Tiba-tiba kolega saya, Komisioner KPU Bontang Acis Maidy Muspa, mengirimkan tautan YouTube. “Ini tadi dibahas, Pak. Bisa ditonton lah,” katanya dalam pesan singkat.

Link itu berisi siaran ulang diskusi publik yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem Pemilu serentak, Jumat (27/6/2025).

Saya menduga, link ini dikirimkan setelah ia membaca ulasan saya sebelumnya soal implikasi putusan MK terhadap masa jabatan anggota DPRD. Dan benar saja. Isi diskusinya padat dan strategis. Bukan sekadar ruang akademik, tapi ajakan untuk memikirkan ulang seluruh desain Pemilu ke depan. Terutama oleh mereka yang selama ini merasa tak tersentuh reformasi elektoral.

Putusan MK sudah diketuk. Format pemilu lima kotak resmi ditinggalkan. Tapi, siapa yang akan memastikan transisi ini berjalan rapi dan konstitusional?

Saya tonton jalannya diskusi dari awal. Ini bukan semata urusan para ahli, tapi momentum krusial yang seharusnya menggugah partai politik, penyelenggara pemilu, pembentuk UU, dan publik luas.

Fadli Ramadhanil, Peneliti Senior dan Koordinator Divisi Hukum Perludem, membuka dengan penegasan yang langsung mengarah ke inti masalah. “Kita sudah dua kali mengalami Pemilu serentak lima kotak. Capek semua. Pemilih bingung, partai kelelahan, penyelenggara kewalahan,” ujarnya.

Menurut Fadli, sistem ini sudah membebani semua pihak, dan tak lagi relevan dengan semangat pelembagaan demokrasi.

Ia juga menyoroti bahwa ketidaksiapan partai politik untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi sepanjang waktu memperlihatkan kelemahan struktural. “Kalau semua pemilu ditumpuk dalam satu tahun, partai hanya bekerja lima tahunan. Itu bukan pelembagaan, itu pragmatisme,” tegasnya.

Heroik Pratama, Peneliti Senior Perludem, memberikan peringatan tentang implikasi teknis di lapangan. “KPU dan Bawaslu daerah akan habis masa jabatannya di 2027. Kalau Pemilu lokal dilaksanakan 2031, siapa yang bekerja mengelola tahapan? Harus ada rekrutmen ulang dengan masa tugas yang disesuaikan,” katanya.

Ia juga menyentil legitimasi politik. “Pj (Penjabat Red.) itu bukan solusi ideal. Kita sudah lihat sendiri polemiknya di Pilkada 2024. Kalau perlu diperpanjang masa jabatan, harus dengan dasar konstitusional yang jelas. Jangan dibiarkan menggantung,” sebutnya.

Sejumlah pembicara dalam diskusi juga menyinggung kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai opsi transisi, asalkan ditempuh melalui revisi undang-undang yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Opsi ini dinilai lebih realistis dibanding membiarkan kekosongan kursi legislatif atau merancang skema baru yang belum teruji.

Namun, pandangan kritis juga tak sedikit. Salah satunya datang dari Charles Simabura, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, yang menjadi suara paling keras soal kepastian hukum. “DPR dan Pemerintah terlalu nyaman menunda. MK akhirnya mengambil alih karena pembentuk UU tak bergerak. Tapi ingat, memperpanjang masa jabatan DPRD itu tak punya dasar. DPRD itu lembaga kolektif, tidak bisa ditunjuk penjabat seperti kepala daerah,” tegasnya.

Charles juga mengingatkan bahwa jika Pemilu lokal dilaksanakan 2,5 tahun setelah Pemilu nasional, maka akan muncul ruang kekosongan kekuasaan. “Kita butuh kejelasan, bukan spekulasi. Jangan tunggu sampai 2028 baru panik. Undang-undang transisi harus dibahas sekarang. Dan ini tak boleh dibungkus dalam wacana elite saja, harus terbuka dan menyertakan publik.”

Ia bahkan mengusulkan agar pemetaan ulang norma hukum dilakukan melalui kodifikasi dua kitab pemilu: satu untuk pemilu nasional, satu untuk pemilu lokal. “Karena pola kerja, koalisi, logistik, bahkan rekrutmen caleg dan kampanye akan sangat berbeda. Kita butuh sistem yang mampu mengantisipasi bukan hanya tanggal, tapi juga dinamika politiknya,” tuturnya.

