Beranda blog Halaman 37

Bengalon Jadi Titik Strategis Proyek Metanol Raksasa di Kutai Timur

0

SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur menyiapkan kawasan di Kecamatan Bengalon sebagai lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi metanol, yakni bahan pembuat resin, campuran LPG, serat sintetis, cat, plastik, pelarut pembuatan obat, campuran parfum, dan lainnya.

“Ada investor asal China yang siap menanamkan modal sekitar Rp40 triliun untuk proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol. Sedangkan untuk lokasi industrinya sudah lama kami siapkan,” ujar Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Sangatta, Minggu (24/5/2026).

Ia mengatakan bahwa pemda terus mendorong investasi yang tidak hanya bertumpu pada pengerukan sumber daya alam, tapi juga yang berdampak ganda bagi masyarakat mulai dari pembukaan lapangan kerja, penguatan ekonomi daerah, hingga peningkatan nilai tambah komoditas.

Perubahan arah kebijakan pemerintah pusat menjadi faktor utama yang membuat investasi hilirisasi kembali menemukan momentumnya, sehingga batu bara tidak melulu dipasarkan dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan guna mendukung transisi energi nasional.

“Sedangkan salah satu bentuk hilirisasi yang berkembang saat ini adalah gasifikasi batu bara menjadi metanol, atau dikonversi lagi menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG,” katanya.

Gasifikasi batu bara menjadi DME belakangan memang kerap disebut sebagai salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG nasional.

Bagi daerah seperti Kutim yang masih bergantung pada tambang, hilirisasi batu bara bukan hanya soal industri, tapi merupakan perubahan lanskap dalam pengembangan ekonomi.

Perubahan pola ini penting karena aktivitas industri turunan diperkirakan mampu menciptakan mata rantai ekonomi baru yang lebih panjang dibanding penjualan batu bara mentah, yakni selain mempercepat pertumbuhan ekonomi juga untuk mengurangi kemiskinan.

Hilirisasi ini diproyeksi mampu memproduksi 1,8 juta ton metanol per tahun, dengan kebutuhan pasokan kisaran 6,5–7 Juta ton batu bara per tahun (tipe kalori batu bara rendah 3.400 – 4.200 kcal/kg)

Saat melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama di Pemkab Kutim pada Senin, 18 Mei ini, Ardiansyah juga mengatakan bahwa meski kehadiran investor sangat dibutuhkan, namun investasi yang masuk harus tetap dikendalikan.

“Seluruh investasi yang masuk harus berjalan sesuai ketentuan, memprioritaskan tenaga kerja lokal, memberi manfaat bagi masyarakat, dan harus tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya. (ANT/KN)

Trump: Blokade Laut Tak Akan Dicabut hingga Iran Teken Perjanjian Damai

NEW YORK – Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa Washington akan mempertahankan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sampai Tehran menandatangani kesepakatan damai.

“Blokade akan tetap berlaku sepenuhnya hingga kesepakatan tercapai, disahkan, dan ditandatangani. Kedua belah pihak harus meluangkan waktu dan melakukannya dengan benar. Tidak boleh ada kesalahan!” kata Trump di Truth Social, Minggu (24/5/2026).

Ia menambahkan bahwa perundingan kedua negara, yang dimediasi oleh Pakistan, “berlangsung secara tertib dan konstruktif.”

“Saya telah memberi tahu perwakilan saya untuk tidak terburu-buru mencapai kesepakatan karena waktu ada di pihak kita,” kata Trump.

Sebelumnya pada Sabtu (23/5), Trump menyebut kesepakatan damai dengan Iran sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk serta menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Trump. (ANT/KN)
Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Presiden Gembleng 400 Calon Pemimpin BUMN di Hambalang

0

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026).

Dalam keterangan tertulisnya, Teddy mengatakan program tersebut dirancang oleh Presiden Prabowo untuk menyiapkan calon pemimpin perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) di masa mendatang.

“Program ini dipersiapkan untuk membentuk calon pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN di masa mendatang,” kata Teddy.

Ia menyampaikan sebanyak 400 peserta mengikuti angkatan perdana program tersebut sebagai upaya pemerintah memperkuat kualitas kepemimpinan di lingkungan BUMN.

Menurut dia, PFLP dirancang untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola BUMN yang baik melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan integritas.

Program pendidikan tersebut berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi dalam tiga tahap utama, dimulai dengan pembentukan karakter dan disiplin selama tiga bulan pertama.

“Program pendidikan selama sembilan bulan tersebut terbagi dalam tiga tahapan, yakni pembentukan karakter dan disiplin selama tiga bulan,” kata dia.

