Beranda blog Halaman 388

Mitra Murni Perkasa Resmi Masuki Tahap Awal Commissioning Smelter Nikel Matte

0

BALIKPAPAN — PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade di kawasan industri Kariangau, Balikpapan, Kaltim, Kamis (26/6/2025).

Dalam acara seremoni Power On Nickel Smelter Mitra Murni Perkasa, Presiden Direktur MMP Adhi Dharma Mustopo menyampaikan, momen ini bukan sekadar proses teknis. Melainkan juga cerminan kesiapan MMP dalam menjalankan operasi berstandar tinggi dan berkelanjutan.

“Hari ini kita tidak hanya menyalakan sistem, tetapi juga simbol dari harapan, kerja keras, dan tekad besar anak bangsa dalam mendorong hilirisasi nasional dan mendukung transisi energi bersih,” jelasnya.

Kata Adhi, pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan MMP sebagai smelter nikel matte yang dibangun dengan 100 persen penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai dan transisi energi bersih.

“Smelter ini dibangun sepenuhnya 100 persen PMDN dengan semangat dari dan untuk negeri sebagai sebuah bukti bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur strategis yang kompetitif secara global,” terangnya.

Dipaparkan, Smelter MMP menghasilkan kapasitas hingga 28.000 metrik ton high grade nickel matte per tahun, menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) 2 x 48 MVA yang dilengkapi konverter modern. Teknologi adaptif memungkinkan proses peleburan dan pemurnian nikel berjalan lebih efisien, hemat energi, dan rendah emisi.

Operasional smelter ini didukung oleh pasokan listrik dari PLN, termasuk skema Renewable Energy Certificate (REC) sebagai bentuk komitmen terhadap energi rendah karbon.

“Smelter Nikel MMP merupakan bagian dari langkah diversifikasi MMSGI dalam memperluas kontribusi di sektor hilirisasi nikel. Kehadiran MMP mempertegas komitmen grup untuk mendukung pemanfaatan sumber daya dalam negeri secara berkelanjutan dan berkontribusi pada tumbuhnya ekosistem baterai untuk kendaraan listrik,” beber Adhi.

Prinsip ESG, lanjutnya, terintegrasi pada proyek ini. Mulai dari penggunaan teknologi rendah emisi, pengelolaan lingkungan, tata kelola perusahaan berstandar IFC Performance Standards, hingga penyerapan dan pengembangan tenaga kerja anak bangsa. MMP menargetkan hingga 1.000 lapangan kerja.

Selain itu, MMP mengembangkan program pelatihan berkelanjutan untuk mencetak SDM yang kompeten dan sadar lingkungan.

Dari sisi keselamatan dan operasional, MMP menerapkan sistem Health, Safety, and Environment (HSE) yang ketat dan berbasis evaluasi berkala. Seluruh kegiatan operasional dirancang untuk memenuhi standar industri global dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasi.

“Power On ini bukan hanya menandai dimulainya operasional teknis. Lebih dari itu, Power On ini juga merupakan langkah awal dari komitmen jangka panjang kami. MMP siap berkontribusi dalam memperkuat hilirisasi nikel Indonesia serta membawa manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur dan Indonesia secara luas,” urai Adhi.

Sebagai bagian dari grup bisnis MMSGI, tambahnya, MMP akan terus memperkuat sinergi dalam pengembangan rantai nilai mineral dan energi nasional. Dengan teknologi yang kompetitif, tata kelola yang berkelanjutan, MMP hadir sebagai representasi nyata dari hilirisasi yang berdampak dan sepenuhnya berbasis kekuatan dalam negeri. (kn)

Sampah Diangkut Mandiri, Warga BSD Bontang Tetap Bayar Rp10 Juta/Bulan

Minggu (29/6/2025) malam, saya menghubungi H. Saeful Rizal, anggota DPRD Bontang dari PKS, daerah pemilihan Bontang Utara. Meski kami tinggal di kawasan yang sama, Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD), ini kali pertama kami berbincang langsung soal aspirasi warga. Biasanya kami hanya bersalaman saat bertemu di Masjid Fathul Khoir.