Khoirunnisa Nur Agustyani, Direktur Eksekutif Perludem, menekankan bahwa kita butuh perubahan cara pandang terhadap sistem pemilu. “Ini bukan hanya soal teknis hari pencoblosan. Tapi bagaimana kita memahami pemilu sebagai proses berjenjang antara pusat dan daerah. Ada kebutuhan untuk memisahkan secara tegas antara Pemilu nasional dan lokal, baik dari segi desain maupun tujuannya,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun struktur politik yang memungkinkan kaderisasi berkelanjutan. “Jangan sampai Pemilu hanya jadi pesta lima tahunan tanpa kesinambungan. Ini saatnya menyusun ulang peta demokrasi kita secara lebih matang dan berjenjang.”

Hadar Nafis Gumay, Pendiri Netgrit dan mantan Komisioner KPU RI, menambahkan bahwa pekerjaan besar justru baru dimulai. “Putusan MK ini baru pintu masuk. Reformulasi desain penyelenggaraan pemilu harus segera dimulai. Kalau tidak, kita hanya memindahkan kekacauan dari satu tahun ke tahun lain,” sebutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masa jabatan penyelenggara pemilu di pusat dan daerah harus selaras dengan tahapan baru, agar tidak ada benturan operasional.

Semua pernyataan itu membawa kita pada satu titik kesimpulan: keputusan sudah ada, tapi desain pelaksanaannya masih kosong.

Jika transisi ini tidak dirancang dengan matang dan disepakati bersama, maka bukan demokrasi mapan yang akan kita panen, melainkan kekacauan administratif dan krisis legitimasi.

Kita tidak bisa membiarkan keputusan besar ini tanpa arah. Mahkamah Konstitusi sudah memberi dasar hukum. Tugas menyusun aturan main selanjutnya ada di tangan DPR dan Pemerintah. Kalau mereka lambat bergerak, kekosongan hukum dan kekacauan teknis akan jadi masalah nyata.

Sebagai masyarakat, kita tidak boleh diam. Yang dipertaruhkan bukan hanya jadwal pemilu, tapi masa depan demokrasi. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Di tengah saya menyimak siaran langsung sidang PHPU Mahakam Ulu yang ternyata masih berlanjut ke tahap pembuktian Kamis (26/6/2025), perhatian saya langsung teralih ke sidang lain yang tak kalah penting.

Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan nomor perkara 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilu lima kotak.

MK mengabulkan permohonan Perludem. MK menyatakan sistem pemilu serentak sebagai inkonstitusional bersyarat, dan memerintahkan agar pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah mulai 2029.

Ini bukan keputusan kecil. Kita tahu, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 disusun dengan semangat menyatukan semua kontestasi dalam satu hari pemilihan. Lima kotak, satu momentum, satu efisiensi. Alasannya jelas. Menekan biaya, menyederhanakan logistik, dan menguatkan kepemimpinan politik yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Tapi arah itu kini dibalik. MK menilai keserentakan justru membebani pemilih, melemahkan partai politik, dan membuat isu lokal tenggelam dalam riuh kampanye nasional. Maka, mulai 2029, pemilu akan dipisah: nasional lebih dulu, daerah dua tahun kemudian.

MK menyatakan sistem pemilu serentak lima kotak—Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota—adalah inkonstitusional secara bersyarat. Ke depan, pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah pelaksanaannya. Pemilu untuk Presiden, DPR, dan DPD akan digelar lebih dulu. Dua hingga dua setengah tahun kemudian, barulah pemilu daerah digelar, untuk memilih kepala daerah dan DPRD di semua tingkatan.

Alasannya tampak rasional. Tapi di balik itu, ada satu pertanyaan besar yang tidak dibahas MK dan harus dijawab pemerintah maupun DPR: bagaimana nasib masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024?

Kalau pemilu nasional digelar 2029, logikanya pemilu daerah digelar 2031. Otomatis, masa jabatan DPRD akan molor menjadi tujuh tahun. Lalu, dasar konstitusionalnya apa? Rakyat memilih mereka untuk lima tahun.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan jelas: pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Kalau diperpanjang lewat revisi UU, itu bukan reformasi. Itu pengkhianatan terhadap mandat rakyat.

Alternatifnya, masa jabatan justru dipotong demi menyesuaikan jadwal baru. Tapi ini juga absurd. Rakyat memilih untuk lima tahun, bukan tiga tahun. Siapa yang berhak memangkas waktu pengabdian yang dipilih langsung jutaan suara?

