BERAU — Dorongan untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai penopang baru perekonomian Berau kembali disuarakan Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga. Ia menilai potensi ekonomi kreatif di Bumi Batiwakkal sangat besar, namun belum dikelola secara serius dan masih sering berhenti pada level seremoni.
Sa’ga menyebut ekonomi kreatif Berau hadir dalam banyak bentuk: industri pariwisata yang berbasis budaya dan alam, usaha mikro kecil yang mengangkat kearifan lokal, hingga pelaku usaha kreatif yang mengandalkan inovasi masyarakat. Meski demikian, perkembangan sektor ini belum menunjukkan lompatan signifikan karena kurangnya dukungan terarah dari pemerintah daerah.
“Potensi kita sangat luar biasa. Tantangannya adalah berani mengelola dan mengembangkannya secara kreatif, inovatif, dan benar-benar terencana,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ekonomi kreatif tidak boleh dipandang sebagai pelengkap kegiatan seremonial atau program pendamping. Sebaliknya, sektor ini harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang, mengingat kemampuan ekonomi kreatif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Menurutnya, ketergantungan Berau pada sektor sumber daya alam, khususnya tambang dan hasil hutan, tidak bisa berlangsung selamanya. Untuk itu, diversifikasi ekonomi melalui penguatan ekraf adalah langkah strategis menuju kemandirian ekonomi daerah.
“Ekonomi kreatif adalah masa depan. Pemerintah daerah harus berani keluar dari pola lama dan memberikan ruang yang lebih luas kepada para pelaku usaha kreatif,” tegasnya.
Ia menilai dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk acara promosi, tetapi juga penyediaan ekosistem yang kondusif, seperti pelatihan, pendampingan bisnis, akses pembiayaan, hingga ruang publik untuk berkarya.
Sa’ga berharap ke depan Pemkab Berau mampu melihat ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru yang sejajar dengan sektor-sektor besar lainnya.
“Kalau dikelola dengan baik, ekonomi kreatif bukan hanya memperkuat identitas Berau, tapi juga meningkatkan daya saing daerah. Ini pekerjaan bersama yang harus segera dimulai,” pungkasnya. (gs/adv)
Suasana antrean di Oriental Kopi KLIA2, salah satu lokasi favorit penumpang sebelum terbang.
RABU, 12 November siang, kami bersiap meninggalkan Kuala Lumpur. Dua malam memang terasa singkat, tetapi cukup untuk menambah cerita baru setelah perjalanan panjang dari Bali dan Singapura. Seperti biasa, kami tidak terburu-buru. Kami memastikan tak ada barang tertinggal, turun ke lobi, menyelesaikan proses check-out, lalu memesan Grab menuju bandara.
Grab memang sangat penting untuk perjalanan gaya backpacker di Malaysia dan Singapura. Metode pembayaran wajib tertaut dengan benar, dan sejak awal saya memilih menggunakan kartu kredit agar tidak perlu menukar uang tunai terlalu banyak. Kuala Lumpur sangat nyaman untuk perjalanan cashless; cukup pesan, naik, turun—semua otomatis terbayar.
Sebelum berangkat, kami menghitung sisa ringgit yang tinggal sedikit. Biasanya memang sengaja saya atur seperti itu. Uang tunai hampir habis menjelang pulang; daripada ditukar kembali dan rugi kurs, lebih baik dipakai untuk membeli oleh-oleh kecil di bandara.
Deretan gerai kuliner dan toko oleh-oleh di area publik KLIA2 yang selalu ramai penumpang.
Perjalanan ke KLIA2 lancar. Terminal ini besar, modern, dan menjadi pusat maskapai low-cost seperti AirAsia. Begitu memasuki area keberangkatan, kami langsung menuju mesin self check-in.
KLIA2 memakai sistem otomatis untuk seluruh proses AirAsia, mulai dari mencetak boarding pass hingga label bagasi. Kami tinggal memindai paspor, memilih penerbangan, dan mesin mencetak boarding pass serta bag tag.
Setelah memasang label pada koper, kami menuju area self baggage drop. Cukup meletakkan koper di belt, memindai boarding pass, lalu sistem langsung menimbang dan mengirim bagasi ke jalur pengangkutan. Prosesnya cepat dan teratur. Seorang petugas berjaga di area itu, sesekali membantu penumpang yang kesulitan. Karena saya sudah membeli jatah 20 kg, koper langsung lolos tanpa masalah.