Saya menghubungi beliau karena satu persoalan yang tak kunjung jelas penyelesaiannya: retribusi pembuangan sampah warga BSD ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), padahal seluruh proses pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh warga melalui Badan Koordinasi Lingkungan (BKL) BSD.

Sebelumnya, saya berdiskusi dengan mantan Ketua RT 39 Slamet Santoso dan Ketua BKL BSD Supriyadi. Kami membedah angka retribusi di lapangan. Setiap bulan, warga BSD harus membayar Rp8 juta sampai Rp10 juta ke UPTD TPA Bontang Lestari untuk biaya retribusi. Padahal sampah diangkut sendiri tanpa fasilitas dari Pemkot Bontang.

Seluruh pengangkutan, dari rumah ke TPS hingga ke TPA, dilakukan oleh BKL BSD. Armada truk milik lingkungan, tenaga angkut harian, dan seluruh biaya operasional ditanggung dari kas BKL yang berasal dari iuran warga. Dana ini juga menopang sistem keamanan lingkungan.

Namun ironisnya, retribusi tetap dikenakan penuh. Bahkan tarifnya naik sejak 2024 dari Rp50 menjadi Rp150 per kilogram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C angka 10 huruf a Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Tarif tersebut berlaku khusus bagi pihak yang membuang sampah sendiri ke TPA, seperti yang dilakukan warga BSD. Artinya, meskipun tidak menggunakan jasa pemerintah, beban biaya justru lebih berat.

Supriyadi menyebut, persoalan ini pernah disampaikan kepada Wali Kota sebelumnya, Basri Rase, dan dijanjikan akan ada keringanan bahkan pembebasan iuran. Namun hingga kini tak kunjung terealisasi. Belakangan, hal serupa juga disampaikan kembali kepada Wali Kota Bontang saat ini, Neni Moerniaeni, yang menjabat bersama Wakil Wali Kota Agus Haris. “Katanya memang ada Perda, tetapi kami berharap bisa diberi kebijakan. Harapan kami bisa dapat keringanan hingga 50 persen. Karena sampah sudah kami angkut sendiri,” kata Supriyadi.

Truk milik lingkungan BSD Bontang mengangkut sampah dan ranting pohon secara mandiri ke TPA, tanpa dukungan armada dari pemerintah.

Menanggapi hal itu, Saeful Rizal menegaskan akan memperjuangkannya. “Logikanya, warga sudah mengangkut sampah sendiri ke TPA. Harusnya ada keringanan. Warga BSD tidak berbeda dengan warga lainnya di Bontang,” ujarnya.

Ia juga berencana bertemu langsung dengan para ketua RT dan pengurus BKL sepulang dari luar daerah, guna menyerap permasalahan pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik yang belum maksimal. Saat ini, Saeful belum berada di Bontang karena baru saja melangsungkan hajatan pernikahan putranya, Ahmad Mizam Karim dengan Hasna Aprilia, di Serang, Banten.

BSD sendiri kini dihuni sekitar 950 kepala keluarga, dan telah lama menunjukkan kemandirian dalam urusan lingkungan. Bahkan, dalam wacana pengembangan wilayah, kawasan BSD direncanakan dimekarkan menjadi satu kelurahan tersendiri karena tingkat kepadatan dan skalanya yang semakin besar.

Di luar isu retribusi, Saeful memaparkan sejumlah agenda pembangunan yang ia perjuangkan untuk BSD. Salah satunya perbaikan parit di Gunung Tinombala, yang dinilai semakin rawan longsor karena kondisi tanahnya labil.

“Tanah di sana tanah tumbuh. Kalau dihentakkan kaki, terasa kosong. Kasihan kalau rumah warga sampai ambruk,” katanya.

Ia juga mendorong percepatan pemasangan CCTV di 36 titik, dua titik per RT, lengkap dengan sistem pemantauan. Anggarannya berasal dari dana pokok pikiran (pokir) tahun ini.

