JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mendorong peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah melalui sistem pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berbasis kelas jabatan. Hal ini disampaikan dalam webinar bertajuk “Kelas Jabatan dan Urgensinya dalam Pemberian TPP bagi ASN Daerah” yang digelar oleh Direktorat Kompensasi ASN BKN secara daring, belum lama ini.

Webinar ini menjadi langkah strategis untuk mendorong penerapan sistem kelas jabatan yang modern, adil, dan akuntabel dalam pemberian TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Dr. Herman, menekankan bahwa sistem kelas jabatan tidak hanya menjadi dasar pemberian tunjangan, tetapi juga berperan penting dalam memotivasi kinerja pegawai berdasarkan kontribusi riil yang diberikan.

“Hadirnya sistem kelas jabatan memungkinkan optimalisasi SDM dengan evaluasi jabatan yang menghasilkan nilai, bobot, dan harga jabatan yang tepat. Ini juga berdampak pada efisiensi anggaran karena penghargaan diberikan secara terukur dan transparan,” ujar Herman.

Menurut Herman, sistem kelas jabatan memiliki tiga peran utama: sebagai dasar pemberian tunjangan, sebagai panduan pengembangan karier ASN, dan sebagai sarana penataan organisasi yang efisien.

Instrumen seperti analisis jabatan, peta jabatan, dan evaluasi jabatan menjadi fondasi utama dalam menentukan kelas jabatan. Ia juga menekankan pentingnya penilaian kerja yang objektif serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait penghargaan ASN.
Regulasi dan Teknis Pemberian TPP Berdasarkan Evaluasi Jabatan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kompensasi ASN BKN, Neny Rochyany, menjelaskan kerangka regulasi dan teknis pemberian TPP, mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Evaluasi Jabatan.

“Evaluasi jabatan merupakan proses sistematis untuk menentukan kelas jabatan melalui penilaian faktor-faktor jabatan yang spesifik. Ini menjadi dasar sistem kompensasi internal, benchmarking gaji, hingga model suksesi kepemimpinan,” jelas Neny.

Ia menambahkan penempatan pegawai dalam kelas jabatan harus disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan prinsip meritokrasi. Pemerintah daerah juga memiliki ruang fleksibel dalam memberikan TPP tambahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan persetujuan DPRD sesuai ketentuan hukum.

Webinar ini merupakan bagian dari upaya BKN dalam membangun sistem manajemen ASN yang adil, akuntabel, dan berbasis kinerja. Penerapan kelas jabatan yang terstandar diharapkan dapat menciptakan kejelasan karier, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong semangat kerja ASN daerah. (MK)

Editor : Nicha R

JAKARTA – Badan Bank Tanah menggelar audiensi dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Pertemuan ini dihadiri Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, Deputi Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo dan Kepala Divisi Pemanfaatan, Bondan Pristiwandana.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menerangkan, pertemuan ini menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam mendukung program-program strategis nasional, khususnya optimalisasi pemanfaatan tanah negara serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta.

Tak hanya itu, Parman pun menilai hal ini sebagai komitmen Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan yang bersih dan memiliki kepastian hukum bagi berbagai kepentingan pembangunan, terlebih untuk mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo.

“Ini kesempatan yang sangat positif dengan Kadin di mana banyak sekali pengusaha, di mana setiap usaha butuh tanah, khususnya dalam mendukung asta cita Presiden (Prabowo) melalui program seperti rumah layak huni MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), MBG (makan bergizi gratis), tempat pelatihan dan lain sebagainya,” kata Parman kepada wartawan usai acara.

Parman menegaskan, Badan Bank Tanah memiliki mandat untuk menjamin bahwa lahan yang dialokasikan kepada pelaku usaha khususnya bagi para investor telah berstatus clean and clear, baik secara fisik maupun yuridis.

“Karena di republik ini yang susah adalah pembebasan lahan yang tentunya penuh dengan ketidakpastian hukum. Salah satu tugas kita (Badan Bank Tanah) adalah melakukan pengamanan, pemeliharaan, pengendalian baik secara aspek fisik dan yuridis, baik di dalam dan di luar pengadilan,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menyampaikan Kadin siap mengharmonisasikan program percepatan (quick wins) dengan pemanfaatan lahan dari Badan Bank Tanah, antara lain untuk program MBG melalui penyediaan SPPG, rumah layak huni, pengiriman tenaga kerja migran, serta layanan cek kesehatan gratis.

“MBG dan rumah layak huni adalah beberapa yang dapat dijajaki kerja sama dengan Badan Bank Tanah. Program quick wins Kadin sejalan dengan upaya kami dalam mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Anindya juga mengapresiasi terobosan pemerintah melalui Badan Bank Tanah dengan program tanah nol rupiah untuk kepentingan sosial.

“Ini luar biasa terobosan pemerintah dan tentu kami dari dunia usaha ingin bekerjsama bukan saja pemerintah yang progresif tetapi juga yang menginginkan keadilan sosial kami sambut baik,” pungkas Anindya.

