SAYA mengikuti terus polemik pemindahan SMAN 10 Samarinda. Dari sengketa lahan yang berlarut-larut hingga langkah tegas Pemprov dan DPRD Kaltim belakangan ini. Namun satu hal yang tak boleh dilupakan: pendidikan negeri tidak boleh dikalahkan oleh kompromi yang merugikan publik.

Kepulangan SMAN 10 ke Kampus A di Jalan HAM Rifaddin Samarinda Seberang, bukan sekadar soal pindah gedung. Ini soal mengembalikan martabat hukum dan sejarah pendidikan Kaltim. Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah sangat jelas dan telah berkekuatan hukum tetap.

Tanah dan sebagian besar bangunan di Kampus A adalah milik negara. Tidak ada ruang abu-abu. Tidak ada celah tafsir ganda.

Polemik ini bukan perkara baru. Kalau kita tarik ke belakang, konflik ini punya akar panjang. Dimulai tahun 1994 hingga 2010, di mana kerja sama berlangsung antara Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim dan Yayasan Melati.

Pada awalnya, semuanya berjalan wajar. Tapi pada 2010, Pemprov Kaltim resmi memutus kerja sama. Bukannya mundur, Yayasan tetap bertahan. Bahkan pada 2014, SMAN 10 justru dipindahkan ke Kampus B di Jalan PM Noor. Lahannya sempit, tak layak untuk sekolah bertaraf unggulan.

Kemudian, pada 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 72 PK/TUN/2017. Dalam putusan itu dinyatakan secara tegas bahwa lahan Kampus A adalah milik Pemprov Kaltim. Bukan milik yayasan.

Namun bukannya patuh, pada 2021, Yayasan Melati justru melakukan tindakan sepihak: mengusir aktivitas SMAN 10 dari lokasi Kampus A. Ironis dan tidak bisa ditoleransi.

Dua tahun kemudian, pada 2023, Mahkamah Agung kembali memperkuat putusan sebelumnya. Melalui Putusan Kasasi No. 27 K/TUN/2023, MA menolak seluruh klaim Yayasan Melati dan mempertegas kembali bahwa seluruh aset di Kampus A adalah milik negara. Ini adalah pukulan telak kedua bagi klaim sepihak yang selama ini digaungkan yayasan.

Dan akhirnya, pada 2025, Pemprov mengambil tindakan tegas. Tidak lagi bisa ditunda. Pemprov mengembalikan SMAN 10 ke lokasi semula. Sekolah negeri harus berada di tanah negara.

Langkah ini bukan hanya menyelesaikan polemik lama, tapi juga menjadi fondasi penting untuk masa depan SMAN 10. Keputusan ini juga tak lepas dari status baru SMAN 10 sebagai salah satu dari 12 Sekolah Garuda. Program nasional untuk mencetak sekolah unggulan berbasis sains dan teknologi. Sekolah unggulan butuh fasilitas memadai, kepastian hukum, dan lingkungan belajar yang stabil. Mustahil menjalankan program sebesar itu jika ruang belajarnya sendiri masih bersengketa.

Karena itu, proses relokasi tidak boleh menimbulkan kekacauan baru. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa langkah pengembalian harus dilakukan secara tertib dan tanpa mengganggu pihak mana pun.

“Gunakan hak kita, tapi jangan mengganggu kegiatan belajar pihak lain,” ujarnya saat briefing pada Selasa (24/6), sehari sebelum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menandai 12 ruang kelas di Kampus A, Jalan HAM Rifaddin, sebagai langkah awal persiapan kegiatan belajar siswa kelas X tahun ajaran 2025/2026.

Selama ini, guru dan siswa harus menanggung akibat dari tarik-menarik yang tak berkesudahan. Diusir dari ruang belajar, dipindahkan ke tempat yang tak layak, dan ditinggalkan oleh kebijakan yang gamang.

Karena itu, langkah Pemprov yang menonaktifkan Kepala SMAN 10, Fathur Rachim, beserta seluruh wakil kepala sekolah, bukan tindakan emosional. Ini bentuk tegas untuk penegakan hukum.

“Kami sudah punya dua putusan Mahkamah Agung yang bersifat inkrah. Ketika pejabat pelaksana di lapangan justru memperlambat, kami harus ambil sikap,” tegas Plt Kadisdikbud Kaltim, Armin.

Sosok guru sepuh bernama Suyanto, ditunjuk menjadi Plt Kepala Sekolah. Ia tidak mencari panggung, tapi berdiri di tengah badai, dengan satu alasan: kebenaran.
“Kalau saya diam, saya termasuk setan bisu seperti kata Imam An-Nawawi,” ujarnya tanpa ragu.