Setelah itu kami diarahkan menuju pintu keberangkatan. Di bagian ini ada pemeriksaan tambahan. Beberapa penumpang terlihat tertahan karena berat tas kabin mereka melebihi batas 7 kg yang diperbolehkan. Ketika giliran kami, tas ransel saya dan istri tidak diminta ditimbang lagi. Petugas langsung mempersilakan lewat.
Ulasan tentang ketatnya aturan bagasi di KLIA2 sangat membantu kami. Karena sudah menyiapkan semuanya sejak awal, urusan bagasi dan bawaan tidak lagi menjadi masalah. Alhasil, proses hari itu berjalan mulus tanpa hambatan.
Dengan urusan bagasi selesai, kami mengikuti petunjuk menuju Gate L, area keberangkatan internasional. Lokasinya berada cukup jauh di sayap kanan bawah KLIA2 sehingga perlu berjalan melalui koridor panjang dan beberapa eskalator.
Begitu tiba di area Gate L, saya langsung paham mengapa banyak penumpang menyebut ruang tunggunya terasa sempit. Area ini memang tidak sebesar koridor shopping “gateway@KLIA2”. Kursi disusun rapat dan hampir semuanya terisi. Penumpang dari berbagai rute internasional—Bangkok, Jakarta, Hanoi, Manila—berkumpul di area yang sama. Meski padat, suasananya tetap tertib. Kami beruntung menemukan dua kursi kosong untuk menunggu waktu boarding.
Sisa ringgit kami akhirnya dibelanjakan untuk membeli cokelat dan dua minuman dingin. Hal kecil seperti ini justru membuat perjalanan backpacker terasa menyenangkan.
Pesawat AirAsia bersiap di apron KLIA2 menjelang keberangkatan.
Pesawat dijadwalkan lepas landas pukul 15.30 dan tidak ada perubahan jadwal. Namun sesampainya di Bandara Balikpapan pukul 18.30 Wita, saya justru tertahan cukup lama di pemeriksaan imigrasi.
Petugas menjelaskan bahwa mulai Oktober 2025, seluruh WNI yang kembali dari luar negeri wajib mengisi formulir digital kedatangan melalui alamat allindonesia.imigrasi.go.id. Mirip e-Customs, tetapi versi baru ini mencakup juga klaim barang bawaan yang dihitung dalam bea cukai. Formulir ini sudah bisa diisi tiga hari sebelum keberangkatan. Karena tidak membaca aturan terbaru, saya sama sekali tidak mengisinya.
Akibatnya, saya harus mengisi formulir itu langsung di area imigrasi. Prosesnya sebenarnya tidak rumit, tetapi tetap memakan waktu. Setelah saya selesai mengisi, data istri sempat tidak terbaca di sistem sehingga petugas harus membantu memperbaikinya. Ada rasa menyesal juga karena hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
Pelajarannya jelas: selalu cek aturan terbaru sebelum pulang ke Indonesia. Sistem digital sekarang berubah cepat, dan jauh lebih nyaman mengisi formulir dari hotel daripada terburu-buru di depan pemeriksaan imigrasi.
Setelah melewati imigrasi, semuanya terasa lebih ringan. Tinggal mengambil bagasi dan berjalan menuju pintu keluar. Di kepala saya terlintas kembali perjalanan tiga kota—Bali, Singapura, dan Kuala Lumpur—yang ternyata menyimpan banyak catatan kecil namun berharga.
Perjalanan backpacker kali ini mungkin tidak penuh destinasi besar, tetapi justru itu yang membuatnya terasa lebih santai: berjalan, melihat, dan merasakan. Sisanya menjadi cerita—perjalanan tanpa target, tetapi kaya pengalaman. (habis)
BERAU — Anggota DPRD Berau, Suriansyah, menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah. Ia menilai banyak hasil pekerjaan yang tidak mencerminkan standar perencanaan maupun kualitas yang seharusnya, sehingga merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menurut Suriansyah, beberapa temuan di lapangan menunjukkan hasil pekerjaan yang tidak rapi, tidak tahan lama, hingga tidak sesuai spesifikasi teknis. Kondisi tersebut, katanya, mengindikasikan bahwa fungsi kontrol belum dijalankan secara optimal oleh pihak terkait.
“Masih banyak pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan. Semua proyek harus diawasi ketat supaya sesuai perencanaan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh sebatas mengejar target penyelesaian fisik. Yang jauh lebih penting adalah kualitas dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Jika kualitas diabaikan, pembangunan hanya menjadi formalitas. Hasilnya cepat rusak dan masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Suriansyah menyebut setiap pelaksana proyek memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja profesional dan transparan. Ia menekankan bahwa anggaran pembangunan berasal dari uang rakyat, sehingga harus digunakan dengan penuh integritas.
