Tengah malam, Senin 23 Juni 2025, saya menerima dua foto dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Satu menampilkan barisan tokoh pendidikan dalam peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah. Satu lagi memperlihatkan ruangan penuh guru, kepala sekolah, dan pengawas dari berbagai daerah.
Bersamaan dengan itu, beliau juga mengirimkan undangan resmi dan lampiran lengkap dari Kemendikdasmen. “Fresh from the oven,” tulis Bu Hetifah. Informasi ini penting dan harus segera diketahui, terutama Kaltim.
Sebagai legislator dari dapil Kaltim, Bu Hetifah menegaskan bahwa Program Kepemimpinan Sekolah sangat selaras dengan kebutuhan Kaltim, apalagi wilayah ini tengah bersiap menjadi kawasan strategis nasional dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pembangunan IKN bukan hanya soal fisik, tapi yang lebih utama adalah pembangunan SDM unggul,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Bu Hetifah memang berada pada posisi strategis. Komisi ini membidangi urusan pendidikan, kebudayaan, riset, olahraga, pariwisata, dan pemuda. Ia memahami betul bagaimana kebijakan pusat perlu menjangkau realitas daerah secara konkret.
Beliau juga menekankan pentingnya pemerataan akses pelatihan, terutama bagi kepala sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan sekitar IKN yang belum tersentuh pelatihan kepemimpinan digital. Komisi X DPR RI akan terus mendorong agar cakupan program diperluas, jalur daring dioptimalkan, dan pemerataan anggaran benar-benar dijalankan.
“Semoga seluruh kabupaten/kota di Kaltim bisa segera melaksanakan program ini. Jangan sampai ada kekosongan kepala sekolah,” ucapnya.
Ya, saya memang cukup sering berkomunikasi dengan Bu Hetifah. Sejak Media Kaltim berdiri tahun 2020, beliau selalu hadir dan memberikan dukungan luar biasa.
Tahun pertama, hadir lewat diskusi daring. Tahun ketiga, datang langsung ke acara Talkshow Pariwisata di Convention Hall Samarinda. Terakhir, memeriahkan HUT ke-5 Media Kaltim, beliau memberikan sambutan khusus yang ditayangkan di panggung utama Fun Run IKN, 4 Mei 2025 lalu.
Kini, ketika beliau kembali mengirimkan informasi soal Program Kepemimpinan Sekolah, saya tahu ini bukan informasi biasa. Ini menyangkut masa depan pendidikan kita, khususnya tentang siapa yang akan memimpin sekolah-sekolah di Kaltim.
Program ini bukan sekadar pelatihan. Ini adalah strategi nasional untuk mencetak pemimpin pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman.
Program ini menyasar guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan. Baik untuk mempersiapkan calon kepala sekolah, maupun memperkuat mereka yang sudah menjabat.
Sistemnya digital dan terintegrasi melalui SIMKSPSTK di platform Rumah GTK. Landasan hukumnya juga kuat: dari UU Sistem Pendidikan Nasional, PP tentang Guru, hingga Permendikbudristek tentang penugasan kepala sekolah. Program ini juga mendukung agenda Asta Cita Presiden dalam penguatan SDM nasional.
Yang menarik program ini juga menjadi jawaban atas kekosongan kepala sekolah yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Kaltim. Dalam dokumen paparan resmi Dirjen GTK-PG disebutkan secara lugas bahwa kekosongan ini membutuhkan percepatan pengangkatan kepala sekolah.
Selama ini, banyak sekolah yang hanya dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu yang tidak menentu. Praktik semacam ini, meski sah secara administratif, tentu jauh dari ideal karena tidak memberikan kepastian dan otoritas penuh bagi pemimpin satuan pendidikan.
Melalui desain Program Kepemimpinan Sekolah, pemerintah secara bertahap mendorong pengurangan penggunaan Plt dan mempercepat pengangkatan kepala sekolah secara definitif dan profesional.
Penugasan kepala sekolah kini diarahkan berdasarkan prinsip merit, akuntabilitas, dan kolaborasi, bukan sekadar penunjukan administratif atau sementara. Artinya, ke depan, sekolah diharapkan benar-benar dipimpin oleh kepala sekolah yang sah, memiliki pelatihan kepemimpinan yang memadai, dan mampu menjalankan transformasi pendidikan secara utuh.
Kaltim sendiri punya banyak potensi—dari sekolah unggulan, guru hebat, hingga jejaring pendidikan yang solid di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan kabupaten lainnya. Maka pemerataan akses pelatihan harus menjadi prioritas. Pelatihan daring dan blended learning perlu menjangkau hingga pelosok.
Pemerintah daerah tidak boleh menunggu. Harus jemput bola. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi akan mempercepat penguatan SDM pendidikan di daerah.
Karena kepala sekolah bukan sekadar jabatan administratif. Mereka adalah kompas, penggerak semangat, dan penentu arah mutu pendidikan. Tanpa mereka, sekolah kehilangan kendali.
Program ini sudah berjalan. Pemerintah pusat sudah memulai. Saatnya Kaltim menyambut dengan langkah nyata dan terukur. Karena yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi generasi baru. Dan itu dimulai dari siapa yang memimpin di sekolah. (*)
Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