Sebaliknya, klaim Yayasan Melati atas bangunan di atas tanah negara tak lagi berdasar. Slamet Sugeng dari BPKAD Kaltim menegaskan, “Kalau dibeli dari APBD, ya itu aset daerah.”

Tak ada akta hibah. Tak ada kontribusi dana. Tak ada dasar legal untuk menguasai lahan negara. Semua pembangunan di Kampus A dibiayai penuh oleh APBD dan APBN. Bahkan Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa sejak awal, seluruh anggaran dialokasikan untuk SMAN 10, bukan untuk yayasan.

Fakta-fakta ini memperkuat posisi hukum negara dan sekaligus membungkam narasi sepihak yang dibangun selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, suara masyarakat makin keras. Lela, salah satu wali murid, menyuarakan kegelisahan banyak orang tua: “Kami rakyat biasa, tapi kami punya hak dan keberanian melawan ketidakadilan.”

Kepulangan SMAN 10 bukan kemenangan politik. Ini penegakan hukum. Sudah terlalu lama sekolah negeri ini dipermainkan. Kalau Yayasan Melati merasa punya hak, silakan gugat. Tapi hentikan mengganggu hak belajar anak-anak.

Mereka butuh ruang yang pasti, bukan konflik berkepanjangan. Negara tak boleh kalah di tanahnya sendiri. Ini soal menempatkan yang benar di tempatnya. Titik. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Saya mengenal baik Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid. Sekitar 17 tahun lalu, saat ia masih aktif sebagai wartawan di Kaltim Post, saya redakturnya. Rasyid bukan sekadar jurnalis lapangan, ia pekerja keras yang tekun membangun karier hingga dipercaya menjabat sebagai Manajer Pemasaran sebelum akhirnya mengundurkan diri.

Karena itulah, saya tahu persis bagaimana perjalanan dan integritasnya. Dari jurnalis hingga menjadi pemimpin desa di Kukar. Kini, ia memasuki periode kedua sebagai kepala desa.

Tapi tulisan ini, saya tidak membahas siapa Rasyid, melainkan soal ketegangan dan tudingan yang menyelimuti desanya pasca longsor di Kilometer 28 poros Samarinda–Balikpapan, Dusun Tani Jaya, pada 18 Mei 2025 lalu.

Longsor ini tidak hanya merusak 22 rumah warga dan 1 masjid, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Sebagian kelompok langsung menuding aktivitas tambang PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) sebagai penyebab. Tuntutan muncul: dari kompensasi, penghentian operasi tambang, hingga pencopotan kepala desa.

Padahal, berbagai lembaga telah turun. Universitas Mulawarman (Unmul), melalui kajian akademisnya, menyebut bahwa longsor dipicu kondisi geologi Formasi Kampung Baru yang memang labil, diperparah curah hujan tinggi. Dinas ESDM pun menegaskan bahwa disposal tambang berada pada jarak aman, sesuai regulasi. Tapi sebagian tetap menolak hasil kajian dan menyebut semua pihak “dibungkam perusahaan.”

Saya menelepon langsung Rasyid, Minggu (29/6) pagi tadi. Hampir satu jam kami berbincang. Tak ada skrip, tak ada basa-basi. Ia bicara apa adanya. Tegas, terus terang, dan tanpa berusaha membungkus ucapannya dengan kalimat manis. Nada suaranya terdengar letih, tapi jelas: ia ingin publik tahu bahwa desa ini tidak sedang diam. Apalagi berpangku tangan.

“Kalau memang perusahaan bersalah, saya yang akan tutup sendiri. Saya yang akan meminta ganti rugi ke perusahaan. Saya taksir totalnya, Rp 10 miliar. Perusahaan pasti bisa keluarkan dananya. Tapi kalau tidak ada buktinya, apa dasar saya? Kita ini kerja pakai data, bukan prasangka,” tegasnya.

Ia menjelaskan pemerintah desa juga tengah berusaha mencarikan solusinya. Termasuk menyiapkan tempat tinggal sementara dan akan membangunkan posko. Tapi beberapa warga tidak bersedia dengan berbagai alasan. Sehingga, ia pun keluarkan dana pribadi untuk membantu warga.

“Rp30 juta saya keluarkan untuk tali asih. Itu bukan dari APBD, tapi dari kantong saya sendiri. Setidaknya misal dana itu dibagi per KK bisa dapat Rp 2 juta, maka bisa untuk sewa sementara,” katanya.