“Pelaksana proyek jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Tanggung jawab mereka adalah memastikan hasil pembangunan benar-benar bermanfaat,” katanya.
Ia menegaskan DPRD Berau akan terus memperkuat fungsi pengawasan, termasuk mendorong instansi teknis pemerintah untuk melakukan monitoring yang lebih ketat di setiap tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima.
“Setiap rupiah anggaran publik harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas. Itu yang akan terus kami kawal,” pungkasnya. (gs/adv)
BERAU — Masalah keterbatasan transportasi bagi pelajar di wilayah terpencil kembali disorot Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi. Ia menilai persoalan ini telah menjadi hambatan serius bagi pemerataan pendidikan, khususnya di jalur Teluk Sulaiman–Bidukbiduk yang hingga kini belum terlayani transportasi sekolah memadai.
Ichsan menyebut banyak siswa masih harus menempuh perjalanan jauh setiap hari dengan menumpang kendaraan warga atau menggunakan motor pribadi, yang tidak semua anak mampu memilikinya. Kondisi ini dinilainya tidak hanya melelahkan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pelajar.
“Transportasi pelajar itu kebutuhan mendesak, bukan lagi pelengkap. Pendidikan tidak boleh hanya mudah diakses oleh mereka yang tinggal di pusat kota,” tegasnya.
Menurutnya, penyediaan angkutan sekolah adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh anak, termasuk yang tinggal di pelosok kampung dan daerah pesisir.
Ia menilai program ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di masa depan.
“Kalau aksesnya susah, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan optimal? Pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Ichsan menjelaskan, keberadaan armada transportasi sekolah akan memberikan dampak positif yang signifikan. Selain meningkatkan keselamatan pelajar, layanan tersebut dapat mendorong kedisiplinan, semangat belajar, dan mengurangi angka keterlambatan siswa.
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan kajian menyeluruh dan merealisasikan program transportasi pelajar, terutama di kawasan pesisir selatan yang hingga kini masih minim sarana penunjang pendidikan.
“Dengan menghadirkan transportasi sekolah yang layak, kita sedang menanam investasi besar untuk masa depan Berau,” tutupnya. (gs/adv)
Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa
BERAU — Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Berau memperkuat layanan informasi cuaca di area pelabuhan dan dermaga. Menurutnya, ketersediaan informasi cuaca yang cepat, akurat, dan mudah diakses sangat dibutuhkan masyarakat, terutama para pelaku perjalanan laut dan nelayan.
Grace menilai keberadaan tampilan radar cuaca maupun papan digital prakiraan cuaca merupakan kebutuhan mendesak. Dengan kondisi geografis Berau yang memiliki banyak jalur laut, potensi cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi, hujan lebat, dan angin kencang harus diantisipasi lebih awal.
“Informasi cuaca bukan sekadar layanan tambahan. Ini menyangkut keselamatan penumpang, nelayan, dan semua yang beraktivitas di laut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tampilan informasi cuaca secara real time akan membantu masyarakat menentukan waktu berangkat yang lebih aman dan menghindari risiko perjalanan saat kondisi laut tidak bersahabat.
“Dengan adanya papan informasi atau radar cuaca yang bisa dilihat langsung di dermaga, keputusan untuk berangkat bisa lebih terukur dan tidak sekadar mengandalkan perkiraan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Grace juga mendorong Dishub agar membangun sistem yang terintegrasi dengan BMKG, Basarnas, dan instansi maritim lainnya. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga akan memperkuat sistem peringatan dini dan mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Informasi harus akurat dan cepat. Koordinasi antarinstansi sangat menentukan,” katanya.
Ia berharap peningkatan layanan informasi cuaca itu dapat segera direalisasikan di titik-titik vital, seperti Dermaga Wisata Sanggam dan Pelabuhan Tanjung Batu, yang menjadi pintu masuk wisatawan menuju kawasan Derawan dan Maratua.
“Kalau keselamatan pelayaran terjamin, wisata dan ekonomi kita ikut terdorong. Ini investasi penting bagi Berau,” pungkasnya. (gs/adv)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono ditemui usai menghadiri pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025). ANTARA/Fathur Rochman
JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di sekitar Palestina, khususnya Yordania terkait dengan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
“Kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York untuk menentukan nanti keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono usai menghadiri pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan koordinasi untuk mematangkan langkah diplomatik dan teknis.
“Semuanya masih dalam koordinasi,” katanya.
Ia menyampaikan kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II memiliki makna strategis bagi hubungan kedua negara.
Menurutnya, hubungan kedua negara lebih dari sekadar diplomatik formal, tetapi juga bersifat pribadi. Sugiono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II telah menjadi sahabat lama.