Selain itu, saat ini juga dilakukan pengaspalan jalan rusak dan rencana pemasangan lampu jalan (PJU). “Namun, anggaran untuk PJU, alokasinya untuk satu kecamatan Bontang Utara, nilainya sekitar Rp1,5 miliar. Sehingga tidak semua jalan di lingkungan BSD bisa dipasang,” ucapnya.

Isu lain yang ia soroti adalah kemunculan buaya di Danau BSD. Hingga kini belum ada penanganan tuntas. Padahal diperkirakan ada 10 buaya di tempat ini.

“Sudah saya hubungi Balai Konservasi dan Damkar. Bahkan Polres siap menembak jika membahayakan manusia. Tapi masih terkendala aturan,” jelasnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pengadaan pagar keliling dan relokasi buaya secara kolaboratif dengan Balai Konservasi dan CSR PT Pupuk Kaltim. Termasuk rencana jogging track, yang bisa direalisasikan dengan paving block dari limbah batu bara Indominco.

Di akhir pembicaraan, Saeful Rizal menegaskan bahwa perjuangannya sederhana: memperjuangkan keadilan bagi warga BSD. “Warga BSD paling taat pajak, patuh aturan. Sudah saatnya mereka mendapat layanan yang layak dan setara dengan warga Bontang lainnya,” katanya.

Jadi ini bukan lagi sekadar soal pemilu atau soal suara. Ini soal etika pemerintahan: membalas inisiatif warga dengan keberpihakan yang nyata. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

WNA Malaysia Terseret Arus di Gili Lawa Berhasil Ditemukan Selamat

0

LABUAN BAJO – Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan melakukan pencarian seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia yang terseret arus laut di perairan Gili Lawa Taman Nasional Komodo (TNK), Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu.
“Korban bernama Amirah Bazil (35), berjenis kelamin perempuan,” kata Kepala Kantor SAR Maumere Fathur Rahman dihubungi dari Labuan Bajo, Minggu (29/6/2025).

Ia menambahkan sekitar pukul 06.45 Wita korban terseret arus laut saat bersama sesama wisatawan lainnya melakukan aktivitas menyelam di Perairan Gili Lawa.

“Korban terpisah dan hilang, sehingga kejadian itu dilaporkan ke Pos SAR Kabupaten Manggarai Barat untuk diupayakan pencarian,” ujarnya.

Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan kejadian tersebut, lanjut dia, langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan Kapal Rigid Inflatable Boat (RIB) Pos SAR Manggarai Barat.

“Tim mendapatkan informasi dari kru Kapal Sea More Papua yang merupakan kapal yang ditumpangi korban bahwa korban telah ditemukan selamat oleh kru speedboat Fenidea yang melintasi Pulau Gili Lawa, korban terseret arus hingga ke tepian pantai Pulau Gili Lawa,” katanya.

Ia menjelaskan korban ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Selanjutnya korban memilih untuk melanjutkan perjalanan wisata di wilayah Labuan Bajo.

” Pelaksanaan operasi SAR kali ini sejatinya merupakan kerja sama dan sinergi kemanusiaan di perairan Labuan Bajo oleh Tim SAR gabungan termasuk kru speedboat Fenidea yang pertama kali menemukan korban dengan selamat,” katanya. (ANT/KN)

Investasi Pabrik Baterai Listrik Capai Rp100 Triliun, Serap 8.000 Tenaga Kerja

0

KARAWANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan nilai investasi pabrik terintegrasi baterai kendaraan listrik (electric vehicle) sekitar 6 miliar dolar AS atau sekitar Rp100 triliun.

“Secara keseluruhan, investasi pabrik ini kurang lebih sekitar 5,9–6 miliar dolar. Ini kurang lebih sekitar Rp100 triliun,” ucap Bahlil dalam Groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).