Selanjutnya, Teddy menyampaikan para peserta akan mendapatkan penguatan kapasitas manajerial serta kemampuan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan sebelum menjalani program magang.

“Penguatan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan, serta magang selama dua bulan di kementerian, lembaga, maupun lingkungan BUMN,” ujarnya.

Teddy menegaskan program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk kepemimpinan BUMN di masa depan.

“Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi pemimpin BUMN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya. (ANT/KN)

9 WNI Misi Gaza Tiba di Jakarta, Menlu: Israel Langgar Hukum Internasional

0

TANGERANG – Pemerintah Indonesia kembali mengecam tindakan kekerasan dan penahanan terhadap relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Jalur Gaza oleh pasukan Israel pada 19 Mei 2026 yang dinilai melanggar hukum internasional.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, di Tangerang, Minggu (24/5/2026), mengatakan tindakan terhadap relawan dan aktivis kemanusiaan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

“Ini merupakan pelanggaran hukum internasional karena masyarakat sipil sedang menjalankan bantuan kemanusiaan ke Palestina,” katanya.

Ia menegaskan tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan itu tidak boleh terulang dan harus segera dihentikan.

Menurut Sugiono, misi yang dilakukan para relawan GSF merupakan kegiatan kemanusiaan untuk membantu warga Palestina di Gaza dan bukan tindakan yang melanggar hukum.

“Ini adalah tindakan yang tidak boleh terulang kembali,” ujarnya.

Sugiono juga menyampaikan pemerintah Indonesia berhasil memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) peserta pelayaran GSF 2.0 yang sempat ditahan otoritas Israel.

Ia mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah negara sahabat, khususnya Pemerintah Turki.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang ikut dalam misi kemanusiaan ini,” katanya.

Sembilan WNI peserta pelayaran GSF 2.0 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu sore, setelah menjalani proses pemulangan dari Israel.

Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI melakukan evakuasi sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

Para WNI tersebut diterbangkan menggunakan maskapai Emirates dari Istanbul menuju Dubai pada Sabtu (23/5) pukul 19.35 waktu setempat.

Selanjutnya, mereka melanjutkan penerbangan dari Dubai menuju Jakarta pada Minggu (24/5) pukul 04.10 dan tiba di Indonesia pukul 15.30 WIB. (ANT/KN)

Adidaya Institute Dorong DSI Jadi Instrumen Pengunci Kebocoran Nilai SDA Nasional

0

JAKARTA — Adidaya Institute mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menata ekspor sumber daya alam melalui pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menekan kebocoran nilai ekspor SDA.

Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, mengatakan selama ini persoalan utama ekspor sumber daya alam bukan hanya soal volume ekspor, melainkan besarnya nilai ekonomi yang benar-benar kembali kepada negara.

“Kebijakan DSI adalah momentum negara untuk mengunci nilai SDA yang selama ini rawan bocor. Negara tidak boleh hanya mencatat ekspor setelah transaksi terjadi. Negara harus mampu mengetahui harga, volume, pembeli akhir, aliran devisa, dan manfaat fiskalnya secara presisi,” ujar Bramastyo dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Menurut Adidaya Institute, praktik under-invoicing, transfer pricing, trade misinvoicing, hingga lemahnya pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) selama ini menjadi tantangan serius dalam tata kelola ekspor komoditas nasional.

Lembaga tersebut menilai DSI sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai pintu administratif ekspor, tetapi juga dikembangkan menjadi platform pengaman nilai SDA nasional yang mampu mengintegrasikan data perdagangan, memvalidasi harga, serta mengawasi aliran devisa hasil ekspor.

“DSI perlu menjadi instrumen negara yang profesional, transparan, dan berbasis data. Ukuran keberhasilannya bukan semata berapa banyak ekspor melewati sistem DSI, tetapi seberapa besar kebocoran nilai dapat ditutup, DHE diperkuat, dan penerimaan negara diamankan,” kata Bramastyo.

Adidaya Institute menilai lemahnya posisi negara selama ini terjadi karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pemerintah dalam transaksi komoditas global. Dalam banyak kasus, perusahaan dianggap lebih mengetahui kualitas barang, harga pasar, hingga rantai transaksi dibanding negara.

Dalam konteks tersebut, DSI dinilai penting untuk memperkuat kemampuan negara membaca pasar dan memastikan nilai ekonomi sumber daya alam benar-benar kembali untuk kepentingan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

“DSI akan memegang peran strategis dalam mengunci nilai SDA nasional. Karena itu, pengawasannya tidak boleh hanya bersifat internal. Perlu Komite Pengawas Independen agar DSI benar-benar menjadi instrumen negara yang bersih, transparan, dan dipercaya publik,” tegas Bramastyo.