“Keduanya juga merupakan sahabat lama yang sejak masa mudanya sudah saling mengenal. Kemudian dulu juga waktu Bapak Presiden masih aktif di tentara, selalu melaksanakan kerja sama dan latihan-latihan militer dengan Kerajaan Yordania,” ungkap Sugiono.
Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Yordania akan membahas sejumlah kerja sama strategis di sejumlah sektor.
Pada bidang ekonomi, Raja Abdullah II telah dijadwalkan untuk mengunjungi Danantara Indonesia guna membahas kerja sama yang lebih intensif, termasuk komoditas fosfat.
Sementara di sektor pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Yordania akan meningkatkan kerja sama terkait dengan pelatihan militer. (ANT/KN)
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan lembaganya kini sedang fokus meningkatkan kemampuan para pengawas pemilu untuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada pelaksanaan pemilu mendatang.
“Dalam konteks penggunaan AI, kami menyiapkan berbagai upaya peningkatan kapasitas di jajaran pengawas pemilu supaya mereka tidak gagap,” kata Lolly di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
Lolly mengatakan Bawaslu akan menggandeng banyak pakar teknologi informasi dan siber untuk merumuskan formula terbaik dalam penguatan pengawasan ruang digital terkait pemilu.
Menurut dia, para pengawas pemilu akan mengalami kesulitan mengawasi penggunaan AI terkait pemilu apabila tidak dibekali dengan kemampuan yang relevan.
“Karena secanggih apa pun niat untuk melakukan pengawasan, kalau tidak diimbangi kecanggihan beradaptasi dengan teknologi maka dia akan kesulitan,” ujarnya.
Lolly juga membahas soal anggaran untuk program penguatan kapabilitas para pengawas pemilu. Saat ini anggaran Bawaslu cukup terbatas, namun dia memastikan pengawasan ruang digital tetap menjadi prioritas lembaganya.
“Sesuatu yang sudah kita tahu akan berpotensi menimbulkan masalah yang besar, berdampak besar, tapi karena tidak ada anggaran lalu tidak dilakukan upayanya? Bagi Bawaslu itu tidak mungkin karena kami diberi amanah untuk memastikan konsepnya clear, mitigasi dilakukan secara kuat,” tuturnya.
Lolly juga menambahkan penggunaan AI tidak sepenuhnya dilarang, namun tidak boleh berlebihan dan harus tetap dalam koridor yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
“Berkenaan dengan batas penggunaan AI itu apa sih? Sebetulnya kan sudah ada ya, keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 berkenaan dengan citra diri. Jadi, bunyi putusannya itu menyatakan bahwa penggunaan AI itu harus ada dalam batas yang wajar, tidak boleh ada manipulasi yang berlebihan,” kata Lolly.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 secara jelas melarang penggunaan AI yang berlebihan dalam kampanye pemilu.
MK memutuskan foto atau gambar dalam kampanye pemilihan umum tidak boleh direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi AI.
Ketentuan tersebut merupakan tafsir baru MK terhadap frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu.
Pada mulanya, Pasal 1 angka 35 hanya berbunyi “Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.”
MK menilai, frasa “citra diri” dalam pasal dimaksud belum memberikan batasan tegas. Padahal, sebagai ketentuan umum, pasal tersebut seharusnya memberi pengertian yang jelas karena akan digunakan sebagai rujukan dari ketentuan yang terdapat pada norma lainnya di UU Pemilu.
Kondisi tersebut, menurut Mahkamah, berpotensi menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan dan berpeluang memunculkan praktik-praktik peserta pemilu menampilkan jati dirinya yang mengandung rekayasa atau manipulasi.
Oleh sebab itu, MK mengubah pemaknaan frasa “citra diri” dengan mewajibkan peserta pemilu menampilkan foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan AI. (ANT/KN)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11/2025). ANTARA/Imamatul Silfia
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menjadikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen sebagai kebijakan permanen.
Namun, ia menegaskan bahwa peluang tersebut harus dibarengi kepatuhan penuh dari pelaku UMKM dalam melaporkan omzet usaha mereka. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi praktik memanipulasi omzet demi mendapatkan beban pajak lebih rendah.
“Aspirasi yang bagus. Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka UMKM enggak ngibul-ngibul,harusnya sih enggak apa-apa dipermanenkan,” kata Purbaya dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan memantau kondisi perekonomian dalam dua tahun ke depan, termasuk implementasi kebijakan pajak UMKM di lapangan sebelum mengambil keputusan.