Apabila dirinci berdasarkan wilayahnya, investasi di Karawang, Jawa Barat sebesar 1,2 miliar dolar AS, dan senilai 4,7 miliar dolar AS diinvestasikan di Maluku Utara.
“Proyek ini menyerap 8 ribu tenaga kerja secara langsung,” kata dia.

Secara tidak langsung, lanjut Bahlil, proyek tersebut menciptakan lapangan pekerjaan kepada 35 ribu orang.

Kemudian, efek berganda yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dari kehadiran proyek tersebut diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS per tahun.

“Dan ini setiap tahun, ketika harganya naik, itu (efek berganda) naik lagi,” ucapnya.

Sebanyak lima proyek dikembangkan di Kawasan FHT Halmahera Timur dan satu proyek dikembangkan di Karawang.

Pabrik baterai di Karawang berada di atas lahan seluas 43 hektare dan dioperasikan oleh perusahaan patungan PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB)—hasil kolaborasi IBC dengan CBL, anak usaha raksasa baterai dunia Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

Pabrik ini ditargetkan memiliki kapasitas awal 6,9 GWh pada fase pertama dan meningkat hingga 15 GWh pada fase kedua. Operasi komersial dijadwalkan dimulai akhir 2026.

Di Halmahera Timur, ANTAM dan Hong Kong CBL Limited (HK CBL) telah membentuk PT Feni Haltim (PT FHT) untuk mengembangkan kawasan industri energi baru yang terdiri atas proyek pertambangan nikel, smelter pirometalurgi dengan kapasitas 88.000 ton refined nickel alloy per tahun (2027).

Selain itu, juga memproduksi smelter hidrometalurgi menghasilkan 55.000 ton Mixed Hydroxide Precipitate per tahun (2028), pabrik bahan katoda Nickel Cobalt Manganese (NCM) sebesar 30.000 ton per tahun (2028), serta fasilitas daur ulang baterai menghasilkan logam sulfat dan lithium karbonat sebanyak 20.000 ton per tahun (2031).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). (ANT/KN)

Waspada Gelombang Tinggi hingga 2,5 Meter di Perairan Sulut

0

MANADO – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berharap warga mewaspadai gelombang tinggi 2,5 meter di wilayah kepulauan Sulawesi Utara dan sekitarnya.

“BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 3 Juli 2025,” kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, Ricky D Aror di Manado, Minggu (29/6/2025).

Dia menjelaskan pada umumnya angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan antara 4 – 25 knot.
Kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, kondisi ini yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut.

Tinggi gelombang antara 1,25 – 2,5 meter (sedang) berpeluang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan perairan Kabupaten Minahasa Utara.

Dia berharap warga mewaspadai risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran, misalkan perahu nelayan memperhatikan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter.

Kapal tongkang, memperhatikan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Sementara, kapal Feri, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. (ANT/KN)

Gempa 2,7 SR Tak Guncang Aktivitas Vulkanik Tangkuban Parahu

0

BANDUNG – Badan Geologi Kementerian ESDM mengungkapkan Gunung Tangkuban Parahu tidak mengalami peningkatan aktivitas vulkanik pascaterjadinya gempa bumi hari Minggu ini yang diinformasikan dipicu oleh sesar Lembang.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menjelaskan berdasarkan informasi dari BMKG yang diterimanya, pada Hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 ini pukul 08:49 WIB terjadi gempa dengan magnitudo 2,7 di lokasi 6,76 LS – 107,63 BT dengan kedalaman 6 km, dan ternyata dirasakan di Pos Pemantauan Gunung Api (PGA) Tangkuban Parahu pada skala III MMI.

“Pascakejadian gempa bumi terasa tersebut, aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu secara visual tidak terjadi peningkatan,” kata Wafid di Bandung, Minggu (29/6/2025).

Dilaporkan, kata Wafid, terpantau hembusan asap putih tipis hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 20 hingga 200 meter dari dasar Kawah Ratu dan 5 hingga 10 meter dari dasar Kawah Ecoma dengan tekanan lemah hingga sedang.