Adidaya Institute juga mendorong pembentukan Komite Pengawas Independen yang melibatkan Kementerian Keuangan, BPK, KPK, Kejaksaan, akademisi, KPPU, hingga pengawas independen guna memastikan tata kelola DSI berjalan akuntabel dan bebas konflik kepentingan.

Selain itu, lembaga tersebut merekomendasikan sejumlah langkah prioritas, seperti memperjelas mandat hukum DSI, membangun dashboard pengawasan devisa hasil ekspor, menyusun acuan harga internasional, hingga mewajibkan pengungkapan beneficial owner pembeli luar negeri.

“DSI dapat menjadi babak baru kedaulatan ekonomi Indonesia. Jika dikelola dengan mandat yang jelas, data yang kuat, audit yang ketat, dan orientasi hilirisasi, DSI bukan hanya memperbaiki ekspor, tetapi memperkuat posisi negara dalam mengelola kekayaan alam untuk rakyat,” tutup Bramastyo. (Fajri/MK/KN)

FASI Kubar Optimistis Pertahankan Prestasi di Paser

0

SENDAWAR – Pengurus Cabang (Pengcab) Cabang Olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kutai Barat menyatakan kesiapan penuh menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim yang akan digelar di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026 mendatang.

Ketua Pengcab FASI Kutai Barat, Suwanto, mengatakan pihaknya terus mematangkan persiapan atlet menjelang ajang olahraga empat tahunan tersebut. Ia juga mengapresiasi langkah cepat KONI Kutai Barat yang mulai melakukan pendataan dan penginputan atlet untuk Porprov.

“Kami dari FASI Kutai Barat mengapresiasi kepengurusan KONI Kubar yang sudah bergerak cepat memberikan dukungan kepada cabang olahraga dalam menghadapi Porprov. Saat ini KONI juga sedang melakukan proses penginputan atlet,” ujar Suwanto usai menghadiri rapat kerja KONI bersama para ketua cabor se-Kutai Barat, Jumat (22/5/2026).

Menurut Suwanto, berdasarkan hasil Babak Kualifikasi (BK) Porprov 2025 lalu, FASI Kubar berhasil meraih total 15 medali yang terdiri dari enam emas, lima perak, dan empat perunggu.

“Enam emas itu terdiri dari tiga emas nomor paralayang, dua paramotor, dan satu aeromodelling. Jadi total keseluruhan ada 15 medali,” jelasnya.

Menghadapi Porprov nanti, FASI Kubar menargetkan peningkatan prestasi dengan membidik tambahan medali emas.

“Harapan kami minimal bisa mempertahankan enam emas yang sudah ada. Tapi kami optimistis bisa menambah menjadi tujuh atau delapan emas,” katanya.

Saat ini, lanjut Suwanto, pihaknya juga mulai mempersiapkan program Training Camp (TC) bagi atlet-atlet FASI Kubar. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala pada fasilitas latihan yang berada di kawasan Gunung Es.

Menurutnya, lokasi latihan atau “Penyu” yang biasa digunakan atlet kini dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah maupun KONI agar bisa kembali difungsikan.

“Lokasi latihan saat ini belum bisa digunakan karena harus dibersihkan terlebih dahulu. Kami berharap ini bisa menjadi perhatian pemerintah dan KONI agar latihan atlet bisa maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini FASI Kutai Barat memiliki sekitar 12 atlet yang dipersiapkan untuk Porprov. Namun, pihaknya masih menunggu keputusan final terkait jumlah atlet yang akan diberangkatkan karena mempertimbangkan efisiensi anggaran.

“Kami berharap semua atlet FASI bisa berangkat dan tampil di Porprov nanti,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Polisi Lakukan Patroli Siber Usai Video Hoaks Viral di Medsos

0

BALIKPAPAN — Polsek Balikpapan Timur memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan tindak pidana begal dan pembunuhan sadis di wilayah Balikpapan Timur adalah tidak benar atau hoaks. Video yang viral tersebut dipastikan merupakan peristiwa lama yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Desember 2024.

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerrold Kumontoy, melalui Kapolsek Balikpapan Timur AKP M Chusen, mengatakan pihaknya melakukan monitoring media sosial pada Sabtu (23/5/2026) sekitar pukul 20.00 Wita.

Dari hasil pemantauan ditemukan sebuah postingan video disertai narasi provokatif yang menyebut telah terjadi pembunuhan sadis terhadap seorang anak kecil di kawasan Balikpapan Timur.