Jujur saja, kita sedang berjalan menuju ketidakpastian hukum. Pemerintah dan DPR memang bisa merevisi UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah. Tapi jangan lupa: tidak ada satu pun pasal yang membolehkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa pemilu. DPRD bukan kepala daerah. Tidak ada mekanisme penjabat DPRD. Dan kalau pun dipaksakan, itu artinya kita menciptakan kekacauan baru dalam sistem perwakilan.

Kepada wartawan, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyebut DPR akan mengkaji revisi UU secara mendalam. “Kemungkinan besar DPRD akan bertambah masa jabatan sekitar dua tahun,” katanya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga mengatakan hal serupa. Pemerintah akan merespons lewat revisi undang-undang, tapi belum punya rumusan jelas. “Eksekusinya masih akan dipelajari secara detail,” ucapnya.

Sementara itu, ruang publik sudah lebih dulu bereaksi. Video amar putusan MK ramai dibagikan di TikTok. Tagar #PemiluPisah dan #Jeda2Tahun naik jadi tren. Komentar masyarakat tak main-main: “DPRD dapat bonus dua tahun? Itu bukan demokrasi. Itu akal-akalan!”

Pandangan pengamat pun bermunculan. Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, menyebut pemisahan pemilu memang membuat proses lebih tertata dan beban kerja penyelenggara lebih ringan. Tapi ia juga mengingatkan soal beban fiskal yang membengkak, potensi kejenuhan pemilih, hingga suburnya praktik “lompat panggung” politik antar pemilu.

Jika tidak dikelola dengan aturan ketat dan transparan, demokrasi bisa terjebak pada pola coba-coba dan kepentingan jangka pendek.

Kita tidak sedang mempermasalahkan semangat perubahan yang dibawa putusan MK. Putusan ini baru diketuk, dan wajar jika pemerintah serta DPR belum langsung punya jawaban utuh. Tapi justru karena itulah, pembahasan lanjutan menjadi krusial. Dan sebaiknya dimulai sejak sekarang, terbuka, serta melibatkan suara publik.

Untuk Kaltim, percakapan ini juga sudah mengemuka ke mana-mana. Di grup WhatsApp, di linimasa media sosial, bahkan di TikTok. Sudah ada yang menyebarkan bagan jadwal pemilu 2029 dan 2031, lengkap dengan asumsi bahwa masa jabatan DPRD akan diperpanjang sampai tujuh tahun.

Pertanyaan pun bermunculan. Benarkah akan diperpanjang? Dasarnya apa? Apa berlaku nasional atau hanya di daerah tertentu? Semua bertanya karena publik tak ingin hanya menonton saat arah demokrasi ditentukan dari atas meja. Apalagi Kaltim bukan wilayah biasa.

Provinsi ini sedang menjadi panggung utama pembangunan nasional. Di sini, Ibu Kota Nusantara dibangun. Di sini juga, DPRD punya peran penting: mengawal anggaran, menjaga keseimbangan pembangunan, dan mewakili suara warga dari pesisir hingga perbatasan.

Kalau masa jabatan mereka akan diperpanjang atau disesuaikan, itu bukan urusan administratif semata. Itu soal mandat. Dan mandat publik tidak bisa digeser begitu saja tanpa penjelasan.

Karena itu, pascaputusan MK ini sebaiknya tak dibiarkan mengambang. Warga berharap ada kejelasan sejak awal, agar tak muncul tafsir liar, polemik berkepanjangan, atau, yang paling dikhawatirkan, kekacauan politik di daerah.

Kaltim butuh kepastian. Bukan sekadar agar roda pemerintahan tetap jalan, tapi agar kepercayaan publik pada proses demokrasi tetap utuh. Jangan sampai ketidaksiapan pusat menciptakan masalah baru di daerah. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Setelah ramai pemberitaan soal dana hibah atlet yang tak kunjung cair, dan nama Ahmad Asnem ikut disebut sebagai pihak yang dianggap lalai karena tak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Verifikasi, saya merasa perlu mendengar langsung dari beliau.

Beberapa kali saya hubungi, dan akhirnya di telepon ketiga, Asnem mengangkat. Ia langsung bicara apa adanya, tanpa basa-basi.

“Saya juga kaget, Mas Agus. Nama saya tiba-tiba disebut-sebut, katanya karena saya tidak buat SK,” katanya membuka percakapan.