Manifestasi bualan lumpur di Kawah Ratu yang terbentuk pada tanggal 5 Juni 2025 hingga saat ini masih teramati, dengan tingkat intensitas dan luasan area bualan lumpur ini masih sama.

“Pemantauan kegempaan hingga saat ini tidak menunjukkan peningkatan, rekaman kegempaan masih didominasi oleh getaran Tremor Menerus yang berasosiasi dengan aktivitas bualan lumpur di Kawah Ratu,” ujarnya.

Dari rekaman kegempaan pada tanggal 28 Juni 2025 tercatat 3 kali Gempa Hembusan, 84 kali Gempa Low-Frequency (LF), 1 kali Gempa Tektonik Jauh (TJ) dan getaran Tremor Menerus dengan amplitudo 0,5 – 1,5 mm.

Kegempaan tanggal 29 Juni 2029 hingga 12:00 WIB terekam Gempa LowFrequency (LF) sebanyak 41 kejadian, 2 kali Gempa Vulkanik Dalam (VA), 1 kali Gempa Hembusan, 1 kali gempa Tektonik Jauh (TJ), 1 kali Gempa Terasa pada skala III/MMI dan getaran Tremor Menerus dengan amplitudo 0,5 – 1 mm.

Pengamatan deformasi permukaan menggunakan alat EDM, GNSS dan Tiltmeter pascakejadian gempa terasa tersebut, lanjut Wafid, tidak mempengaruhi secara signifikan perubahan tekanan di bawah tubuh gunung api.

Namun demikian data pemantauan EDM masih menunjukkan kecenderungan pola inflasi, yang mengindikasikan akumulasi tekanan pada kedalaman dangkal di bawah tubuh gunung api.

“Hal ini perlu menjadi perhatian karena potensi erupsi freatik tetap dapat terjadi secara tiba-tiba, tanpa didahului gejala vulkanik yang jelas,” ucapnya.

Hingga tanggal 29 Juni 2025, data pengukuran gas dari stasiun Multi-GAS permanen belum menunjukkan perubahan mencolok pada rasio gas (CO2/SO₂, CO₂/H₂S, H2O/CO2, H2S/SO2) maupun proporsi antara gas SO₂ dan H₂S.

“Dengan mempertimbangkan semua data tersebut di atas, tingkat aktivitas Gunung Tangkuban Parahu masih berada pada Level I (Normal),” tuturnya.

Masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu dan para pengunjung tetap diimbau untuk tidak mendekati area dasar kawah, tidak berlama-lama di kawasan kawah aktif, serta segera menjauh jika teramati peningkatan intensitas hembusan atau tercium bau gas menyengat.

“Meskipun aktivitas menurun, kewaspadaan harus tetap diperhatikan,” katanya.

Pemerintah Daerah dan BPBD diminta terus menjalin koordinasi dengan Pos PGA Tangkuban Parahu di Desa Cikole serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.

Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan, serta mengikuti perkembangan informasi resmi dari Badan Geologi.

“Evaluasi tingkat aktivitas Gunung Tangkuban Parahu akan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan. Masyarakat diharapkan tetap tenang, waspada, serta mengikuti arahan dari pihak berwenang demi keselamatan bersama,” tuturnya.

Gunung Tangkuban Parahu merupakan gunung api aktif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Gunung api ini memiliki 9 kawah dengan dua kawah utama berada di area puncak, yaitu Kawah Ratu dan Kawah Upas.

Erupsi Gunung Tangkuban Parahu pada umumnya berupa letusan freatik dari Kawah Ratu. (ANT/KN)

KONI: GOR Segiri Samarinda Jadi Rujukan Arena PON 2028

0

JAKARTA – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman menyebut bahwa GOR Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur, akan menjadi rujukan untuk mempersiapkan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

“GOR Segiri menjadi salah satu venue yang terbaik di Indonesia dan akan dijadikan rujukan venue kompetisi tingkat nasional dan internasional di Tanah Air. Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan datang, akan merujuk GOR Sugiri,” kata Marciano dikutip dari keterangan resmi KONI di Jakarta, Minggu (29/6/2025).