“Tapi mereka ini kan keluarga besar. Ada yang tinggal sama anaknya, atau keluarganya,” tambahnya. Selain itu, bantuan sembako juga rutin disalurkan perusahaan PT BSSR kepada lebih dari 50 kepala keluarga.

Soal masjid yang roboh, ia mengatakan, dari usulan Pemdes, Pemkab Kukar sudah perintahkan Kesra untuk segera membangunnya. “Tinggal tunjukkan lokasi, langsung dibangun. Tapi tetap saja, semua dianggap lambat dan tidak kerja. Terus maunya apa?” ujarnya.

Ia juga menyayangkan tudingan bahwa pemerintah diam atau berpihak ke perusahaan. “Pemerintah sudah bekerja. Jalan sudah bisa dilintasi, lahan disiapkan, Perkim turun. Tapi semua ini seolah tidak terlihat karena orang lebih senang menyalahkan,” katanya.

Yang membuatnya paling kecewa adalah karena sebagian pendemo, ternyata bukan warga terdampak. Bahkan melibatkan orang-orang dari Samarinda. “Warga Batuah yang kerja di perusahaan ada 2.085 orang. Yang demo hanya segelintir. Bahkan ada yang dulu jual lahannya, sekarang ikut teriak,” ungkapnya. “Kalau tambang ditutup hari ini, saya nggak ada masalah. Tapi bagaimana ribuan orang kehilangan pekerjaan. Siapa yang mau tanggung cicilan mobil dan motor mereka?”

Dari data yang dikantongi pemerintah desa, 22 kepala keluarga terdampak serta 1 unit rumah ibadah di RT 24 dan 25 Tani Jaya telah dicatat secara resmi. Namun menariknya, tidak sedikit dari mereka—yang kini paling vokal dalam menyuarakan tuntutan—merupakan warga yang sebelumnya telah menjual lahannya kepada perusahaan tambang. Bahkan ada yang sudah memiliki lahan di tempat lain.

“Sudah jual tanah ke perusahaan, sudah lama menikmati keberadaan tambang, tapi sekarang ikut meneriakkan tuntutan seolah-olah tak tahu-menahu. Kita ini harus jujur,” ujar Rasyid.

Ia juga menanggapi isu relokasi. “Pemerintah sudah siapkan lahan. Tapi statusnya pinjam pakai. Mereka maunya jadi hak milik. Kalau begitu, silakan sediakan lahannya sendiri, baru pemerintah bangunkan. Tapi semua ada tahapannya,” jelasnya.

Rasyid menolak jika kajian akademik dari Unmul dianggap main-main. “Kalau Unmul saja tidak dipercaya, mau percaya siapa? Dosen-dosen itu bersumpah menjalankan tugas keilmuan, mereka juga mempertaruhkan kredibilitas.”

Terkait tuduhan bahwa gerakan warga murni, ia bersikap tegas. “Silakan peduli, tapi dengan cara yang baik. Gerakan boleh, tapi tertib. Jangan ada yang mengajarkan mencaci. Waktu RDP, saya sudah sampaikan semua ini,” ucapnya.

Ia pun tak menutup mata jika ada pihak luar yang memanfaatkan situasi. “Jangan karena ada keinginan yang tak tercapai, lalu dibungkus jadi tuntutan moral. Kalau semua dianggap salah, dan hanya satu pihak yang benar, itu bukan perjuangan.”

Rasyid menegaskan, jalan yang longsor juga telah diperjuangkan agar segera bisa digunakan kembali. “Kami sudah rapat dengan pihak Balai Jalan. Bahkan blokir dana pusat pun sedang diurus. Tapi tetap saja dibilang tidak kerja.”

Saat ini DPRD Kaltim dan Dinas ESDM sedang memfasilitasi penyelidikan tambahan melalui tim inspektorat tambang. Jika nantinya ditemukan bukti bahwa aktivitas tambang memang menjadi penyebab longsor, maka perusahaan wajib bertanggung jawab. Tapi jika tidak, tuduhan yang selama ini dilontarkan harus dihentikan.

Mari kita menahan diri. Situasi ini butuh ketenangan, bukan provokasi.

Biarkan proses berjalan sebagaimana mestinya. DPRD, Dinas ESDM, hingga tim akademik dari Unmul sudah bekerja. Jika memang ada yang tidak sepakat, ajukan data. Buka ruang dialog. Bukan dengan teriakan, apalagi tuduhan tanpa dasar.