Asnem menjelaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Kepala Dispoparekraf Bontang, proses pengusulan hibah masih mengacu pada Perwali Nomor 20 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, batas akhir pengajuan proposal dari organisasi adalah 31 Maret. Setelah semua proposal masuk, barulah OPD membentuk Tim Verifikasi untuk bekerja dari April hingga Mei.

“Itu pola tetap. Saya jalankan dari 2022, 2023, dan itu sudah terbukti tidak pernah bermasalah. Proposal dulu yang masuk, baru kami bentuk tim verifikasi,” jelasnya.

Namun di tahun 2024, sistem berubah. Pengajuan dilakukan melalui akun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah) Kota Bontang. Organisasi penerima hibah seperti KONI, KORMI, NPCI, Pramuka, dan BAPOPSI wajib mengunggah proposal secara mandiri. Setelah diverifikasi awal di sistem, barulah Bapperida mengalirkan dokumen ke dinas teknis.

“Saya lihat di sistem, proposal itu masuknya baru April. Hanya NPCI yang di bulan Maret. Bahkan ada yang akhir April. Kalau begitu, bagaimana bisa saya bentuk tim di bulan Maret? Proposal saja belum saya terima,” tegasnya.

Pernyataan Asnem diperkuat oleh hasil penelusuran wartawan Media Kaltim dari sistem SIPD. Proposal hibah dari lima organisasi terkait ternyata memang tidak diajukan secara serentak dan tepat waktu. Hanya proposal dari NPCI Kota Bontang yang tercatat masuk lebih awal, yakni pada 4 Maret 2024. Sementara itu, empat organisasi lainnya justru baru mengunggah proposal mereka pada akhir April. KONI Kota Bontang mengunggah pada 24 April, disusul BAPOPSI Bontang pada 26 April, KORMI Kota Bontang pada 29 April, dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang pada 30 April 2024.

Dengan jadwal unggahan seperti itu, menjadi tidak masuk akal bila pembentukan SK Tim Verifikasi dibebankan kepada pejabat yang sudah melakukan serah terima jabatan sejak 25 Maret 2024. Bahkan, Perwali Nomor 10 Tahun 2024—yang menjadi dasar pembentukan SK—baru ditandatangani 17 April, atau hampir tiga minggu setelah Asnem meninggalkan jabatannya.

“Saya sudah minta staf cetak histori sistem dari Januari sampai pertengahan Maret. Tidak ada proposal dari empat lembaga itu. Kalau masuknya April, lalu bagaimana saya bisa buat SK sebelumnya?” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, bukan spekulasi. “Saya tidak menolak bertanggung jawab. Tapi saya kerja pakai dasar hukum. Kalau Perwalinya belum ada, dan datanya belum masuk, saya harus buat apa?” katanya.

Asnem juga menyayangkan munculnya narasi “kelalaian pejabat lama” yang menurutnya tidak berdasar. Ia mempersilakan media ini untuk mengecek langsung kebenaran data unggahan tersebut ke Bapperida atau BPKAD Bontang.

“Kalau memang mau dibuka datanya, buka saja log upload-nya. Biar jelas. Jangan kesannya saya yang menutup jalan untuk atlet,” tuturnya.

Ketua KONI: Atlet Sudah Siap, Tapi Dana Tak Turun

Sementara itu, Ketua KONI Bontang Jamaluddin mengaku kecewa atas keterlambatan pencairan hibah. Ia menyebut para atlet telah berlatih keras untuk menghadapi Porprov Kaltim 2026, namun belum mendapat kepastian dukungan anggaran dari pemerintah.

“Saya kecewa. Atlet sudah latihan sejak jauh hari. Tapi dananya belum turun. Ini soal komitmen dan semangat,” ujarnya.

Namun, ia juga menyampaikan kabar baik. Dalam sebuah acara catur, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memastikan bahwa kontingen Bontang tetap akan diberangkatkan ke Porprov. “Pak Agus bilang semua aman. Jadi kami lanjutkan proses seleksi,” jelas Jamal.

Ya, penjelasan Ahmad Asnem, diperkuat oleh data sistem dan fakta unggahan proposal, menunjukkan bahwa polemik ini lebih kompleks dari sekadar “SK tak diteken.” Yang dibutuhkan kini adalah kejelasan prosedural, bukan lempar tanggung jawab.

Karena yang dirugikan bukan siapa-siapa—melainkan para atlet yang semestinya bertanding, bukan terjebak dalam tarik-menarik prosedur dan ketidakpastian anggaran.

Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.