“Setelah dilakukan identifikasi dan penelusuran, video tersebut diketahui berasal dari kasus pembunuhan balita di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang terjadi pada 25 Desember 2024 lalu,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Kapolsek menjelaskan, dalam kasus sebenarnya korban berinisial MF (3) diduga dibunuh kakak kandungnya sendiri berinisial KK (21) di kawasan perumahan karyawan perusahaan perkebunan sawit di Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang.

Peristiwa itu terungkap setelah kedua orang tua korban pulang berdagang durian dan menemukan rumah dalam keadaan berantakan serta terdapat bercak darah di lantai. Korban kemudian ditemukan meninggal dunia di tempat pembuangan sampah dalam kondisi mengenaskan.

Pelaku yang diketahui mengalami gangguan jiwa langsung diamankan aparat kepolisian setempat bersama barang bukti berupa egrek atau pisau pemanen sawit yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.

“Hasil pengecekan lapangan yang dilakukan personel Intelkam Polsek Balikpapan Timur memastikan tidak ada kejadian pembunuhan maupun tindak kekerasan seperti yang dinarasikan dalam postingan viral tersebut,” jelasnya.

Petugas juga mendatangi wilayah Kelurahan Manggar dan sekitar SMPN 8 Balikpapan Timur yang disebut dalam narasi video. Dari hasil klarifikasi kepada warga sekitar, tidak ada masyarakat yang mengetahui ataupun menyaksikan kejadian tersebut.

“Situasi wilayah Kelurahan Manggar dan sekitarnya dipastikan aman dan kondusif,” tambahnya.

Polisi menilai penyebaran video lama dengan narasi seolah-olah terjadi di Balikpapan Timur berpotensi menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat, terlebih karena narasi tersebut menyebut lokasi berada di sekitar sekolah.

Untuk mencegah penyebaran informasi serupa, Polsek Balikpapan Timur telah melakukan patroli siber, monitoring media sosial, pengecekan lokasi, hingga penyampaian klarifikasi kepada masyarakat.

“Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial dan memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain,” tegas AKP Chusen. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

Kebakaran di Kampung Jawa Sempat Picu Kepanikan Warga

0

BONTANG — Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Gang Pemula, Kampung Jawa, Senin (25/5/2026) sekitar pukul 06.30 WITA. Kobaran api yang membesar membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Menurut keterangan salah satu saksi mata, kejadian bermula saat warga melihat kepulan asap hitam pekat muncul dari rumah tersebut. Tidak lama kemudian, api langsung membesar dan melahap bangunan.

“Saya tidak tahu asalnya, tiba-tiba saja muncul asap tebal pas saya keluar rumah,” ujar saksi di lokasi kejadian.

Warga yang melihat api mulai membesar langsung berusaha menjauh dari area kebakaran sambil memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lainnya.

Suasana sempat dipenuhi kepanikan karena kobaran api terlihat cukup besar dan dikhawatirkan merembet ke rumah lain di kawasan padat penduduk tersebut.

Diketahui, rumah yang terbakar dalam keadaan kosong tanpa penghuni saat peristiwa terjadi. Kondisi bangunan yang sebagian besar berbahan kayu membuat api dengan cepat menghanguskan rumah.

Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun total kerugian yang ditimbulkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan lain.

Hingga berita ini diturunkan, proses pendinginan masih berlangsung dan pihak terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. (MK)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Tata Kelola MBG di Daerah Terpencil Dinilai Masih Bermasalah

0

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Temuan tersebut dinilai berpotensi mengganggu pemenuhan hak anak atas pangan dan gizi.

Kajian lapangan dilakukan Komnas HAM melalui fungsi pengkajian dan penelitian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kabupaten Sanggau dipilih karena merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia yang memiliki tantangan infrastruktur dan akses pelayanan dasar.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan wilayah 3T di Kabupaten Sanggau masih menjadi daerah rentan stunting sehingga membutuhkan perhatian serius negara.

“Wilayah 3T di Kabupaten Sanggau khususnya di perbatasan dengan Malaysia merupakan wilayah rentan stunting. Absennya tanggung jawab negara dalam penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan kelompok rentan khususnya anak-anak atas stunting di wilayah 3T berpotensi pelanggaran HAM,” kata Uli dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Dalam kajian tersebut, Komnas HAM meninjau sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Entikong, Sekayam, dan Kapuas. Komnas HAM juga melakukan pendalaman bersama Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Sanggau.

Dari hasil pemantauan, Komnas HAM menemukan baru 10 SPPG yang beroperasi dari total rencana 102 dapur MBG yang akan dibangun di wilayah 3T Kabupaten Sanggau pada 2026.