Dia menyampaikan hal tersebut seusai memeriksa kesiapan GOR Segiri sebagai tempat pelaksanaan kompetisi multicabang KONI-Bayan Championship 2025 yang akan dibuka pada Senin (30/6/2025).

Marciano mengatakan, arena GOR Segiri sangat bagus dan megah sehingga memberikan nilai tambah bagi ajang tersebut.

Dia berharap, dengan dukungan arena yang memadai, ajang KONI-Bayan Championship bisa berjalan dengan baik dan menjadi kebanggaan bagi semua pihak, terutama masyarakat Kalimantan Timur.

Ajang tersebut, kata dia, juga dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju PON Bela Diri 2025 yang akan digelar pada Oktober.
KONI-Bayan Championship 2025 akan mempertandingkan cabang karate dengan jumlah atlet sebanyak 1.800, taekwondo 1.215, pencak silat 1.500, dan sepak bola yang melibatkan 2.000 orang.

Hadirnya ajang yang merupakan hasil kerja sama KONI dengan PT Bayan Resources Tbk itu mengedepankan pembinaan atlet usia muda (10-12 tahun) untuk melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi di Tanah Air.
“Kami bertekad untuk membuat acara ini sebaik-baiknya untuk membuat masyarakat Kalimantan Timur bangga, dan tentunya juga masyarakat Indonesia,” kata Marciano. (ANT/KN)

Prabowo Apresiasi Kabinet, Ingatkan yang Lambat Akan Tertinggal

0

KARAWANG – Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi jajaran kabinet yang telah bekerja dengan baik dan cepat, sekaligus mengingatkan bahwa mereka yang tidak mampu mengikuti ritme percepatan akan ditinggalkan di pinggir jalan.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).

“Saya terima kasih kepada tim saya, kabinet saya semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat, yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan kerja pemerintah, khususnya dalam menjalankan program hilirisasi. Adapun Peresmian peletakan batu pertama proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik tersebut merupakan bagian dari percepatan hilirisasi tersebut.

Presiden menyebut proyek itu sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjalin kemitraan strategis dengan pihak luar, khususnya mitra dari China.

Menurutnya, proyek tersebut merupakan langkah besar dan terobosan luar biasa dalam pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang menjadi cita-cita global.

Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama internasional di tengah dinamika global. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia akan terus memilih jalan kerja sama dan kolaborasi serta menjunjung tinggi filosofi perdamaian sebagai dasar pembangunan.

“Indonesia selalu memilih kerja sama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkoknya saya ambil alih,” ucap Prabowo.

Acara peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Proyek industri baterai ini merupakan kerja sama antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brunp, serta Lygend (CBL).

Proyek baterai kendaraan listrik ini dikembangkan dari hulu ke hilir dengan total enam subproyek, lima di antaranya berlokasi di Halmahera Timur dan satu di Karawang.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), nilai investasi proyek mencapai 5,9 miliar dolar AS (sekitar Rp95 triliun) dan mencakup area seluas 3.023 hektare, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 8.000 orang, serta pengembangan 18 proyek infrastruktur, termasuk dermaga multifungsi.

Proyek ini juga dirancang ramah lingkungan dengan pemanfaatan kombinasi energi seperti PLTU 2×150 MW, PLTG 80 MW, pembangkit dari limbah panas 30 MW, dan tenaga surya sebesar 172 MWp—termasuk 24 MWp di pabrik Karawang. (ANT/KN)

Sambut Peluang Hilirisasi, Kembang Janggut Siapkan Koperasi Merah Putih Skala Kecamatan

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar), tengah menyusun strategi pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat kecamatan, sebagai wadah usaha bersama antar koperasi desa.