Sekadar informasi, Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset persediaan tanah seluas 33.116 hektare di seluruh Indonesia. Aset tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Beberapa peran strategis Badan Bank Tanah telah diwujudkan dalam bentuk penyediaan tanah untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kendal dan Brebes, Jawa Tengah; Lahan Bandara VVIP IKN, jalan tol IKN seksi 5B dan reforma agrarian di atas HPL Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; pemanfaatan lahan oleh badan hukum swasta baik dari skala mikro sampai dengan skala makro.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam di Kejaksaan Agung, Senin (23/6/2025), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Nadiem tiba di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul 09.09 WIB pagi. Namun, baru pada pukul 21.01 WIB ia kembali terlihat di hadapan publik. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, ia sempat menunggu di area lobi, sementara para awak media telah berjajar di luar menunggu keterangan setelah lama diperiksa.

Sebuah mobil hitam kemudian diarahkan hingga ke pintu gedung, memicu perhatian awak media yang segera mendekat. Salah satu pengacaranya menyebut bahwa Nadiem akan memberikan pernyataan sebelum meninggalkan lokasi.

Didampingi oleh tim kuasa hukum, Nadiem akhirnya muncul di hadapan kamera. Ia memberikan pernyataan singkat yang mengonfirmasi kehadirannya dalam pemeriksaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

“Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap proses hukum,” ujar Nadiem.

Ia menambahkan bahwa proses yang dijalaninya hari itu merupakan bagian dari keyakinannya terhadap sistem hukum yang adil.

“Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” lanjutnya.

Dalam pernyataan tersebut, Nadiem juga menegaskan bahwa dirinya masih berstatus sebagai saksi dan akan bersikap kooperatif dalam penyelidikan yang tengah berlangsung.

“Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih,” ucapnya sebelum segera meninggalkan lokasi.

Pernyataan singkat itu hanya berlangsung kurang dari satu setengah menit. Meski para wartawan mencoba melontarkan berbagai pertanyaan, termasuk mengenai proses pengadaan dan dugaan aliran dana dari vendor, Nadiem memilih untuk tidak menjawab satu pun.

Ia terus berjalan menuju mobil yang telah menunggunya, dengan beberapa orang dari tim pengacara membuat barikade untuk menghalangi kerumunan.

Setelah masuk ke dalam kendaraan, Nadiem tampak menunduk dan tetap diam di kursi belakang. Kuasa hukumnya juga tampak berupaya menghalau kamera agar tidak merekam lebih jauh. Begitu pintu tertutup dan mobil melaju, para pengacara juga segera meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan tambahan.

Menariknya, dalam pemeriksaan kali ini, Nadiem tidak tampak didampingi oleh Hotman Paris, pengacara yang sempat bersamanya dalam konferensi pers sebelumnya pada 10 Juni 2025 lalu di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan.

Pewarta : M Adi Fajri

Editor : Nicha R

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi bergerak menguat seiring Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran.

IHSG dibuka menguat 91,75 poin atau 1,35 persen ke posisi 6.878,89. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 13,06 poin atau 1,73 persen ke posisi 766,89.

“Dari sisi emiten, beberapa saham memasuki ex-date dividen dan memicu aksi profit taking,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Dari mancanegara, Presiden AS Donald Trump tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata Israel dan Iran. Ia mengumumkan hal ini di platform media sosial miliknya Truth Social, pada Selasa (24/6) subuh waktu RI.

Angkatan bersenjata Iran pada Senin (23/06) mengatakan telah menyerang pangkalan AS di Qatar setelah AS menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz selama akhir pekan.

Namun, serangan itu dicegat oleh pertahanan Qatar dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, yang memicu aksi jual di pasar minyak karena para pedagang memperkirakan pasokan minyak mentah tidak akan terganggu secara signifikan oleh konflik yang sedang berlangsung.

Kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) turun lebih dari 7 persen dan menetap di 68,51 dolar AS per barel dan Minyak Brent turun ke level 68,50 dolar AS per barel.

Di sisi lain, sejumlah sentimen masih akan menjadi perhatian pelaku pasar pada perdagangan hari ini, terutama dari pidato Ketu The Fed Jerome Powell dan kongres partai China yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi, baik secara moneter maupun fiskal.

Powell akan menyampaikan Laporan Kebijakan Moneter Semesteran kepada Kongres di hadapan U.S. House Financial Services Committee pada Selasa (24/6). Besoknya pada Rabu (25/06), Powell akan menyampaikan hal yang sama di hadapan U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC Standing Committee) juga akan menggelar pertemuan pada 24 hingga 27 Juni 2025. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC Standing Committee) adalah badan legislatif tertinggi dan permanen di China saat Kongres Rakyat Nasional (NPC) tidak sedang bersidang.

