas nuklir serta menewaskan sejumlah komandan tinggi militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil Iran. Serangan Israel terus berlanjut ke berbagai wilayah di Iran pada Sabtu (14/6).
Sebagai respons dari serangan itu, Iran melancarkan beberapa gelombang serangan rudal ke sejumlah target di Israel, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan.
Sementara itu, pasukan intelijen Iran telah menangkap dua orang “anggota” Mossad, badan intelijen Israel di Provinsi Alborz, Iran utara, sebut laporan dari kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, pada Minggu (15/6/2025).
Dua orang anggota Mossad tersebut ditangkap di sebuah rumah di wilayah Savojbolagh, tempat mereka merakit bom, bahan peledak, perangkap, dan berbagai perangkat elektronik, ungkap laporan Tasnim tanpa menyebutkan tanggal penangkapan. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak konflik Iran-Israel terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6/2025), Sri Mulyani menjelaskan eskalasi konflik kedua negara di Timur Tengah itu telah memicu lonjakan harga minyak lebih dari 8 persen, dari posisi di bawah 70 dolar AS per barel menjadi 78 dolar AS per barel.
Meski kini harga minyak telah terkoreksi ke level 75 dolar AS per hari, Sri Mulyani menyebut ketegangan Iran-Israel memiliki dampak yang cukup signifikan.
“Ini adalah suatu kejadian yang bisa langsung memengaruhi kondisi perekonomian secara sangat signifikan, baik melalui harga komoditas maupun dari sisi nilai tukar, suku bunga, dan aliran modal,” kata Sri Mulyani.
Bersamaan dengan eskalasi konflik Timur Tengah, kebijakan fiskal ekspansif Amerika Serikat (AS) berpotensi menyebabkan sentimen terhadap fiskal negara maju menjadi negatif, sehingga bisa meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury).
Gejolak-gejolak itu menimbulkan dua risiko utama, yaitu ketidakpastian harga minyak dan pelemahan ekonomi global.
“Itu kombinasi yang harus kita waspadai, baik efek tekanan harga atau inflasi maupun kenaikan imbal hasil karena geopolitik dan kebijakan fiskal. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, dampak konflik Iran-Israel juga bisa membebani APBN. Meski pendapatan negara berpotensi meningkat dari serapan sektor migas, namun belanja negara akan tertekan mengingat kebutuhan impor minyak.
Realisasi harga minyak hingga sejauh ini masih di bawah asumsi makro APBN 2025, yakni pada posisi 62,75 dolar AS per barel pada akhir Mei dengan rata-rata tahun berjalan (year-to-date/ytd) 70,05 dolar AS per barel. Sedangkan pada asumsi makro APBN, nilainya dipatok sebesar 82 dolar AS per barel.
“Harga minyak ini selain dipengaruhi kondisi di dalam negeri, juga dipengaruhi oleh situasi Timur Tengah, yaitu perang Israel dan Iran. Ini adalah situasi APBN, yang asumsinya sangat bisa dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan kejadian perang di belahan bumi yang lain,” tuturnya. (ANT/KN)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hujan abu, pasir, dan batu kerikil masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, usai erupsi eksplosif Gunung Lewotobi Laki-laki.
“Hasil laporan tim reaksi cepat di lapangan menunjukkan situasi di sekitar gunung sangat terbatas untuk dijangkau karena gelap dan disertai hujan kerikil serta abu vulkanik yang menyulitkan proses penelusuran lebih lanjut,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Selasa (17/6/2025) malam.
Erupsi yang terjadi pada pukul 17.35 Wita memunculkan kolom abu hingga 10.000 meter di atas puncak, atau sekitar 11.584 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu tebal, teramati menyebar ke hampir seluruh penjuru mata angin.
Meskipun intensitas erupsi tergolong tinggi, hingga laporan ini diturunkan belum terdapat informasi resmi mengenai korban atau kerusakan dari pemerintah desa sekitar.
“BPBD Flores Timur belum menerima laporan adanya warga terdampak dari para kepala desa,” ujar Abdul.
Hujan pasir terpantau di sejumlah wilayah permukiman yang sebenarnya berada di luar radius kawasan rawan bencana (KRB), seperti Desa Boru, Desa Hewa, dan Desa Watobuku.
Sementara itu, warga Desa Nurabelen, Kecamatan Ile Bura, dilaporkan telah mengungsi ke titik aman di Konga untuk menghindari paparan material letusan.
Dia memaparkan, Pos Pemantauan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki yang berada di lokasi yang lebih dekat ke pusat erupsi di Desa Pululera juga terdampak hujan kerikil. Para petugas pos dilaporkan telah melakukan evakuasi ke Gereja Pululera yang berjarak sekitar 1,2 kilometer dari lokasi pos.
Beberapa warga lainnya juga telah bergerak ke Desa Nileknoheng, yang terletak sekitar 5 kilometer dari pos atau 12 kilometer dari kawah gunung.
BNPB bersama dengan Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan bahwa aktivitas vulkanik masih terus dipantau secara intensif. Alat pemantauan seismik PGA di Pululera menunjukkan gempa-gempa yang mencerminkan dinamika magma di bawah permukaan.