Dalam surat resmi tertanggal 26 Juni 2025, Aliansi Solidaritas Tani Jaya juga telah mengirimkan permohonan kepada Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia. Isinya: mendesak penghentian operasional PT BSSR dan evaluasi menyeluruh atas dugaan keterlibatan tambang dalam peristiwa longsor. Mereka menyebut longsor telah menyebabkan “hilangnya tempat tinggal” dan meminta adanya “kejelasan atas kerugian hingga ganti rugi.”

Kini, kita tinggal menunggu sikap resmi dari Menteri ESDM. Dan apa pun hasil keputusan tersebut—apakah membuktikan adanya pelanggaran atau justru sebaliknya—semua pihak harus siap menerimanya dengan lapang dada. Jangan ada lagi tudingan sepihak, jangan pula ada yang membajak situasi untuk kepentingan pribadi atau politik.

Yang lebih dibutuhkan saat ini bukanlah kemarahan, melainkan kejelasan, kesabaran, dan kemauan untuk menghormati proses serta menerima fakta, apa pun hasilnya nanti. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Setelah menulis soal podcast Bang Sarkowi V Zahry bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, saya langsung menghubungi Bang Owi, begitu saya biasa memanggilnya. Sabtu siang, 28 Juni 2025, kami berbincang lewat telepon. Ia bercerita tentang aktivitas barunya: rutin mengunggah konten ke TikTok dan Instagram, langsung dari lapangan.

Bang Owi merendah. “Podcast saya ini beda. Saya sesuaikan saat di lapangan. Bukan seperti media,” katanya. Tapi justru di situlah kekuatannya. Tanpa studio, tanpa gimmick, tapi menyentuh persoalan nyata yang sering luput dari sorotan.

Di sela obrolan itu, Bang Owi menyarankan agar saya menuliskan ulang bincangnya dengan Daniele Kreb, peneliti dari Yayasan Konservasi RASI, tentang pesut Mahakam dan kondisi Sungai Mahakam. “Isunya penting, tapi sering diabaikan,” ucapnya.

Dalam video di tiktok yang disebut Bang Owi potret lingkungan Kaltim tersebut, Daniele memaparkan fakta-fakta lapangan yang mencemaskan. Dari hasil uji kualitas air yang dilakukan RASI, hampir semua titik di aliran Sungai Mahakam kini tercemar logam berat seperti tembaga dan timbal. Dari 14 titik sampel, hanya satu yang masih aman: Sungai Boloan di Kedang Pau.

Logam-logam ini berasal dari aktivitas manusia: cat pelindung kapal, tambang, dan kebun sawit. Racun ini tidak hanya membahayakan pesut, tetapi juga masyarakat yang mengonsumsi ikan sungai.

“Logam berat tidak bisa keluar dari tubuh. Kalau ibu hamil mengonsumsinya, bisa berdampak pada janin,” kata Daniele.

Ia menyebut ada dua kasus bayi lahir mati dengan kelainan organ yang diduga akibat paparan logam berat.

Sepanjang 2024, lima pesut ditemukan mati. Empat di antaranya mengandung toksin di atas ambang batas. Ada yang mati karena usia tua, tapi ada juga yang hatinya rusak parah akibat akumulasi racun.

Sejak 1995, Daniele dan timnya memantau populasi pesut Mahakam. Kini tersisa hanya 70–80 ekor. Sebagian besar berada di kawasan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, dan Muara Muntai—wilayah yang kini diusulkan sebagai zona konservasi seluas 43.117 hektare.

RASI tidak berhenti pada riset. Mereka juga melakukan tindakan nyata: memasang pinger (alat sonar pengusir pesut) di jaring nelayan agar pesut tidak terjerat, memantau suara bawah air, dan mengadvokasi zonasi konservasi. Tapi semua itu percuma tanpa dukungan kebijakan dan penegakan aturan.

“Seharusnya kapal tongkang dibatasi masuk ke anak sungai. Ada aturan dari Dishub—lebar kapal maksimal sepertiga dari lebar sungai—tapi sering dilanggar,” ujar Daniele. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan kualitas air yang hanya fokus pada COD dan TSS, padahal logam berat jauh lebih berbahaya.

Dalam situasi seperti ini, kontribusi Bang Owi jadi penting. Saat banyak politisi sibuk dengan baliho dan billboard, ia justru bicara soal ekologi. Tidak dengan jargon, tapi dengan rekaman sederhana yang mengajak orang berpikir.