Sementara itu, bursa AS Wall Street kompak menguat pada perdagangan Senin (23/06), seiring investor merasa lega setelah respon Iran terhadap serangan AS selama akhir pekan ternyata lebih terkendali dari yang diperkirakan.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 374,96 poin atau 0,89 persen dan berakhir di 42.581,78, indeks S&P 500 menguat 0,96 persen dan ditutup pada 6.025,17, sementara Nasdaq Composite melemah 0,94 persen dan menetap di 19.630,97.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 465,34 poin atau 1,21 persen ke 38.815,50, indeks Shanghai menguat 28,03 poin atau 0,86 persen ke 3.410,76, indeks Hang Seng naik 362,26 poin atau 1,57 persen ke 24.059,00, dan indeks Strait Times menguat 27,08 poin atau 0,71 persen ke 3.906,33. (ANT/KN)

MATARAM – Tim SAR gabungan berhasil menemukan posisi jatuhnya seorang wisatawan perempuan berkebangsaan Brasil, Juliana (27) di sekitar titik Cemara Nunggal, Gunung Rinjani.

Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan, korban ditemukan pada hari Senin (23/6) pukul 07.05 Wita, kurang lebih 500 meter dari titik awal jatuhnya.

“Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor dengan visualisasi drone thermal,” ujar Hariyadi melalui keterangan tertulis diterima di Mataram, Selasa (25/6/2025).

Berdasarkan pantauan dari drone, korban dalam kondisi tidak bergerak. Saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya keras melakukan evakuasi terhadap Juliana yang jatuh ke kedalaman ratusan meter tersebut.

Insiden tragis ini terjadi pada Sabtu pagi, 21 Juni 2025, saat korban sedang mendaki menuju puncak Gunung Rinjani.

“Kami terkendala medan yang ekstrem dan berkabut di sekitar lokasi kejadian,” katanya.

Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Kantor SAR Mataram, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), TNI, Polri, BPBD Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Damkar, Relawan Rinjani, porter, dan unsur terkait.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memberikan perhatian serius atas insiden jatuhnya seorang wisatawan asal Brasil bernama Juliana (27) ke dalam jurang saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Lombok Timur, pada Sabtu (21/6).

Dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada Senin (23/6), Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya percepatan evakuasi terhadap korban.

“Pesan saya, bagaimanapun caranya, korban harus segera diselamatkan. Karena waktu seseorang untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi darurat hanya sekitar 72 jam, apalagi tanpa bekal. Jadi harus segera dievakuasi,” tegas Gubernur Iqbal.

Ia mengungkapkan, medan dan cuaca menjadi kendala utama bagi tim penyelamat di lapangan. Korban diduga jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 400 hingga 500 meter, sehingga evakuasi menjadi sangat berisiko.

Untuk mempercepat proses penyelamatan, Gubernur Iqbal menyatakan akan menjalin komunikasi dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang memiliki helikopter khusus untuk operasi di medan ekstrem.

“Lakukan kemampuan terbaik kita, termasuk kemungkinan rescue melalui airlifting menggunakan helikopter dengan pilot spesifikasi airlifter supaya tidak kehilangan golden time penyelamatan,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan tim penyelamat yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Di sisi lain, ia melihat bahwa kejadian ini akan menjaga reputasi NTB dalam menjamin perlindungan kepada wisatawan.

“Ini selain kepentingan menyelamatkan korban juga soal reputasi kita sebagai tuan rumah bahwa kita mampu memberikan perlindungan terbaik kepada tamu-tamu asing yang mengunjungi NTB,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0 yang menuntut SDM yang kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, dan melek teknologi, pendidikan memegang peran penting dalam membentuk SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Menyadari hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah secara luring di Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2025).

Kepala Sekolah (KS), Pengawas Sekolah (PS), dan Tenaga Kependidikan (Tendik) memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran bermutu. Berdasarkan data lapangan, kebutuhan KS di Indonesia saat ini mencapai 50.971 orang, dengan 10.899 di antaranya diproyeksikan pensiun pada 2025, sementara 40.072 jabatan masih kosong. Tiga provinsi dengan kebutuhan KS tertinggi adalah Jawa Barat (7.490 orang), Jawa Tengah (6.881 orang), dan Jawa Timur (6.513 orang).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program ini menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem pendidikan melalui kepemimpinan yang transformatif dan kolaboratif.

“Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan transformatif di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, KS, PS, dan Tendik memiliki peran strategis untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung bermutu,” kata Abdul Mu’ti.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa program ini merujuk pada sembilan regulasi nasional, salah satunya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai KS. Untuk mendukung pelaksanaan program, Kemendikdasmen menyediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIMKSPSTK) yang terintegrasi di platform Rumah Pendidikan layanan Ruang GTK.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan dukungan penuh atas peluncuran program ini sebagai solusi kekosongan posisi KS yang signifikan.

“KS dituntut menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, kondusif, dan memiliki visi ke depan agar layanan pendidikan meningkat secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah harus mempercepat pengangkatan KS agar tidak terjadi kekosongan yang menghambat proses pembelajaran,” ujar Hetifah.

Pendidikan yang berkualitas dan inklusif di era Revolusi Industri 5.0, menurut para pemangku kepentingan, membutuhkan kepemimpinan sekolah yang adaptif dan mampu mendorong inovasi. (MK)

Editor: Nicha R