“Nanti kita lihat dua tahun ke depan seperti apa deh (ekonominya). Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan,” kata Menkeu.
Pemerintah telah memperpanjang pengenaan PPh final UMKM sebesar 0,5 persen hingga 2029. Insentif ini diberikan kepada pelaku usaha dengan omzet bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun.
Tarif tersebut berlaku sebagai bentuk penyederhanaan kewajiban perpajakan bagi sektor UMKM yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan insentif pajak ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilanjutkan.
“Yang empat program adalah yang akan dilanjutkan di 2026. Yang pertama terkait PPh final bagi UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miliar setahun. Pajak finalnya setengah persen (0,5 persen) dilanjutkan sampai 2029,” kata Menko Airlangga.
Ia merinci bahwa pemerintah memberikan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak pribadi UMKM guna meringankan beban pajak dan menyederhanakan kewajiban administrasi.
Insentif PPh final sebesar 0,5 persen tersebut, bahkan tidak hanya diperpanjang sampai 2026, namun sampai 2029, sehingga memberikan kepastian bagi UMKM.
Khusus untuk tahun 2025, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun dengan wajib pajak UMKM terdaftar mencapai 542 ribu, berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. (ANT/KN)
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). ANTARA/Rio Feisal
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan asisten pribadi dari pengacara Hotman Paris, Wela Arista (WA), mangkir dari panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum hadir, dan tidak ada konfirmasi yang diterima penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Oleh karena itu, Budi mengatakan KPK akan berkoordinasi dan menjadwalkan ulang pemanggilan Wela Arista sebagai saksi kasus CSR BI-OJK.
Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.
Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.
Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.
Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.
Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut. (ANT/KN)
Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein berpelukan usai prosesi penyerahan medali kehormatan tertinggi "Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda" (Order of the Renaissance) di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (14/11/2025). ANTARA/Fathur Rochman.
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima medali kehormatan tertinggi “Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda” (Order of the Renaissance) dari Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Medali kehormatan tersebut merupakan penghargaan tertinggi dan paling bergengsi yang diberikan oleh Raja Abdullah II.
Dalam prosesi penyerahan medali kehormatan itu, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah berdiri sejajar. Lalu Raja Abdullah menyelempangkan medali kehormatan tersebut ke sisi bahu kanan Presiden Prabowo. Keduanya lalu saling bersalaman dan berpelukan.
Diketahui, medali kehormatan tersebut biasanya dianugerahkan kepada raja, pangeran, dan kepala negara. Medali ini juga dapat diberikan kepada perdana menteri.
Penghargaan itu dianugerahkan kepada warga sipil, prajurit pria dan wanita, warga Arab dan warga negara asing, sebagai penghargaan atas jasa mereka yang luar biasa di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghargaan oleh Raja Abdullah II kepada Presiden Prabowo, sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia.
“Itu merupakan bentuk penghargaan ya saya kira. Saya kira kebanggaan juga buat kita, Bapak Presiden menerima,” ucap Sugiono.
Sebelumnya dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin negara, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Yordania telah menjalin hubungan yang solid sejak 74 tahun silam. Selain itu, kedua negara juga memiliki kedekatan historis dan emosional yang kuat.
“Kedua negara kita telah menikmati hubungan yang erat sejak terjalinnya hubungan diplomatik 74 tahun lalu pada Oktober 1951. Di sisi lain, seperti Anda ketahui, saya memiliki ikatan emosional dengan Yordania,” ujar Prabowo.
Prabowo menyampaikan dirinya memiliki ikatan khusus dengan Yordania saat lebih dari 20 tahun lalu diterima dengan hangat oleh mendiang Raja Hussein bin Talal.
Pemerintah Indonesia berharap dapat membahas peluang kerja sama baru dan mempererat hubungan bilateral dengan Yordania di tengah dinamika geopolitik global.
“Kami ingin bekerja sama lebih dekat dengan Anda, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah menerima banyak anak muda kami yang sedang dilatih di Yordania hingga saat ini. Terima kasih banyak,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Raja Abdullah II menegaskan komitmen Yordania untuk terus memperkuat solidaritas dengan Indonesia.
Raja Abdullah II menyoroti hubungan panjang dan persaudaraan yang terjalin di antara kedua negara maupun secara pribadi dengan Presiden Prabowo.
“Saya bangga dan terhormat berada di sini, bangga dan terhormat menyebut Anda sahabat lama saya. Saya tahu bahwa dalam pembahasan kita malam ini dan besok, ada banyak peluang baru untuk memperkuat ikatan antara Indonesia dan Yordania,” ucap Raja Abdullah II. (ANT/KN)