Saya mengenal Bang Owi bukan cuma sebagai politisi, tapi sebagai orang yang paham betul arti penting menyuarakan hal-hal yang sering luput dari perhatian. Ia tahu kapan harus bicara, dan tahu apa yang layak disuarakan.

Dari ruang kerja, dari jalanan, atau dari tepian sungai, ia gunakan semua medium untuk menyampaikan pesan.

Di tengah riuhnya suara, yang membedakan adalah kejelasan sikap. Bang Owi menunjukkan, berpihak pada lingkungan adalah pilihan yang nyata, bukan sekadar wacana. (*)

Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Setiap kali membuka TikTok, wajah Bang Sarkowi V Zahry selalu muncul di beranda saya. Algoritma rupanya tahu betul siapa yang menarik buat saya.

Dua bulan terakhir, Bang Owi, begitu saya biasa menyapanya, makin aktif menyampaikan isu-isu publik lewat platform itu. Bukan joget, bukan prank, tapi konten serius tentang pemerintahan dan DPRD. Gaya bicaranya ringan. Tapi pesannya sampai.

Saya tidak kaget. Bang Owi adalah salah satu guru jurnalistik saya saat aktif di Kaltim Post. Namun, semangat menulis dan berpihak pada publik pertama kali saya pelajari dari Bang Sumurung Basa Silaban.

Dari beliau, saya mengenal logika tulisan, keberanian menyampaikan kritik, dan pentingnya keberpihakan. Tulisan-tulisannya di Facebook masih jadi referensi saya hingga sekarang. Bang Silaban bukan sekadar wartawan, ia adalah suara publik yang tak pernah lelah.

Bang Owi bukan hanya rekan kerja dalam dunia jurnalistik. Ia juga kakak tingkat saya di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Saya angkatan 1997. Beliau 1993.

Bahkan inisial gs yang dulu saya pakai di Kaltim Post adalah ide beliau. “Kamu pakai gs saja,” katanya santai di ruang redaksi. Nama itu melekat cukup lama. Kini, di Media Kaltim, saya memilih kembali menulis rutin, namun dengan nama lengkap.

Kini Bang Owi tampil beda. Ia tak hanya menjadi anggota DPRD Kaltim, tapi juga membangun ruang dialog publik lewat podcast. Episode perdananya langsung menghadirkan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Yang menarik, Bang Hasanuddin juga alumni Kehutanan Unmul, sama seperti kami. Meski saya belum pernah mengenalnya secara dekat—hanya beberapa kali berpapasan di acara alumni, maka melalui podcast itu saya bisa menangkap gaya berpikir dan sikap politiknya. Obrolan mereka cair, tapi isinya padat.

Obrolan dimulai dengan candaan khas Bang Owi yang menyebut dirinya “cupu” dan lawan bicaranya “suhu”. Tapi percakapan mereka segera masuk ke isu-isu serius. Dari gaya kerja Gubernur Kaltim yang dinilai sangat agresif dan melakukan “lompatan-lompatan pembangunan”, hingga sistem rapat setiap Senin dan Rabu yang kini rutin digelar untuk mendorong percepatan.

Bang Hasanuddin juga menyampaikan pentingnya OPD ikut menyesuaikan ritme kerja gubernur, dan perlunya sistem reward and punishment yang jelas.

Topik Gaspol dan GratisPol pun dibahas. Intinya, program sebagus apa pun harus punya dasar hukum yang kuat. Tak cukup hanya pergub, tapi harus ada perda agar bisa berkelanjutan, lintas periode, lintas figur.

Ia juga mengingatkan soal efisiensi fiskal. DBH Kaltim turun Rp2 triliun, dari Rp20 menjadi Rp18 triliun, maka jangan sampai program jadi beban keuangan yang tak akuntabel.

Yang saya garis bawahi: keadilan. Jangan sampai program hanya terasa di kota-kota besar, sementara wilayah 3T tertinggal. Itu bukan cuma soal pemerataan anggaran, tapi soal cara kita menjaga etika dalam pemerintahan.

Saya bersyukur pernah belajar dari Bang Silaban dan Bang Owi. Dua orang yang membuktikan bahwa menyuarakan publik bisa dilakukan lewat berbagai cara. Dari koran hingga Facebook, dari opini hingga podcast. Medianya boleh berganti, caranya bisa berubah, tapi komitmennya tetap: berpihak pada yang seharusnya dibela.

Kini saya menulis bukan lagi dengan inisial gs, tapi dengan nama lengkap.

Oleh: Agus Susanto, SHut, SH, MH