“Masih terdeteksi tremor. Hasil pengamatan Badan Geologi juga menunjukkan satu kali gempa hembusan, tremor non-harmonik, dua kali gempa vulkanik dalam, serta empat kali gempa tektonik jauh,” jelas Abdul Muhari.
Berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian ESDM aktivitas erupsi masih terjadi setidaknya sampai dengan pukul 19.37 Wita. Meskipun kolom abu tak lagi teramati, tapi aktivitas gempa di seismogram mencatat amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi gempa bertambah menjadi sekitar 8 menit 22 detik.
BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang, mengikuti instruksi dari pemerintah daerah, serta menggunakan masker atau pelindung mulut dan hidung saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah terdampak hujan abu. (ANT/KN)
JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menjalankan prosedur kontingensi menyusul adanya ancaman bom terhadap pesawat Saudia SV-5726 yang tengah dalam perjalanan dari Jeddah, Arab Saudi menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Ancaman tersebut terdeteksi saat pesawat tengah melintas di wilayah udara Indonesia. Atas pertimbangan keselamatan, pilot memutuskan mengalihkan pendaratan ke bandara terdekat, yakni Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
PGS. Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Anak Agung Ngurah Pranajaya mengatakan seluruh bandara InJourney Airports siap menangani keadaan darurat keamanan atau emergency.
“Bandara terdekat saat Saudia SV-5726 melintas adalah Bandara Kualanamu. Pesawat tersebut kemudian melakukan pendaratan di Bandara Kualanamu sekitar pukul 10.44 WIB untuk menjalankan prosedur keamanan dan keselamatan,” jelas Anak Agung Ngurah Pranajaya dalam keterangan resminya yang diterima Media Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Di saat bersamaan, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu mengaktifkan Emergency Operation Center (EOC) terdiri dari unsur Komite Keamanan Bandar Udara (Airport Security Committee) untuk memastikan prosedur Airport Contingency Plan berjalan baik dan sesuai ketentuan.
“Fokus utama setiap saat adalah memastikan keselamatan dan keamanan seluruh penumpang dan juga pengguna jasa bandara,” ujar Anak Agung Ngurah Pranajaya.
Sebelumnya dikabarkan, pesawat Saudi Airlines mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendaratan dilakukan setelah adanya laporan ancaman bom, Selasa, 17 Juni 2025.
Pesawat dengan rute Jeddah–Jakarta itu mendarat di Kualanamu sekitar pukul 10.55 WIB. Usai pendaratan, seluruh penumpang langsung dievakuasi dan pesawat kini dalam proses penyisiran oleh tim penjinak bom (Jibom) Brimob Polda Sumut. (MK)
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar acara Selasa Sharing (Selasar) Edisi Kedua di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Pada kesempatan ini, hadir Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa capaian Raffi Ahmad di usia muda tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) muda dengan dunia kreatif. Hal ini bertujuan mewujudkan birokrasi yang lebih segar, relevan, dan berdampak positif.
“Meski dunia seni dan birokrasi terlihat sangat berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani publik. ASN tidak cukup hanya menjalankan regulasi, tetapi juga harus mampu berperan sebagai komunikator publik yang membangun kepercayaan masyarakat dengan cara yang lebih humanis, kreatif, dan inspiratif,” ujar Menteri Rini.
Menteri Rini berharap Selasar ini dapat menjadi motivasi bagi ASN dalam melayani publik secara kreatif dan menyenangkan, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan sektor kreatif.
Raffi Ahmad yang berpengalaman di dunia hiburan dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda agar ikut berkontribusi dalam pembenahan birokrasi nasional.
“Kita dan para pemangku kepentingan harus bekerja sama memperbaiki kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil. Hasil tersebut harus seimbang dengan waktu yang dihabiskan, sehingga mindset kita harus kerja cerdas, bukan hanya kerja keras,” ujar Raffi.
Selain itu, Raffi menekankan pentingnya ASN untuk adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi. Ia menilai berbagi pengetahuan antar generasi menjadi kunci keberhasilan adaptasi.
“Yang paling penting adalah sopan santun dan adab. Seberapa pintar atau hebat seseorang, ilmu kehidupan jauh lebih penting, yaitu adab, saling menghormati, dan simpati terhadap sesama,” tambahnya.
Raffi juga menyebut keberhasilannya sebagai buah kerja keras sejak muda dan doa orang tua yang senantiasa menyertainya. Ia menegaskan bahwa bakti kepada orang tua menjadi kunci utama kesuksesannya.
Meski telah meraih berbagai prestasi, Raffi tidak mudah berpuas diri. Ia menegaskan prinsip hidupnya bukan menjadi bintang, melainkan langit yang menjadi tempat bertengger bintang-bintang.
“Saya tidak ingin jadi bintang, tetapi ingin menjadi langit. Jadi saya bisa menempelkan bintang-bintang di langit saya sendiri. Jangan cepat berpuas diri, tetaplah mencari hal baru untuk dikembangkan dan terus belajar,” pungkas Raffi.