Langkah ini menyusul adanya rencana pembangunan pabrik minyak merah di wilayah tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur ( Kaltim). Ini dinilai dapat menjadi peluang besar, dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kembang Janggut, Suhartono, menjelaskan bahwa model koperasi ini akan bersifat sekunder. Menggabungkan kekuatan dari masing-masing koperasi desa yang selama ini berdiri sendiri-sendiri.

“Jadi kalau kata Pak Wakil Menteri, ini adalah koperasi merah putih sekunder. Kita sedang menjajaki potensi usahanya seperti apa,” ungkapnya, Minggu (29/6/2025).

Ia menilai, kehadiran pabrik minyak merah bisa menjadi motor penggerak ekonomi berbasis rakyat. Namun, kepastian pembangunan pabrik masih menunggu hasil kajian teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, konsepnya bisa berubah menjadi pabrik kelapa sawit (CPO) milik pemerintah.

“Ada juga kemungkinan rencana pembangun minyak makan merah itu bergeser menjadi CPO. Artinya, pemerintah bisa bersaing dengan swasta untuk mensejahterakan petani, mengendalikan harga TBS, dan tidak bergantung pada perusahaan,” tegasnya.

Selama ini, petani di Kembang Janggut masih menjual hasil panen sawitnya ke perusahaan swasta dengan harga yang tidak stabil. Pemerintah daerah diharapkan hadir dengan solusi nyata demi kemandirian ekonomi masyarakat.

Tak hanya dari kabupaten, Pemprov Kaltim juga dikabarkan akan membangun pabrik minyak merah di kawasan ini. Meskipun belum terealisasi, Suhartono menyebut informasi itu menjadi semangat tambahan bagi masyarakat dan koperasi desa untuk mulai bersiap.

“Kalau koperasi bisa ambil bagian dalam pengelolaan, maka ini bisa menjadi jalan baru bagi petani untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih layak,” ujarnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Ribuan Aset Daerah Belum Tersertifikasi, DPPR Kukar Mulai Lakukan Pendataan

TENGGARONG – Ribuan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) belum memiliki data lengkap untuk proses sertifikasi. Dari total sekitar 2.900 aset, baru 480 yang berhasil diverifikasi secara administratif.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (DPPR) Kukar, Alfian Noor. Ia menyebut keterbatasan data, menjadi kendala utama percepatan sertifikasi aset yang tersebar di 20 kecamatan.

“Hingga saat ini, baru 480 aset yang benar-benar siap dan lengkap secara data. Sisanya, sekitar 2.400 aset masih dalam proses verifikasi dan pengumpulan dokumen dari OPD pengelola,” kata Alfian, Minggu (29/6/2025).

Ia menargetkan setidaknya 100 aset bisa tersertifikasi tahun ini. Namun target tersebut sangat bergantung pada keaktifan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melengkapi dokumen legalitas.

Menurut Alfian, sertifikasi aset bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga aset daerah dan membuka peluang investasi di masa depan.

“Sertifikasi penting untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan kita dalam pengelolaan aset. Apalagi banyak aset berada di kawasan strategis yang berdekatan dengan IKN,” ujarnya.

Pemkab Kukar, lanjutnya, kini tengah memprioritaskan pemetaan aset di wilayah-wilayah potensial seperti Sangasanga, Jonggon, dan Loa Kulu yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Aset di wilayah tersebut dinilai memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi.

Arahan ini juga sejalan dengan prioritas Sekretaris Daerah Kukar, yang mendorong percepatan pendataan aset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di kawasan penyangga IKN.

Alfian mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Kantor Pertanahan Kukar yang telah proaktif membantu proses ini. “Kepala Kantor Pertanahan Kukar saat ini punya rekam jejak yang sangat baik, dan kami optimistis percepatan bisa dilakukan,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar turut memberi dukungan agar sertifikasi bisa menjadi pijakan pengembangan kawasan dan daya tarik investasi baru di Kukar.

“Jika aset sudah terdata dan bersertifikat, maka investor akan lebih percaya. Ini bukan hanya soal legalitas, tapi juga tentang masa depan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i