“Direncanakan pembangunan 102 SPPG di wilayah 3T Kabupaten Sanggau pada 2026, namun hanya 10 yang sudah beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap perencanaan pembangunan atau proses pembangunan,” ujarnya.

Komnas HAM juga menyoroti persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Sejumlah dapur MBG disebut belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sehat (SLHS), sertifikat halal, serta instrumen pengawasan lain untuk menjamin kualitas makanan.

“Belum semua SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sanggau mempunyai SLHS, sertifikat halal, dan instrumen-instrumen lainnya untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan mulai dari produksi sampai distribusi,” jelas Uli.

Selain itu, Komnas HAM menemukan adanya SPPG yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keamanan pangan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat MBG.

Komnas HAM juga mencatat pengawasan keamanan pangan belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarlembaga terkait.

“Pengawasan keamanan pangan belum dilakukan optimal karena ada permasalahan belum adanya sumber daya yang layak dan koordinasi,” katanya.

Persoalan distribusi turut menjadi perhatian karena kondisi geografis wilayah 3T dinilai berpotensi menyebabkan keterlambatan penyaluran makanan kepada penerima manfaat.

Selain itu, Komnas HAM menilai menu MBG di Kabupaten Sanggau belum memanfaatkan potensi pangan lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

“Belum adanya pangan lokal di Sanggau yang menjadi bagian menu MBG. Anak-anak dan kelompok rentan lainnya berhak atas pangan yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal,” tegas Uli.

Atas berbagai temuan tersebut, Komnas HAM mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera memperbaiki tata kelola MBG, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pengawasan program berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Komnas HAM juga meminta implementasi MBG di wilayah 3T dan daerah rentan stunting diprioritaskan untuk memastikan hak anak atas pangan dan gizi dapat terpenuhi secara optimal. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Pengamanan Pilpet Mahulu Fokus pada Distribusi Wilayah Hulu

0

UJOH BILANG — Polres Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan pengawalan ketat dalam pendistribusian logistik pemilihan Petinggi serentak di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026. Pergeseran logistik tersebut dilakukan selama dua hari menuju sejumlah kecamatan di wilayah hulu hingga kawasan terdekat ibu kota kabupaten.

Pada hari pertama, Sabtu (23/5/2026), distribusi dilakukan menuju Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Sementara pada Minggu (24/5/2026), logistik dikirim ke Kecamatan Laham dan Long Hubung melalui jalur sungai menggunakan speedboat. Adapun distribusi menuju Kecamatan Long Bagun dilakukan melalui jalur darat.

Dalam proses distribusi tersebut, Polres Mahulu menerjunkan personel untuk memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara tiba dengan aman di setiap kampung.

Logistik yang didistribusikan meliputi kotak suara, surat suara, hingga perlengkapan pendukung lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan petinggi di 24 kampung di Mahakam Ulu.

Kabag Ops Polres Mahulu, Kompol Sugiharto, mengatakan personel kepolisian bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) telah diberangkatkan untuk mengawal distribusi logistik ke wilayah hulu.

Kabag Ops Polres Mahulu Kompol Sugharto

“Hari ini kita melepas personel Polres Mahulu bersama DPMK yang berangkat membawa kotak logistik ke wilayah hulu. Karena pada Senin 25 Mei 2026 akan dilaksanakan pencoblosan suara dalam pemilihan Petinggi serentak Tahun 2026,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama menggunakan hak pilih demi menyukseskan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut.

Sementara itu, Wakapolres Mahulu Kompol Djoko Purwanto menegaskan pihaknya mulai melakukan pengawalan distribusi logistik sejak Sabtu dengan melibatkan personel yang telah disiagakan sebelumnya.

“Pengawalan dilakukan sejak pergeseran kotak suara hingga kembali ke panitia pemilihan tingkat kabupaten,” ujar Djoko Purwanto kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, pengamanan dilakukan secara melekat hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS nantinya dijaga satu personel kepolisian dibantu dua anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) setempat.

“Selain personel kepolisian, pengamanan di tingkat TPS juga akan dibantu oleh Linmas yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah kampung dan panitia pemilihan,” katanya.

Djoko menambahkan, kondisi geografis Mahakam Ulu yang sebagian wilayahnya sulit dijangkau membuat pengamanan distribusi logistik menjadi perhatian khusus.

“Pengiriman logistik dilakukan secara bertahap menuju kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi TPS. Mengingat kondisi geografis Mahakam Ulu yang sebagian wilayahnya sulit dijangkau, pengamanan dan pengawasan distribusi menjadi perhatian khusus,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S